QUIZ DAN FORUM

1. NAMA : WENNA SUSTIANY
NIM : 43216010062
DOSEN PENGAMPU : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM
TUGAS 7 MINGGUAN (TAMBAHAN)
QUIZ DAN FORUM
QUIZ
Menurut Pakar Ahli
Hukum ketenagakerjaan dalam segi apa saja dan bidang mana saja Hukum selalu ikut
serta aktif. Selain hukum sebagai aturan, hukum juga mengatur sebagai aturan.
Di dalam pemahaman hukum ketenagakerjaan yang ada dapat diketahui adanya unsur-unsur
hukum ketenagakerjaan, meliputi :
1. Serangkaian aturan yang berkembang kedalam bentuk lisan mauun tulisan
2. Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan.
3. Adanya tingkatan pekerjaan, yang pada akhirnya akan diperolah balas jasa.
4. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid,
hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh
Dari uraian di atas perlu diketahui bahwa beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya
mengenai pengertian dari hukum ketenagakerjaan meliputi :
1. Menurut Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang
pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja
dan tenaga kerja.
2. Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko
sendiri.
3. Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai
hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah
perintah atau pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang
langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.

2. 4. Menurut Imam Sopomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis
maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada
orang lain dengan menerima upah.
5. Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan
hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan
yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja itu.
Menurut Undang-Undang yang berlaku di indonesia
Keberadaan buruh dan tenaga kerja menjadi faktor yang krusial dalam dunia industri. Tanpa
buruh, pemilik usaha tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Di sisi lain, buruh juga
tidak bisa bertindak seenak hatinya ketika melaksanakan kewajiban di tempat kerja.
Sumber hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya berasal satu
peraturan. Ada 6 jenis sumber hukum yang diakui dan dijalankan, yaitu :
 Undang-undang
Undang-undang merupakan aturan yang ditetapkan oleh presiden dengan disetujui oleh
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada pula Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) yang memiliki hukum setara dengan undang-undang. Berbeda
dengan undang-undang, penetapan perpu bisa dilakukan secara langsung oleh presiden tanpa
harus memperoleh persetujuan DPR. Namun, perpu harus diajukan pada persidangan DPR
berikutnya dalam rangka penetapan aturan tersebut menjadi undang-undang.
 Peraturan lain
Peraturan lain merupakan aturan yang secara hukum posisinya berada di bawah undang-
undang. Ada beberapa jenis peraturan yang masuk dalam kategori ini, di antaranya adalah
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, serta peraturan atau keputusan instansi.
Karena mencakup banyak pihak, tidak heran kalau peraturan lain yang menyangkut tentang
perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia sangat banyak. Sebagai contoh di antaranya
adalah, Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, Permendag Nomor 50 Tahun 2010, Perpres
Nomor 12 tahun 2013, dan lain-lain.
 Kebiasaan

3. Sumber hukum perburuhan dan ketenagakerjaan berikutnya di Indonesia adalah kebiasaan.
Suatu kebiasaan dianggap sebagai hukum tak tertulis ketika menjadi hal yang telah dilakukan
berulang-ulang. Apalagi, banyak pihak yang menaati aturan tak tertulis dan menerimanya
tanpa ada keluhan.
 Putusan hukum
Putusan hukum menjadi aturan hukum yang harus ditaati berikutnya. Hanya saja, putusan
hukum berlaku secara terbatas. Sebagai contoh, pada kasus putusan Mahkama Konstitusi
(MK) terhadap gugatan hukum pada isi UU Ketenagakerjaan. Sebagian gugatan diterima oleh
hakim, tapi putusan ini tidak mengubah isi undang-undang.
 Perjanjian
Perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan karyawan juga menjadi salah satu bentuk
sumber hukum perburuhan dan ketenaga kerjaan. Hanya saja, secara umum perjanjian hanya
mengikat kepada pihak yang berkaitan secara langsung. Selain itu, isi dari perjanjian biasanya
boleh diketahui oleh pihak terkait. Apalagi, perjanjian ketenagakerjaan yang melibatkan
serikat pekerja dengan perkumpulan pengusaha.
 Traktat
Sumber hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang terakhir adalah traktat,
perjanjian yang dilaksanakan oleh dua atau beberapa negara. Konvensi yang merupakan
perjanjian internasional oleh lembaga dunia menjadi salah satu jenis traktat
Terdapat 4 aturan perundang-undangan terkait perburuhan dan ketenagakerjaan yang terbaru
di Indonesia, yaitu:
 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-undang ini mengatur terkait perselisihan yang muncul dalam hubungan industrial.
Berdasarkan aturan ini, terdapat 4 jenis perselisihan yang bisa terjadi, yaitu :
1. Perselisihan hak

4. Perselisihan ini timbul disebabkan oleh tidak dipenuhinya hak yang merupakan akibat adanya
perbedaan pemahaman atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
2. Perselisihan kepentingan
Perselisihan ini muncul dalam hubungan industrial karena tidak adanya kesepahaman
mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja pada perjanjian kerja, atau
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kepahaman mengenai pemutusan hubungan
kerja oleh salah satu pihak. Dalam penyelesaian perselisihan itu, pihak-pihak yang terkait
bisa memilih berbagai metode, seperti perundingan bipartit, mediasi oleh pemerintah,
penyelesaian melalui konsiliasi, penyelesaian lewat arbitrase, ataupun pengadilan perselisihan
hubungan industrial (PHI).
4. Perselisihan antara serikat pekerja
Perselisihan ini terjadi pada dua serikat pekerja atau lebih yang berada dalam 1
perusahaan. Perselisihan itu bisa terjadi karena tidak adanya kesesuaian pemahaman terkait
keanggotaan, pelaksanaan hak, serta kewajiban keserikatpekerjaan.
 UU Nomor 18 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Tahun 2017
Undang-undang ini mengatur terkait penempatan, perlindungan, serta persyaratan para tenaga
kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri. Keberadaannya menggantikan UU No 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar
Negeri.
Di dalamnya, diatur secara rinci tahapan yang harus dilalui ketika seorang warga negara ingin
mengajukan diri menjadi seorang TKI. Selain itu, diatur pula terkait perusahaan jasa tenaga
kerja Indonesia (PJTKI).Selain itu, UU ini juga memberi perlindungan tidak hanya di TKI,
tetapi juga anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Internasional tentang
Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota.
 UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

5. UU Nomor 21 Tahun 2000 memberikan kesempatan bagi para buruh untuk mendirikan
organisasi buruh secara mandiri. Tidak heran kalau saat ini banyak bermunculan serikat
buruh yang memiliki visi serta misinya masing-masing. Bahkan, dalam satu perusahaan, bisa
muncul serikat buruh lebih dari 1 organisasi. Hal ini sangat memungkinkan karena menurut
aturan ini, buruh bisa mendirikan organisasi dengan anggota minimal 10 orang.
 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan dasar dari aturan
hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia. UU ini memiliki total sebanyak 193
pasal dan memiliki cakupan hukum yang luas. Undang-undang ini juga mengatur tentang
status hubungan industrial pada setiap jenis usaha. Mulai dari usaha kecil, menengah, hingga
usaha besar.
Undang-undang ini pun mengatur tentang hubungan kerja yang berlangsung antara buruh
dengan perusahaan, termasuk di antaranya adalah perlindungan, hak , serta kewajiban
masing-masing pekerja dan pengusaha.
SUMBER :
http://tesishukum.com/pengertian-hukum-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/
https://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan-di-
indonesia/
FORUM
Implementasi pada suatu perusahaan mengenai hukum perburuhan :
Sampai saat ini penegakan norma hukum ketenagakerjaan masih sangat lemah dan banyak
dikeluhkan khususnya oleh serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB). Banyak pengusaha di
Indonesia yang melanggar norma-norma dan undang-undang (uu) ketenagakerjaan, tidak
direspon oleh penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dan Polri.
Hal itu ditegaskan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) bahwa dalam rangka
memperkuat penegakan norma hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Kemnaker bersama
Polri akan terus berkoordinasi agar kerja sama antar keduanya semakin sinergis.

6. Adapun langkah mensinergikan kerja sama Kemnaker dan Polri tersebut dimulai dengan
menyamakan persepsi persoalan Ketenagakerjaan. Peran Polri sangat penting untuk
membantu menegakkan norma hukum ketenagakerjaan, hal ini menjadi perhatian kami di
kementerian Ketenagakerjaan.
Masalah ketenagakerjaan yang melanggar hukum, maka pelanggaran pun terus terjadi seperti
pelanggaran Pasal 90 UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai upah minimum, Pasal
42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tentang kewajiban memiliki izin menggunakan tenaga kerja
asing (TKA) dari Kemnaker, Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kebebasan
Berserikat, dan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial yang tidak dibayarkan ke BPJS.
Saat ini banyak pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum
yang berlaku, dan ketika pekerja atau buruh melaporkan hal ini ke pengawas ketenagakerjaan
maka sering berakhir dengan terjadinya PHK dan laporan pelanggaran Pasal 90 tersebut
berhenti tidak dilanjutkan oleh pengawas.
Melalui pemberitaan media, banyak ditemukan TKA tanpa izin yang bekerja di Indonesia
namun pelanggaran Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan ini tidak pernah dilajutkan dengan
dibawanya pengusaha yang mempekerjakan TKA illegal tersebut ke meja hijau.
Masih banyaknya pekerja formal yang belum diikutkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan yang seharusnya bisa diproses melalui jalur hukum tetapi faktanya sampai
saat ini belum ada tindakan riil terhadap pengusaha yang melanggar Pasal 55 UU BPJS.
Terdapat 3 poin penting persoalan-persoalan Ketenagakerjaan yang membutuhkan
dukungan dari Polri
Pertama, dinamika perburuhan di Indonesia sudah sangat maju. Hal tersebut perlu menjadi
perhatian bersama agar proses demokratisasi berjalan ke arah yang lebih positif.
Kedua, dalam hal perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri. Hingga saat ini, pelanggaran
hukum penempatan TKI masih terus terjadi sehingga menyebabkan kerugian moral, harta,
dan nyawa. Oleh karenanya, sinergitas Kemnaker dan Polri sangatlah penting untuk
menyelesaikan persoalan tersebut.
Ketiga, persoalan penggunaan jasa TKA. Secara prinsip penggunaan TKA dan TKI adalah
sama, yakni adanya izin. Sebelum berangkat ke luar negeri, calon TKI harus menyelesaikan
seluruh persyaratan dan izin bekerja di luar negeri. Begitupun dengan TKA, perusahaan

7. penguna jasa TKA harus benar-benar memastikan persyaratan penggunaan TKA sudah
terpenuhi sebelum TKA tersebut datang ke Indonesia.
SUMBER :
https://www.beritasatu.com/ekonomi/419709/penegakan-hukum-ketenagakerjaan-masih-
lemah