Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga masa reformasi, sumber-sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia, beberapa undang-undang ketenagakerjaan terbaru, kritik terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia, dan solusi yang diajukan untuk permasalahan tersebut.

1. WENNA SUSTIANY
( 43216010062 )
RINGKASAN EKSEKUTIF

2. SERBA-SERBI HUKUM
PERBURUHAN DAN
KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA PADA
TAHUN 2018

3. 1. SEJARAH PERKEMBANGAN UU
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
• Zaman Belanda
Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat 4 hukum perburuhan
dan ketenagakerjaan yang diberlakukan. Empat hukum tersebut
adalah perbudakan, perhambaan, kerja rodi, dan Poenale
Sanctie. Hukum yang pertama adalah perbudakan. Pada masa
ini, masyarakat Indonesia yang menjadi budak tidak memiliki
hak apapun, termasuk hak hidup. Beberapa aturan yang dibuat
terkait perbudakan pada masa ini antara lain adalah peraturan
pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak, ataupun
penggantian nama untuk para budak.

4. • Orde Lama
Ketika memasuki masa kemerdekaan, kondisi buruh dan tenaga kerja di
Indonesia mengalami perbaikan. Pemerintah Orde Lama yang berada di
bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengeluarkan beberapa aturan yang
memberi perlindungan kepada para tenaga kerja.
• Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan
pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Hasilnya, lahirlah
aturan yang disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila atau Hubungan
Perburuhan Pancasila. Sesuai dengan namanya, aturan ini dibuat dengan
berlandaskan pada Pancasila. Di lapangan, ada lembaga bipartit, tripartit, serta
kesepakatan kerja bersama yang keanggotaannya diambil dari pihak-pihak
terkait.
• Masa Reformasi
Pada masa reformasi, peraturan terkait perburuhan dan ketenagakerjaan
mengalami perubahan secara dinamis. Apalagi, terjadi pergantian
pemerintahan dalam kurun yang singkat, mulai dari Pemerintahan Presiden
B.J. Habibie (1998-1999), Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001),
Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), hingga Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang memerintah pada rentang 2004-2014.

5. 2. SUMBER HUKUM PERBURUHAN
DAN KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA
• Undang-undang
Undang-undang merupakan aturan yang ditetapkan oleh presiden
dengan disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ada pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) yang memiliki hukum setara dengan undang-undang.
• Peraturan lain
Peraturan lain merupakan aturan yang secara hukum posisinya
berada di bawah undang-undang. Ada beberapa jenis peraturan
yang masuk dalam kategori ini, di antaranya adalah Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden, serta peraturan atau keputusan
instansi.

6. • Kebiasaan
Sumber hukum perburuhan dan ketenagakerjaan berikutnya di
Indonesia adalah kebiasaan. Suatu kebiasaan dianggap sebagai hukum
tak tertulis ketika menjadi hal yang telah dilakukan berulang-ulang.
Apalagi, banyak pihak yang menaati aturan tak tertulis dan
menerimanya tanpa ada keluhan.
• Putusan hukum
Putusan hukum menjadi aturan hukum yang harus ditaati berikutnya.
Hanya saja, putusan hukum berlaku secara terbatas. Sebagai contoh,
pada kasus putusan Mahkama Konstitusi (MK) terhadap gugatan
hukum pada isi UU Ketenagakerjaan. Sebagian gugatan diterima oleh
hakim, tapi putusan ini tidak mengubah isi undang-undang.
• Perjanjian
Perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan karyawan juga menjadi
salah satu bentuk sumber hukum perburuhan dan ketenaga kerjaan.
Hanya saja, secara umum perjanjian hanya mengikat kepada pihak
yang berkaitan secara langsung. Selain itu, isi dari perjanjian biasanya
boleh diketahui oleh pihak terkait. Apalagi, perjanjian ketenagakerjaan
yang melibatkan serikat pekerja dengan perkumpulan pengusaha.

7. 3. UU KETENAGAKERJAAN
TERBARU DI INDONESIA
a. UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-undang ini mengatur terkait perselisihan yang muncul dalam hubungan industrial. Berdasarkan
aturan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia ini, terdapat 4 jenis perselisihan yang
bisa terjadi, yaitu :
1. Perselisihan hak
Perselisihan ini timbul disebabkan oleh tidak dipenuhinya hak yang merupakan akibat adanya perbedaan
pemahaman atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perselisihan kepentingan
Perselisihan ini muncul dalam hubungan industrial karena tidak adanya kesepahaman mengenai
pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja pada perjanjian kerja.
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kepahaman mengenai pemutusan hubungan kerja oleh salah
satu pihak. Dalam penyelesaian perselisihan itu, pihak-pihak yang terkait bisa memilih berbagai metode,
seperti perundingan bipartit.
4. Perselisihan antara serikat pekerja
Perselisihan ini terjadi pada dua serikat pekerja atau lebih yang berada dalam 1 perusahaan. Perselisihan
itu bisa terjadi karena tidak adanya kesesuaian pemahaman terkait keanggotaan, pelaksanaan hak, serta
kewajiban keserikatpekerjaan.

8. b. UU Nomor 18 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 2017
Undang-undang ini mengatur terkait penempatan, perlindungan, serta
persyaratan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri.
Keberadaannya menggantikan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.
c. UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja
UU Nomor 21 Tahun 2000 memberikan kesempatan bagi para buruh untuk
mendirikan organisasi buruh secara mandiri. Tidak heran kalau saat ini
banyak bermunculan serikat buruh yang memiliki visi serta misinya masing-
masing. Bahkan, dalam satu perusahaan, bisa muncul serikat buruh lebih dari
1 organisasi. Hal ini sangat memungkinkan karena menurut aturan ini, buruh
bisa mendirikan organisasi dengan anggota minimal 10 orang.
d. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan
dasar dari aturan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia. UU ini
memiliki total sebanyak 193 pasal dan memiliki cakupan hukum yang luas.
Undang-undang ini juga mengatur tentang status hubungan industrial pada
setiap jenis usaha. Mulai dari usaha kecil, menengah, hingga usaha besar.

9. 4. MENGKRITISI HUKUM PERBURUHAN DAN
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
Setidaknya, ada 5 poin yang menjadi kritik untuk aturan hukum ketenagakerjaan
di Indonesia, yaitu :
• PHK karyawan
Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa perusahaan bisa memecat
karyawan ketika melakukan kesalahan berat. Hanya saja, undang-undang ini tidak
menyebutkan secara jelas kriteria yang termasuk dalam kesalahan berat tersebut.
Alhasil, buruh menjadi pihak yang dirugikan akibat aturan ini.
• Karyawan outsourcing
Alih daya tenaga kerja (outsourcing) menjadi sumber permasalahan yang banyak
dikritik dari UU Ketenagakerjaan. Pada praktiknya, banyak perusahaan yang
menggunakan karyawan outsourcing untuk memenuhi kebutuhan tenaga pada kegiatan
utama. Namun, para pengusaha kerap beralasan bahwa UU ini tidak menyebutkan
secara jelas penafsiran dari kegiatan utama.
• Inkonsistensi
UU ini juga memiliki inkonsistensi pada pasal-pasalnya. Hal ini diungkapkan oleh Prof.
Aloysius Uwiyono dari Universitas Indonesia seperti dikutip dari Hukum Online. Salah
satu inkonsistensi pada UU ini adalah terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau
KKWT.

10. • Pengadilan PHI
Selama ini, pengadilan yang mengurusi perselisihan dalam hubungan
industrial bersifat yudikatif. Hal ini dianggap tidak tepat, karena
seharusnya lembaga tersebut secara khusus menangani permasalahan
hubungan industrial. Alih-alih lembaga yudikatif, pengadilan PHI lebih
cocok adalah lembaga eksekutif.
• Pengadilan PHI sebagai sarana buruh mencari keadilan
Dosen hukum ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Unair, Hadi
Subhan mengatakan pengadilan PHI tidak memberi perlindungan
kepada para buruh. Padahal, sejatinya keberadaan pengadilan PHI
merupakan sarana para buruh dalam mencari keadilan.
• Pengadilan PHI sebagai sarana buruh mencari keadilan
Dosen hukum ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Unair, Hadi
Subhan mengatakan pengadilan PHI tidak memberi perlindungan
kepada para buruh. Padahal, sejatinya keberadaan pengadilan PHI
merupakan sarana para buruh dalam mencari keadilan.

11. 5. SOLUSI PERMASALAHAN HUKUM
PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA
• Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr.
Lukman Hakim mengungkapkan bahwa dalam beberapa
tahun terakhir, konflik antara pengusaha dengan para
buruh mengalami peningkatan. Menariknya, sumber
permasalahan dari konflik tersebut tidak lain adalah UU
Ketenagakerjaan.
• Seiring dengan peningkatan perselisihan tersebut, pihak-
pihak yang tengah berselisih, baik pengusaha ataupun
para buruh harus mempersiapkan diri dengan baik. Salah
satunya adalah dengan menggunakan tenaga pengacara
khusus hukum perburuhan dan ketenagakerjaan.

12. Dosen Pengampu
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM