SlideShare a Scribd company logo
MK. HUKUM JAMINAN SEMESTER I
Amethyst

                                        JAMINAN PERORANGAN

           A. Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan
                  Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang
              menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian jaminan perorangan
              menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan)
              adalah: “Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu,
              hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur
              umumnya”.

              Unsur jaminan perorangan, yaitu:
              1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
              2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
              3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

                  Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah: “Suatu perjanjian antara
              seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya
              kewajiban siberhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) siberhutang
              tersebut”

                  Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk
              pemenuhan kewajiban siberhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau
              sampai suatu bagian tertentu, harta benda sipenanggung (penjamin) dapat disita dan
              dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

           B. Jenis-jenis Jaminan Perorangan
              1. Jaminan penanggungan (borgtocht) adalah kesanggupan pihak ketiga untuk
                 menjamin debitur
              2. Jaminan garansi (garansi bank) (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung
                 jawab guna kepentingan pihak ketiga.
              3. Jaminan Perusahaan
                 Dari jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-sub bab berikut ini hanya
                 disajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank.

           C. Penanggungan Utang
              1. Pengertian dan Sifat Penanggungan Utang
                         Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan
                 Pasal 1850 KUH Perdata. Yang diartikan dengan penanggungan adalah:“ Suatu
                 perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya
                 untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”
                 (Pasal 1820 KUH Perdata).
                         Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak
                 yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur,
                 dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang
                 berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau

                              MANUNGGAL. B, SH| Perpustakaan Pribadi
                               MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™
MK. HUKUM JAMINAN SEMESTER I
Amethyst

              kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung
              utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.
                      Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena
              sipenanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari
              peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya
              sipenjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari
              perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan
              tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang.
              Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan),
              sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam
              uang antara debitur dengan kreditur.

           2. Akibat-akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung
                      Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur
              kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar
              utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual
              terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Pedata).
              Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu
              disita dan dijual untuk melunasi utangnya jika:
              a. Ia (penanggungutang) telah melepasakan hak istimewanya untuk menuntut
                  barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
              b. Iatelahmengikatkandirinyabersama-sama dengan debitur utama secara
                  tanggung menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur
                  menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung;
              c. Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri
                  secara pribadi;
              d. Debitur dalam keadaan pailit; dan
              e. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH
                  Perdata).

           3. Akibat-akibat Penanggungan antara Debitur dan Penanggung dan antara Para
              Penanggung.
                     Hubungan hokum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat
              kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur.
              Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa
              yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping
              penanggungan utang juga berhak untuk menuntut:
              a. Pokok dan bunga;
              b. Pengantian biaya, kerugian, danbunga.

                     Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan
              ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, bahkan sebelum ia
              membayar utangnya:
              a. Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar;


                         MANUNGGAL. B, SH| Perpustakaan Pribadi
                          MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™
MK. HUKUM JAMINAN SEMESTER I
Amethyst

              b. Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada
                 suatu waktu tertentu;
              c. Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah
                 ditetapkan untuk pembayarannya;
              d. Setelah lewat sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu
                 jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok
                 sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhir sebelum lewat waktu
                 tertentu.

                      Hubungan antara para penanggung dengan debitur disajikan berikut ini.
              Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang
              debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya
              berhak untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk
              bagiannya.

           4. Hapusnya Penanggungan Utang
                      Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan
              Pasal 1850 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa
              perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang
              sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini
              menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437,
              Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUH Perdata.
                      Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara
              berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran; penawaran
              pembayaran tunai; diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang;
              kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang
              terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan.




                         MANUNGGAL. B, SH| Perpustakaan Pribadi
                          MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™

More Related Content

What's hot

HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
Fair Nurfachrizi
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
Fair Nurfachrizi
 
force majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janjiforce majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janji
aishkhuw fillah
 
Jual beli perniagaan fix
Jual beli perniagaan fixJual beli perniagaan fix
Jual beli perniagaan fix
Lisa SYP
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Idik Saeful Bahri
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
Dian Oktavia
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Dian Permata Sari
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
Brawijaya University
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Idik Saeful Bahri
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
NaomiPoppyMoore
 
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Idik Saeful Bahri
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
IAIN Ponorogo
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Izzatul Ulya
 
Hukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan KebendaanHukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan Kebendaan
University of North Sumatera
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
Vallen Hoven
 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian II
yahyaanto
 

What's hot (20)

HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
 
force majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janjiforce majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janji
 
Jual beli perniagaan fix
Jual beli perniagaan fixJual beli perniagaan fix
Jual beli perniagaan fix
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
 
Hukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan KebendaanHukum Jaminan Kebendaan
Hukum Jaminan Kebendaan
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian II
 

Similar to Jaminan perorangan

JAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptxJAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptx
ErmaRegitaSari1
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
Rachardy Andriyanto
 
WANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.pptWANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.ppt
IjalMokodompitSugeha
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
Alorka 114114
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Leks&Co
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminan
amanda lubis
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
Rizki Gumilar
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
RizkyHasanBasri1
 
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...
risnadica
 
Hukum Asuransi
Hukum AsuransiHukum Asuransi
Hukum Asuransi
Brawijaya University
 
Hukum Perikatan
Hukum Perikatan Hukum Perikatan
EMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum JaminanEMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Indonesia
 
Asuransi n polis
Asuransi n polisAsuransi n polis
Asuransi n polis
russyhanna
 
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptxKepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
MNoorHR1
 
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptxmateripertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
SutanWijaya1
 
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Agung Kharisma
 
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Agung Kharisma
 

Similar to Jaminan perorangan (20)

JAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptxJAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptx
 
Fe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjianFe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjian
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
 
WANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.pptWANPRESTASI.ppt
WANPRESTASI.ppt
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK  KEBENDAAN JAMINAN...
BAB II HAKIKAT ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK KEBENDAAN JAMINAN...
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Hak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminanHak kebendaan bersifat jaminan
Hak kebendaan bersifat jaminan
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...
 
Hukum Asuransi
Hukum AsuransiHukum Asuransi
Hukum Asuransi
 
Hukum Perikatan
Hukum Perikatan Hukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
EMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum JaminanEMLI Training-Hukum Jaminan
EMLI Training-Hukum Jaminan
 
Asuransi n polis
Asuransi n polisAsuransi n polis
Asuransi n polis
 
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptxKepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
 
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptxmateripertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
materipertemuan_ke_2_a_hidayat.pptx
 
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
 
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
Pengemangan perusahaan ( pemanfaatan jaminan)
 

More from Manunggal Amethyst

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
Manunggal Amethyst
 
ANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASIANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASI
Manunggal Amethyst
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
Manunggal Amethyst
 
Asas asas hukum benda
Asas asas hukum bendaAsas asas hukum benda
Asas asas hukum benda
Manunggal Amethyst
 
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdataBatas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Manunggal Amethyst
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
Manunggal Amethyst
 
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesiaPengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Manunggal Amethyst
 
Cabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukumCabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukum
Manunggal Amethyst
 
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Manunggal Amethyst
 
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar ptContoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Manunggal Amethyst
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Manunggal Amethyst
 
Cara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdataCara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdata
Manunggal Amethyst
 
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negaraILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
Manunggal Amethyst
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
Manunggal Amethyst
 
Public law and crime
Public law and crimePublic law and crime
Public law and crime
Manunggal Amethyst
 
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatifKedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Manunggal Amethyst
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Manunggal Amethyst
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Manunggal Amethyst
 

More from Manunggal Amethyst (18)

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
ANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASIANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASI
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
 
Asas asas hukum benda
Asas asas hukum bendaAsas asas hukum benda
Asas asas hukum benda
 
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdataBatas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
 
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesiaPengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
 
Cabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukumCabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukum
 
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
 
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar ptContoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
 
Cara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdataCara membagi waris menurut kuh perdata
Cara membagi waris menurut kuh perdata
 
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negaraILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Public law and crime
Public law and crimePublic law and crime
Public law and crime
 
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatifKedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
 

Recently uploaded

562325486-Laporan-Pengembangan-Diri-Publikasi-Ilmiah-Docx.docx
562325486-Laporan-Pengembangan-Diri-Publikasi-Ilmiah-Docx.docx562325486-Laporan-Pengembangan-Diri-Publikasi-Ilmiah-Docx.docx
562325486-Laporan-Pengembangan-Diri-Publikasi-Ilmiah-Docx.docx
fariq9
 
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
CI kumparan
 
Contoh Perjanjian-Pra-Nikah Terbaru Premium
Contoh Perjanjian-Pra-Nikah Terbaru PremiumContoh Perjanjian-Pra-Nikah Terbaru Premium
Contoh Perjanjian-Pra-Nikah Terbaru Premium
MeneerGultom
 
Perbedaan SK KMA 1-144 dengan 2-144 terbaik
Perbedaan SK KMA 1-144 dengan 2-144 terbaikPerbedaan SK KMA 1-144 dengan 2-144 terbaik
Perbedaan SK KMA 1-144 dengan 2-144 terbaik
SumDepokpok
 
PERJANJIAN PRA NIKAH EKSKLUSIF TERBARU.docx
PERJANJIAN PRA NIKAH EKSKLUSIF TERBARU.docxPERJANJIAN PRA NIKAH EKSKLUSIF TERBARU.docx
PERJANJIAN PRA NIKAH EKSKLUSIF TERBARU.docx
arrival nads
 
PERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN KOMPENSASI.docx
PERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN KOMPENSASI.docxPERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN KOMPENSASI.docx
PERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN KOMPENSASI.docx
Alex Mulandar Manalu
 
CUTI HAKIM & PNS di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
CUTI HAKIM & PNS di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di BawahnyaCUTI HAKIM & PNS di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
CUTI HAKIM & PNS di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
MuftiMuhammad9
 
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdfPernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
CIkumparan
 

Recently uploaded (8)

562325486-Laporan-Pengembangan-Diri-Publikasi-Ilmiah-Docx.docx
562325486-Laporan-Pengembangan-Diri-Publikasi-Ilmiah-Docx.docx562325486-Laporan-Pengembangan-Diri-Publikasi-Ilmiah-Docx.docx
562325486-Laporan-Pengembangan-Diri-Publikasi-Ilmiah-Docx.docx
 
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
 
Contoh Perjanjian-Pra-Nikah Terbaru Premium
Contoh Perjanjian-Pra-Nikah Terbaru PremiumContoh Perjanjian-Pra-Nikah Terbaru Premium
Contoh Perjanjian-Pra-Nikah Terbaru Premium
 
Perbedaan SK KMA 1-144 dengan 2-144 terbaik
Perbedaan SK KMA 1-144 dengan 2-144 terbaikPerbedaan SK KMA 1-144 dengan 2-144 terbaik
Perbedaan SK KMA 1-144 dengan 2-144 terbaik
 
PERJANJIAN PRA NIKAH EKSKLUSIF TERBARU.docx
PERJANJIAN PRA NIKAH EKSKLUSIF TERBARU.docxPERJANJIAN PRA NIKAH EKSKLUSIF TERBARU.docx
PERJANJIAN PRA NIKAH EKSKLUSIF TERBARU.docx
 
PERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN KOMPENSASI.docx
PERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN KOMPENSASI.docxPERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN KOMPENSASI.docx
PERJANJIAN PERDAMAIAN DENGAN KOMPENSASI.docx
 
CUTI HAKIM & PNS di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
CUTI HAKIM & PNS di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di BawahnyaCUTI HAKIM & PNS di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
CUTI HAKIM & PNS di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
 
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdfPernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
PernyataanBersama MUI & Ormas Islam utk Kemerdekaan Palestina - 18 Juli 2024.pdf
 

Jaminan perorangan

  • 1. MK. HUKUM JAMINAN SEMESTER I Amethyst JAMINAN PERORANGAN A. Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian jaminan perorangan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah: “Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”. Unsur jaminan perorangan, yaitu: 1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan 3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah: “Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban siberhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) siberhutang tersebut” Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban siberhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda sipenanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. B. Jenis-jenis Jaminan Perorangan 1. Jaminan penanggungan (borgtocht) adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur 2. Jaminan garansi (garansi bank) (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. 3. Jaminan Perusahaan Dari jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-sub bab berikut ini hanya disajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank. C. Penanggungan Utang 1. Pengertian dan Sifat Penanggungan Utang Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Yang diartikan dengan penanggungan adalah:“ Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” (Pasal 1820 KUH Perdata). Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau MANUNGGAL. B, SH| Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™
  • 2. MK. HUKUM JAMINAN SEMESTER I Amethyst kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya. Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena sipenanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya sipenjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang. Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur. 2. Akibat-akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Pedata). Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya jika: a. Ia (penanggungutang) telah melepasakan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual; b. Iatelahmengikatkandirinyabersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung; c. Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi; d. Debitur dalam keadaan pailit; dan e. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH Perdata). 3. Akibat-akibat Penanggungan antara Debitur dan Penanggung dan antara Para Penanggung. Hubungan hokum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggungan utang juga berhak untuk menuntut: a. Pokok dan bunga; b. Pengantian biaya, kerugian, danbunga. Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, bahkan sebelum ia membayar utangnya: a. Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar; MANUNGGAL. B, SH| Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™
  • 3. MK. HUKUM JAMINAN SEMESTER I Amethyst b. Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu tertentu; c. Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya; d. Setelah lewat sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhir sebelum lewat waktu tertentu. Hubungan antara para penanggung dengan debitur disajikan berikut ini. Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya berhak untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk bagiannya. 4. Hapusnya Penanggungan Utang Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai; diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan. MANUNGGAL. B, SH| Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2008 ™