1. Modul ini membahas hukum bisnis dan lingkungan hidup khususnya hukum lingkungan. Terdapat pengertian lingkungan hidup, dasar-dasar hukum lingkungan, jenis pengadilan lingkungan dan kewajiban perusahaan terkait lingkungan.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Lingkungan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
12
…. Novi Siti Sholekah
(43217010079
Abstract : Kompetensi
Hukum Lingkungan Mahasiswa mampu menjelaskan
Hukum Lingkungan

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
A. Pengertian Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup biasa juga disebut dengan lingkungan hidup manusia (human
environment) atau dalam sehari-hari juga cukup disebut dengan "lingkungan" saja.
Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri biasa nya terdiri dari: manusia, hewan,
tumbuhan, dll. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan
manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.
Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam
bahasa Belanda disebut dengan Millieu, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut
dengan I'environment.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi lingkungan hidup menurut para ahli:
1. PROF DR. IR. OTTO SOEMARWOTO
Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang
yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita
2. S.J MCNAUGHTON & LARRY L. WOLF
Lingkungan hidup adalah semua faktor ekstrenal yang bersifat biologis dan fisika
yang langsung mempengarui kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan
reproduksi organism
3. MICHAEL ALLABY
Lingkungan hidup diartikan sebagai: the physical, chemical and biotic condition
surrounding and organism.
4. PROF. DR. ST. MUNADJAT DANUSAPUTRO, SH
Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia
dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan
mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
5. SRI HAYATI
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan mahluk
hidup. termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya
6. JONNY PURBA

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya
bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya
dengan simbol dan nilai
7. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berWawasan Nusantara dalam
melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.
b. Landasan Teoritis / Dasar Hukum
Kepentingan Nasional adalah suatu cita-cita, sasaran yang bersifat umum dan abadi yang
digunakan sebagai landasan suatu bangsa untuk bertindak. Dalam kaitan dengan pengelolaan
hukum lingkungan, maka kepentingan nasional tercantum dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni :
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pengelolaan cabang-cabang produksi,
bumi, air dan kekayaan alam oleh Negara maka diperlukan strategi pengelolaan lingkungan
tersebut agar tidak memberikan dampak terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan
hidup sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjadi untuk kepentingan generasi saat ini
dan masa depan.
Hak Negara untuk mengatur kekayaan Negara yang terkandung didalamnya ini
dijabarkan dalam UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup ( UULH ) sebagaimana diubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPLH ) dan diubah lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hukum Acara Lingkungan adalah hukum yang menetapkan dan mengatur tata cara atau
prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkara lingkungan (
sebagai akibat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan ). Didalam UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan dalam

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
BAB XII Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 86 ayat (1), (2)
dan (3), Pasal 87 ayat (1), (2), (3) dan (4), yang pengaturannya secara konkrit akan ditetapkan
lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan.
Hukum Perdata Lingkungan merupakan hukum antar perorangan yang merupakan hak
dan kewajiban orang satu terhadap yang lain, maupun kepada Negara, khususnya dalam
peran sertanya bagi pelestarian kemampuan lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur didalam BAB X tentang
Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 65 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 66, Pasal 67,
Pasal 68, Pasal 69 ayat (1) dan (2), dan BAB XI tentang Peran Masyarakat Pasal 70 ayat (1),
(2) dan (3).
Hukum Pidana Lingkungan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam
kaitannya dengan Lingkungan Hidup, siapa sajakah yang dapat dipidana dan menetapkan
sanksi-sanksi tentang pelanggaranya. Didalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana yaitu
Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 100 ayat (1) dan
(2), Pasal 100 ayat (1) dan (2), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal
106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal 112, Pasal
113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal
120 ayat (1) dan (2).
Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap Perusahaan yang bergerak
dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan hal-hal berikut ini.
a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (
Pasal 22 ayat (1),dan (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26
ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 ayat (1),
(2) dan (3), Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan
pasal 33 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup ). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaran usaha dan atau kegiatan ( Pasal 1 angka 11
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup ). Hal-hal yang dianalisis meliputi:
1) Iklim dan Kualitas Udara.
2) Fisiologi dan Geologi.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
3) Hidrologi dan kualitas air.
4) Ruang, lahan dan tanah.
5) Flora dan Fauna.
6) Sosial ( Demografi, Ekonomi, Sosial Budaya ) dan Kesehatan
Masyarakat.
b. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal,
wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL ( Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35
ayat (1), (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ).
c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: Menghasilkan, Mengangkut,
Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan atau Membuang BAB VII tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun ( Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup ).
Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang:
a. Melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup ( Pasal
20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ).
Adapun Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Indonesia
antara lain adalah sebagai berikut:
1. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan
Ekosistemnya.
3. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
5. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
7. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
8. PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
9. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
10. Dan masih banyak lagi peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan.
C. Jenis Penengakan Hukum Lingkungan
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:
1. Sengketa Hukum Administratif
2. Sengketa Hukum Pidana
3. Sengketa Hukum Perdata
4. Sengketa Hukum Internasional
5. Class Action
Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan dalam bahasa
Indonesia secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada
juga yang menyebutkan gugatan berwakil.
Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002
Memuat beberapa prinsip yaitu:
1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)
Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit supaya disebut
gugatan class action.
2. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis
Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut commonality. Harus
adanya kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan dari para korban dan pembelaan
yang dilakukan oleh tergugat.
3. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)
Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran, kesungguhan,
kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok
4. Formal Gugatan
Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan (petitum)
5. Posita Gugatan
Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau identifikasi fakta-fakta
atau peristiwa yang jelas.
6. Identitas Penggugat
Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas
7. Surat Kuasa
Dalam perma ini tidak diisyaratkan surat kuasa khusus

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
8. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan
Pada awal pemeriksaan di persidangan pengadilan secara wajib memeriksa mengenai kriteria
gugatan perwakilan
9. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
Apabila hakim telah menyatakan sah mengenai gugatan perwakilan, maka setelah itu hakim
segera memerintahkan penggugat untuk mengajuan usulan model pembritahuan kepada
kelompoknya.
Dengan cara: langsung, media cetak, media elektronik, pengumuman di kantor pemerintah.
10. Pernyataan opt out dan opt in
Opt out yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas keluar dari keanggotaan kelompok.
Opt in yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas masuk dari keanggotaan kelompok.
11. Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar
Konsekuensi putusan class action tidak mengikat para anggota yang keluar (pasal 8 ayat 2).
Artinya yang mengajukan pernyataan keluar lepas dari tanggung awab gugatan secara penuh.
12. Putusan Hakim
Dalam pasal 19 putusan hakim mengabulkan gugatan secara class action berisi: jumlah ganti
rugi secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang berhak, mekanisme
pendistribusian ganti rugi, langkah langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok
dalam proses penetapan dan pendistribusian.
1. Legal Standing
Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi. Bila di
Indonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat,
sementara UUPLH 1997 dalam pasal di atas menyebutnya dengan “hak mengajukan
Gugatan”
2. Citizien Standing/Citizien Law Suit
Citizien Standing/Citizien Law Suit adalah hak gugat yang menyangkut masyarakat, LSM,
Warga Negara, atau orang perorangan.
Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau di wakili oleh orang lain
menggugat pencemaran untuk meminta ganti rugi atau untuk meminta pencemar melakukan
tindakan tertentu.
3. Hak Gugat (legal standing) secara umum

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila ia
memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Hali ini dapak kita lihat dalam pasal 34
UUPLH.
4. Hak gugat (legal standing) LSM
Menurut UUPLH pasal 37, LSM memiliki locus standi atau legal standing untuk mengajukan
gugatan atas nama masyarakat.
5. Gugatan ganti rugi acara biasa
Bedasarkan UUPLH, korban pencemaran lingkungan dapat meminta civil remedy berupa
ganti rugi(compensation). Ada dua macam tanggung jawab perdata (civil liability) yang di
atur dalam UUPLH, yaitu tanggung jawab bedasarkan kesalahan (liabilty based on fauly)
UUPLH Pasal 34 jo Pasal 1365 KUH Perdata dan tanggung jawab seketika (strict liabilty)
UUPLH Pasal 35 ayat 1.
6. Gugatan Perwakilan Kelas (class action)
Bedasarkan UUPLH Pasal 37 memberi kemungkinan pada masyarakat untuk mengajukan
gugatan perwakilan (class action) dalam kejadian atau pencemaran lingkungan hidup.
Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai sebagai anggota kelas (class members) dapat
diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas (class representative).

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Hukum Lingkungan
Pengadilan Putuskan PT JJP Bersalah Membakar Lahan dan
Didenda RP. 1 Miliar
Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jum’at,
14 Juli 2017. Setelah ditunda dua kali, akhirnya pada Senin, 10 Juli 2017 Majelis
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir Provinsi Riau memutuskan PT JJP
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah membakar lahan kebun sawit
miliknya. PT JJP harus membayar denda Rp. 1 miliar. Terdakwa Halim Gozali,
Direktur PT JJP, sempat mangkir sidang sebanyak dua kali. Ketua Majelis Hakim PN
Rokan Hilir Lukmanul Hakim dengan anggota Rina Yose dan Crimson untuk kasus
kejahatan korporasi ini menyatakan PT JJP telah bersalah melanggar Pasal 99 Ayat
1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Menanggapi putusan ini Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio
Ridho Sani mengatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini KLHK akan terus menindak
tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) baik perorangan
maupun korporasi dengan berbagai instrumen yang dimiliki KLHK, baik sanksi
administrasi, perdata maupun pidana. KLHK juga mengajukan gugatan perdata
terkait kebakaran lahan di areal kebun sawit PT JJP seluas 1.000 hektar. Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkan upaya banding KLHK dengan memperkuat
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu PT JJP harus membayar ganti rugi
dan pemulihan lahan sebesar Rp. 491 miliar. Putusan-putusan pengadilan ini
membuktikan bahwa ada korporasi yang berada dibalik kebakaran hutan dan lahan.
“Seharusnya Majelis Hakim dapat memutuskan hukuman yang lebih berat karena
ini termasuk kejahatan korporasi,” komentar Muhammad Yunus, Direktur
Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
yang mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan ini.
Sebagai perbandingan dalam hukuman pidana perorangan untuk kasus yang
sama, PN Rokan Hilir telah menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda Rp. 1
miliar kepada Manajer Kebun PT JJP, Kosman Vitoni. Pengadilan Tinggi Riau, 8
Desember 2015 memperberat hukuman Kosman Vitoni menjadi pidana penjara

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
empat tahun dan denda Rp. 3 miliar. Agar ada efek jera, Rasio menegaskan bahwa
kedepan KLHK akan memprioritaskan penindakan kejahatan LHK korporasi.
Korporasi harus bertanggung jawab terhadap perusakan dan pencemaran
lingkungan akibat kegiatan mereka.
“Kita mengapresiasi korporasi yang berkualitas dan mengikuti hukum, tetapi
harus ada keadilan ketika korporasi melanggar hukum”, pungkas Rasio.
Tindakan ini merupakan komitmen dan perintah Menteri LHK, Siti Nurbaya agar
penyidik KLHK tidak ragu-ragu menindak tegas pelaku kejahatan LHK. Menteri LHK
berulang kali mengingatkan bahwa hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diwujudkan.

11. 11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
Hukum Tata Lingkungan, oleh Koesnadi Hardjasoemantri, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta 2005, hlm 101.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkungan
http://rickypardede1988.blogspot.com/2014/07/makalah-hukum-lingkungan.html (ricky
pardede di 00.57 Jumat, 04 Juli 2014)
http://indryirot.blogspot.com/2013/03/makalah-lingkungan-hidup.html (Sunday, March 31,
2013. Posted by Indriyani Irot at 2:03 AM )
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/645 (14 Jul 2017)
https://jpp.go.id/teknologi/lingkungan-hidup/306677-75-kasus-hukum-lingkungan-
dan-kehutanan-tuntas-pada-mei-2017 (Jumat, 26/05/2017 12:07 oleh Wisnubro )