Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui mekanisme seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Metode alternatif seperti mediasi dijelaskan sebagai upaya mendamaikan para pihak dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan."

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Modul 2
ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA ATAU
RESOLUSI SENGKETA EKONOMI
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
01
…. Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Mempelajari mengenai penyelesaian
sebuah sengketa khususnya dibidang
ekonomi
Untuk menambah pengetahuan
tentang sengketa ekonomi dan
mengetahui bagaimana cara
penyelesaian sengketa ekonomi

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
Pendahuluan ................................................................................................................... 1
Pembahasan ............................................................................................................................................ 3
• Pengertian Sengketa ....................................................................................................... 3
• Mekanisme Penyelesaian Sengketa ......................................................................... 3
• Tujuan Memperkarakan Suatu Sengketa .............................................................. 7
• Proses Penyelesaian Sengketa ................................................................................... 7
• Sistem Alternatif yang dikembangkan.................................................................... 9
Penutup ............................................................................................................................ 10
• Kesimpulan .......................................................................................................................... 10

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
MODUL 2
ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA ATAU RESOLUSI SENGKETA EKONOMI
A. Pengertian Sengketa
Sebelum membahas secara mendalam tentang sengketa ekonomi, maka terlebih perlu
dipahami defenisi dari sengketa, dimana di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia
sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi
terhadap satu objek permasalahan.
Adapun definisi sengketa menurut para ahli, diantaranya adalah:
1. Menurut Winardi,
Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu
objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
2. Menurut Ali Achmad,
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari
persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
Dari kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah
prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang mana nantinya dapat
menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi
salah satu diantara keduanya
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk
menghentikan pertikaian dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin
akan terjadi akibat dari persengketaan tersebut.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui
cara-cara sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan,
Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-
organisasi atau Badan-badan Regional. Adapun penjelasannya, antara lain :
1) Negosiasi/Perundingan
Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan
pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau
berbeda.
Adapun Keuntungan Negoisasi :
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.
d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum.
f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.
Adapun Kelemahan Negoisasi :
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
c. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil
kesepakatan
d. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
e. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui
informasi yang dirahasiakan lawan.
f. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
g. Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
2) Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang
dilakukan oleh pihak ketiga
3) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau
mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki
kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses
mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau
konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus,
maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau
penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus
memperoleh persetujuan dari para pihak
Berikut ini adalah prosedur mediasi :
a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua,
kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya
dilaksanakan mediasi.
b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada
mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara
supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha
mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak
pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian
tetap dibuat oleh majelis.
4) Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang
berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.
Dalam pengertian lain Konsolidasi (conciliation), dapat pula diartikan sebagai
pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang
diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan
Indonesia dapat disebut
mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
a. pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak
sebagai conciliator atau majelis pendamai,
b. setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.
Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang;
upaya mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan
diterapkan sebagai formalitas saja. Jarang ditemukan pada saat sekarang
penyelesaian sengketa melalui perdamaian di muka hakim. Lain halnya di
negara-negara kawasan Amerika, Eropa, maupun di kawasan Pasific
seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Sistem
konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka cenderung mencari
penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.
5) Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para
pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
arbiter, untuk memberikan putusan. Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare”
(bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara
menurut kebijaksanaan”.
Tujuan Arbitrase : itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang
perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu
putusan yang cepat dan adil, Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang
dapat yang menghambat penyelisihan perselisihan.
C. Tujuan memperkarakan suatu sengketa:
 Adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan,
 Dan pemecahannya harus cepat (quickly), wajar (fairly) dan murah (inexpensive)
D. Proses penyelesaian sengketa, adapaun cara lain yang dapat ditempuh Yaitu
melalui proses Litigasi
merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan
menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya :
1. Pengadilan Umum
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai
karakteristik :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
e. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
f. Persidangan bersifat terbuka
2. Pengadilan Niaga

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan
pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan
memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI.
Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara
(hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
e. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
f. Proses persidangan bersifat terbuka
g. Waktu singkat.
Akan tetapi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan, maka
akan menimbulkan beberapa dampak, diantaranya :
1) Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan
kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
2) Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk
perkara di pengadilan.
Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan,
a) lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),
b) biaya tinggi (very expensive),
c) secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),
d) kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi
yang rakyat biasa.

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
E. Sistem Alternatif Yang Dikembangkan
a) Sistem Mediation
Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah
(mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa
melalui mediator (penengah). Dari pengertian di atas, mediasi merupakan
salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara
penyelesaian tradisional melalui litigation (berperkara di pengadilan). Pada
mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling
berhadapan antara yang satu dengan yang lain. Para pihak berhadapan dengan
mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator,
membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka
sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah
compromise atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi,
mediator memperingatkan, jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk
mencari kemenangan. Sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, para pihak
akan terjebak pada yang dikemukakan Joe Macroni Kalau salah satu pihak
ingin mencari kemenangan, akan mendorong masing-masing pihak
menempuh jalan sendiri (I have may way and you have your way). Akibatnya
akan terjadi jalan buntu (there is no the way).
 Manfaat yang paling menonjol, antara lain:
 Penyelesaian cepat terwujud (quick). Rata-rata kompromi di antara pihak
sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan.
Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali
pertemuan di antara pihak yang bersengketa.

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
 Tidak Emosional. Oleh karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada
kerjasama untuk mencapai kompromi, masing-masing pihak tidak perlu saling
ngotot mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Tidak saling
membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan demikian
proses penyelesaian tidak ditunggangi emosi.
b) Sistem Minitrial
Sistem yang lain hampir sama dengan mediasi ialah minitrial. Sistem ini
muncul di Amerika pada tahun 1977. Jadi kalau terjadi sengketa antara dua
pihak, terutama di bidang bisnis, masing-masing pihak mengajak dan sepakat
untuk saling mendengar dan menerima persoalan yang diajukan pihak lain:
 setelah itu baru mereka mengadakan perundingan (negotiation),
 sekiranya dari masalah yang diajukan masing-masing ada hal-hal yang
dapat diselesaikan, mereka tuangkan dalam satu resolusi (resolution).
F. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa:
1. Sengketa dapat diartikan sebagai sebuah konflik atau pertentangan, jadi secara
umum sengketa ekonomi adalah sebuah pertentangan antara satu pihak dengan pihak
lain yang saling berinteraksi serta saling berhungan satu sama lain.
2. Mekanisme atau cara penyelesaian sengketa khususnya mengenai ekonomi dapat
dilakukan dengan cara legitasi yaitu bisa dengan melalui ( pengadilan umum dan
pengadilan niaga), serta cara lain yang bisa ditempuh dalam melakukan penyelesaian
sengketa adalah dengan non-legitasi yang biasanya berupa tindakan-tindakan
arbitrase, mediasi, konsolidasi, negosiasi, dll.

11. 11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: NoviSiti Sholekah http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
https://aditz19.wordpress.com/2011/03/06/penyelesaian-sengketa-ekonomi/
Aliesaja.Wordpress.Com / Penyelesaian – Sengketa - Ekonomi. Html, Di Akses
Tanggal 13 Maret 2015, Pukul 20.30.
http://anthyscrub.blogspot.co.id/2015/03/makalah-penyelesaian-sengketa-
ekonomi.html
http://edwinpatimoeraya.blogspot.co.id/2012/04/penyelesaian-sengketa-
ekonomi.html
Tulisanheboh. Blogspot. Com/ Aspek - Hukum - Dalam - Ekonomi – Bab -
14.Html
Kbbi.Web.Id/Sengketa, Di Akses Tanggal 13 Maret 2015, Pukul 20.50.