Hukum Perburuhan

1. Modul ke:
Fakultas
Program Studi
HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
DAN LINGKUNGANDAN LINGKUNGAN
Dosen pengampu : Hapzi, Prof. Dr. MM
07Fakultas
Ekonomi&Bisnis
Akuntansi
Nama Mahasiswa : Megi Irianti Pariakan (43217010083)
HUKUM PERBURUHAN

2. PENGERTIAN HUKUM PERBURUHANPENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN
• Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan sangat tergantung pada
hukum positif masing-masing negara. Oleh sebab itu tidak
mengherankan kalau definisi hukum perburuhan yang
dikemukakan oleh para ahli hukum juga berlainan, juga yang
menyangkut keluasannya.
• Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat
oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan
bermasyarakat dan terdapat sanksi. Perburuhan adalah segala hal
yang berhubungan dengan perburuhan pada waktu sebelum,
selama, dan sesudah masa kerja. Dengan demikian, yang
dimaksud dengan hukum perburuhan adalah seluruh peraturan-
peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, mengenai
segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

3. PENDAPAT AHLI TENTANG HUKUM PERBURUHAN DIINDONESIAPENDAPAT AHLI TENTANG HUKUM PERBURUHAN DIINDONESIA
1. NEH van Asveld menegaskan bahwa Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
adalah hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja
dan di luar hubungan kerja.
2. Molenaar Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari hukum yang
berlaku di suatu negara, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh
dengan buruh dan antara buruh dan penguasa.
3. Soetiksno memberikan pendapat mengenai Pengertian Hukum
Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai
hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di
bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang
langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja tersebut.
4. Prof. Imam soepomo diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan,
baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di
mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
•

4. UNSUR-UNSUR HUKUM KETENAGAKERJAANUNSUR-UNSUR HUKUM KETENAGAKERJAAN
• Serangkaian aturan yang berkembang kedalam bentuk
lisan mauun tulisan;
• Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik
perusahaan;
• Adanya tingkatan pekerjaan, yang pada akhirnya akan
diperolah balas jasa; dan
• Mengatur perlindungan pekerja/ buruh, meliputi masalah
keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan
organisasi pekerja/ buruh

5. PENGETIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN MENURUT AHLIPENGETIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN MENURUT AHLI
• Menurut Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur
hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.
• Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
• Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang
mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai
keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.
• Menurut Imam Sopomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis,
yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
• Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, yakni
pekerja di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan
hubungan kerja itu.
• Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi hubungan kerja dengan
pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja atas
tanggung jawab dan risiko sendiri.
• Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja yang
harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh/pekerja maupun pihak majikan.
• Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
• Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan-
hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan dengan perintah (penguasa).

6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003
Menimbang:
a. Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil
maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan;
c. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran
sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan
keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
d. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

7. e. Bahwa beberapa Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh
karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e
perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. PASAL 1PASAL 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
•Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
•Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat.
•Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
•Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-
badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
•Pengusaha adalah:
1.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
2.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

9. DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA
• http://artonang.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-hukum-ketenagake
rjaan.html
• http://www.npslawoffice.com/pengertian-hukum-perburuhan-menurut-para-a
hli/
• https://www.google.pl/search?
source=hp&ei=igTYWs2wE8fKvgTdqq7YDQ&q=Undang-
Undang+Nomor+13+Tahun+2003+Tentang+Ketenagakerjaan&oq=Undan
g-
Undang+Nomor+13+Tahun+2003+Tentang+Ketenagakerjaan&gs_l=psy-
ab.3..0l4j0i22i30k1l6.12173.12173.0.17201.1.1.0.0.0.0.108.108.0j1.1.0....0
...1c.1.64.psy-ab..0.1.107....0.BHoDNVxuTgo

10. Terima KasihTerima Kasih