semoga bermanfaat

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS & LINGKUNGAN
Hukum Perburuhan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Magister
Manajemen
06 35040 Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM,
CMA
Abstract : Kompetensi
Hukum Perburuhan Dapat menjelaskan tentang Hukum
Perburuhan

2. ‘15
2 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
Hukum Perburuhan
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak
tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja
(pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja
atau buruh) di sisi yang lain.
Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan hukum
privat karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan penerima kerja),
dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui pengikatan
aturan yang mengurus hubungan antara dua individu.
Hukum perburuhan terbagi menjadi:
1. hukum perburuhan individu (mengenai kontrak kerja), dan
2. hukum perburuhan kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-lain),
yang secara bersama-sama membentuk hukum sosial.
Hal-hal yang diurusi
1. Pembentukan dan pemutusan kontrak kerja
2. Perlindungan orang yang dipekerjakan
3. Hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan
4. Sistem tanggung jawab kedisiplinan dan material
5. Pelaksanaan hubungan kerja
6. Hak berserikat pekerja (bagi para pekerja) dan berasosiasi pengusaha (bagi para
pengusaha)
7. Kesepakatan bersama
8. Kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan
Perkembangan
Pada zaman ekonomi liberal, hubungan buruh sewa dimasukkan ke dalam
hubungan kontrak yang bersifat wajib dan berkembang menjadi rincian baku dalam hukum
perdata.
Pada abad ke-19, kaum pekerja semakin memberikan tekanan kepada negara hukum (Britania
Raya, Perancis, Jerman), maka diadopsilah hukum mengenai perburuhan dan hubungan
perburuhan.
Setelah Perang Dunia Pertama, hak-hak para buruh diatur oleh hukum, di mana perwakilan
para buruh dan serikat dagang mengambil bagian.

3. ‘15
3 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pada awal abad ke-20, pihak-pihak yang memberi kontrak bebas menentukan pasal-pasal
kontrak. Perbedaan yang besar dalam kekuasaan, yang seringkali ada di antara pemberi kerja
dan penerima kerja di dalam konteks industrial, mengarah pada salah-urus. Secara bertahap,
kebebasan kontraktual dari pihak-pihak yang berkepentingan kemudian dibatasi oleh hukum.
Pada tahun 1919, Organisasi Buruh Internasional didirikan.
Setelah Perang Dunia Kedua, diaturlah perlindungan buruh dan keikutsertaannya dalam
pengelolaan entitas ekonomi. Pada awal abad ke-21, terdapat sedikit kebebasan kontrak, dan
para pekerja/buruh menikmati perlindungan berjangkauan luas, misalnya dalam hal
perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, kecelakaan kerja, dst.
Perkembangan ini telah menjadi faktor penting dalam hal pemerataan kesejahteraan.
Hukum perburuhan telah menjadi produk hukum sejak zaman dahulu. Dalam hukum
Romawi, kontrak jasa (locatio conductio operarum) hanya menjadi peran sub-ordinat, karena
begitu luasnya perbudakan. Di Jerman Zaman Pertengahan, hubungan pekerjaan seringkali
melibatkan urusan pribadi. Meskipun kerja berskala kecil di beberapa bagian dunia telah
hadir, paro kedua abad ke-18 dipandang sebagai permulaan sejarah perburuhan. Pada zaman
itu sebagian besar populasi Eropa berkembang menjadi kaum yang bergantung pada para
pekerja (proletariat) dan pertanyaan sosial (pauperisme) muncul ke permukaan. Keluhan
sosial industrialisasi pada abad ke-19 juga dipandang sebagai hasil dari otonomi-pribadi
meskipun adanya ketidakseimbangan kekuasaan pihak-pihak yang menjalin kontrak.
Pengembangan hak buruh dimulai di Inggris pada tahun 1833 dengan adanya hukum
mengenai pabrik. Mereka membatasi masa kerja bagi anak-anak antara 9 sampai 13 tahun
untuk bekerja maksimal selama delapan jam, dan anak-anak antara 14 sampai 18 tahun untuk
bekerja maksimal selama 12 jam. Anak-anak di bawah umum 9 tahun harus bersekolah.
Hukum perburuhan di Indonesia
Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum
perburuhan didominasi oleh karya-karya Profesor Imam Soepomo, guru besar hukum
perburuhan di Universitas Indonesia. Karya Imam Soepomo antara lain: "Pengantar Hukum
Perburuhan" dan "Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan".
Pasca-reformasi baru-baru ini, karya-karya mengenai hukum perburuhan yang ditulis oleh
Prof. Imam Soepomo dianggap oleh sebagian kalangan sudah tidak relevan lagi. Hal ini
terutama oleh aktivis serikat buruh dan advokat perburuhan. Meskipun fakultas hukum di
perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia masih menggunakan buku-buku karya Imam
Soepomo sebagai rujukan wajib.
Sejarah hukum perburuhan
Pasca reformasi, hukum perburuhan mengalami perubahan luar biasa; baik secara regulatif,
politik, maupun ideologis; bahkan ekonomi global. Proses industrialisasi sebagai bagian dari
gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembangannya mulai menuai
momentumnya. Hukum perburuhan, setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara
pekerja dan pengusaha sekaligus.

4. ‘15
4 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Sebagai peredam konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. Faktanya, berbagai hak
normatif perburuhan yang mestinya tidak perlu lagi jadi perdebatan, namun kenyataannya
Undang-undang memberi peluang besar untuk memperselisihkan hak-hak normatif tersebut.
Memang undang-undang perburuhan juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut
masih dirasa sulit oleh penegak hukumnya. Di samping seabrek kelemahan lain yang ke
depan mesti segera dicarikan jalan keluarnya.
Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi gerakan
serikat bBuruh dan serikat pekerja. Saat itu organisasi buruh dibatasi hanya satu organisasi,
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Pola penyelesaian hubungan industrial pun dianggap tidak adil dan cenderung represif.
Oknum militer saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan wewenang untuk turut
serta menjadi bagian dari pola penyelesaian hubungan industrial. Saat itu, sejarah mencatat
kasus-kasus buruh yang terkenal di Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.
Hukum Perburuhan di Era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif dan gradual
hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. Hal tersebut terwakili dalam tiga
paket Undang-Undang perburuhan, antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI).
Pendapat-pendapat ahli hukum mengenai Pengertian Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia :
NEH van Asveld menegaskan bahwa Pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum
yang bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja.
Menurut Molenaar Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari hukum yang
berlaku di suatu negara, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan buruh
dan antara buruh dan penguasa.
Menurut Soetiksno memberikan pendapat mengenai Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang
mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain
dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja
tersebut.
Pengertian Hukum Ketenagakerjaan menurut Prof. Imam soepomo diartikan sebagai
himpunan dari peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang
berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima
upah.
Hukum Ketenagakerjaan telah berkembang seiring dengan perkembangan lapangan dan
kesempatan kerja. Awalnya, lapangan pekerjaan terbatas pada sektor pemenuhan kebutuhan
primer, seperti pertanian. Namun secara perlahan sektor pemenuhan kebutuhan mulai

5. ‘15
5 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
bergeser ke arah industri dan perdagangan, sehingga kesempatan kerja semakin terbuka lebar.
Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang pesat, mengakibatkan berdirinya
perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Hubungan antara perusahaan
tersebut dengan tenaga kerjanya, disebut dengan hubungan kerja (hubungan antara pemberi
kerja dengan pekerjanya atau bahkan dengan calon pekerja). Dengan demikian diperlukan
adanya suatu aturan (hukum) yang dapat menjadi pengontrol dalam hubungan tersebut,
terlebih lagi jika timbul suatu perselisihan dalam hubungan kerja tersebut
Dalam segi apapun dan bidang manapun hukum selalu ikut berperan aktif. Selain hukum
sebagai aturan, hukum juga berperan sebagai perlindungan.
Di dalam pemahaman hukum ketenagakerjaan yang ada dapat diketahui adanya unsur-unsur
hukum ketenagakerjaan, meliputi :
1. Serangkaian aturan yang berkembang kedalam bentuk lisan mauun tulisan
2. Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan.
3. Adanya tingkatan pekerjaan, yang pada akhirnya akan diperolah balas jasa.
4. Mengatur perlindungan pekerja/ buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil,
melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/ buruh dsb.
Dari uraian di atas perlu diketahui bahwa beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya
mengenai pengertian dari hukum ketenagakerjaan meliputi :
 Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan
risiko sendiri.
 Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan
hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan
yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja itu.
 Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi
hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga meliputi
pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
 Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak
buruh/pekerja maupun pihak majikan.
 Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan
dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
 Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang
mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan
dengan perintah (penguasa).
Setelah mengungat kembali bahwa hukum tenaga kerja memiliki arti dan makna yang sangat
luas dan sebagai upaya untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap penggunanan istilah

6. ‘15
6 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
yang ada, oleh karenanya dalam artikel kali ini akan digunakan istilah yaitu istilah hukum
perburuan sebagai pengganti istilah hukum ketenagakerjaan.
 Dasar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia adalah negara hukum dan menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh sebab
itu, segala sesuatu harus didasarkan pada hukum tertulis. Sumber hukum ketenagakerjaan
saat ini (s/d tahun 2011) terdiri dari peraturan perundang-undangan dan diluar peraturan
perundang-undangan. Namun payung hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia
adalah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara umum, Pasal 5 ayat
(1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi payung hukum
utama. Berdasarkan pondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang menjadi dasar
hukum utama dalam bidang ketenagakerjaan. Selain UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan,
terdapat sumber hukum lain yang menjadi tonggak pengaturan bagi urusan ketenagakerjaan,
baik sumber hukum formil maupun sumber hukum materiil.
Menurut Logemann, ruang lingkup suatu hukum perburuan ialah suatu keadaan dimana
berlakunya hukum itu sendiri. Menurut teori yang dijelaskan beliau ada empat ruang lingkup
yang dapat dijabarkan dibawah ini, meliputi :
1. Lingkup Laku Pribadi (Personengebied)
Dalam lingkup laku pribadi memiliki kaitannya dengan siapa atau dengan apa kaidah hukum
tersebut berlaku. Siapa-siapa saja yang dibatasi oleh hukum tersebut, meliputi :
 Buruh/ Pekerja
 Pengusaha/ Majikan
 Penguasa (Pemerintah)
2. Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied)
Disini ditunjukkan kapan sutu peristiwa tertentu diatur oleh suatu hukum yang berlaku.
3. Lingkup Laku Menurut Wilayah (Ruimtegebied)
Lingkup laku menurut wilayah berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang di
beri batas – batas / dibatasi oleh kaedah hukum.
4. Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwal
Lingkup Laku menurut Hal Ikwal di sini berkaitan dengan hal – hal apa saja yang menjadi
objek pengaturan dari suatu kaedah.
 Sumber Hukum Tenaga Kerja

7. ‘15
7 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Pada dasarnya sumber hukum terbagi atas sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.
Jika didasarkan pada teori sumber hukum, maka sumber hukum ketenagakerjaan secara
umum adalah sebagai berikut:
a. Sumber Hukum materiil (tempat dari mana materi hukum itu diambil)
Yang dimaksud dengan sumber hukum materiil atau lazim disebut sumber isi hukum (karena
sumber yang menentukan isi hukum) ialah kesadaran hukum masyarakat yakni kesadaran
hukum yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang seyogyanya atau seharusnya.
Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa sumber hukum materiil merupakan faktor yang
membantu pembentukan hukum. Sumber Hukum Materiil Hukum Ketenagakerjaan ialah
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimana setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan bidang ketenagakerjaan harus merupakan pengejawantahan dari nilai-
nilai Pancasila.
b. Sumber Hukum formil (tempat atau sumber dari mana suatu peraturan itu memperoleh
kekuatan hukum).
Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dimana suatu peraturan memperoleh
kekuatan hukum. Sumber formil hukum ketenagakerjaan yaitu :
1. Peraturan perundang-undangan,
2. Peraturan lainnya, seperti Instruksi Presiden; Keputusan Menteri; Peraturan Menteri;
Surat Edaran Menteri; Keputusan Dirjen; dsb,
3. Kebiasaan,
4. Putusan,
5. Perjanjian, baik perjanjian kerja atau peraturan perusahaan
Dafar Pustaka
Wajib:
1. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa
Tambahan:
1. Arus Akbar Silondae, SH., LL.M., dan Wirawan B. Ilyas, SE., SH., Msi., MH. "
Pokok-Pokok Hukum Bisnis", Salemba Empat Publisher, 2011.
2. Richard Burton S, SH, "Aspek Hukum dalam Bisnis", Reneka Cipta, Jakarta, 2007.
3. R. Goenawan Oetomo, SH., MBA., "Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum
Perburuhan di Indonesia", Grhadhika Press Publisher, Jakarta, 2004.
4. Supriadi, SH., M.Hum, "Hukum Lingkungandi Indonesia" Sinar Grafika, 2013.
 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

8. ‘15
8 Strategic Management Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
 Abdul Rachmad Budiono, 1995. HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA. Yang
menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.