Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
HUKUM PERBURUHAN
1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
HUKUM PERBURUHAN
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
07
Megi Irianti Pariakan
43217010083
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami aspek Hukum Perburuhan
.
Dapat mejelaskan tentang Hukum
Perburuhan
2. A. PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN
Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum positif
masing-masing negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau definisi hukum
perburuhan yang dikemukakan oleh para ahli hukum juga berlainan, juga yang menyangkut
keluasannya.
Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang
berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi.
Perburuhan adalah segala hal yang berhubungan dengan perburuhan pada waktu sebelum,
selama, dan sesudah masa kerja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum
perburuhan adalah seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang,
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,
selama, dan sesudah masa kerja.
Pendapat-pendapat ahli hukum mengenai Pengertian Hukum Ketenagakerjaan di
Indonesia :
1. NEH van Asveld menegaskan bahwa Pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah
hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di luar
hubungan kerja.
2. Molenaar Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari hukum yang berlaku
di suatu negara, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan
buruh dan antara buruh dan penguasa.
3. Soetiksno memberikan pendapat mengenai Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang
mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah)
orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut-paut
dengan hubungan kerja tersebut.
4. Prof. Imam soepomo diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan, baik
peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana
seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)
3. Hukum Ketenagakerjaan atau perburuhan telah berkembang seiring dengan
perkembangan lapangan dan kesempatan kerja. Awalnya, lapangan pekerjaan terbatas
pada sektor pemenuhan kebutuhan primer, seperti pertanian. Namun secara perlahan sektor
pemenuhan kebutuhan mulai bergeser ke arah industri dan perdagangan, sehingga
kesempatan kerja semakin terbuka lebar. Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan
yang pesat, mengakibatkan berdirinya perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak
tenaga kerja. Hubungan antara perusahaan tersebut dengan tenaga kerjanya, disebut
dengan hubungan kerja (hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya atau bahkan
dengan calon pekerja). Dengan demikian diperlukan adanya suatu aturan (hukum) yang
dapat menjadi pengontrol dalam hubungan tersebut, terlebih lagi jika timbul suatu
perselisihan dalam hubungan kerja tersebut. Dalam segi apapun dan bidang manapun
hukum selalu ikut berperan aktif. Selain hukum sebagai aturan, hukum juga berperan
sebagai perlindungan.
Di dalam pemahaman hukum ketenagakerjaan atau perburuhan yang ada dapat
diketahui adanya unsur-unsur hukum ketenagakerjaan, meliputi :
1. Serangkaian aturan yang berkembang kedalam bentuk lisan mauun tulisan;
2. Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan;
3. Adanya tingkatan pekerjaan, yang pada akhirnya akan diperolah balas jasa; dan
4. Mengatur perlindungan pekerja/ buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil,
melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/ buruh dsb
Dari uraian di atas perlu diketahui bahwa beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya
mengenai pengertian dari hukum keburuhan meliputi:
1. Menurut Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang
pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga
kerja dan tenaga kerja.
2. Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab
dan risiko sendiri.
3. Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum
mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi
ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan
penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.
3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)
4. 4. Menurut Imam Sopomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis
maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada
orang lain dengan menerima upah.
5. Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan
dengan hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan dan dengan keadaan
penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja itu.
6. Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi
hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga meliputi
pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
7. Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak
buruh/pekerja maupun pihak majikan.
8. Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan
dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
9. Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang
mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan
majikan dengan perintah (penguasa).
Setelah mengingat kembali bahwa hukum tenaga kerja memiliki arti dan makna yang
sangat luas dan sebagai upaya untuk menghindari kesalahan persepsi terhadapa
penggunanan istilah yang ada, oleh karenanya dalam artikel kali ini akan digunakan istilah
yaitu istilah hukum perburuan sebagai pengganti istilah hukum ketenagakerjaan.
4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)
5. A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur,
yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku
dan tujuan pembangunan;
c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja
dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan
tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan;
d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin
hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
e. bahwa beberapa Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan
ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b,
c, d, dan e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)
6. Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan
6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)
7. dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program
pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis
data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang
mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan
keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau
pekerjaan.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan
dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses
produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai
keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk
mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga
kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhannya.
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan kewajiban para pihak.
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang
7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)
8. didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,
dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,
yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab
guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya.
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/
serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri
dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pemerintah.
20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha
atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak.
22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,
dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan
dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat
pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat
pekerjaan.
8 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)
9. 24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk
menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan
pekerjaan.
25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengusaha.
26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di
luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat
mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan
sehat.
32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
9 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)
10. CONTOH KASUS :
BURUH KONTRAK Di PT FRAMAS INDONESIA
Dalam berbagai keadaan, sistem buruh kontrak juga menjadi alat pemecah belah di
dalam kekuatan buruh. Meskipun sama-sama menjadi buruh, antara buruh tetap dan buruh
kontrak muncul perasaan seolah-olah memiliki status yang ‘lebih’ dan yang ‘kurang’ di
antara mereka. Banyak buruh tetap yang ‘merasa aman’ kemudian bersikap pasif dalam
perjuangan karena tak mau kehilangan ‘status aman’-nya yang relatif tersebut. sedangkan di
pihak buruh kontrak merasa cemburu dengan beban pekerjaan yang sama, namun tidak
mendapatkan hak-hak sosial-ekonomi yang dijamin perusahaan. Politik pecah belah sistem
kapitalisme tidak hanya dalam hal pembagian kerja (devision of labour) semata, namun
sudah berkembang pembagian status seperti ‘buruh tetap’ dan ‘buruh kontrak’. Bila tidak kita
sikapi dengan propaganda yang tepat, soal-soal konkrit semacam ini akan menjadi
pemecah-belah yang akan semakin melemahkan kekuatan dan persatuan buruh.
Setelah ribuan pekerja diberhentikan tanpa pesangon PT Panarub, lagi lagi sebuah
perusahaan subkontraktor Adidas lain yaitu, PT Framas, Bekasi memPHK 300 pekerja tanpa
mengikuti aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. PT Framas berdalih bahwa para
pekerja telah melebihi durasi kontrak , PT Framas kemudian tidak memperpanjang kontrak
kerja dan melanggar semua hak para pekerja. PT Framas melakukan 3 bulan kontrak kerja
dan terus memperpanjang status mereka sebagai pekerja tidak tetap (pekerja kontrak) per 3
bulan, selama lebih dari 3 tahun. Sejak Desember 2012, kontrak mereka tidak diperpanjang
dan mereka semua kehilangan pekerjaan tanpa pesangon.
Sekitar 300 pekerja menjadi korban dari kontrak kerja berkepanjangan yang tidak
sesuai ketentuan hukum tanpa jaminan kesejahteraan dan keamanan kerja. Dan pada
akhirnya, mereka dipecat secara tidak adil. Dari 300 pekerja, karena PT Framas melakukan
intimidasi dan tekanan, maka hanya 40 orang pekerja memutuskan untuk memperjuangkan
nasib mereka. Para pekerja ini, sebagian besar adalah para pekerja yang tidak berserikat,
sebagian lagi merupakan anggota sebuah Serikat Pekerja di PT Framas namun menurut
para anggotanya tidak mau memperjuangkan nasib mereka. Proses bipartite dan aksi telah
dilakukan oleh para pekerja yang didampingin oleh TURC. Pihak pengusaha secara terang-
terang telah mengakui bahwa mereka memang melanggar ketentuan hukum mengenai
kontrak namun tidak ada upaya untuk memperbaiki. Setalah proses bipartite tidak
membuahkan hasil, para pekerja menempuh proses penyelesaian perkara hubungan
10 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)
11. industrial , dengan meminta Dinas Tenaga Kerja Daerah Bekasi untuk menjadi mediator
antara pekerja dan perusahaan.
Proses ini juga disertai desakan kepada brand, yaitu Adidas pada tanggal aksi di
depan Kantor Adidas Indonesia, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan 12920 pada 18
Maret, 2013 pukul 12.00 WIB. Dalam aksi tersebut para pekerja menyampaikan tuntutan
antara lain,
1. Adidas menekan PT Framas untuk menjamin hak-hak pekerja dan menaati hukum
ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Mempekerjakan kembali buruh kontrak yang dipecat sebagai pekerja tetap
3. Keselamatan dan kesehatan di tempat kerja harus dijamin
4. Menghilangkan praktek union busting yang dilakukan oleh PT Framas
Dari aksi tersebut , manager adidas Indonesia berjanji untuk menjembatani
permasalahan yang ada dengan PT Adidas. Sampai tulisan ini diturunkan, proses mediasi
masih berjalan dan menunggu adanya anjuran dari mediator.
11 Hukum Bisnis & Lingkungan
Megi Irianti Pariakan (43217010083)