Dokumen tersebut membahas mengenai regulasi kepegawaian dan sumber-sumber hukum ketenagakerjaan. Beberapa sumber hukum ketenagakerjaan menurut para ahli antara lain undang-undang, peraturan perundang-undangan, kebiasaan, keputusan, perjanjian, dan yurisprudensi. Jenis-jenis regulasi kepegawaian mencakup peraturan perundang-undangan, adat, agama, yurisprudensi, traktat, peraturan kerja, dan per

3. PENGERTIAN REGULASI
KEPEGAWAIAN
Regulasi kepegawaian
adalah peraturan mengenai bidang kepegawaian. Oleh
karena peraturan tidak terlepas dengan hukum peraturan di
bidang kepegawaian juga menyangkut hukum. Sumber
hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau
melahirkan hukum. Banyak ahli yang berpendapat
mengenai sumber-sumber hukum kepegawaian atau
hukum ketenagakerjaan.

4. PENGERTIAN REGULASI
KEPEGAWAIAN MENURUT
Menurut Shamad, sumber hukum ketenagakerjaan terdiri
atas:
 peraturan perundang-undangan; adat dan kebiasaan;
keputusan pejabat atau badan pemerintah; traktat;
peraturan kerja (peraturan perusahaan); dan
perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, atau
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
Menurut Budiono, sumber hukum ketenagakerjaan terdiri
atas:
 perundang-undangan; kebiasaan; keputusan; traktat;
dan perjanjian.
Menurut Prinst, sumber hukum ketenagakerjaan terdiri
atas:
 undang-undang; adat atau kebiasaan; yurisprudensi;
doktrin; dan agama.

5. MACAM-MACAM REGULASI
KEPEGAWAIAN
a. Peraturan Perundang-undangan.
b. Adat dan Kebiasaan.
c. Agama.
d. Yurisprudensi.
e. Traktat.
f. Peraturan Kerja/Perusahaan.
g. Perjanjian Kerja Bersama

6. YURISPRUDENSI
Apabila terjadi sebuah perkara mengenai kepegawaian,
tetap tidak diatur dalam undang-undang, dapat digunakan
cara lain

7. PENGERTIAN YURISPRUDENSI
1. Menurut Prof. Subekti, yurisprudensi adalah putusan-
putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dar dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai
pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung yang
sudah berkekuatan hukum tetap
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi adalah
pelaksanaan hukum dalam hal konkret. Dalam hal ini, terjadi
tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri
sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh
apa dan siapa pun dengan cara memberikan putusan yang
bersifat mengikat dan berwibawa.
3. Menurut Kansil, yurisprudensi adalah keputusan hakim
terdahulu yang sering kali diikuti dan dijadikan dasar
keputusan oleh hakim berikutnya mengenai masalah yang
sama.

8. PIRAMIDA TATA URUTAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

9. LANDASAN HUKUM
KETENAGA KERJAAN
UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan memuat hal-hal sebagai berikut.
a. Hak dan kewajiban pengusaha.
b. Hak dan kewajiban pekerja.
C. Syarat kerja.
d.: Tata tertib perusahaan.

10. LANDASAN HUKUM
KETENAGA KERJAAN
PP No.24 Tahun 1976
tentang Cuti PNS,yaitu sebagai berikut.
a. Cuti tahunan.
b.Cuti besar.
c. Cuti sakit.
d.Cuti bersalin.
e.Cuti karena alasan penting.
f. Cuti di luar tanggungan negara.

11. LANDASAN HUKUM
KETENAGA KERJAAN
PP Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian PNS, yaitu sebagai berikut.
a. Pemberhentian atas permintaan sendiri.
b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun.
C. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi.
d. Pemberhentian karena melakukan
pelanggaran/penyelewengan.
e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani.
f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas.
g. Pemberhentian karena meninggal dunia.
h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

12. TERIMA KASIH
S E K I A N