Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Tugas kontrak
Similar to Tugas kontrak (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Tugas kontrak
- 1. NO JENIS KONTRAK PRINSIP KEWAJIBAN PARA PIHAK DASAR HUKUM YURISPRUDENSI 1. PERJANJIAN UNTUNG UNTUNGAN Sesuai yang diatur pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1774 bahwa perjanjian untung- untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.Pada Prinsipnya Perjanjian Untung-Untungan mengandung prinsip Konsensualisme (1338 BW) karena dalam perjanjian ini resikonya belum pasti jadi tidak ada parameter untuk untung dan ruginya Perjanjian Cagak Hidup : Kewajiban dari tertanggung meliputi : 1.Membayar pinjaman dan bunga wajib yang harus dibayar kepada penanggung (1782bw) Kewajiban penanggung diantaranya : 1. Memberikan pinjaman serta bunga kepada tertanggung Perjudian dan Pertaruhan : BW tidak mengatur tentang kewajiban bagi para pihak dalam BW Deifinis : Pasal 1774 (BW) Perjanjian Bunga Cagak Hidup: Pasal 1775-1787 BW Perjudian : 1788-1791 Tidak ditemukan
- 2. untuk membuat perjanjian hanya kesepakatan yang dibutuhkan oleh penanggunga dan tertanggung
- 3. NO JENIS KONTRAK PRINSIP KEWAJIBAN PARA PIHAK DASAR HUKUM YURISPRUDENSI 2. Perjanjian Penangguhan Hutang Penanggungan adalah suatu persetujuan dimana, pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.(Ps. 1820 BW) Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur. Pada Prinsipnya Karena pada pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam Kewajiban Penanggung : Si penanggung wajib membayar kepada si berpiutang kecuali jika si berutang lalai,sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu di sita dan dijualuntuk melunasi utang- utangnya(analogi a contrario dari Pasal 1831 BW) Kewajiban Kreditur : Wajib membiarkan utang si debitur lunas karena telah dibayar oleh penanggung (Analogi a contrario dari Pasal 1833 BW) Pasal 1820-1850 BW BELOM MENEMUKAN
- 4. maka berlaku prinsip konsesuaisme (1338 BW),Kebebasan Berkontrak (1338 ayat 1 BW),Itikad baik (1338 ayat 3 BW),Proporsionalitas
- 5. NO JENIS KONTRAK PRINSIP KEWAJIBAN PARA PIHAK DASAR HUKUM YURISPRUDENSI 3 Perjanjian Perdamaian Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. (Pasal 1851 KUH Perdata) Dikarenakan perjanjian merupakan perjanjian accesoir atau tambahan maka untuk kewajiban para pihak tergantung dari perjanjian pokoknya jika perjanjian pokoknya adalah jual beli maka kewajiban pembeli adalah membayara harga pembelian(1513 bw) Sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang serta menanggungnya (1473 bw) Dan jika perjanjian pokoknya adalah pinjam meminjam maka kewajiban orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelu lewat waktu yang ditentukan (1759 BW) Sedangkan kewajiban yang menerima pinjaman harus mengembalkian dalam jumlah keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (1762BW) 1851-1864 (BW) PUTUSAN MA 792K/PDT/2002 PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DISEPAKATI OLEH KEDUA BELAH PIHAK, TANPA ADA PAKSAAN DARI PARA PIHAK CAKAP UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN, MESKI SALAH SATU PIHAK DALAM STATUS PENAHANAN, PERJANJIAN TERSEBUT ADALAH SAH
- 6. NO JENIS KONTRAK PRINSIP KEWAJIBAN PARA PIHAK DASAR HUKUM YURISPRUDENSI 4 Perjanjian Pemberian Kuasa Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. (Pasal 1792 KUH Perdata) Untuk Perjanjian permberian kuasa ini berlaku prinsip kebebasan berkontrak (1338 ayat 1 BW),Privaty Of Contract (1340 BW),Konsensualisme (1338 ayat 2 BW),Itikad Baik (1338 Ayat 2 BW) -Kewajiban penerima kuasa 1.selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya dan ia menanggung segala biaya,kerugian dan bunganya karena tudaj dilaksanakan kuasa itu.(1800 ayat 1 BW) 2.Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggaljika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian (1800 ayat 2 BW) 3.Penerima kuasa berkewajiban memberikan lapora tentang apa yang telah diperbuatnya (1802BW) -Kewajiban pemberi kuasa yaitu 1.memenuhi perikatan yang diperbuat oleh si kuasa (1807 BW) 2.Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan 1792 BW sd 1819 BW -Putusan MA-RI No.779.K/Pdt/1992 : “Tidak diperlukan legalisasi atas surat kuasa khusus dibawah tangan. Tanpa legalisasi surat kuasa khusus di bawah tangan telah memenuhi syarat formil”; -Putusan MA-RI No.321.K/Sip/1974, tanggal 19 Agustus 1975 : Tentang Kuasa limpahan (Kuasa Substitusi) Pengoperan pemberian kuasa dari pihak kuasa penjual dengan hanya membuat suatu pernyataan dan bukan berdasarkan surat kuasa Substitusi adalah tidak sah; -Putusan MA-RI No.1060.K/Sip/1972, tanggal 14 Oktober 1975 : Meskipun dalam surat kuasa tanggal 3 Agustus 1969 ada kata-kata “Surat Kuasa penuh yang tidak dapat ditarik
- 7. oleh orang ini untuk melakukan kuasanya begitu juga membayar upah (1808 BW) kembali”, pembatalan surat Kuasa tersebut oleh pemberi kuasa dapat dibenarkan menurut hukum, karena hal ini adalah hak daripada pemberi kuasa dan ternyata penerima kuasa telah mengadakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap Surat Kuasa; -Putusan MA-RI No.731.K/Sip/1975, 16 Desember 1976 : Ketentuan Pasal 1813 BW, tidak bersifat limitatif dan juga tidak mengikat oleh karena itu jika sifat perjanjian memang menghendaki, dapat ditentukan pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali (Kuasa Mutlak) karena pasal- pasal dalam hukum perjanjian bersifat mengatur, vide = Putusan MA-RI No. 3604.K/Pdt/1985, tanggal 17 Nopember 1987;