Aspek hukum dalam bisnis

1
STUDI KELAYAKAN BISNIS
ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
Dosen Pengampu : Samsul Asmedi, SE.M, M, M, Si.
Di susun oleh :
Nama : Sariman
Nim : 1516030036
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH
ISLAMIC VILLAGE TANGERANG

2
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah aspek hukum dalam bisnis. Makalah ini telah kami susun
dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat
memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak
terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan
makalah ini.
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada
kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena
itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca
agar kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhir kata kami berharap semoga aspek hukum dalam bisnis ini dapat
memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.
Tangerang , 07 Februari 2010
Penyusun
Sariman
Nim : 1516030036

3
Aspek Hukum Dalam Bisnis
1. PEMAHAMAN SISTEM HUKUM BISNIS DI INDONESIA
Pengertian HUKUM
 Hukum adalah himpunan peraturan peraturan yaitu berisi perintah perintah dan larangan
larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan hal tersebut harus ditaati oleh
masyarakat tersebut (ultrecht).
 Hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi, kondisi dan
domisili pada wilayah tertentu (Djoko Santoso).
Menurut prof.mr.dr.l.j. van Apeldoorn Hukum dibedakan atas 2 sudut pandang yaitu:
1. HUKUM MENURUT KALANGAN TERPELAJAR
Hukum berdasarkan pasal pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan
2. HUKUM MENURUT ORANG AWAM
Hukum yang hanya terpikirkan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai hukumselama ini
Pengertian HUKUM EKONOMI
 Keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur
kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. (Sunaryati Hartono)
 Keseluruhan peraturan, khususnya yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan
pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk

4
mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar, yang terwujud dalam perundangan
perekonomian. Dalam perundangan itu diatur kehidupan ekonomi dari negara termasuk
rakyatnya. (Soedarto)
 Sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagaisatu
personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi
masyarakat yang saling berhadapan. (Rochmat Soemitro)
Pengertian Hukum Ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan
mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan dan kehidupan perekonomian nasional
negara, baik kaidah hukum yang bersifat privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis, yang
mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional negara.
Pengertian BISNIS
 Menurut Mc Naughton, pengertian bisnis adalah pertukaran barang-barang, uang
ataupun jasa untuk keuntungan mutual.
 Menurut Haney bisnis dapat didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang dihubungkan
dengan produksi ataupun memperoleh kekayaan melalui pembelian dan penjualan barang.
 Peterson dan Plowman menjelaskan bahwa bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang
berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa yang secara konsisten
berulang. Menurutnya, penjualan jasa ataupun barang yang hanya terjadi satu kali saja
bukan merupakan pengertian dari bisnis
Pengertian HUKUM BISNIS
Bestuur Rechts (Bld).
Hukum Bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian
maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.
Fungsi Hukum Bisnis
Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak dan
kewajibannya dalam praktek bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis
yang berkeadilan, wajar, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum)
Aspek Pokok Dalam Hukum Bisnis

5
1. Aspek kontrak (perjanjian) yang menjadi sumber hukum utama dimana masing-masing
pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Aspek kebebasan membuat perjanjian dimana para pihak bebas membuat dan
menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama
Ruang Lingkup Hukum Bisnis
 Kontrak bisnis,
 jual-beli,
 bentuk-bentuk perusahaan,
 perusahaan go public dan pasar modal,
 penanaman modal asing,
 kepailitan dan likuidasi,
 merger,
 akuisisi,
 konsolidasi dan pemisahan perusahaan,
 perkreditan dan pembiayaan,
 jaminan hutang,
 surat berharga,
 perburuhan,
 hak atas kekayaan intelektual,
 anti monopoli,
 perlindungan konsumen,
 keagenan dan distribusi,
 asuransi,
 perpajakan,
 penyelesaian sengketa bisnis,
 bisnis internasional,
 hukum pengangkutan
Sumber-Sumber Hukum Bisnis
1. Peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti:
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.
2. Perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi
bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku
sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya.

6
3. Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa
kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukuminternasional,
pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang
diberlakukan di Indonesia.
4. Yurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam
merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan
hukum berikutnya.
5. Kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis
pada umumnya.
6. Doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis.
Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum.
Contoh-Contoh Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi
bisnis
 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan
 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dubah menjadi Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
SISTEM HUKUM
Pengertian Sistem Hukum

7
 Menurut pendapat Sudikno Mertukusumoadalah Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-
unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan
kesatuan tersebut.
 Menurut Bellefroid, Pengertian Sistem Hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-
peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.
 Scolten mengatakan, Pengertian Sistem Hukum adalah kesatuan di dalam sistem
hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum
lain dari sistem itu.
 Pengertian Sistem Hukum Menurut pendapat Subekti merupakan suatu susunan atau
tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan
satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran
tersebut untuk mencapai suatu tujuan.
 Dari pengertian sistem hukum diatas dapat disimpulkan bahwa,Pengertian Sistem
hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukumyang terdiri atas bagian-bagian
(hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian
rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing
bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat. Arti pentingnya yaitu setiap bagian
terletak pada ikatan sistem, dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan
peraturan-peraturan hukum lainnya.
SISTEM HUKUM DI INDONESIA
 Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan
hukum adat.
 Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum
Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan
wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie).
 Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka
dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan,
kekeluargaan, dan warisan.
 Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-
undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari
masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.
2. PEMAHAMAN SISTEM HUKUM BISNIS DI INDONESIA (Lanjutan)
Obyek Hukum

8
 Segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum
 Meliputi Manusia (person) dan Badan Hukum (Perseroan Terbatas/PT.)
Subyek Hukum
Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek perhubungan
hukum
berupa kebendaan (segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang)
Klasifikasi Benda
Benda Tetap
Berupa tanah, rumah, gedung, mesin pabrik, hipotik (jaminan utang atas benda tetap)
Benda Tidak Tetap
 Benda bergerak berwujud: alat transportasi (kapal,mobil,motor,dsb), alat telekomunikasi,
mebel, hewan ternak.
 Benda bergerak tidak berwujud : piutang/hak tagih, gadai, HKI (merek,paten,hak cipta),
surat berharga, goodwill.
Pengecualian
 Kapal Laut dengan bobot 20m3 keatas, dikategorikan benda tetap (314 KUHD), karena
kapal tersebut terdaftar dalam buku register kapal, sedangkan kapal dengan bobot
dibawah 20m3 merupakan benda bergerak. Kapal laut tersebut diatur dalam UU No.17
Tahun 2008 tentang Pelayaran
 Pesawat Terbang dan Helikopter, dikategorikan benda tetap karena memiliki tanda
pendaftaran berdasarkan UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
Akibat Hukum Benda
Kedudukan Berkuasa (Bezit)
 Benda Tetap, diakui kepemilikannya apabila terdapat bukti, karena seseorang yang
menguasai benda tetap belum tentu pemiliknya.

9
 Benda Tidak Tetap, bezit atas benda tidak tetap berlaku sebagai titel yang sempurna
(1977 KUHPer). Kepemilikannya secara otomatis kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
Penyerahan (Levering)
 Benda Tetap, dilakukan pengumuman akta (616 KUHPer). Terhadap pendaftaran hak atas
tanah dan peralihan haknya dilaksanakan berdasarkan Pasal 19 UUPA (UU No.5 Tahun
1960)
 Benda Tidak Tetap, dilakukan penyerahan secara fisik/nyata dari tangan ke tangan (hand
by hand) (612 KUHD)
Pembebanan Sebagai Benda Jaminan Utang (Bezwaring)
 Benda Tetap : Pembebanan dilakukan dengan hipotik (Pasal 1162 KUHPer)
 Benda Tidak Tetap : Pembebanan dilakukan dengan gadai (Pasal 1150 KUHPer)
 Sejak berlakunya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lex Specialist) maka tanah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan
(HM,HGB,HGU,dsb) dan dibuatkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)
 Untuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan lembaga fidusia berdasarkan UU No.42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lex Specialist)
Daluwarsa (Verjaring)
 Benda Tetap : Terdapat daluwarsa (Pasal 610 KUHPer)
 Benda Tidak Tetap : Tidak ada daluwarsa (Pasal 1977 ayat (1) KUHPer)
Pemahaman Manajemen
 Mary Parker Follet : Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
Ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk
mencapai tujuan organisasi.
 Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai
sasaran secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai
dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara
benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

10
Hubungan Manajemen dengan Hukum Bisnis
Perusahaan/manajemen dalam mengatur, mengelola dan memimpin dalam dunia bisnis harus
sesuai dan berlandaskan hukum (hukum bisnis) dan etika-etika dalam berbisnis, hal ini
dimaksudkan agar dalam pelaksanaan berbisnis tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau
tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.
3. HUKUM JAMINAN
Definisi Jaminan
Transaksi dalam bentuk penyerahan atau kesanggupan untuk menyerahkan barangnya sebagai
pelunasan hutangnya
Dalam pemberian kredit
Jaminan merupakan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
hutangnya sesuai kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya.
Kredit
Penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara
pemberi kredit dengan penerima kredit, yang mewajibkan pihak peminjam/penerima kredit untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Hukum Jaminan
Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima
jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.
Dasar Hukum
1. KUHPer (Buku II Tentang Kebendaan)
2. KUHD
3. Peraturan Perundang-Undangan lain.
Ruang Lingkup Hukum Jaminan
1. Jaminan Umum
2. Jaminan khusus :

11
 Jaminan kebendaan (Benda bergerak dan benda tidak bergerak)
 Jaminan perorangan (meliputi borgtoch, garansi bank)
1. GADAI
Dasar Hukum
Pasal 1150-1161 KUHPer
Definisi
Hak kebendaan atas suatu benda bergerak milik orang lain, yang semata-mata diperjanjikan
dengan menyerahkan hak kebendaan atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil
pelunasan suatu utang dari penjualan benda tersebut.
Objek Gadai meliputi
 Benda bergerak/benda tidak tetap
 Benda bergerak berwujud : perhiasan,mobil, handphone, mebel, dan barang lainnya
 Benda bergerak tidak berwujud : piutang/hak tagih dalam bentuk surat berharga, misal
obligasi
Hak Pemegang Gadai (Kreditur)
 Menjual dengan barang gadai dengan kekuasaan sendiri
 Menggadaikan kembali barang gadai (dikecualikan apabila ditentukan lain dalam
perjanjian)
 Hak untuk menahan barang gadai
 Hak untuk mendapatkan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan untuk keselamatan
barang gadai
Perjanjian Gadai
 Perjanjian gadai dilakukan dengan bentuk bebas. Artinya dapat dilakukan dalam
perjanjian tertulis maupun lisan.
 Perjanjian gadai dilakukan secara accessoir
 yaitu perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok.
 Perjanjian pokoknya merupakan perjanjian kredit dan perjanjian gadai merupakan
perjanjian tambahan.
Berakhirnya gadai

12
 Hapusnya perjanjian pokok
 Kreditur melepaskan haknya
 Musnahnya benda gadai
 Karena sebab tertentu yang menyebabkan barang jaminan menjadi milik kreditur
2. HAK TANGGUNGAN
Dasar Hukum
UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan
dengan Tanah (UUHT).
Definisi
Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah ,termasuk banda-benda lain yang merupakan
kesatuan dengan tanah tersebut, dengan tujuan untuk pelunasan utang tertentu.
Objek Hak Tanggungan
Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah (UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria)/UUPA,meliputi :
 Hak Milik
 Hak Guna Usaha
 Hak Guna Bangunan
 Hak Pakai atas tanah negara
 Hak pakai atas hak milik
Perjanjian Hak Tanggungan
Perjanjian bersifat accesoir
Merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, sehingga keberadaan perjanjian hak
tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri.
Perjanjian Pokok pada Hak Tanggungan
Adalah perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok yang melahirkan janji untuk
menyerahkan benda jaminan sebagai pelunasan utang (dapat dibuat dengan akta autentik maupun
akta dibawah tangan)

13
Perjanjian Tambahan pada Hak Tanggungan
Perjanjian pembebanan/pengikatan hak tanggungan dilakukan tersendiri dan dibuat secara tertulis
dengan akta PPAT disebut akta pemberian hak tanggungan
Hapusnya hak tanggungan
 Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan
 Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan
 Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan
 Penetapan Pengadilan
3. HIPOTEK
Dasar Hukum
KUHPer (Buku II Tentang Kebendaan)
Definisi
Hak Kebendaan atas benda tidak bergerak sebagai pelunasan atas suatu perikatan (Pasal 1162).
Objek Hipotek
Benda tidak bergerak (benda tetap) meliputi mesin pabrik,pesawat terbang dan helikopter, kapal
laut bobot 20m3 keatas, dsb.
Hipotek Kapal Laut bobot 20m3 keatas
Kapal yang dapat dibebani hipotek adalah kapal yang terdaftar di Indonesia (UU No.17 Tahun
2008 Tentang Pelayaran). Persyaratan pendaftaran kapal :
 Kapal dengan ukuran tonase kotor minimal 7GT (tujuh gross tonnase/setaradengan 20m3)
 Kapal milik WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia
 Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas
sahamnya dimiliki oleh WNI.
Perjanjian Hipotek

14
 Perjanjian hipotek dilakukan secara accessoir dengan perjanjian pokoknya adalah
perjanjian utang piutang
 Perjanjian hipotik dibuat sebagai perjanjian tambahan dan dibuat secara tertulis
dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT)
4. FIDUSIA
Dasar Hukum
UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Definisi
Fidusia : pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasarkepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada pada penguasaan pemilik benda
Jaminan fidusia : hak jaminan atas benda yang bergerak (berwujud/tidak berwujud) khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan.
Objek Fidusia
Benda bergerak dan benda tidak bergerak, meliputi :
 Benda bergerak berwujud
 Benda bergerak tidak berwujud
 Benda tidak bergerak/benda tetap khususnya tanah/bangunan yang tidak dapat dibebani
oleh hak tanggungan (misal bangunan atas tanah hak pengelolaan)
Perjanjian Fidusia
 Perjanjian fidusia merupakan perjanjian accessoir, dengan perjanjian pokoknya berupa
perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan
 Perjanjian fidusia dilaksanakan secara tertulis melalui akta autentik maupun akta dibawah
tangan
 Akta autentik yang dibuat dihadapan notaris/PPAT kemudian didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Fidusia agar diterbitkan Sertifikat Pemegang Fidusia
Hapusnya Fidusia
 Hapusnya perikatan pokok
 Pelepasan hak oleh kreditur (kreditur tidak menghendaki benda jaminan/kreditur
mengembalikan benda jaminan kepada debitur)

15
 Musnahnya benda jaminan
5. JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCH)
Dasar hukum
KUHPerdata
Definisi
Jaminan perorangan/penanggungan utang merupakan suatu perjanjian dimana dimana satu pihak
(borg) menyanggupi pada pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu
hutang apabila debitur tidak menepati kewajibannya
Ilustrasi :
Berdasarkan ilustrasi diatas,
Menunjukkan bahwa A sebagai Debitur memiliki sejumlah utang kepada C sebagai Kreditur, dan
pihak B sebagai penjamin atas pelunasan utang A, namun kewajiban memenuhi pelunasan utang
tetap menjadi tanggung jawab A, dan B hanya sebagai penanggung utang A.
Apabila A tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang (wanprestasi) maka tanggung
jawabnya dibebankan pada B, dan apabila B melunasi utang A kepada C, maka B berhak menagih
pengembalikan pelunasan utang kepada A.
Klasifikasi Jaminan perorangan

16
 Jaminan pribadi (personal guaranty)
 Jaminan perusahaan (corporate guaranty)
Jaminan Pribadi (Personal Guaranty)
 Jaminan yang diberikan oleh seseorang secara pribadi untuk menjamin utang suatu
individu atau suatu badan hukum (dalam kedudukannya sebagai debitur) terhadap
kreditur.
 Kedudukan pihak ketiga sebagai penjamin termasuk hingga harta benda pihak ketiga
yang bersangkutan.
 Penjaminan oleh pihak ketiga merupakan suatu bentuk kepercayaan kreditur terhadap
debitur sebagai pelunasan utangnya.
Contoh
Widya sebagai karyawan PT.Abadi Makmur meminjam utang pada Bank Mandiri Arta Sukses
yang dijamin pelunasan utangnya oleh Bapak Andi Aziz sebagai Direktur PT.Abadi Makmur,
sehingga apabila Widya tidak dapat menyelesaikan pelunasannya kepada bank, maka Bapak Andi
Aziz yang wajib melunasi utang tersebut, dan apabila Bapak Andi Aziz tidak mampu melunasi
maka harta Bapak Andi Aziz dapat disita sesuai dengan jumlah utang yang belumdilunasi.
Jaminan Perusahaan (Corporate Guaranty)
 Jaminan perusahaan pada dasarnya sama dengan jaminan pribadi, yang membedakan
adalah pihak ketiga sebagai penanggung /penjamin bukan individu (seseorang) namun
adalah perusahaan.
 Perusahaan sebagai penjamin/penanggung utang debitur meliputi harta kekayaan
perusahaan sebagai jaminan.
Contoh 1
Ibu Reni Puspita merupakan Direktur PT.Asuransi Umum Bersama, dan yang bersangkutan
meminjam sejumlah uang untuk operasional pengembangan perusahaan kepada PT.Bank Central
Indonesia dengan jaminannya adalah PT.Asuransi Umum Bersama. Dengan demikian, apabila Ibu
Reni Puspita wanprestasi terhadap pelunasan utangnya, maka aset PT.Asuransi Umum Bersama
dapat disita untuk memenuhi pelunasan utang Ibu Reni Puspita.
Contoh 2
Ibu Liliana merupakan Direktur PT. Travel Sejahtera meminjam sejumlah uang untuk
pengembangan modal perusahaan pada PT.Bank Ekonomi Rakyat dengan jaminan PT.Travel

17
Abadi Utama yang merupakan perusahaan mitranya dan merupakan perusahaan terkenal yang
memiliki reputasi baik.
6. Jaminan perorangan berupa garansi bank
Definisi
Garansi bank merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh suatu bank sebagai jaminan
apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban /wanprestasi. Bank memberikan
jaminan kepada perorangan/perusahaan sebagai debitur terhadap kreditur.
Manfaat Garansi Bank
 Sarana untuk memperlancar lalu lintas perdagangan (barang maupun jasa).
 Pihak penerima jaminan/Kreditur tidak akan menderita kerugian karena apabila pihak
debitur wanprestasi/lalai memenuhi kewajibannya maka kreditur sebagai penerima
jaminan mendapat ganti rugi pembayaran dari bank yang bersangkutan.
Contoh 1
PT.Bank Mandiri (persero) memberikan fasilitas Bank Garansi untuk jenis transaksi :
 Bank Garansi untuk tender
 Bank Garansi untuk pelaksanaan kerja
 Bank Garansi untuk pembelian/pengadaan bahan baku
 Bank Garansi kepada maskapai pelayaran
 Bank Garansi untuk pita cukai tembakau
 Dsb
Contoh 2
PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) (persero) memberikan fasilitas Bank Garansi untuk jenis
transaksi :
 Bank Garansi untuk pembebasan bea masuk pengadaan barang investasi
 Bank Garansi untuk jaminan uang muka
 Bank Garansi untuk pemeliharaan
 dsb
4. HUKUM KONTRAK/PERJANJIAN
Dasar
KUHPerdata :

18
Buku I : Tentang Orang
Buku II : Tentang Kebendaan
Buku III : Tentang Perikatan
Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa
Definisi
Perikatan :
Suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak yang satu berhak atas
suatu prestasi (pemenuhan perikatan) dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi, demikian
juga sebaliknya.
Kesimpulan :
 Hubungan hukum
 Dua belah pihak/lebih
 Pihak memiliki hak (kreditur)/berpiutang
 Pihak memenuhi kewajiban (debitur)/berutang
Perjanjian (1313 KUHPer) :
Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih untuk melaksanakan sesuatu hal.
Kesimpulan :
Suatu perjanjian menimbulkan perikatan, dan suatu perjanjian merupakan salah satu sumber
perikatan, sehingga perikatan merupakan pengertian abstrak dan perjanjian merupakan
peristiwa/hal yang konkrit.
Sumber Perikatan
1. Perikatan yang timbul dari perjanjian, perikatan tersebut harus dapat memenuhi syarat
sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang saja, perikatan-perikatan yang
ditimbulkan oleh perhubungan kekeluargaan. Contoh : Orang tua memelihara dan
mendidik anaknya
3. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena Perbuatan Manusia, yang :
 perwakilan sukarela (zaakwaarneming) : Terjadi jika seseorang dengan sukarela dan
dengan tidak diminta mengurus kepentingan orang lain.

19
 Perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) : Setiap perbuatan yang
melanggar hukum mewajibkan seseorang yang melakukan perbuatan karena
kesalahannya telah menimbulkan kerugian, untuk membayar kerugian tersebut.
Asas-Asas Hukum Perjanjian/Kontrak
Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338)
Para pihak dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk menentukan :
 Membuat atau tidak membuat perjanjian
 Mengadakan perjanjian dengan siapapun
 Menentukan isi/ketentuan perjanjian,pelaksanaan dan persyaratannya
 Menentukan bentuk perjanjian (tertulis atau lisan)
 Kebebasan berkontrak tersebut dapat dilaksanakan asalkan tidak
 bertentangan dengan undang-undang; ketertiban umumdan
 Kesusilaan.
Asas Konsensualisme
Suatu perjanjian lahir pada saat tercapainnya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai hal-
hal pokok dan tidak harus memerlukan formalitas.
pengecualian :
Terhadap perjanjian tertentu, berdasarkan undang-undang ditetapkan adanya formalitas.
contoh : perjanjian hibah benda tetap; perjanjian jual beli tanah; perjanjian pendirian PT, dsb
(diperlukan akta notaris )
Asas Pacta Sunt Servanda
Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Artinya kedua belah pihak dalam perjanjian harus mematuhi dan melaksanakan
perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tersebut (perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban
hukum).
Asas kepribadian/Personalitas
Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang
membuat perjanjian itu (para pihak) dan tidak mengikat orang lain.

20
Asas Itikad Baik
Setiap perjanjian yang dibuat harus dilandasi dengan itikad baik (in good faith).
Itikad baik:
 Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan
 Perjanjian yang dibuat harus mencerminkan suasana batin yang tidak menunjukkan
adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain.
Syarat sahnya perjanjian (1320 KUHPer)
Adanya kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri
Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, harus saling sepakat (setuju) atau seia sekata
mengenai hal-hal pokok yang dibuat dalam perjanjian, tanpa adanya kekhilafan, paksaan maupun
penipuan.
Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah cakap secara hukum (telah dewasa dan tidak
dibawah pengampuan).
 Cakap hukum berdasarkan KUHPer : Pria 21tahun, Wanita 18tahun
 Cakap hukum berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Pria min.18tahun
atau sudah menikah, Wanita 16 tahun atau sudah menikah
Golongan orang yang oleh Undang-Undang dianggap tidak cakap hukum :
 Orang yang belum dewasa/anak dibawah umur (minderjarig)
 Orang yang berada dibawah pengampuan (curatele)
Adanya Hal Tertentu
Sesuatu yang diperjanjikan harus jelas dan terinci. Artinya, para pihak yang mengadakan
perjanjian harus mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing terhadap objek perjanjian,
sehingga tidak terjadi perselisihan antar kedua belah pihak.
Adanya Sebab yang Halal
Suatu isi perjanjian harus mempunyai tujuan (causa) yang sah dan patut (pantas), dan tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

21
Prestasi
Definisi
Merupakan objek perikatan berupa pemenuhan perikatan. Pihak yang wajib memenuhi prestasi
disebut Debitur/Berhutang,dan pihak yang berhak menerima prestasi disebut Kreditur/Berpiutang.
Pemenuhan Prestasi
Diatur dalam Pasal 1234 KUHPer
Bentuk Prestasi :
 Memberikan sesuatu : misalnya, membayar barang sesuai harga yang tertera;
menyerahakan barang yang telah dibayar (dalam hal jual beli)
 Berbuat sesuatu : misalnya, jasa catering; jasa dokter; jasa service kendaraan; jasa
advokat; jasa salon, dsb.
 Tidak berbuat sesuatu : misalnya,tidak melakukan penuntutan; tidak mendirikan
bangunan; tidak membangun sumur,dsb.
Wanprestasi
Definisi
Suatu keadaan dimana pihak yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, yang menyebabkan
pihak tersebut dapat digugat ke pengadilan. Tidak memenuhi kewajibannya dapat disebabkan
karena yang bersangkutan alpa (lalai) atau ingkar janji.
Bentuk Wanpretasi
 Tidak melakukan sesuatu (sesuatu yang telah disanggupi untuk dilaksanakan)
 Melakukan sesuatu yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
 Melakukan sesuatu yang diperjanjikan, tetapi terlambat
 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Akibat Wanprestasi
 Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
 Pembatalan perjanjian/pemecahan perjanjian : pembatalan perjanjian bertujuan membawa
keduabelah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan (perjanjian
ditiadakan)

22
 Peralihan resiko : kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar
kesalahan salah satu atau kedua belah pihak, dan kerugian tersebut menimpa barang yang
menjadi objek perjanjian.
Jenis Resiko :
Resiko dalam Perjanjian Sepihak : resiko ini ditanggung oleh kreditur
Resiko dalam perjanjian timbal balik : resiko ini terjadi dalam jual beli (ditanggung oleh pembeli);
resiko dalam tukar menukar (ditanggung oleh pemilik barang); dan resiko dalam sewa menyewa
(ditanggung oleh pemilik barang)
Somasi
Definisi
Keadaan dimana pihak debitur/berhutang diberikan peringatan oleh pihak kreditur/berpiutang
untuk segera memenuhi/melaksanakan kewajibannya.
Somasi diumumkan dengan tenggang waktu pemenuhannya, apabila pihak debitur tidak
melaksanakan kewajibannya melebiha batas waktu somasi, maka pihak kreditur dapat menggugat
debitur ke pengadilan
Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeur)
Definisi :
Keadaan luar biasa/tidak terduga; tidak disengaja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada
Debitur. Artinya, pihak Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan keadaan
memaksa yang tidak dikehendaki terjadi.
Berlaku dalam Perjanjian :
keadaan memkasa dapat diberlakukan dalam perjanjian, dengan syarat, pihak Debitur yang
membuktikan adanya keadaan memaksa tersebut (1244 KUHPer)
Anatomi Kontrak/Perjanjian
Bagian 1: Pendahuluan
 Judul kontrak
 Tanggal pembuatan kontrak
 Para pihak yang mengadakan kontrak (bertindak sebagai apa/mewakili siapa)

23
 Pertimbangan/dasar dalam mengadakan kontrak
Bagian II: Isi
Bagian isi memuat mengenai ketentuan/klausula yang ditentukan/dibuat dalamperjanjian.
 Klausula definisi
 Klausula transaksi
 Klausula spesifik
 Klausula ketentuan umum
Bagian III : Penutup
Klausula/ketentuan penutup
 Tanggal berlakunya perjanjian
 Pihak-pihak yang menandatangani kontrak/perjanjian bersama dengan saksi (jika ada
saksi).
5. BADAN USAHA
1 DEFINISI PERUSAHAAN
Prof.Molengraff
Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan
penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau
mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
Mr.M.Polak
Perusahaan ada apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat
diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalampembukuan
UU No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah NKRI
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
Kesimpulan, Unsur-unsur perusahaan :

24
 Suatu badan usaha
 Melakukan kegiatan usaha
 Dilakukan secara terus-menerus/kontinyu dan bersifat tetap
 Dilakukan secara terang-terangan
 Bertujuan mencari keuntungan/laba
 Mengadakan pembukuan
2 PENGATURAN HUKUM PERUSAHAAN :
 KUHPer
 KUHD
 Peraturan Perundang-undangan lainnya
Definisi Pengusaha : orang yang menjalankan perusahaan atau owner/pemilik perusahaan
3 KLASIFIKASI PERUSAHAAN
A Berdasarkan jumlah pemiliknya :
 Perusahaan Dagang/Perusahaan Perseorangan : perusahaan yang jumlah pemiliknya
adalah satu orang
 Perseroan/persekutuan : Perusahaan yang jumlah pemiliknya lebih dari satu orang
B Berdasarkan statusnya
Perusahaan yang berstatus badan hukum :
 Perusahaan yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
 Terdapat pemisahan harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi;
 Mempunyai tujuan tertentu dan memiliki kepentingan sendiri;
 Adanya organisasi yang teratur
 Badan usaha dapat menggugat dan digugat di Pengadilan
 Mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang
 pendiriannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Contoh : PT, Koperasi, Yayasan

25
Perusahaan yang berstatus tidak badan hukum :
 Tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan
merupakan subjek hukum
 Kewenangan melakukan perbuatan hukum terdapat pada sekutu dari badan usaha yang
bersangkutan
 Tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta kekayaan perusahaan dengan harta
kekayaan pribadi
 Pendirian dan pengaturan badan usaha diatur dalamKUHPer dan KUHD
 Badan usaha tidak dapat digugat dan menggugat dihadapan pengadilan (tapi dapat
ditujukan pada pemilik/pengurusnya)
Contoh : perusahaan perseorangan; persekutuan perdata (PP); Firma (Fa); Persekutuan
Komanditer/CV (Comanditaire Venootschaaf)
C Berdasarkan pemilik modal
 Perusahaan negara/BUMN : perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik
negara/pemerintah
 Perusahaan swasta : perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik swasta
terdiri dari :
1. swasta nasional
2. swasta asing
3. swasta campuran (asing dengan nasional)/joint venture
4 SIUP
Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.
Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan
kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili
perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Surat Izin Usaha Perdagangan di keluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku
usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha
Perdagangan tidak hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil
dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak

26
pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan
usaha di kemudian hari.
6. BADAN USAHA (Lanjutan)
BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN
1. PERUSAHAAN DAGANG/PERUSAHAAN PERSEORANGAN
Perusahaan yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh
terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan.Dalam masyarakat dikenal dengan PD
(Perusahaan Dagang) dan UD (Usaha Dagang)
contoh : toko, bengkel, salon ,dsb
Prosedur pendirian :
 Pengajuan permohonan izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat
 Pengajuan permohonan izin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah setempat.
 Membuat akta pendirian dari notaris (tanpa dibuat AD dan pembuatan akta ini tidak
bersifat wajib)
Kewajiban-kewajiban pengusaha PD/UD
 Pembukuan (Pasal 6 KUHD)
 Membayar pajak
 pajak penghasilan (UU No.7 Tahun 1983)
 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (UU No.8 Tahun 1983)
 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No.8 Tahun 1983)
 Pajak Bumi dan Bangunan (UU No.12 Tahun 1985)
 Dsb
Hubungan Hukum Perusahaan Dagang
 Merupakan hubungan hukumantara pengusaha dengan pembantu-pembantu perusahaan,
dan hubungan hukumantara perusahaan dengan pihak ketiga.

27
 hub.intern : hub. dgn pembantu perusahaan (hub.ketenagakerjaan dan hub.pemberian
kuasa)
 hub.ekstern : hub.hukum perusahaan dengan pihak ketiga
Hubungan Hukum Intern :
Hubungan hukum pengusaha dengan para pembantu perusahaan merupakan hubungan
ketenagakerjaan dan hubungan pemberian kuasa.
Hubungan ketenagakerjaan, meliputi hubungan pengusaha dengan para pembantunya, dimana
kedudukan pengusaha sbg majikan dan kedudukan pembantu perusahaan sbg buruh (manajer,
pelayan toko, tukang,dsb)
Hubungan pemberian kuasa, meliputi hubungan pengusaha dengan para pembantu perusahaan
yang berada diluar perusahaan.(agen, sales, makelar, komisioner,notaris,akuntan, dsb.)
Hubungan Hukum Ekstern :
Hubungan hukum antara perusahaan (pengusaha/pembantu perusahaan) terhadap pihak ketiga
menimbulkan perikatan-perikatan terhadap pihak ketiga.
Perikatan-perikatan timbul dari perbuatan hukum
Perikatan-periktan yang timbul dari perbuatan melawan hukum
2. PERSEKUTUAN PERDATA/ PP (MAATSCHAP)
Definisi
Perjanjian antara dua orang/lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam
persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatn yang diperoleh (Pasal
1618 KUHPer).
Unsur-unsur PP :
 Perjanjian
 Pemasukan (inbreng)
 Bertujuan memperoleh keuntungan/laba
 Keuntungan dibagi bersama
Cara pendirian
Dengan perjanjian (tertulis/lisan) (1618 KUHPer)
Syarat pendirian PP
 Perjanjian berdasarkan syarat sahnya (1320 KUHPer)

28
 Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum
 Pembagian keuntungan merupakan keuntungan bersama
 Adanya pemasukan (inbreng) yang merupakan gabungan kekayaan
Pengurusan PP
pengurusan PP melalui pengangkatan :
1. Sekutu statuter(gerant statutaire) : sekutu/pengurus yang diangkat pada saat PP tersebut
didirikan untuk menjalankan PP, dan kedudukan sekutu ini hanya dapat diberhentikan
oleh PP.
2. Sekutu mandater (gerant mandataire) : sekutu yang diangkat setelah PP didirikan yang
bertugas menjalankan perusahan, namun kedudukannya sewaktu-waktu dapat dicabut.
Tanggung Jawab PP :
Merupakan tanggung jawab ekstern, yaitu pertanggungjawaban sekutu PP terhadap pihak ketiga,
meliputi :
 Tanggung jawab seorang sekutu yang melakukan hubungan hukumdengan pihak ketiga,
termasuk terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan pihak ketiga
 Tanggung jawab tersebut dapat mengikat terhadap sekutu lain, dalam hal terdapat surat
kuasa dari sekutu lain;
 hasil perbuatan hukumdinikmati secara bersama oleh PP; dan
 perbuatan hukum dilakukan oleh beberapa sekutu sehingga tanggung jawabnya disama
ratakan (kecuali ada pengecualian dalam perjanjian)
Pembubaran PP :
 Jangka waktu pendirian PP telah lampau
 Musnahnya objek PP
 Urusan/ tujuan didirikan PP telah tercapai/telah selesai
 Atas inisiatif/kehendak dari satu orang/beberapa sekutu PP
 Salah seorang sekutu meninggal dunia/dibawah pengampuan/dipailitkan
3.PERSEKUTUAN DENGAN NAMA BERSAMA (FIRMA)/ FA
Definisi

29
Firma merupakan persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama
bersama. Nama bersama yang digunakan merupakan gabungan antar anggota firma maupun dari
salah satu anggota firma. (Pasal 16 KUHD)
Pada dasarnya Firma merupakan bentuk Persekutuan Perdata, namun memiliki bentuk yang lebih
khusus, yaitu menggunakan nama bersama sehingga disebut sebagai Persekutuan dengan Nama
Bersama (Firma)
Contoh :
Fa Yudhitiya dan Rekan (gabungan nama dengan singkatan); Fa Yudhitiya Widya Utama
(gabungan nama dari 3 sekutu); Fa Lestari
Unsur- Unsur Fa :
 Badan usaha dengan bentuk persekutuan
 Menggunakan nama bersama (sekutu) dalam kegiatan usaha
 Pada umumnya sekutu-sekutu Fa merupakan suatu keluarga/mitra terdekat dan memiliki
keahlian yang sama
 Setiap sekutu menyerahkan kekayaan pribadi ke dalam Fa berdasarkan akta pendirian
 Tanggung jawab masing-masing sekutu tidak terbatas (tanggung renteng)
Pendirian Fa
 Fa didirikan berdasarkan Perjanjian dengan menggunakan akta otentik (Pasal 22 KUHD)
dan perjanjian tersebut merupakan Akta Pendirian Fa
 Akta otentik bukan merupakan syarat mutlak/bukan merupakan syarat wajib
 Pendaftaran Fa ke Panitera Pengadilan Negeri yang menjadi kedudukan/ domisili Fa
(Pasal 23 KUHD)
 Diumumkan pada Berita Acara Negara Republik Indonesia (Pasal 28 KUHD)
Kepengurusan Fa
 Orang-orang/sekutu yang melakukan kepengurusan tercantumdalam Akta Pendirian Fa
 Kepengurusan tersebut dibedakan mana yang memiliki kewenangan kepengurusan
internal dan mana yang memiliki kepengurusan eksternal
Tanggung Jawab Fa

30
Tanggung jawab yang dimaksud merupakan tanggung jawab eksternal terhadap pihak ketiga,
meliputi :
 Perikatan oleh sekutu yang diberikan hak bertindak keluar mewakili Fa menjadi tanggung
jawab semua sekutu yang bersifat tanggung renteng/tanggung jawab tidak terbatas
 Perikatan oleh sekutu yang tidak diberikan hak mewakili Fa dalam hubungan keluar
menjadi tanggung jawab pribadi sekutu yang bersangkutan saja
Pembubaran Fa
Pada dasarnya Fa merupakan Persekutuan Perdata, maka pembubaran Fa sama seperti pembubaran
pada Persekutuan Perdata (PP)
4. PERSEKUTUAN KOMANDITER/COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)
A. Dasar Hukum CV
Pasal 19-21 KUHD
B. Definisi
CV merupakan persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer .
Sekutu komanditer, sekutu yang hanya menyerahkan modal, dan tidak turut campur dalam
kepengurusan/penguasaan CV.
CV dapat disebut juga sebagai bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk
menjalankan suatu kegiatan usaha
C. Sekutu CV
 Sekutu Komanditer/Sekutu Pasif : merupakan sekutu/orang yang hanya menyerahkan
modal, dan tidak turut campur dalam kepengurusan maupun pengelolaan CV.
 Sekutu Komplementer/Sekutu Aktif : merupakan sekutu/orang yang bertugas mengurus
atau mengelola CV (namun dapat turut serta menyerahkan modal meskipun pada
dasarnya tugas utama adalah melakukan kepengurusan CV)
Sekutu Komanditer/Sekutu Pasif
Sekutu komanditer memiliki hak&kewajiban :
 Wajib menyerahkan modal ke dalam CV
 Wajib bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga, namun
hanya sebatas pada modal yang disetor saja.
 Berhak mendapatkan keuntungan dari CV

31
 Sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan CV sebagaimana dilakukan sekutu
komplementer, apabila dilanggar maka tanggung jawab sekutu komanditer menjadi tidak
terbatas/tanggung renteng.
Sekutu Komplementer/Sekutu Aktif
Sekutu komplementer memiliki hak dan kewajiban :
 Wajib mengurus dan mengelola CV
 Memiliki hak untuk turut serta memasukkan modal ke CV
 Bertanggung jawab atas kepengurusan CV termasuk bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga
 Berhak mendapatkan pembagian keuntungan CV
D. Macam CV
1 CV Diam-diam
CV yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV.
Artinya :
 Secara internal, CV tersebut sudah menjadi CV karena sudah memiliki sekutu komanditer
dan sekutu komplementer,
 Namun dalam hubungan eksternal, CV tersebut masih menyatakan dirinya sebagai
Persekutuan Firma.
2 CV Terang-Terangan
CV yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga.
Makna terang-terangan diwujudkan melalui:
 Pemasangan papan nama CV, tertera di reklame, dsb.
Dengan demikian, Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para sekutu bagi kepentingan CV,
dilakukan atas nama CV tersebut/ mewakili CV tersebut.
3 CV dengan Saham
CV dengan saham pada dasarnya merupakan CV secara terang-terangan, pembedanya adalah
modal yang digunakan CV terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

32
E. Pendirian CV
 CV didirikan atas dasar perjanjian (Akta Pendirian Otentik yang disahkan oleh Notaris).
 Akta Pendirian CV disertakan Anggaran Dasar CV (AD) yang meliputi, nama CV dan
tempat kedudukan CV; tujuan pendirian CV; tanggal pendirian dan jangka waktu
berdirinya CV; modal CV; penunjukkan sekutu komanditer dan sekutu komplementer;
hak dan kewajiban para sekutu; pembagian keuntungan/kerugian CV.
 Akta Pendirian CV didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri domisili CV berada.
 Akta Pendirian CV diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Repubik Indonesia
F. Pembubaran CV
 Jangka waktu pendirian CV telah lampau/daluarasa
 Musnahnya objek CV
 Kegiatan usaha CV telah selesai dilakukan/tujuan pendirian CV telah tercapai
 Atas inisiatif dari salah seorang atau beberapa sekutu
 Salah seorang sekutu meninggal dunia/dibawah pengampuan/dinyatakan pailit.
5. PERSEROAN TERBATAS (PT.)
Dasar hukum
UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Definisi (Pasal 1 angka 1)
Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalamUU PT
Perseroan
Perusahaan yang didirikan atas sero-sero (saham-saham)
Terbatas
Tanggung jawab pemegang saham PT yang bersifat terbatas. Artinya, terbatas pada saham yang
dimiliki/disetor saja
Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas
 Persyaratan pendirian PT sebagaimana diatur oleh UU PT belum atau tidak dipenuhi.

33
 Pemegang saham mempunyai itikad tidak baik memanfaatkan PT. Untuk kepentingan
pribadi
 Pemegang saham PT melakukan/turut serta dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan PT yang bersangkutan.
 Pemegang saham PT melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekayaan PT
sehingga kekayaan PT tidak mencukupi untuk membayar utang PT.
 Dalam hal terbukti bahwa terdapat percampuran harta kekayaan pribadi dan harta
kekayaan PT oleh pemegang sahamnya.
Pendirian PT
 PT didirikan atas dasar perjanjian (Pasal 7)
 Perjanjian diwujudkan dalam Akta Otentik dihadapan Notaris dan dibuat dengan
menggunakan Bahasa Indonesia
 Akta pendirian PT disertakan Anggaran Dasar PT dan keterangan lain tentang PT
 Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh status badan hukum
 Pendaftaran PT oleh Direksi dalam Wajib Daftar Perusahaan yang diselenggarakan
Menteri Hukum dan HAM
 Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI
Anggaran Dasar (AD) PT
AD PT minimal harus memuat (Pasal 15) :
 Nama dan tempat kedudukan/domisili PT
 Tujuan kegiatan usaha PT
 Jangka waktu pendirian PT
 Besarnya modal PT (dasar,ditempatkan,disetor)
 Saham (jumlah, klasifikasi, nilai saham)
 Anggota Direksi dan Komisaris (susunan, jumlah dan nama)
 Pembagian keuntungan PT
Keterangan lain PT :

34
 Identitas pendiri PT (Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan,
kewarganegaraan) atau nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan
badan hukum PT.
 Identitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris pertama kali diangkat (nama lengkap,
tampat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan)
 Nama pemegang saham yang telah mengambil saham, rincian jumlah saham, nilai
nominal sahamyang telah ditempatka dan disetor.
Modal PT
Fungsi
Fungsi modal dalam perusahaan adalah sarana kelangsungan hidup perusahaan dan sarana
pengembangan perusahaan sebagai lembaga perekonomian.
Klasifikasi Modal
 Modal dasar
 Modal disetor
 Modal ditempatkan
Modal Dasar
Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar PT. minimal Rp 50.000.000
(dapat lebih besar dari Rp.50.000.000 dalam hal kegiatan usaha tertentu yang diatur dalam UU
tertentu).
Modal Ditempatkan
Modal yang disanggupi oleh para pendiri untuk disetor ke dalam kas PT pada saat perseroan
didirikan. Modal ditempatkan minimal 25 % dari modal dasar.
Modal Disetor
Modal yang disetor ke dalam kas PT, minimal 25% dari modal yang ditempatkan.
Penambahan Modal
 Penambahan modal dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS
 RUPS dalam rangka penambahan modal dasar,disetor dan ditempatkan sah dengan
kuorum kehadiran ½ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui
oleh ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
 Penambahan modal wajib diberitahukan Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian
dicatat dalam daftar perseroan.

35
Saham PT
Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Selanjutnya, nilai saham harus dicantumkan
dalam mata uang rupiah (Pasal 48 ayat (1))
Klasifikasi saham
 Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
 Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan
komisaris
 Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi
sahamlain
 Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dulu
dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non
kumulatif
 Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dulu dari
pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.
Hak yang melekat pada pemegang saham
 Hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham
 Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
 Hak untuk menerima deviden yang dibagikan
 Hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi
 Perlindungan terhadap pemegang sahamminoritas
 Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap PT apabila pemegang saham
dirugikan oleh tindakan PT
 Hak pemegang saham untuk meminta pada PT agar membeli sahamnya dengan harga
wajar
 Hak pemegang saham untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada
pengadilan untuk memperoleh data karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh PT
 Dalam penentuan kuorum perubahan AD, pembubaran, penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan ditentukan berdasarkan suara terbanyak
 Dalam hal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus ditentukan secara tegas
perbuatan tersebut telah memperhatikan kepentingan sahamminoritas
Kemungkinan kepemilikan saham oleh karyawan PT

36
 Jika penambahan modal PT dan pemegang saham yang ada tidak mengambil bagian,
sebelum ditawarkan kepada orang lain, PT harus menawarkan terlebih dahulu kepada
karyawan.
 Jika pemegang saham akan menjual sahamnya kepada orang lain, diharuskan
menawarkan lebih dahulu kepada karyawan
 Tanggung jawab pemegang sahamterbatas pada jumlah atau nilai saham yang dimilikiny
 Adanya pengaturan tentang pemindahan hak atas saham (saham atas nama maupun atas
tunjuk).
Organ PT
 Organ PT terdiri dari 3 bagian, meliputi :
 RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
 Dewan Komisaris
 Direksi
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT
 RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Komisaris maupun Direksi
dalam batas waktu yang ditentukan dalamUU/AD (Pasal 75 ayat 1)
 Sebelum Direksi menyelenggarakan RUPS, didahului oleh pemanggilan RUPS
Wewenang RUPS yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris :
 Mengangkat dan memberhentikan komisaris dan direksi
 Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan
 Menyetujui permohonan agar PT dinyatakan pailit
 Menyetujui perpanjangan jangka waktu PT
 Mengubah Anggaran Dasar
 Membubarkan PT
Klasifikasi RUPS :
 RUPS Tahunan : diselenggarakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir
 RUPS Lainnya : misalnya adalah RUPS Luar Biasa. RUPS ini dapat diselenggarakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan PT.

37
Dewan Komisaris
 Dewan Komisaris merupakan organ PT yang memiliki tugas untuk melakukan
pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan AD. Pengawasan tersebut
meliputi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan PT secara umum.
 Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk memberikan nasehat kepada Direksi
 Pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan
PT berdasarkan tujuan PT
 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan
itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab.
 Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian PT
apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan/lalai menjalankan tugasnya
 Apabila Dewan Komisaris terdiri dari dua orang atau lebih, maka tanggung jawabnya
menjadi tanggung renteng untuk setiap anggota Dewan Komisaris
Direksi
Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan PT (Pasal 29
ayat (1)) berdasarkan tujuan PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai AD PT. Sehingga
kewenangan tersebut meliputi kewenangan kepengurusan PT dan kewenangan mewakili PT di
pengadilan
Anggota Direksi dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Orang yang dapat diangkat menjadi
anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali
dalam waktu 5 tahun sebelumpengangkatannya, yang bersangkutan pernah :
 Dinyatakan pailit
 Menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan
PT pailit
 Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keungan negara dan atau yang
berkaitan dengan bidang keuangan.
PT dapat melakukan Go Public
Go Public PT
 PT yang menjual sahamnya kepada publik (masyarakat) melalui pasar saham (bursa
saham/bursa efek) dengan tujuan untuk melakukan pengembangan PT.
 PT. Yang melakukan Go Public semula merupakan PT. Tertutup berubah menjadi
PT.Terbuka yang disingkat Tbk. (contoh : PT.BCA, Tbk)

38
PT Tertutup
PT yang didirikan dengan maksud untuk tidak menjual sahamnya kepada masyarakat. PT Tertutup
biasanya merupakan PT yang dimiliki oleh suatu keluarga, sehingga kepemilikan sahamnya
terbatas hanya dimiliki keluarga.
PT.Terbuka (Tbk)
PT yang menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar saham dengan tujuan melakukan
penambahan modal (pengembangan PT)
Kewenangan Proses dan Mekanisme Go Public
Proses yang dilakukan PT
Persiapan Go Public oleh PT yang bersangkutan dengan melengkapi syarat dan mempelajari tata
cara Go Public
Proses yang dilakukan oleh suatu Otorias Negara :
Dulu : BAPEPAM LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Sekarang : OJK
(Otoritas Jasa Keuangan)
Konsekuensi PT. Go Public
Dampak Positif
 Penambahan modal
 Net work/ jaringan mitra menjadi meluas
 Dapat melakukan ekspansi/restrukturisasi PT (merger, akuisisi, konsolidasi)
 Reputasi PT. menjadi meningkat dan terkenal sehingga pasar lebih meluas
 Likuiditas PT dan sahammenjadi lebih baik
 Kestabilan PT lebih terjamin dari penyimpangan karena disorot oleh masyarakat
Dampak Negatif
 Keharusan transparansi informasi memberikan celah informasi bagi pesaing
 Pemilik PT kehilangan fleksibilitas dalam melakukan tindakan tertentu, karena
dibutuhkan izin dari pemegang saham/otoritas tertentu
 Pengurusan administrasi dan dana tambahan yang cukup besar untuk proses Go Public
 Kehilangan kontrol dari pemegang saham sendiri jika porsi saham yang dijual terlalu
besar
 Pembayaran pajak yang lebih tinggi
Keunggulan PT

39
 Kedudukan PT sebagai Badan Hukum yang merupakan Subjek Hukum
 PT merupakan badan usaha yang dijamin dari aspek hukum (dijamin dalam peraturan
perundang-undangan)
 PT merupakan badan usaha yang memiliki nilai lebih secara ekonomi (berfungsi sebagai
badan usaha yang sempurna karena dijamin oleh hukum)
 PT banyak diminati masyarakat yang ingin mendirikan badan usaha dengan modal yang
cukup besar
Pembubaran PT
 Berdasarkan keputusan RUPS.
 Jangka waktu yang telah ditetapkan.
 Berdasarkan penetapan pengadilan.
 Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang inkracht, harta pailit
perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pailit.
 Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalm keadaan insolvensi.
 Dicabutnya izin perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi.
6. KOPERASI
Dasar Hukum
UU No.12 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Definisi
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas kekeluargaan
Prinsip Koperasi
 Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, dan sebanding dengan besarnya jasa
usaha masing-masing anggota
 Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 Kemandirian
Pendirian Koperasi
 Rapat Pembentukan
 Permohonan Pengesahan

40
Rapat Pembentukan
Rapat pembentukan koperasi, dihadiri minimal 20 orang calon anggota. Dalam rapat
pembentukan, ditentukan Akta Pendirian Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi.
Akta pendirian tersebut dibuat secara otentik dihadapan Notaris.
Anggaran Dasar Koperasi minimal,memuat:
 Daftar nama pendiri
 Nama dan tempat kedudukan
 Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 Ketentuan mengenai keanggotaan
 Ketentuan mengenai rapat anggota
 Ketentuan mengenai pengelolaan
 Ketentuan mengenai permodalan
 Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
 Ketentuan mengenai pembagain SHU
 Ketentuan mengenai sanksi
Permohonan Pengesahan
 permohonan pengesahan diajukan secara tertulis oleh para pendiri koperasi kepada
Kementerian Koperasi dan UKM (melampirkan berita acara rapat pembentukan; akta
pendirian dan anggaran dasar)
 setelah dilakukan pengesahan, selanjutnya dilakukan pengumuman pada Berita Negara
Republik Indonesia
Perangkat Organisasi Koperasi
Perangkat organisasi koperasi terdiri dari :
 Rapat Anggota
 Pengurus Koperasi
 Pengawas
Rapat Anggota

41
 Rapat anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan
koperasi
 Rapat ini diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun, dengan hasil keputusan
dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
 Kewenangan Rapat Anggota diatur dalam Pasal 23 UU Perkoperasian
Pengurus Koperasi
 pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota
 Untuk kepentingan pengelolaan koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola untuk
mengelola usaha koperasi. Pengelola tersebut bertanggung jawab kepada pengurus, dan
hubungan hukum antara pengurus dan pengelola merupakan hubungan hukum
ketenagakerjaan.
Tugas Pengurus Koperasi :
 Mengelola koperasi dan usahanya
 Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
 Menyelenggarakan rapat anggota
 Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,dan
 Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
 Kewenangan Pengurus :
 Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
 Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai
ketentuan AD
 Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai
dengan tanggung jawabnya keputusan rapat anggota.
Pengawas
pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota koperasi
Tugas Pengawas :
 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
 Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan

42
Wewenang pengawas :
 Meneliti catatan yang ada pada koperasi
 Mendapatkan keterangan yang diperlukan
 Merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga
Modal Koperasi dan Sisa Hasil Usaha (SHU)
Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
Modal sendiri,meliputi :
 Simpanan pokok
 Simpanan wajib
 Dana cadangan
 Hibah
Modal Pinjaman :
 Berasal dari anggota
 Berasal dari koperasi lain dan atau anggotanya
 Berasal dari pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya
 Berasal dari penerbitan obligasi dan surat uang lainnya
 Sumber lain yang sah
SHU (Sisa Hasil Usaha)
 SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi
dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalamtahun buku yang
bersangkutan
 SHU setelah dikurangi dana cadangan, wajib diberikan kepada anggota
7. YAYASAN

43
Dasar Hukum
 UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 UU No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU
 No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
Definisi
Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota
(Pasal 1 angka 1 UU No.16 Tahun 2001)
Pendirian Yayasan
 Akta Pendirian Yayasan yang disertakan AD Yayasan dibuat dihadapan Notaris
 Akta Pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh
status Badan Hukum
 Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Organ Yayasan
 Badan Pembina
 Badan Pengurus
 Badan Pengawas
Kekayaan Yayasan
 Internal dapat berupa uang dan barang
 Eksternal merupakan kekayaan lain yang dapat diperoleh melalui :
 Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat
 Wakaf
 Hibah
 Hibah Wasiat
 Sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD Yayasan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

44
Berakhirnya Yayasan
 jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir
 tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 harta kekayaan
7. MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
Pengertian
Pengertian Restrukturisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penataan kembali
(supaya struktur atau tatanannya baik)
Sedangkan Restrukturisasi Perusahaan adalah Upaya untuk melakukan pengembangan perusahaan
ke arah yang lebih baik.
Tujuan Restrukturisasi Perusahaan adalah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja
perusahaan.
Adapun bentuk Restrukturisasi Perusahaan adalah :
1. Merger
2. Konsolidasi
3. Akuisisi
A. Merger (Penggabungan) Perusahaan
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri
dengan perusahaan lain yang telah ada, dan mengakibatkan aktiva dan pasiva perusahaan yang
menggabungkan diri beralih kepada perusahaan yang menerima penggabungan diri, sehingga
perusahaan yang menggabungkan diri menjadi berakhir/hilang.
Merger terbagi menjadi tiga, yaitu:

45
1. Merger horizontal, adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis (usahanya sama),
misalnya merger antara dua perusahaan roti, perusahaan sepatu.
2. Merger vertikal, adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling
berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya: perusahaan
pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban merger dengan
perusahaan mobil.
3. Konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai
produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya, misalnya perusahaan sepatu merger
dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan
makanan. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha
dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling
bertukar sahamantara kedua perusahaan yang disatukan.
Bentuk Penggabungan Badan Usaha
Bentuk kerja sama atau penggabungan badan usaha di antaranya :
Trust
Trust adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan yang baru, sehingga
diperoleh kekuasaan yang besar dan monopoli. Contoh: Bank Mandiri merupakan gabungan dari
Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Ekspor Impor
Indonesia
Kartel
Kartel adalah bentuk kerja sama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha
yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil kondisi persaingan, dan
memperluas atau menguasai pasar. Macam-macam kartel yang sering dijumpai antara lain:
 Kartel wilayah adalah penggabungan yang didasarkan pada perjanjian pembagian
wilayah atau daerah penjualan dan pemasaran barangnya
 Kartel produksi adalah penggabungan yang bertujuan untuk menyelenggarakan produksi
bersama secara massal, tetapi masing-masing perusahaan ditetapkan batas jumlah
produksi yang diperbolehkan (kuota produksi)

46
 Kartel bersyarat atau kartel kondisi adalah penggabungan dengan menetapkan syarat-
syarat penjualan, penyerahan barang, dan penetapan kualitas produksi
 Kartel harga adalah penggabungan dengan menetapkan harga minimumdari produk yang
dihasilkan masing-masing anggota
 Kartel pembelian dan penjualan adalah penggabungan untuk pembelian dan penjualan
hasil produksi, agar tidak terjadi persaingan.
Holding Company
Holding Company adalah suatu PT yang besar yang menguasai sebagian besar sero atau saham
perusahaan lainnya. Meskipun secara yuridis badan usaha yang dikuasai tetap berdiri sendiri
namun diatur dan dijalankan sesuai dengan kebijakan PT yang menguasai.
Concern
Sebenarnya concern sama halnya dengan holding company, yaitu memiliki sebagian besar saham-
saham dari beberapa badan usaha. Perbedaannya adalah holding company sering berbentuk PT,
sedangkan concern sering dimiliki perseorangan, yaitu seorang hartawan yang mempunyai modal
yang amat besar.
Corner dan Ring
Corner dan ring adalah penggabungan beberapa badan usaha yang tujuan mencari keuntungan
besar, dengan cara menguasai penawaran barang untuk memperoleh monopoli dan menaikkan
harga.
Syndicate
Syndicate adalah kerja sama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau
mengerjakan suatu proses produksi.
Joint Venture
Joint venture adalah penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan satu bentuk usaha
bersama dengan modal bersama pula, dengan tujuan untuk menggali kekayaan alam dan mendidik
tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Production Sharing
Production sharing adalah kerja sama bagi hasil antara pihak-pihak tertentu.

47
Waralaba (Franchise)
Waralaba merupakan sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri, artinya untuk membuka
gerai waralaba cukup menggunakan modal milik investor lain. Seorang franchise (pembeli usaha
waralaba) harus memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh franchisor (perusahaan
waralaba), karena pada franchise akan menggunakan merek yang sama dengan franchisor sehingga
harus memiliki standar yang sama. Keuntungan yang diperoleh investor waralaba antara lain
terhindar dari biaya trial and error, karena sudah terlebih dahulu dikeluarkan oleh pemilik usaha.
B. Konsolidasi (Peleburan) Perusahaan
 Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri
dengan cara mendirikan satu perusahaan baru. Dengan demikian, aktiva dan pasiva
perusahaan yang meleburkan diri menjadi milik perusahaan baru, dan beberapa
perusahaan yang meleburkan diri menjadi berkahir/hilang.
Contoh : pembentukan Bank Mandiri yang berasal dari peleburan empat Bank BUMN yang
sedang sekarat akibat dampak krisis moneter 1997/1998, yaitu Bank BDN, Bank Bumi Daya,
Bank Ekspor Impor, dan Bank Bapindo
Ciri-Ciri Konsolidasi Perusahaan
 Ada dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri untuk membentuk perusahaan baru.
 Perusahaan yang meleburkan diri, bubar demi hukum tanpa likuidasi.
 Perusahaan baru hasil peleburan harus mendapatkan status badan hukum yang baru dari
menhukham.
 Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS di masing-
masing perseroan.
 Konsep akta konsolidasi yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta konsolidasi
yang dibuat di hadapan notaris dalambahasa Indonesia.
 Salinan akta konsolidasi dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan
keputusan Menhukhammengenai pengesahan badan hukumperseroan hasil peleburan.
 Perseroan hasil konsolidasi memperoleh status badan hukumpada tanggal diterbitkannya
keputusan Menhukham mengenai perusahaan yang meleburkan diri bubar demi hukum
tanpa proses likuidasi.
 Aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri demi hukum akan beralih ke dalam
perusahaan baru hasil konsolidasi berdasarkan titel umum

48
C. Akuisisi (Pengalihan) Perusahaan
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau orang perseorangan untuk mengambil alih
sahamperusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Dengan
demikian, perusahaan yang sahamnya diakuisisi oleh perusahaan lain tetap ada dan tidak berakhir.
Dapat dikatakan pula bahwa akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan lain
yang ditempuh dengan dua cara, yaitu: pertama, mengambil alih aset perusahaan target. Kedua,
membeli saham-saham dari perusahaan target.
Contoh : BenQ secara resmi melakukan akuisisi terhadap salah satu bisnis mobile device (MD)
milik perusahaan elektronik raksasa Jerman Siemens AG tahun 2005.
Tipe-Tipe Akuisisi
Moin (2003) dalam Lestari (2008),mengklasifikasikan akuisisi secara umum menjadi lima tipe
yaitu :
 Akuisisi horizontal adalah akuisisi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam
industri yang sama. Sebelum terjadi akuisisi perusahaan- perusahaan ini bersaing satu
sama lain dalam pasar atau industri yang sama. 2.
 Akuisisi vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak
dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Akuisisi tipe ini dilakukan jika
perusahaan yang berada pada industri hilir memasuki industri hilir menjadi industri hulu.
 Akuisisi konglomerat adalah akuisisi perusahaan yang masing masing bergerak dalam
industri yang tidak terkait atau bisnisnya tidak berhubungan, tetapi tidak termasuk dalam
kategori akuisisi horisontal dan akuisisi vertikal.
 Akuisisi ekstensi pasar adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan
untuk secara bersama-bersama memperluas area pasar. Tujuan akuisisi ini terutama untuk
memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing- masing perusahaan.
 Akuisisi ekstensi produk adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan
untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan.
8. KEPAILITAN DAN PKPU
KEPAILITAN

49
Dasar Hukum
UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU
Kepailitan dan PKPU)
Definisi
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas
(Pasal 1 angka 1).
Unsur Kepailitan
 Sita harta kekayaan
 Utang
 Debitur
 Kreditur
 Kurator
Syarat Kepailitan (Pasal 2 ayat (1))
 Debitur yang mempunyai minimal dua kreditur atau lebih
 Debitur minimal memiliki satu utang yang telah jatuh waktu/jatuh tempo dan dapat
ditagih
Pihak yang dapat mengajukan Kepailitan
 Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan debitur sedikitnya tidak membayar
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
 Kreditur atau beberapa Kreditur
 Kejaksaan RI untuk kepentingan umum
 Bank Indonesia untuk permohonan pailit Debitor Bank
 Bapepam-LK, untuk permohonan pailit Debitor perusahaan efek, bursa efek,lembaga
kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian
 Menteri Keuangan, untuk permohonan pailit Debitor perusahaan asuransi, perusahaan
reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik

50
Dengan adanya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK),
maka pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan di
sektor perasuransian, dana pensiun , lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya
menjadi kewenangan OJK (Pasal 6), termasuk dalam hal permohonan pengajuan pailit yang
berkaitan dengan sektor tersebut.
Prosedur Kepailitan
1. Putusan pernyataan pailit diucapkan maksimal 60 hari setelah tanggal permohonan
pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 13 ayat (5))
2. Kemudian dilakukan verifikasi yaitu rapat pencocokan piutang oleh Hakim Pengawas,
Panitera, Debitur, Kurator dan Para Kreditur yang ditetapkan maksimal 14 hari setelah
putusan pailit (Pasal 113 ayat (1))
3. Debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditur (Pasal 144)
4. Dalam rapat rencana perdamaian, Hakim Pengawas dapat menentukan dapat disahkan
atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur (Pasal 156 ayat (1))
Dalam hal rencana perdamaian dikabulkan :
1. Dilakukan sidang homologasi untuk mengesahkan perdamaian dan Debitur wajib untuk
membayar utangnya kepada Kreditur, kemudian dilakukan tahap rehabilitasi yaitu upaya
mengembalikan nama baik Debitur (Pasal 215).
2. Setelah dilakukan rehabilitasi maka kepailitan berakhir dan perusahaan Debitur dapat
melakukan kegiatan usaha kembali.
Dalam hal rencana perdamaian ditolak atau tidak disahkan:
1. Ditolak karena tidak disetujui oleh Krediturnya berdasarkan Pasal 151
2. Tidak disahkan oleh hakim pengawas dalam hal harta yang dimiliki Debitur tidak cukup
untuk melunasi utangnya (Pasal 159 ayat (2))
3. Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak maupun disahkan, dapat diajukan upaya
Kasasi (Pasal 160)

51
4. Dalam hal rencana perdamaian ditolak atau tidak disahkan maka Debitur dalam keadaan
insolvensi (Pasal 178 ayat (1))
5. Tahap selanjutnya dilakukan pemberesan harta pailit (Pasal 187 ayat (1)) dan setelah
selesai maka kepailitan berakhir dan perusahaan bubar.
Skema Kepailitan
 Dalam Skema Kepailitan, putusan pailit diberikan dalam hal pemohon pailit telah
memenuhi syarat kepailitan
 Kurator dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan
harta pailit atas persetujuan Hakim Pengawas
 Terhadap pinjaman tersebut, harta pailit dapat dibebankan dengan gadai, jaminan fidusia,
hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya
Pengurusan Harta Pailit
1. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator.
2. Pemberesan harta pailit diartikan sebagai pengalihan aset harta pailit milik Debitur untuk
membayar utang Debitur.
3. Setelah harta pailit dalam keadaan insolvensi, maka hakim pengawas dapat mengadakan
rapat kreditur untuk mendengar mengenai cara pemberesan harta pailit

52
4. Dalam rapat kreditur, apabila hakim berpendapat terdapat cukup uang untuk melunasi
kepada kreditur, maka kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian uang kepada
kreditur yang utangnya telah dicocokkan
5. apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau
rencana perdamaian yang diajukan tidak diterima, maka kurator atau kreditur yang hadir
dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit tetap dilanjutkan
6. Usulan tersebut dapat dijalankan apabila disetujui oleh kreditur yang mewakili lebih dari
setengah semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin
dengan hak agunan kebendaan
7. Pemberhentian kelanjutan perusahaan juga dapat dilakukan oleh hakim pengawas atas
permintaan kreditur atau kurator
8. setelah pemberhentian kelangsungan perusahaan dilakukan, maka kurator mulai menjual
semua harta pailit
9. Kebendaan yang berupa harta pailit tersebut dijual dimuka umum sesuai tata cara yang
ditentukan dalam perundang-undangan
10. Apabila penjualan dimuka umum tidak tercapai, maka dapat dilakukan penjualan di
bawah tangan dengan izin hakim pengawas
Pihak-Pihak dalam Pemberesan Harta Pailit
 Hakim pengawas : bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit
 Kurator : Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh
Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur pailit
 Panitia Kreditur : terdiri atas tiga orang dari kreditur yang mendaftarkan diri untuk
diverifikasi piutangnya (rapat pencocokan piutang)
Jenis-jenis kreditur
 Kreditur konkruen, merupakan kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur yang
lain
 Kreditur preferen, merupakan kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya
untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pailitasalkan benda
tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur yang
bersangkutan

53
 Kreditur separatis, merupakan kreditur pemegang hak istimewa yang oleh undang-
undang diberikan kedudukan, dalam hal ini lebih didahulukan daripada kreditur konkruen
maupun kreditur preferen
Tugas Pokok Kurator
1. Pengamanan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek
dan surat surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.
2. Pencatatan harta pailit maksimal 2 hari setelah menerima surat pengangkatan sebagai
Kurator
3. Membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit serta nama
dan tempat tinggal Kreditur beserta jumlah piutang masing-masing Debitur
4. Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap
putusan pernyataan pailit tersebut diajukan Kasasi/Peninjauan kembali (atas persetujuan
panitia Kreditur sementara)
5. Menyimpan sendiri uang,perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya
6. Melakukan rapat pencocokan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang
telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pailit, maupun berunding dengan kreditur
jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima
7. Membuat daftar piutang sementara yang diakui
Akibat Hukum Kepailitan
 Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan palit
diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan
 Debitur secara hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta
kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit
diucapkan
 Semua perikatan yang diterbitkan debitur sesudah putusan pernyataan pailit, tidak dapat
dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit
Pengecualian kepailitan (Pasal 22)

54
 Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan
pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan,
tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan
bahan makan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yan terdapat di tempat itu
 Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari
suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh
yang ditentukan oleh hakin pengawas
 Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah
menurut undang-undang
Berakhirnya Kepailitan
 Kepailitan berakhir dalam hal disahkannya perdamaian oleh Hakim dan telah
memperoleh Kekuatan Hukum Tetap/Inkracht (Pasal 166 ayat (1))
 Kepailitan berakhir dalam hal semua kreditur yang diakui piutangnya telah dibayar lunas
(Pasal 202 ayat (1))
 Kepailitan berakhir dalam hal daftar pembagian penutup menjadi mengikat dan telah
memperoleh Kekuatan Hukum Tetap/Inkracht (Pasal 202 ayat (1)). Dikatakan telah
Inkracht apabila dalam pembagian akhir sudah ditandatangani oleh HakimPengawas dan
kemudian diumumkan dan selam pengumuman tidak ada keberatan atau keberatan telah
dapat diselesaikan.
Setelah dilakukan pemberesan harta pailit, maka kurator memiliki kewajiban untuk
 Membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita negara RI dan
surat kabar
 Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah
dilakukan kepada hakim pengawas dalam waktu maksimal 30 hari setelah berakhirnya
kepailitan
 Menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator
kepada kreditur dengan tanda bukti penerimaan yang sah
9. KEPAILITAN DAN PKPU (Lanjutan)

55
PKPU
(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
Definisi PKPU
PKPU = Tundaan pembayaran utang/suspention of payment
Adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana
dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk
memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran
seluruh atau sebagian utangnya (Munir Fuady)
Pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU (Pasal 222)
 Diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 kreditur
 Diajukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan
membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
 Kreditur yang memeprkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-
utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih
Dalam hal debitur adalah bank; perusahaan efek; bursa efek; lembaga kliring dan penjaminan;
lembaga penyimpanan dan penyelesaian; perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana
pensiun; BUMN yang bergerak dibidang kepentingan umum dapat mengajukan permohonan
PKPU adalah instansi dalam pasal 2 ayat (3), (4) dan (5))
Setelah adanya UU tentang OJK, maka kewenangan permohonan pada debitur tersebut diatas
diajukan oleh OJK
Tujuan dilakukan PKPU
 Agar penyelesaian utang piutang dapat melalui perdamaian/disetujuinya perdamaian,
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.
 Untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran
pembayaran
 Untuk menghindari kepailitan

56
Pihak –pihak dalam Proses PKPU
 Debitur
 Kreditur
 Pengurus
 Majelis Hakim
SKEMA PKPU
Tahap PKPU
PKPU Sementara
PKPU-S merupakan tahap pertama proses PKPU
 Apabila debitur mengajukan permohonan PKPU (dengan syarat terpenuhi),Pengadilan
harus segera mengabulkannya maksimal 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat
permohonan
 Apabila PKPU diajukan oleh kreditur, pengadilan harus segera mengabulkan permohonan
PKPU maksimal 20hari sejak didaftarkannya permohonan
 Kemudian pengadilan menunjuk hakim pengawas dan mengangankat satu/lebih pengurus
 Putusan pengadilan tentang PKPU-S berlaku maksimal 45 hari

57
 Dalam jangka waktu tersebut harus diputuskan apakah PKPU tersebut dapat dilanjutkan
menjadi suatu PKPU-T
PKPU Tetap
 Setelah penetapan PKPU-S, Pengadilan Niaga yang diwakili Pengurus memanggil debitur
dan kreditur untuk hadir pada sidang pertimbangan pelaksanaan PKPU-T (sidang
diselenggarakan maksimal 45 hari sejak penetapan PKPU-S)
 Dalam sidang pertimbangan pelaksanaan PKPU-T akan diputuskan apakah dapat
diberikan PKPU-T atau tidak dengan maksud memungkinkan debitur,pengurus dan para
kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian
 Pengadilan Niaga menetapkan PKPU-T maksimal 270 hari setelah putusan PKPU-S
diucapkan
PKPU-T disetujui apabila memenuhi syarat
 Disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkruen yang haknya diakui atau
sementara diakui yang hadir dan mewakili minimal 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang
diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkruen atau kuasanya yang hadir dalam
sidang tersebut
 Disetujui oleh setengah jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan
fidusia, hak tanggungan,hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan
mewakili minimal 2/3bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir
dalam sidang tersebut
Prosedur PKPU
1. Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri tempat
kedudukan debitur dengan ditandatangani oleh pemohon PKPU dan kuasa hukumnya
2. PKPU diajukan debitur sebelum adanya putusan pailit, apabila putusan pailit telah
diucapkan oleh hakim terhadap debitur, maka yang bersangkutan tidak lagi dapat
mengajukan permohonan PKPU
3. Permohonan PKPU dapt diajukan bersama permohonan kepailitan, namun yang diperiksa
terlebih dulu oleh hakim adalah permohonan PKPU

58
4. Permohonan PKPU menyertakan daftar (memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur
beserta surat bukti)
Pengadilan Niaga mengangkat panitia kreditur apabila :
 Permohonan PKPU meliputi utang yang melibatkan banyak kreditur
 Pengangkatan tersebut disetujui oleh kreditur yang mewakili minimal setengah bagian
dari seluruh tagihan yang diakui
PROSES PKPU
1. Bila debitur dinyatakan PKPU, maka debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat
melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya
2. Apabila debitur melakukan kepengurusan, maka pengurus berhak untuk melakukan
segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan
karena tindakan debitur
3. Dalam PKPU tidak ada kurator, namun ada pengurus yang membantu dalam mengelola
harta kekayaannya selama PKPU berlangsung
4. Bila debitur pada waktu yang sama dimohonkan pailit dan PKPU,maka kepailitan tidak
diperiksa, yang diperiksa adalah PKPU, dengan syarat PKPU diajukan dalam sidang
pertama kepailitan, yaitu sebelumadanya putusan pailit
5. Dalam PKPU, debitur tidak perlu meminta persetujuan dari kreditur karena debitur masih
berwenang terhadap harta kekayaannya, namun harus tetap melaporkan kepada pengurus,
yaitu perbuatan hukum apa saja yang dilakukan terhadap harta kekayaan sampai PKPU
berakhir
Perdamaian dalam PKPU
 Inti dilaksanakannya PKPU adalah tercapainya perdamian
 Rencana perdamaian dalam PKPU dapat dilakukan dengan mengadakan res trukturisasi
utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang
 Rencana perdamian berhak diajukan oleh debitur pada saat pengajuan permohonan PKPU
atau setelahnya

59
 Setelah permohonan perdamaian diterima oleh panitera Pengadilan, Hakim Pengawas
menetukan haru terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus dan sekaligus
menentukan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan akan dibicarakan dan
diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin Hakim Pengawas
 Dalam hal rencana perdamian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan
tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan
pengesahan perdamian
 Pengurus dan kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan dikehendaki
pengesahan atau penolakan perdamaian
 Dalam hal rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib memberitahukan
penolakan tersebut kepada pengadilan dan pengadilan menolak mengesahkan perdamian
dan menyatakan debitur pailit
Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, dalam hal
 Harta debitur jauh lebih besar daripada jumlah daripada jumlah yang disetujui dalam
perdamaian
 Pelaksanaan perdamian tidak cukup terjamin
 Perdamaian dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau beberapa
kreditur
 Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belumdibayar atau tidak
diberikan jaminan untu pembayaran
Perbedaan perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU
1. Dari segi waktu
 Perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan PKPU
 Perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan pailit terhadap debitur dari
hakim
2. Dari segi pembicaraan (penyelesaian)

60
 Perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan
PKPU
 Perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan
3. Dari segi syarat penerimaan perdamaian
Syarat perdamaian pada PKPU
 perdamaian harus disetujui lebih dari ½ jumlah kreditur konkruen yang haknya diakui
atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur
 kreditur tersebut bersama-sama mewakili minimal 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang
diakui atau sementara diakui dari kreditur konkruen atau kuasanya yang hadir dalamrapat
tersebut
 disetujui lebih dari ½ kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak jaminan atas
kebendaan dan hadir mewakili minimal 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditur atau
kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut
Syarat perdamaian pada kepailitan :
 Harus disetujui lebih dari ½ jumlah seluruh piutang konkruen yang diakui atau yang
untuk sementara diakui dari kreditur konkruen atau kuasanya yang hadir dalam rapat
tersebut
4. Dari segi kekuatan mengikat
 Perdamaian pada PKPU berlaku pada semua kreditur (konkruen maupun preferen)
 Perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditur konkruen
PKPU tidak berlaku dalam hal
 Tagihan yang dijamin dengan agunan kebendaan
 Tagihan biaya pemeliharaan , pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan
hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar
sebelum PKPU yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan

61
 Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap
seluruh harta debitur yang tidak tercakup diatas
Berakhirnya PKPU
PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Kreditur atau atas prakarsa Pengadilan,
dalam hal :
 Debitur selama PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan
terhadap hartanya
 Debitur telah merugikan atau mencoba merugikan krediturnya
 Debitur meakukan kepengurusan terhadap hartanya tanpa izin dari pengurus
Penyelesaian Sengketa Kepailitan&PKPU
Kasus yang berkaitan dengan Kepailitan&PKPU dapat diselesaikan melalui :
1. Non Litigasi/ Alternative Dispute Resolution (ADR)
Definisi
Merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan cara-cara :
 Lembaga Arbitrase
 Konsultasi
 Negoisasi
 Mediasi
 Konsiliasi
 Penilaian Ahli
2. Litigasi/pengadilan
Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan pada Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum
yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara :
 Kepailitan dan PKPU
 HKI
 Sengketa proses likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

62
Upaya hukum terhadap permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga meliputi :
 Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga)
 Kasasi (Mahkamah Agung)
 Putusan Hakim Inkracht (Berkekuatan Hukum Tetap) Artinya Putusan Hakim dapat
dijalankan
 Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan
permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (MA)
Syarat permohonan peninjauan kembali (Pasal 295 ayat (2))
1. Ditemukan bukti baru yang bersifat menetukan yang pada waktu perkara diperiksa
Pengadilan sudah ada, tapi belumditemukan, atau
2. Dalam putusan hakimyang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata
10. HAK PATEN
Dasar Hukum = UU No.14 Tahun 2001
Definisi
Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya pada bidang teknologi,
yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut/memberikan persetujuan
kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Invensi
Ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
dalam bidang teknologi dapat berupa produk/proses/penyempurnaan dan pengembangan
produk/proses.
Invensi (Temuan bidang Teknologi)
 Teknologi baru (Novelty)
 Teknologi dapat diterapkan dalam industri

63
Inventor
Perorangan/beberapa orang yang melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang
menghasilkan invensi
Pemegang paten
Inventor sebagai pemilik paten/pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten/pihak yang
menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten
Paten tidak diberikan untuk invensi :
 Proses/produkyang pengumuman/pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang,
moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum
 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan manusia/hewan
 Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan&matematika
 Semua makhluk hidup kecuali jasad renik
Masa Berlakunya Paten
 Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang
 Setelah masa berlaku selesai, maka paten tersebut menjadi milik umum dan dapat
dipergunakan secara bebas
Perlindungan Hukum Paten
Perolehan Hak paten hanya dapat diperoleh dengan cara didaftarkan pada Direktorat Jendral HKI
Tata Cara Pendaftaran Paten
1. Inventor mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jendral Paten Kementerian
Hukum dan HAM RI
2. Pengumuman dan pemeriksaan substantif oleh Ditjen Paten Kemenkumham RI
1. Permohonan Tertulis

64
 Mengisi formulir permohonan pendaftaran paten (4 lembar dan bermaterai)
 Bila melalui kuasa harus mnyertakan surat kuasa
 Identitas pemohon bila melalui kuasa
 Judul invensi, klaim, deskripsi invensi, gambar invensi untuk memperjelas (rangkap 4)
 Bukti prioritas asli dan terjemahan bahasa Indonesia
 Terjemahan deskripsi invensi bahasa indonesia
 Bukti biaya permohonan paten yang telah ditentukan
1. Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif
a. Pengumuman
 Ditjen paten mengumumkan permohonan yang diajukan (telah memenuhi syarat) dalam
Berita Resmi Paten maupun dalam sarana khusus yang disediakan Ditjen HKI agar dapat
diakses oleh masyarakat
 Tujuan pengumuman
 Publikasi kepada masyarakat agar tidak ada pihak lain yang meniru/ melakukan tindak
pelanggaran pada paten yang bersangkutan
 Publikasi masyarakat dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk
mengajukan keberatan atas permohonan paten apabila paten yang diumumkan terdapat
kesamaan
b. Pemeriksaan substantif
Ditjen Paten melakukan pemeriksaan meliputi :
 Meneliti penemuan yang dimintakan paten dengan penemuan lain yang telah ada
 Mempertimbangkan pandangan/keberatan yang diajukan masyarakat(bila ada) beserta
penjelasan keberatan/sanggahannya
 Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan/dilengkapi pemohon serta
tambahan penjelasan oleh pemohon (bila diperlukan)
 Pembatalan Paten
Pembatalan paten dapat terjadi karena :

65
 Batal demi hukum (pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan
dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut)
 Pembatalan berdasarkan permohonan paten
 Pembatalan berdasarkan gugatan
 Pengalihan Hak Paten = Hak Cipta, yaitu melalui:
 Pewarisan
 Hibah
 Wasiat
 Perjanjian Tertulis
 Sebab karena undang-undang
 Lisensi Paten
Lisensi Paten
Lisensi paten diberikan melalui imbalan yang disebut royalti. Bentuk lisensi paten ditentukan oleh
perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengadakan lisensi paten
3 bentuk lisensi paten :
1. Lisensi eksklusif : pemegang lisensi boleh menggunakan paten dan pemegang paten
tidak berhak menjalankan invensinya lagi
2. Lisensi tunggal : pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, namun
pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten
3. Lisensi non eksklusif : pemegang paten mengalihkan kepemilikannya dan sekaligus
tidak menjalankan patennya
CONTOH PATEN
1. Air Conditioner/AC (Teknologi pendingin)
2. Windows (Teknologi Software )
3. Mobil (Teknologi transportasi)
4. Handphone (Teknologi komunikasi)

66
5. Smartphone (Teknologi komputer mini)
11. HAK CIPTA (Copyrights)
Definisi :
Hak eksklusif bagi pencipta / pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
Mengumumkan :
Pembacaan, penyiaran, pameran,penjualan, pengedaran/penyebaran suatu ciptaan dengan
menggunakan alat apapun, termasuk media internet/melakukan dengan cara apapun sehingga suatu
ciptaan dapat dibaca, didengar/dilihat orang lain
Memperbanyak :
Penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat
substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama/tidak sama, termasuk
mengalihwujudkan secara permanen/temporer
Perlindungan Hak Cipta
1. Ide yang telah berwujud dan asli (original)

67
2. Hak cipta secara otomatis melekat setelah ciptaan diwujudkan
3. Hak cipta melekat tanpa melalui pendaftaran (tidak wajib)
4. Hak cipta dapat dicatatkan ke Direktorat Jendral HKI
5. Hak Cipta = didapatkan secara otomatis tanpa pendaftaran
6. Hak cipta didapatkan secara otomatis tanpa pendaftaran, namun ciptaan dapat dicatatkan
ke Ditjen HKI untuk membuktikan kepemilikan atas ciptaan khususnya yang mempunyai
nilai komersial/nilai yang cukup penting
7. Pentingnya Pencatatan Hak Cipta yaitu untuk Melindungi/memproteksi ciptaan
8. Untuk lebih meyakinkan Hak ataskepemilikan ciptaan yang telah tercatat pada Ditjen
HKI melalui Surat Pencatatan Ciptaan sebagai alat bukti di Pengadilan
Subjek Hak Cipta
Pencipta :
Seorang/beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan
berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang
dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka 2)
Pemegang Hak Cipta
Pemegang hak cipta yaitu pencipta sevagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak
tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak tersebut (Pasal 1
angka 4)
Hak yang Melekat pada Hak Cipta
1. Hak Moral (Moral Rights)
2. Hak Ekonomi (Economic Rights)
1. Hak Moral (Moral Rights)
 Hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta, berupa:
 Dicantumkan nama pencipta dalam ciptaan/salinannya dalam hubungan dengan
penggunaan secara umum

68
 Larangan mengubah ciptaan(pemotongan,penggantian,dsb kecuali dengan persetujuan
pencipta/ahli warisnya
“Meskipun hak cipta diserahkan/dialihkan kepada pihak lain, namun nama pencipta tetap harus
dicantumkan dalam ciptaannya, dan pengubahan ciptaan hanya boleh dilakukan atas persetujuan
pencipta”
Hak Ekonomi (Economic Rights)
Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan (manfaat ekonomi) atas
ciptaanya, berupa :
 Hak reproduksi/penggandaanatas ciptaan (reproduction rights)
 Hak adaptasi (adaptation rights)
 Hak distribusi (distribution rights)
 Hak pertunjukan (performance rights)
“pemilik hak cipta yang telah menyerahkan hak ciptanya maka telah terjadi pengalihan
keseluruhan hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada
penerima/pemegang hak”
Ciptaan yang dilindungi hak cipta :
1. Buku, program komputer,pamflet, susunan perwajahan karya tulisan diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato/ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Ciptaan lagu/musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara
5. Drama,tari , pewayangan,pantomim
6. Karya pertunjukan
7. Karya siaran
8. Seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi,pahat, patung,
karajinan tangan
9. Arsitektur
10. Peta

69
11. Seni batik
12. Fotografi
13. Sinematografi
14. Terjemahan,tafsir,saduran,bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan
Perlindungan hak cipta tidak diberikan pada :
 Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
 Peraturan perundang-undangan
 Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah
 Putusan pengadilan dan penetapan hakim
 Keputusan badan arbitrase/keputusan badan sejenisnya
 Lambang negara dan lagu kebangsaan
 Berita (dari kantor berita,lembaga penyiaran/televisi dan surat kabar dengan menyebutkan
sumber beritanya)
“terhadap ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta sebagaimana disebutkan diatas, maka setiap
orang boleh memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan karena bukan merupakan pelanggaran
hak cipta”
Masa berlaku Hak Cipta :
 Masa berlaku hak cipta adalah seumur hidup pencipta ditambah 50tahun
 Setelah masa berlaku habis,maka hak atas ciptaan dapat dinikmati oleh masyarakat secara
bebas sebagai milik umum (public domain)
Pengalihan Hak Cipta :
Pewarisan
Proses pengalihan hak cipta terjadi apabila pencipta meninggal dunia, secara otomatis kepemilikan
berpindah kepada keturunannya dalam garis lurus kebawah
Hibah

Aspek hukum dalam bisnis

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Aspek hukum dalam bisnis

Similar to Aspek hukum dalam bisnis (20)

More from soki leonardi

More from soki leonardi (11)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Aspek hukum dalam bisnis