HBL,Clara Monalisa,Hapzi Ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, 2018

1. Tugas VII Hukum Perburuhan
Tugas VII ini sebagai salah satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Lingkungan.
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-undang yang berlaku tentang Hukum Perburuhan
dan Impelmentasi
DISUSUN OLEH :
NAMA : Clara Monalisa
JURUSAN : Akuntansi
NIM : 43217010157
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Jalan Meruya Selatan No. 1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11650, Indonesia
Telp. (021) 5840 816 Fax. (021) 5840 015

2. A. Pengertian Hukum Perburuhan
Secara umum hukum perburuhan merupakan hukum tertulis yang sebagiannya telah
dikodifikasikan dalam KUH Sipil dan bagian terbesar belum dikodifikasikan dan tersebar
dalam berbagai peraturan perundangan, di samping masih banyak ketentuan yang tak tertulis.
Definisi hukum perburuhan menurut pendapat para ahli hukum dapat dirangkum sebagai
berikut.
1. Menurut Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang
pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan buruh,
buruh dengan penguasa.
2. Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko
sendiri.
3. Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai
hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah
perintah/pimpinan oranglain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang
langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.
B. Dasar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia adalah negara hukum dan menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh sebab
itu, segala sesuatu harus didasarkan pada hukum tertulis. Sumber hukum ketenagakerjaan saat
ini (s/d tahun 2011) terdiri dari peraturan perundang-undangan dan diluar peraturan perundang-
undangan.
Hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia adalah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”.
Secara umum, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
juga menjadi payung hukum utama. Berdasarkan pondasi tersebut, maka terbentuklah Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan :
1.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
2.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Dalam perjanjian kerja terdapat pula unsur-unsur dari syarat perjanjian kerja, antara
lain :
1. Adanya unsur work (pekerjaan), karena dalam suatu perjanjian kerja haruslah ada
pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh pekerja dan sesuai dengan yang tercantum

3. dalam perjanjian yang telah disepakati dengan ketentuan–ketentuan yang tercantum
dalam UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Adanya unsur service (pelayanan)
3. Adanya unsur time (waktu )
4. Adanya unsur pay (upah )
Secara umum pengertian perselisihan perburuhan merupakan setiap pertentangan atau
ketidaksesuaian antara majikan dengan buruh mengenai hubungan kerja, syarat-syarat atau
keadaan perburuhan. Dengan demikian perselisihan perburuhan dapat terjadi antara buruh
dengan majikan, antara sekelompok buruh dengan majikan, antara serikat buruh dengan
majikan atau perkumpulan majikan
Berdasarkan Pasal 2 UU PHI tahun 2004, jenis-jenis perselisihan industrial meliputi:
1. Perselisihan hak
Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan
pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Contohnya; (i) dalam
Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan perjanjian kerja; (ii)
ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan; dan (iii) ada ketentuan normatif tidak
dilaksanakan.
2. Perselisihan Kepentingan
Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan
dalam perjanjian kerja, atau PP, atau PKB. Contohnya: kenaikan upah, transpor, uang
makan, premi dana lain-lain.
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Contohnya;
ketidaksepakatan alasan PHK dan perbedaan hitungan pesangon.
4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan.
Perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat
buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham
mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan.
C. Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Penyelesaian perselisihan tersebut terdapat pada undang-undang No.2 Tahun 2004
memungkinkan penyelesaian sengketa buruh atau tenaga Kerja diluar pengadilan.
1. Penyelesaian Melalui Bipartie
Merupakan perundingan antara pekerja/serikat pekerja(SP/SB) dengan pengusaha
untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara musyawarah untuk mencapai
mufakat dan harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan jika
dalam kurun waktu itu belum mencapai kesepakatan atau kemufakatan maka bipartie dianggap
gagal.

4. Dalam perjanjian bersama atau kesepakatan tersebut harus ditandatagani kedua belah
pihak sebagai dokumen bersama dan merupakan perjanjian perdamaian. Penyelesaian
Perselisihan Secara Bipartit dilakukan melaui :
a. Mediasi
Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang bertugas melakukan Mediasi
atau Juru Damai yang dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara
Buruh dan Majikan. Seorang Mediator yang diangkat tersebut mempunyai syarat-syarat
sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-undang No.2 Tahun 2004 dan minimal
berpendidikan S-1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setiap menerima pengaduan si Buruh,
Mediator telah mengadakan duduk perkara sengketa yang akan diadakan dalam
pertemuan Mediasi antara para pihak tersebut
b. Konsiliasi
Penyelesaian melalui Konsiliator yaitu pejabat Konsiliasi yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja
atau Serikat Buruh. Segala persyaratan menjadi pejabat Konsiliator tersebut didalam
pasal 19 Undang-Undang No.2 Tahun 2004.
c. Penyelesaian Melalui Arbitrase
Undang-undang dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase meliputi perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja dan Majikan di dalam suatu perusahaan.
Untuk ditetapkan sebagai seorang Arbiter sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) berbunyi :
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Cakap melakukan tindakan hokum
- Warga negara Indonesia
- Berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun
- Pendidikan sekurang-kurangnya Starata Satu (S-1)
- Berbadan sehat sesuai dengan surat keterangan dokter
- Menguasai peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan yang dibuktikan
dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase
- Memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2.Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan
Di dalam Pasal 56 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 mengatakan Pengadilan
Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan :
1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja
4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat
buruh dalam satu perusahaan.

5. Sebelum Undang-Undang ini berlaku secara effektif di dalam masyarakat dalam
penyelesaian pemutusan Hubungan Kerja masih memakai KEP/MEN/150 Tahun 2000 dan
Undang-Undang No.13 Tahun 2003, tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penyelesaian
Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial
1. PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
2. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
3. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
4. Tingkat pertama mengenai perselisihan PHK;
5. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan.
Ketentuan Beracara dalam PHI tidak berbeda seperti Hukum Acara Perdata; Kecuali
hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU No. 2 Tahun 2004 (Pasal 81 Pasal 115). Putusan
PHI mengenai Perselisihan Hak dan PHK dapat diajukan ke MA melalui Upaya Hukum
Permohonan Kasasi paling lama 14 hari setelah putusan dibacakan, atau menerima
pemberitahuan putusan.

6. Studi Kasus :
Implementasi Hukum Perburuhan
Menurut Mr. Soetikno, Hukum Perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai
hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah
perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan penghidupan yang langsung bersangkut
paut dengan hubungan kerja tersebut.
Kasus tuntutan Rp155 miliar atas PT Toyota Astra Motor (TAM) dan Chief Executive Officer
(CEO)-nya yakni Hiroyuki Fukui. Kasus unik pertama di bidang perburuhan, dimana Achmad
Rizal Roesindrawan, Division Head of Product Planning & Development PT TAM, diminta
berhenti oleh Fukui. Walaupun permintaan berhenti itu lewat Vice President Director PT TAM
Henry Tanoto, namun Rizal tetap menuntut TAM dan Fukui sebagai pihak yang melakukan
diskriminasi atas dirinya.
Rizal adalah korban dari kesewenang-wenangan kebijakan CEO mobil asal Jepang itu. Dengan
alasan ‘tidak mau mendengar orang Jepang’, Rizal diberhentikan dari jabatannya. Untung saja
Rizal diselamatkan oleh PT Astra International Tbk, induk dari PT TAM. Padahal Rizal telah
bekerja di TAM selama hampir 19 tahun. Berbagai sumbangan pemikirannya dalam bidang
konsep mobil produk Toyota cukup laris, antara lain seperti konseptor mobil Avanza, menjadi
project leader introduction Lexus Indonesia. Termasuk juga mobil Kijang Innova, All New
Kijang Innova, Sienta, All New Yaris, Agya, Calya, Rush TRD Sprotivo, Yaris Heykers.
Veloz, dan Dyna.
Namun bak air susu dibalas air tuba, bukannya Rizal diapresiasi, malah dipecat begitu saja
dengan alasan yang tak bisa dimengerti. Itu sebabnya Rizal memperkarakan Fukui dan TAM
ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tuntutan masing-masing Rp150 miliar dan Rp5
miliar. Menurut Rizal, sikap Fukui sama sekali tidak melandasi aturan yang berlaku di TAM,
dimana sudah ada SOP dalam memecat karyawan. Jika karyawan melakukan kesalahan, ada
prosedur choacing, Surat Peringatan (SP) I, II, III baru pemecatan.
“Ini baru, sebelumnya belum pernah ada. Semenjak Toyota berdiri baru ada kejadian seperti
itu dan baru saya yang mengalami. Selama 19 tahun bekerja di Toyota, baru sejak Fukui jadi
Presdirnya saya dimutasi, tidak menghargai padahal sudah berkontribusi tanpa ada penjelasan
yang bisa dimengeri, langsung tiba-tiba diminta keluar dari TAM,” kata Rizal.
Rizal mengungkapkan, Fukui saat ini tidak lagi menjadi CEO TAM, ia dikembalikan ke posisi
semula yakni sebagai CEO Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd yang berbasis di Singapura.
Sementara posisinya kini diduduki oleh Yoshihiro Nakata yang sebelumnya juga pernah
pernah menjadi Executive Coordinator, Sales Dept. Marketing Planning and Customer
Relation Division di TAM pada 2009 lalu
Sedangkan Rizal sejak ‘diberhentikan’ Fukui, ia diselamatkan PT Astra International Tbk. Aset
berkualitas ini ditempatkan di anak perusahaan, yakni PT Energia Prima Nusantara (EPN),
yang bergerak dibidang energi dan pembangkit.
Ia mengatakan dalam sidang-sidang terdahulu, Fukui lewat pengacaranya mengacu tidak
pernah memerintahkan Henry Tanoto untuk meminta Rizal berhenti. Sepertinya Fukui ingin
cuci tangan.

7. Menurut Ali Nurdin, kuasa hukum Achmad Rizal, perkara Rizal dengan Fukui dan TAM
bukanlah sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), melainkan sengketa atas perbuatan
diskriminatif korporasi terhadap karyawan. Kasus ini merupakan yurisprudensi baru dalam
kasus perburuhan, yang dituntut adalah sikap diskriminatif Fukui dan Toyota.
Hadir dalam sidang tersebut menghadirkan empat saksi ahli, yakni Prof. Eman Suparman, SH
(ahli hukum perdata dan mantan Ketua Komisi Yudisial), Prof. HAS Natabaya, SH (ahli hukum
perdata dan mantan Hakim Konstitusi, mantan Kepala BPHN), DR. ANDARI, SH (ahli hukum
perselisihan hubungan industrial Universitas Trisakti), dan Juanda Pangaribuan, SH, MH
(mantan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial).
Sementara dari pihak Fukui menghadirkan kuasa hukum dari kantor Kemalsjah Siregar &
Rekan dan TAM menghadirkan kuasa hukumnya Dedi Karyadi. Sidang sendiri dipimpin oleh
Hakim Ketua Fahzal Hendro, SH, MH. Dalam paparannya, Eman Suparman menjelaskan
bahwa perkara Rizal-Fukui-TAM bukan lah perkara PHI, melainkan perkara yang kewenangan
penanganannya ada di PN Jakarta Utara. Karena perkara ini terkait perbuatan melawan hukum,
yakni adanya diskriminasi.
Natabaya menjelaskan pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam UU No.
2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) biasanya menyangkut 4
hal, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,
dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Ini adalah perkara tindak
diskriminatif, lanjutny. Rizal tidak minta dimutasi dan tidak menuntut dikembalikan
jabatannya, jadi ini bukan perkara perselisihan hak. Rizal hanya menuntut kepada Fukui dan
TAM meminta maaf dan mengganti kerugian atas perbuatan diskriminatif.
Ali Nurdin mengungkapkan, pekan depan adalah sidang terakhir yang akan mengambil
keputusan. Majelis Hakim akan melanjutkan sidang pada pembuktian dan sidang akan
memutuskan putusan sela. Berdasarkan analisis dari keterangan empat ahli, ia optimistis Rizal
akan menang, bahwa perkara ini akan digarap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang
perkara Rizal-Fukui-TAM ini akan dilanjutkan pekan depan dan akan menetapkan putusan
sela.

8. Daftar Pustaka :
Sutedi, Adrian.2009.Hukum Perburuhan.Jakarta: Sinar Grafika
Kansil.1983.Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka
“Definisi Hukum Perburuhan Menurut Para ahli” diperoleh dari :
https://sahabatgembel.wordpress.com/2013/10/26/hukum-perburuhan/
“Dasar Hukum Ketenagakerjaan” diperoleh dari :
https://vioxcyanantaputra.wordpress.com/hukum-perburuhan-dan-tenaga-kerja-2/
"Hukum Perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum...” diperoleh dari :
(http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/744/5/111803006_file%205.pdf)
"Studi Kasus Toyota” diperoleh dari : (https://nusantara.news/kasus-toyota-jadi-
yurisprudensi-baru-sengketa-perburuhan/)"