Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan

5,671 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan

  1. 1. ISTILAH DAN RUANG LINGKUP
  2. 2. BURUH KARYAWAN (1966) ORANG YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA PEGAWAI PEKERJA
  3. 3. BURUH SESEORANG YANG MEMILIKI HUBUNGAN KERJA DENGAN MAJIKAN/DIIDENTIKAN DENGAN PEKERJA KASAR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ( UU NO. 13 TH. 2003 )
  4. 4. KARYAWAN (1966) BAGI ORANG YANG BEKERJA/ BERKARYA TIDAK DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA/ SWAPEKERJA ADA DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA DOKTER KARYAWAN NOTARIS PERUSAHAN ADVOKAT
  5. 5. TENAGA KERJA SETIAP ORANG YANG MAMPU MELAKUKAN PEKERJAAN GUNA MENGHASILKAN BARANG DAN/ ATAU JASA BAIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI MAUPUN UNTUK MASYARAKAT PENGANGGURAN..???
  6. 6. PEGAWAI ( NEGERI ) LAZIMNYA DIGUNAKAN BAGI ORANG-ORANG YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BAGI PEMERINTAH (NEGARA) DAN DIGAJI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UU NO. 43 TH. 1999 TTG. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI : - YANG TELAH MEMENUHI SYARAT - DIANGKAT OLEH PEJABAT YG BERWENANG - DISERAHI TUGAS JABATAN NEGERI - DIGAJI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN
  7. 7. PEKERJA MENUNJUKAN STATUS HUBUNGAN KERJA PEKERJA PEKERJA PEKERJA PEKERJA KONTRAK HONORER TETAP HARIAN
  8. 8. MAJIKAN / PENGUSAHA ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MEMPEKERJAKAN BURUH ORANG PERSEORANGAN, PERSEKUTUAN ATAU BADAN HUKUM YANG MENJALANKAN SUATU PERUSAHAAN MILIK SENDIRI ATAU BUKAN MILIKNYA YANG BERADA DI INDONESIA ATAU DILUAR WILAYAH INDONESIA (PASAL 1 BUTIR 5 UU No. 13 Th. 2003)
  9. 9. PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN/ KETENAGAKERJAAN (ARBEIDRECHT) Prof. Iman Soepomo, SH : Himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah Syahrani : Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubunganhubungan perburuhan N.E.H van Esveld : Hukum Perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerja dilakukan dibawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri Molenaar : Bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja serta antara tenaga kerja dan pengusaha
  10. 10. HIMPUNAN PERATURAN UNSUR-UNSUR MELAKUKAN PEKERJAAN PADA ORANG LAIN DENGAN MENERIMA UPAH MASALAH-MASALAH YANG BERKENAAN SEBELUM MELAKUKAN HUBUNGAN KERJA PADA SAAT BERLANGSUNGNYA HUBUNGAN KERJA SETELAH BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA
  11. 11. RUANG LINGKUP PENGATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN/PERBURUHAN MASA SEBELUM BEKERJA (PRE-EMPLOYMENT) Pengaturan Lowongan Pekerjaan Pengerahan dan penempatan : UU No. 13 Th. 2003 UU No. 39 Th. 2004 Kepres No. 4 Th. 1980 (Wjb Lapor Low. Pekerjaan) Permen Mud Perb. No. 11 Th. 1959 (AKAD) Permen TK No. 4 Th. 1970 (Pengerahan TK) MASA SETELAH BEKERJA MASA SELAMA BEKERJA (DURING EMPLOYMENT) Mengatur selama hubungan kerja berlangsung : UU No. 13 Th. 2003 UU No. 1 Th. 1970 (Keselamatan kerja) UU No. 7 Th. 1981 (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahan) UU No. 3 Th. 1992 (Jamsostek) UU No. 21 Th. 2000 (SP/ SB) UU No. 2 Th. 2004 (Penyelesaian perselisihan) UU No. 39 Th. 2004 (Penempatan & Perlindungan) (POST EMPLOYMENT) Mengatur permasalahan setelah hubungan pekerjaan : UU No. 13 Th. 2003 UU No. 2 Th. 2004 UU No. 11 Th. 1992 (Dana Pensiun) UU No. 3 Th. 1992 PP No. 76 Th. 1992 (Dana Pensiun Pemberi Kerja)
  12. 12. MEMAKSA MEMAKSA SIFAT-SIFAT HUKUM KETENAGAKERJAAN PERINTAH LARANGAN KEBEBASAN BERKONTRAK (PSL. 1338 KUHPDT)

×