Modul ini membahas tentang aspek hukum bentuk badan usaha, termasuk pengertian hukum dan sistem bisnis di Indonesia, macam-macam bentuk badan usaha, serta pengertian dan fungsi hukum bisnis.'

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
MODUL 3 :
Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Eonomi Dan Bisnis S1 AKUNTANSI
03 1A2323EL AHMAD SYAUQI RAMDHANDHY
(43214010254)
Abstract Kompetensi
Memahami perekonomian
indonesia sebagai konsep dasar
sistem ekonomi dalam kehidupan
bermasyarakat.
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran sebagai arah dan
landasan dalam memasuki
kehidupan masyarakat.

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Ahmad Syauqi Ramdhandy http://www.mercubuana.ac.id
Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha
1. Pengertian Hukum dan Sistem Bisnis di Indonesia
A. Pengertian Hukum
 Hukum adalah himpunan peraturan peraturan yaitu berisi perintah perintah
dan larangan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan hal
tersebut harus ditaati oleh masyarakat tersebut (ultrecht).
 Hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi,
kondisi dan domisili pada wilayah tertentu (Djoko Santoso).
Menurut prof.mr.dr.l.j. van Apeldoorn Hukum dibedakan atas 2 sudut pandang yaitu:
1) Hukum menurut kalangan terpelajar.
Hukum berdasarkan pasal pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.
2) Hukum menurut orang awam.
Hukum yang hanya terpikirkan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai hukum
selama ini.
B. Pengertian Hukum Ekonomi
 Keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus
mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. (Sunaryati Hartono)
 Keseluruhan peraturan, khususnya yang telah dibuat oleh pemerintah atau
badan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bertujuan
untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar, yang terwujud
dalam perundangan perekonomian. Dalam perundangan itu diatur kehidupan
ekonomi dari negara termasuk rakyatnya. (Soedarto)
 Sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa
sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan
kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. (Rochmat
Soemitro)

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Ahmad Syauqi Ramdhandy http://www.mercubuana.ac.id
Pengertian Hukum Ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang
mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan dan kehidupan
perekonomian nasional negara, baik kaidah hukum yang bersifat privat maupun
publik, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur kegiatan dan kehidupan
perekonomian nasional negara.
C. Pengertian Bisnis
 Menurut Mc Naughton, pengertian bisnis adalah pertukaran barang-barang,
uang ataupun jasa untuk keuntungan mutual.
 Menurut Haney bisnis dapat didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang
dihubungkan dengan produksi ataupun memperoleh kekayaan melalui
pembelian dan penjualan barang.
 Peterson dan Plowman menjelaskan bahwa bisnis merupakan serangkaian
kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan
jasa yang secara konsisten berulang. Menurutnya, penjualan jasa ataupun
barang yang hanya terjadi satu kali saja bukan merupakan pengertian dari
bisnis
D. Aspek Pokok Dalam Hukum Bisnis
a) Aspek kontrak (perjanjian) yang menjadi sumber hukum utama dimana
masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama.
b) Aspek kebebasan membuat perjanjian dimana para pihak bebas membuat dan
menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama.
E. Ruang Lingkup Hukum Bisnis
 Kontrak bisnis
 Jual-beli
 Bentuk-bentuk perusahaan
 Perusahaan go public dan pasar modal
 Penanaman modal asing
 Kepailitan dan likuidasi
 Merger
 Akuisisi

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Ahmad Syauqi Ramdhandy http://www.mercubuana.ac.id
 Konsolidasi dan pemisahan perusahaan
 Perkreditan dan pembiayaan
 Jaminan hutang
 Surat berharga
 Perburuhan
 Hak atas kekayaan intelektual
 Anti monopoli
 Perlindungan konsumen
 Keagenan dan distribusi
 Asuransi
 Perpajakan
 Penyelesaian sengketa bisnis
 Bisnis internasional
 Hukum pengangkutan
F. Sumber-Sumber Hukum Bisnis
a) Peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku,
seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.
b) Perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak
dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian
atau kontrak berlaku sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang
membuatnya.
c) Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik
berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam
hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan
lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia.
d) Yurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman
dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan
atau keputusan hukum berikutnya.
e) Kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh
pelaku bisnis pada umumnya.
f) Doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum
bisnis. Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Ahmad Syauqi Ramdhandy http://www.mercubuana.ac.id
G. Contoh-Contoh Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan bagi
transaksi bisnis.
 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.
 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dubah menjadi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Sistem Hukum
1. Pengertian Sistem Hukum
 Menurut (Sudikno Mertukusumo) adalah Suatu kesatuan yang terdiri dari
unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk
mencapai tujuan kesatuan tersebut.
 Pengertian Sistem Hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan
hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. (Bellefroid).
 Pengertian Sistem Hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum tidak ada
peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain
dari sistem itu. (Scolten).

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Ahmad Syauqi Ramdhandy http://www.mercubuana.ac.id
Pengertian Sistem Hukum Menurut Subekti, merupakan suatu susunan atau
tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang
berkaitan satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu
pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.
Dari pengertian sistem hukum diatas dapat disimpulkan bahwa, Pengertian
Sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas
bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, yang
tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai
tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat. Arti
pentingnya yaitu setiap bagian terletak pada ikatan sistem, dalam kesatuan dan
hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya.
2. Sistem Hukum Di Indonesia
 Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum
agama, dan hukum adat.
 Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada
hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu
Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda
(Nederlandsch-Indie).
 Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam,
maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang
perkawinan, kekeluargaan, dan warisan.
 Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam
perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari
aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di
wilayah nusantara.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Ahmad Syauqi Ramdhandy http://www.mercubuana.ac.id
3. Pengertian Dan Fungsi Hukum Bisnis
Hukum bisnis adalah salah satu perangkat hukum untuk mengatur dan
melaksanakan suatu tindakan terhadap penjualan, ataupun masalah keuangan yang
berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan
menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepeneur dengan usaha dan motif
tertentu dimana sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi.
Masalah bisnis tidak hanya terjadi dalam operasional saja, ada masalah soal
surat perizinan,banyak persaingan tapi juga masalah yang berhubungan dengan
hukum bisnis. Maka ketika anda sudah mau memulai berbisnis anda harus tau secara
detail tentang hukum bisnisnya.
Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum bisnis menurut para ahli, antara lain:
1. Menurut Munir Fuady, pengertian hukum binis adalah suatu perangkat atau
kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata
cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang
dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan
menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risiko tertentu dengan usaha
tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.
2. Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum, dalam persepsi manusia
modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang
diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul
dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.
Tujuan Hukum Bisnis :
 Untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan
lancar.
 Untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil
Menengah (UKM).
 Untuk membantu memperbaiki suatu system keuangan dan system perbankan.
 Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis.
 Untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku
bisnis.

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Ahmad Syauqi Ramdhandy http://www.mercubuana.ac.id
Fungsi Hukum Bisnis :
 Bisa untuk dijadikan suatu sumber informasi bagi semua yang menggeluti para
pelaku bisnis.
 Pelaku bisnis bisa lebih mengetahui hak dan kewajiban saat membangun
sebuah usaha. Agar usaha atau bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang
ada didunia perbisnisan yang telah tertulis di perundang-undangan dan tidak
ada yang dirugikan.
 Untuk pelaku bisnis agar memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam
suatu kegiatan bisnis.
 Agar untuk terwujud suatu watak dan perilaku kegiatan dibidang bisnis atau
kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin suatu
hukum bisnis).
Macam-Macam Bentuk Badan Usaha
Bisnis yang dilakukan biasanya dilakukan oleh perseorangan dan bisa juga
dengan suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum
maupun perkumpulan yang bukan berbentuk badan hukum. Perkumpulan di sini
mempunyai arti luas dan mempunyai 4 unsur, yaitu :
 Adanya unsur kepentingan bersama
 Adanya unsur kehendak bersama
 Adanya unsur tujuan
 Adanya unsur kerjasama yang jelas
Keempat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap perkumpulan baik yang berbadan
hukum maupun yang bukan badan hukum. Bentuk Badan Usaha dibagi menjadi :
1) Bentuk badan usaha menurut jenis kepemilikan modal.
2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Bentuk badan usaha yang modal sepenuhnya
dimiliki negara atau pemerintah pusat dan bertujuan untuk melayan rakyatnya atau
mencari laba.
3) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) : bentuk badan usaha yang modal sepenuhnya
dimiliki swasta yang didirikan dengan bertujuan mencari keuntungan yang maksimal.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Ahmad Syauqi Ramdhandy http://www.mercubuana.ac.id
4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : bentuk badan usaha yang modal sepenuhnya
dimiliki oleh pemerintah daerah.
Badan usaha dilihat dari bentuk hukum
 Badan Hukum : PT, Koperasi.
 Bukan Badan Hukum : Persekutuan Perdata, Firma, CV.
Badan usaha dilihat dari bidang usaha
 Badan usaha bidang industri, contoh mobil, motor, tekstil, dan lainnya.
 Badan usaha bidang perdagangan, contoh supermarket, dan lainnya.
 Badan usaha bidang jasa, contoh akuntan, konsultan, dan lainnya.
 Badan usaha bidang agraris, contoh pertanian, peternakan, dan lainnya.
 Badan usaha bidang ekstraktif, contoh pertambangan, dan lainnya.

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Ahmad Syauqi Ramdhandy http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
Belajarbisnis.”Pengertian Dan Fungsi Hukum Bisnis”. 17 Oktober 2017.
http://belajarbisnisnew.com/pengertian-dan-fungsi-hukum-bisnis/
Sugi Arto, 2015 http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-hukum-bisnis.html.
(13 Desember 2015).
Ananalaelena, 2015. “Bentuk- Bentuk Badan Usaha”. 11 Mei 2015.
https://ananalalena.wordpress.com/2015/05/11/bentuk-bentuk-badan-usaha/
Nur hasanah_Triple C, Aspek Hukum Dalam Bisnis, 30 Maret 2015.
https://nurhasanah651.wordpress.com/aspek-hukum-bisnis/