HUKUM PERBURUHAN

MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Perburuhan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
07
…. Novi Siti Sholekah
(43217010079)
Abstract : Kompetensi
Hukum Perburuhan Mampu menjelaskan UU
Ketenagakerjaan dan memahami
konsekuensi hukum yang timbul
serta menejlaskan Hak dan
Kewajiban pekerjaan.

2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
A. Pengertian Hukum Perburuhan
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun
tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja
(pengusaha, perusahaan atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja ( pekerja
atau buruh ) di sisi yang lain.
Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat.
Dikatakan hukum privat kerena mengatur hubungan antara dua individu ( pemberi
kerja dan penerima kerja ), dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan
campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua
individu. Hukum perburuhan terbagai menjadi :
1) Hukum perburuhan individu ( mengenai kontrak kerja), dan
2) Hukum perburuhan kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-
lain), yang secara bersama-sama membentuk hukum sosial.
Pada awalnya hukum perburuhan termasuk dalam hukum perdata yang diatur dalam
BAB VII A buku III KUHP tentang perjanjian kerja. Setelah indonesia meredeka, hukum
perburuhan di indonesia mengalami perubahan dan penyempurnaan yang akhirnya terbit
UU No. 1 tahun 1951 tentang berlakunya UU No. 12 tahun 1948 tentang keternagakerjaan,
UU No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, UU No.14 tahun 1969
tentang pokok-pokok ketenagakerjaan dan lain-lain.
Penganturan Hukum Perburuhan terdapat dalam UU No 13 tahun 2003 tentang
keternagakerjaan :
1) Menurut Prof. Imam Supomo adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis
maupun tidak, berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada
orang lain dengan menerima upahh.
2) Menurut Molenaar Hukum yang pada pokoknya mengatur hubungan antara majikan
dan buruh dengan buruh dan antara penguasa dengan penguasa.
3) Menurut Levenbach Sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan
hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan.

4) Menurut Van Esveld Hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja yang
dilakukan bawah pimpinan, tetapi termasuk pula pekerjaan yang dilakukan atas
dasar tanggung jawab sendiri.
5) Menurut Imam Soepomo Himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis
yang berkenaan dengan kejadian seseorang bekerja pada orang lain enggan
menerima upah.
B. Hal-hal yang diurusi
1) Pembentukan dan Pemutusan kontrak kerja
2) Perlindungan orang yang dipekerjakan
3) Hak mutlak dan kewajiban yang timbuk dari pekerjaan
4) Sistem tanggung jawab kedisiplinan dan material
5) Pelaksanaan hubunga kerja
6) Hak berserikat pekerja (bagi para pekerja) dan berasosiasi pengusaha (bagi
para pengusaha)
7) Kesepakatan bersama
8) Kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan
C. Hukum Perburuhan di Indonesia
Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku
hukum perburuhan didominasi oleh karya-karya Profesor Imam Soepomo, guru besar hukum
perburuhan di Universitas Indonesia. Karya Imam Soepomo antara lain: "Pengantar Hukum
Perburuhan" dan "Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan".
Pasca-reformasi baru-baru ini, karya-karya mengenai hukum perburuhan yang ditulis
oleh Prof. Imam Soepomo dianggap oleh sebagian kalangan sudah tidak relevan lagi. Hal ini
terutama oleh aktivis serikat buruh dan advokat perburuhan. Meskipun fakultas hukum di
perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia masih menggunakan buku-buku karya Imam
Soepomo sebagai rujukan wajib.
1) Sejarah Hukum Perburuhan
Pasca reformasi, hukum perburuhan mengalami perubahan luar biasa; baik
secara regulatif, politik, maupun ideologis; bahkan ekonomi global. Proses
industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam
perkembangannya mulai menuai momentumnya. Hukum perburuhan, setidaknya

menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha sekaligus.
Sebagai peredam konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. Faktanya,
berbagai hak normatif perburuhan yang mestinya tidak perlu lagi jadi perdebatan,
namun kenyataannya Undang-undang memberi peluang besar untuk
memperselisihkan hak-hak normatif tersebut. Memang undang-undang perburuhan
juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut masih dirasa sulit oleh penegak
hukumnya. Di samping seabrek kelemahan lain yang ke depan mesti segera
dicarikan jalan keluarnya. Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto
benar-benar membatasi gerakan serikat bBuruh dan serikat pekerja. Saat itu
organisasi buruh dibatasi hanya satu organisasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SPSI).
Pola penyelesaian hubungan industrial pun dianggap tidak adil dan
cenderung represif. Oknum militer saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan
diberikan wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari pola penyelesaian
hubungan industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal di
Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.
2) Hukum Perburuhan di Era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara
regulatif dan gradual hukum perburuhan kemudian menemukan
momentumnya. Hal tersebut terwakili dalam tiga paket Undang-Undang
perburuhan, antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
D. Pendapat ahli hukum mengenai Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
 Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas
tanggung jawab dan risiko sendiri.
 Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan
dengan hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan dan dengan
keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja
itu.

 Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi
hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga
meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan
risiko sendiri.
 Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik
pihak buruh/pekerja maupun pihak majikan.
 Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara
buruh dan majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
 Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum
yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara
buruh dan majikan dengan perintah (penguasa).
Di dalam pemahaman hukum ketenagakerjaan yang ada dapat diketahui adanya unsur-
unsur hukum ketenagakerjaan, meliputi :
 Serangkaian aturan yang berkembang kedalam bentuk lisan mauun tulisan.
 Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan.
 Adanya tingkatan pekerjaan, yang pada akhirnya akan diperolah balas jasa.
 Mengatur perlindungan pekerja/ buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil,
melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/ buruh dsb.
E. Sifat Hukum Ketenagajerhaan (Perburuhan)
1. Bersifat Hukum Privat (perdata)
Karena mengatur hubungan orang-perorangan yaitu antara pekerja dengan
pengusaha.
2. Bersifat Hukum Publik
Karena dalam pelaksanaannya diperlukan campur tangan pemerintah, contoh :
penetapan upah minimum, perizinan yang menyangkut ketenagakerjaan,
masalah penyelesaian hubungan industrial, adanya sanksi terhadap pelanggaran
atau tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

3. Bersifat Imperatif/Memaksa (dwingenrecht)
Hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh di langgar. Contoh :
 Pasal 42 ayat 1 UU No. 13/2003 tentang izin pengunaan tenaga kerja
 Pasal 59 ayat 1 UU No. 13/2003 tentang pembuatan perjanjian kerja
waktu tertentu.
4. Bersifat Fakultatif/ Mengatur (regelendrecht)
Contoh :
 Pasal 51 ayat 1 UU No 13/2003 tentang pembuatan perjanjian kerja bisa
tertulis dan tidak tertulis
 Pasal 16 PP No. 8/1981 tentang kebebasan penguasa untuk membayar
gaji di tempat yang lazim.
F. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan
Dalam pasal 4 UU No. 13/2003 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tujuan
pengeturan ketenagakerjaan adalah untuk :
 Memberdayakan & mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi
 Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
sesuai dengan kebutuhan pembagunan nasional dan daerah.
 Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan
 Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.
G. Undang-undang Perburuhan No 12 Tahun 1948
Tentang Kriteria Status dan Perlindungan Buruh
Undang-undang ini menjelaskan tentang aturan-aturan terhadap pekerja buruh
dalam hal persyaratan untuk menjadi seorang buruh, pengaturan jam kerja dan jam
istirahat, pemberian upah, perlindungan terhadap buruh perempuan, tempat kerja dan
perumahan buruh, tanggung jawab, pengusutan pelanggaran, dan aturan tambahan.
Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi buruh dari hal-hal yang tidak diharapkan.

Adanya bunyi dari Undang-Undang Perburuhan No.12 Th 1948 :
 Pasal 10 (ayat 1 dan 2)
1. Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam
seminggu. Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi
kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam
sehari dan 35 jam seminggu.
2. Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus harus
diadakan waktu istirahat yang sedikitsedikitnya setengah jam lamanya; waktu
istirahat itu tidak termasuk jam bekerja termaksud dalam ayat 1.
 Pasal 13 (ayat 2)
2. Buruh Wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum
saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah
bulan sesudah melahirkan anak atau gugur-kandung.
H. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964
Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
Menimbang:
bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kepastian bekerja bagi kaum
buruh yang disamping tani harus menjamin kekuatan pokok dalam revolusi dan harus
menjadi soko guru masyarakat adil makmur, seperti tersebut dalam Manifesto Politik,
beserta perinciannya, perlu segera dikeluarkan Undang-Undang tentang Pemutusan
Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
a. Pasal 1
1. Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan
Kerja.
2. Pemutusan hubungan kerja dilarang:
 Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit
menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan
terus menerus.
 Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena mematuhi kewajiban
terhadap Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang atau Pemerintah atau

karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui
Pemerintah.
b. Pasal 2
Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan
hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruh
sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh.
c. Pasal 3
1. Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan
persesuaian paham, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
dengan buruh, setelah memperoleh izin Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah ( Panitia Daerah), termaksud pada pasal 5 Undang-
undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
(Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42) bagi pemutusan hubungan kerja
perorangan, dan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
(Panitia Pusat) termaksud pada pasal 12 Undang-undang tersebut di atas bagi
pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.
2. Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika dalam
satu perusahaan dalam satu bulan, pengusaha memutuskan hubungan kerja
dengan 10 orang buruh atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan-
pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikad untuk
mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.
d. Pasal 4
Izin termaksud pada pasal 3 tidak diperlukan bila pemutusan hubungan kerja
dilakukan terhadap buruh dalam masa percobaan. Lamanya masa percobaan tidak
boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa percobaan harus diberitahukan lebih
dahulu pada calon buruh yang bersangkutan.
e. Pasal 5
1. Permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan-alasan yang
menjadi dasarnya harus diajukan secara tertulis kepada Panitia Daerah, yang
wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pengusaha bagi

pemutusan hubungan kerja perorangan dan kepada Pusat bagi pemutusan
hubungan kerja secara besar-besaran.
 Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,mengenai pembuatan penjanjian kerja bisa tertulis dan tidak
tertulis. Dikategorikan sebagaiPasal yang sifatnya mengatur oleh karena tidak
harus/wajib perjanjiankerja itu dalam bentuk tertulis dapat juga lisan, tidak ada
sanksi bagi mereka yang membuatperjanjian secara lisan sehingga perjanjian kerja
dalam bentuk tertulis bukanlah hal yangimperative/memaksa;
 Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat
mensyaratkan masa percobaan 3 (tiga)bulan. Ketentuan ini juga bersifat mengatur
oleh karena pengusaha bebas untuk menjalankanmasa percobaan atau tidak
ketika melakukan hubungan kerja waktu tidak tertentu/permanen.
 Pasal 10 ayat(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
bagipengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
Merupakanketentuan hukum mengatur oleh karena ketentuan ini dapat dijalankan
(merupakan hak) dandapat pula tidak dilaksanakan oleh pengusaha.
I. Dasar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia adalah negara hukum dan menganut sistem hukum Eropa
Kontinental. Oleh sebab itu, segala sesuatu harus didasarkan pada hukum tertulis.
Sumber hukum ketenagakerjaan saat ini (s/d tahun 2011) terdiri dari peraturan
perundang-undangan dan diluar peraturan perundang-undangan. Namun payung
hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara umum, Pasal 5 ayat (1),
Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi payung
hukum utama. Berdasarkan pondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU
Ketenagakerjaan) yang menjadi dasar hukum utama dalam bidang ketenagakerjaan.
Selain UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan, terdapat sumber hukum lain yang

menjadi tonggak pengaturan bagi urusan ketenagakerjaan, baik sumber hukum
formil maupun sumber hukum materil.

Implementasi dalam Kasus Hukum Pemburuhan
Kasus Perselisihan Buruh PT Megariamas Sentosa
Ratusan buruh PT Megariamas Sentosa yang berlokasi di Jl Jembatan III Ruko 36 Q,
Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, datang sekitar pukul 12.00 WIB. Sebelum ditemui Kasudin
Nakertrans Jakarta Utara, mereka menggelar orasi yang diwarnai aneka macam poster yang
mengecam usaha perusahaan menahan THR mereka. Padahal THR merupakan kewajiban
perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. 4 Tahun 1994 tentang THR.Sekitar 500 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh
Garmen Tekstil dan Sepatu-Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT
Megariamas Sentosa, Selasa siang ‘menyerbu’ Kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Nakertrans) Jakarta Utara di Jl Plumpang Raya, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Koja,
Jakarta Utara. Mereka menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap
perusahaan yang mempekerjakan mereka karena mangkir memberikan tunjangan hari raya
(THR).
Demonstrasi ke Kantor Nakertrans bukan yang pertama, sebelumnya ratusan buruh
ini juga mengadukan nasibnya karena perusahan bertindak sewenang-wenang pada
karyawan. Bahkan ada beberapa buruh yang diberhentikan pihak perusahaan karena dinilai
terlalu vokal. Akibatnya, kasus konflik antar buruh dan manajemen dilanjutkan ke
Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, pihak manajemen mengancam tidak akan
memberikan THR kepada pekerjanya. Dalam demo tersebut para buruh menuntut
perusahaan untuk mendapatkan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para
demonstras mengatakan “ jangan dikarenakan ada konflik internal kami tidak mendapatkan
THR, karena setahu mereka perusahaan garmen tersebut tidak merugi, bahkan sebaliknya”.
Sekedar diketahui ratusan buruh perusahaan garmen dengan memproduksi pakaian dalam
merek Sorella, Pieree Cardine, Felahcy, dan Young Heart untuk ekspor itu telah berdiri sejak
1989 ini mempekerjakan sekitar 800 karyawan yang mayoritas perempuan.
Mengetahui hal tersebut, ratusan buruh PT Megariamas Sentosa mengadu ke kantor
Sudin Nakertrans Jakarta Utara. Setelah dua jam menggelar orasi di depan halaman Sudin
Nakertrans Jakarta Utara, bahkan hendak memaksa masuk ke dalam kantor. Akhirnya
perwakilan buruh diterima oleh Kasudin Nakertrans, Saut Tambunan di ruang rapat

kantornya. Dalam peryataannya di depan para pendemo, Sahut Tambunan berjanji akan
menampung aspirasi para pengunjuk rasa dan membantu menyelesaikan permasalahan
tersebut. "Pasti kami akan bantu, dan kami siap untuk menjadi fasilitator untuk
menyelesaikan masalah ini," tutur Sahut. Selain itu, Sahut juga akan memanggil pengusaha
agar mau memberikan THR karena itu sudah kewajiban. “Kalau memang perusahaan
tersebut mengaku merugi, pihak manajemen wajib melaporkan ke pemerintah dengan bukti
konkret,” kata Saut Tambunan kepada beritajakarta.com usai menggelar pertemuan dengan
para perwakilan demonstrasi.
Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa, pentingnya komunikasi yang
baik antara pekerja dengan pengusaha. Sebagai seorang pengusaha mereka harus
memenuhi kewajiban para pekerjanya agar tidak terjadi perselisihan. Karena para pekerja
sudah berusaha menjalankan kewajibannya untuk bekerja memenuhi kebutuhan
perusahaan tersebut. Maka perusahaan juga berkewajiban memberikan upah dan
tunjangan kepada pekerja dan berlaku adil dan bijaksana untuk tidak mempermainkan
rakyat kecil.

Dafar Pustaka
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan
https://ahsinufadli.wordpress.com/2013/01/29/hukum-perburuhan-uu-perburuhan-bidang-
hubungan-kerja/
http://ancasasriw.blogspot.co.id/2016/06/undang-undang-perburuhan.html
http://situs-aku.blogspot.co.id/2012/01/makalah-tenaga-kerja.html
http://tanyahukum.com
http://kata2bijakpolitik.blogspot.co.id/2013/03/kasus-perselisihan-antara-
pekerjaburuh.html

HUKUM PERBURUHAN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to HUKUM PERBURUHAN

Similar to HUKUM PERBURUHAN (20)

More from Novi Siti

More from Novi Siti (14)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

HUKUM PERBURUHAN