hukum perburuhan

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Perburuhan
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
07
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami hukum mengenai
hukum perburuhan.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran hukum
perburuhan.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Pengertian Hukum Perburuhan
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak
tertulis, yang mengatur sebuah pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha,
perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi
yang lain.
Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan
hukum privat karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan penerima
kerja), dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui
pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu. Hukum perburuhan
terbagi menjadi:
1. hukum perburuhan individu (mengenai kontrak kerja)
2. hukum perburuhan kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-lain), yang
secara bersama-sama membentuk hukum sosial.
B. Pendapat-Pendapat Ahli Hukum mengenai Pengertian Hukum
Ketenagakerjaan di Indonesia
NEH van Asveld menegaskan bahwa Pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah
hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan
kerja.
Menurut Molenaar Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari hukum yang
berlaku di suatu negara, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan
buruh dan antara buruh dan penguasa.
Menurut Soetiksno memberikan pendapat mengenai Pengertian Hukum
Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan
kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah)
orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan
hubungan kerja tersebut.
Pengertian Hukum Ketenagakerjaan menurut Prof. Imam soepomo diartikan sebagai
himpunan dari peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang
berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima
upah.
Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko
sendiri.
Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan
hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang
langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja itu.
Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi
hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga meliputi
pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak
buruh/pekerja maupun pihak majikan.
Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan dengan
mendapat upah sebagai balas jasa.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang
mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan
dengan perintah (penguasa).
C. Studi Kasus
“Buruh Geruduk Grahadi Tolak Outsourcing & Upah Murah”
Surabaya (beritajatim.com) -Ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) Jatim melakukan aksi di gedung negara Grahadi, Kamis (30/8/2012) hari ini.
Aksi ini merupakan pemanasan menjelang Mogok Nasional Hapus Outsourcing
Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang akan serentak dilakukan pada bulan September nanti.
Ketua Aliansi Buruh Jatim Jamaluddin di sela-sela aksi unjukrasa mengatakan,
pihaknya menolak upah murah, revisi Permenakertrans 13/2012 dan memberlakukan upah
minimum sektoral tahun 2013 di Jatim.
"Kebijakan Menakertrans yang memaksakan untuk menerbitkan Permenakertrans
13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) pekerja lajang yang semula 46 menjadi 60 item, merupakan sebuah bentuk
dari pemerintah tetap akan menjalankan politik upah murah," tegasnya.
Menurut dia, politik upah murah itu terlebih diterapkan bagi buruh outsourcing yang
bekerja tanpa kepastian. Hal tersebut merupakan kegagalan dan lalainya negara dalam
mengimplementasikan amanah konstitusi dalam mewujudkan pekerjaan dan penghidupan
yang layak.
Revisi permenaker tersebut hanya menambahkan 14 item, ikat pinggang, kaos kaki,
deodorant, setrika 250 watt, rice cooker ukuran 1/2 liter, celana pendek, pisau dapur, semir
dan sikat sepatu, rak piring portable plastik, sabun cuci piring (colek), gayung plastik ukuran
sedang, sisir, ballpoint/pensil dan cermin 30x50 cm.
Revisi permenaker tersebut masih belum memperhitungkan kebutuhan hidup buruh
yang berkeluarga dan berbasiskan kebutuhan hidup buruh yang riil dan layak.
Secara umum kesadaran pengusaha dan pematuhan terhadap pemenuhan hak-hak
buruh masih rendah sehingga pelanggaran di Jatim, masih sangat tinggi dan memunculkan
sejumlah kasus-kasus buruh antara lain:
1. Kasus buruh PT Sri Rejeki Pasuruan
2. Kasus buruh PT Japfa Comfeed Sidoarjo
3. Kasus buruh Kebun Binatang Surabaya
4. Kasus buruh di CV GSM Sidoarjo
5. Kasus buruh PT SDP dan PT SEP Sidoarjo (dalam tahapan penyelesaian)
Dia menjelaskan, mekanisme utama penyelesaian sengketa buruh yaitu melalui UU
2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) gagal menyelesaikan
kasus buruh secara cepat, tepat, adil dan murah.
Jalur hukum yang lainnya juga tidak dapat memberikan akses keadilan terhadap
buruh akibatnya buruh menjadi korban ketidakadilan dan termiskinkan oleh sistem
penyelesaian sengketa yang neolib dan sarat dengan mafia peradilan.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Analisis :
 Sudut pandang buruh : Jika saya sebagai buruh maka saya akan sangat sulit
mendapatkan kehidupan yang layak jika perlakuan pengusaha dan pemerintah masih
saja tetap seperti itu, sebagai buruh saya akan meminta upah yang lebih layak yang
sesuai dengan UU.
 Sudut pandang majikan : Jika saya sebagai majikan atau pemilik usaha tersebut, saya
akan lebih memperhatikan lagi kesejahteraan para pekerja saya, karna jika para pekerja
atau buruh mendapatkan kesejahteraan yang layak maka mereka akan bekerja lebih
giat dan baik, sehingga produksi perusahaan semakin baik dan berkualitas dan akan
lebih mendapatkan laba dari penjualan yang lebih banyak. Maka kedua belah pihak baik
buruh maupun pemilik perusahaan sama-sama saling menguntungkan.
 Sudut pandang pemerintah : Jika saya di posisi pemerintah saya akan lebih
memperhatikan kesjahteraan buruh dan meninjak lanjuti para pemilik perusahaan yang
melalaikan kesejahteraan pekerjanya dengan jalur hukum sehingga tidak ada lagi
perselisihan yang terjadi, jika semua berjalan lancar tidak akan ada demo buruh yang
akan berdampak buruk terhadap masyarakat lainnya yang juga akan membuat
pemerintah terlibat.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
Berita Jatim, 2012. http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/Peristiwa/2012-08-
30/144964/Buruh_Geruduk_Grahadi_Tolak_Outsourcing_&_Upah_Murah (27 April 2018,
10:19 WIB)
Abdul Rachmad Budiono, 1995. Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada