Dokumen tersebut membahas tentang otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana melalui pengadaan yang meliputi pengertian, tujuan, asas, prinsip, metode, sistem, analisis pemasok, ketentuan dan etika pengadaan serta dokumen serah terima."
3. KOMPETENSI DASAR
3.2 Menerapkan pengadaan sarana dan
prasarana
4.2 Melaksanakan pengadaan sarana dan
prasarana
2
Pengadaan
Kebutuhan
Sarpras
4. 2. PENGADAAN SARANA PRASARANA
Pengertian dan Tujuan Pengadaan
Asas-asas/Prinsip Pengadaan
Metode dan Sistem Pengadaan
Kerjasama, Analisis dan Persepsi Pemasok
Ketentuan Pengadaan
Etika Pengadaan
Dokumen Pengadaan
5. A. PENGERTIAN PENGADAAN
• Pengadaan merupakan upaya
pihak pengguna untuk
mendapatkan barang dan jasa
yang diinginkannya dengan
metode/proses tertentu agar
tercapai kesepakatan bersama
yang meliputi harga, waktu, dan
kesepakatan lainnya.
• (Adrian Sutedi)
• Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010
Bab I pasal 1 ayat 1, menyebutkan
“Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa oleh Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja. Pengadaan
adalah suatu kegiatan untuk menambah
dan memenuhi kebutuhan barang/jasa
dengan menciptakan sesuatu yang
semula kurang atau belum ada menjadi
cukup/tersedia, termasuk di dalamnya
suatu usaha untuk mempertahankan
barang yang masih ada dalam batas-
batas yang efisien”.
7. C. ASAS-ASAS PENGADAAN
• Asas yang
berhubungan
dengan waktu
atau jadwal
kegiatan. • Asas terkait masalah
kualitas atau
kuantitas/volume
dari ketentuan teknis
yang telah
dicantumkan dalam
program
perencanaan
• Asas yang
ditinjau dari
kebenaran/
kesesuaian
hukum/
peraturan yang
berlaku.
• Asas ini terkait
dengan
keutuhan
barang dari
pengirim
sampai di
gudang
pengguna
10. METODE PENGADAAN
• 1. Pembelian
• 2. Pembuatan sendiri
• Pembelian dapat dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan
Terbatas, Pelelangan Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan
Langsung, atau Kontes (Perpres No. 70 Tahun 2012).
• Dapat dilakukan dengan memerintahkan atau memesan
kepada ahli atau bagian pembantu umum untuk membuatnya.
• 3. Penerimaan hibah atau bantuan
• Pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain
yang dibuatkan berita acara penerimaan.
11. METODE PENGADAAN
• 4. Penyewaan
• 5. Pinjaman
• Cara Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan
pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan
organisasi, dengan pembayaran berdasarkan perjanjian sewa
menyewa.
• Penggunaan barang secara cuma-cuma untuk
sementara waktu dari pihak lain berdasarkan perjanjian
pinjam meminjam.
• 6. Daur Ulang
• Pengadaan sarana dan prasarana dengan cara
memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai
menjadi barang yang berguna.
12. METODE PENGADAAN
• 7. Penukaran
• 8. Perbaikan atau rekondisi
• Cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
dengan jalan menukarkan sarana prasarana yang dimiliki
dengan yang dibutuhkan dari organisasi/instansi lain.
• Memperbaiki sarana prasarana yang telah
mengalami kerusakan atau mengganti komponen
unit yang rusak dengan yang baru.
13. F. SISTEM PENGADAAN
• 1. Sistem Sentralisasi
• 2. Sistem Desentralisasi
• Cara pengadaan perbekalan dimana kewenangan dalam pengadaan perbekalan bagi seluruh
unit kerja dalam organisasi diberikan pada satu unit kerja tertentu sehingga segala macam
pengadaan perbekalan dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja/bagian tertentu
tersebut.
• Cara pengadaan perbekalan, di mana kewenangan pengadaan
perbekalan diserahkan pada masing-masing unit kerja.
• 3. Sistem Campuran
• Cara pengadaan perbekalan dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi
dan desentralisasi. Sistem ini menjamin ketepatan dalam pemenuhan kebutuhan
perbekalan dari setiap unit kerja yang sifatnya spesifik dan mendukung program
standardisasi dan normalisasi organisasi.
14. G. KERJASAMA DENGAN PEMASOK
• Setiap organisasi harus mampu membina hubungan dengan
pihak lain (stakeholder/eksternal) seperti pemasok, pembeli,
lembaga permodalan, lembaga pusat teknologi dan lembaga
pemasaran.
• Dalam melakukan kerja sama diperlukan komunikasi yang baik
agar tercapainya tujuan/kesepakatan.
Communication
15. H. ANALISIS PEMASOK
Lembaga Pemerintahan
Lembaga Pendidikan Formal
Lembaga Sosial Non Pemerintah Perusahaan
Pihak donatur
Perorangan/Wiraswasta
16. I. PERSEPSI PEMASOK
1. Kinerja
2. Pelayanan
3. Ketahanan
4. Keandalan
5. Karakteristik produk
6. Kesesuaian dengan spesifikasi
7. Hasil
17. J. KETENTUAN PENGADAAN
Syarat Umum
Persyaratan administratif bagi calon rekanan/penyedia
barang/ jasa yang perlu ditetapkan dalam Rencana Kerja
dan Syarat-Syarat (RKS), adalah:
1) Surat penawaran
2) Harga penawaran
3) Surat jaminan bank
4) Jadwal kegiatan pelelangan
5) Penentuan pemenang
18. J. KETENTUAN PENGADAAN
Syarat Khusus
1) Surat perintah kerja (SPK), diterbitkan setelah masa sanggah dilampaui.
2) Surat perjanjian kerja atau kontrak, ditetapkan pula ketentuan-ketentuan di dalam
RKS
3) Jangka waktu penyelesaian proyek/pekerjaan, harus dicantumkan berapa hari
kalender dihitung sejak ditetapkan SPK
4) Jaminan penawaran harus jelas kedudukanya, artinya jika pekerjaan tidak selesai
dapat dicairkan menjadi milik negara
5) Jaminan pelaksanaan, biasanya sesuai dengan masa kontrak
6) Pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan
7) Penyerahan pekerjaan, khusus untuk pekerjaan bangunan penyerahan dilakukan
dalam dua tahap; tahap pertama jika pekerjaan selesai 100%, dan tahap kedua
penyerahan setelah masa perawatan selesai (biasanya 3 bulan)
19. J. KETENTUAN PENGADAAN
Syarat Khusus
8) Keterlambatan penyerahan pekerjaan, keterlambatan penyerahan dalam keadaan
normal maka rekanan akan dikenakan denda 1 permil perhari.
9) Risiko kenaikan harga, jika terjadi perubahan nilai harga barang atau harga
borongan dapat saja terjadi karena adanya perubahan kondisi ekonomi. Tetapi untuk
penyiapan RKS hal itu harus sudah diantisipasi sehingga jika terjadi kenaikan harga
selama pelaksanaan proyek tidak bolehmerugikan negara. Hal ini sudah menjadi
tanggung jawab pemborong.
10) Force Majeure adalah suatu keadaan sebagai akibat dari kejadian di luar kekuasaan
kontraktor baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya terjadi gempa bumi,
banjir, angin topan, kebakaran, kekeringan, akibat kebijakan pemerintah bidang
moneter (sanering, devaluasi.
20. 1
2
3
4
5
6
• Melaksanakan tugas secara
tertib, penuh tanggung jawab,
demi kelancaran dan ketepatan
tercapainya tujuan pengadaan
barang/jasa.
• Bekerja secara profesional
dengan menjunjung tinggi
kejujuran, kemandirian,
dan menjaga informasi
yang bersifat rahasia.
• Tidak saling mempengaruhi
baik langsung maupun tidak
langsung yang mengakibatkan
persaingan tidak sehat,
penurunan kualitas proses
dan hasil pekerjaan.
• Bertanggung jawab terhadap
segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kewenangannya.
• Mencegah terjadinya
pertentangan kepentingan
(conflict of interest) pihak-pihak
yang terlibat langsung maupun
tidak langsung di dalam proses
pengadaan.
K. ETIKA PENGADAAN
