PPT ini sya buat dari gabungan beberapa PPT,makalah, dan sumber-sumber lainnya yang ada internet. kiranya dengan PTT ini kita sama-sama mengetahui sumber-sumber hukum dan subjek hukum .

1. INTRODUCTION TO
LAW
PENGANTAR ILMU HUKUM
SUMBER HUKUM & SUBJEK HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2022/2023
JANES
D10122141

2. SUMBER HUKUM MATERIL
sumber hukum materiil merupakan tempat dari
mana materi hukum itu diambil. Misalnya
situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan
keagamaan, kesusilaan), perkembangan
internasional, keadaan geografis. salah satu
sumber hukum materiil di Indonesia juga
termasuk Pancasila.

3.  PENGERTIAN SUMBER HUKUM
sumber hukum merupakan asal mula hukum itu ada, dari mana, dan bagaimana awalnya diterapkan aturan-
aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum adalah segala apa saja yang
menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakniaturan-aturan kalau
dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
 SUMBER-SUMBER HUKUM
sumber hukum pada hakekatnya ada 2 ( dua ) macam :
1. sumber hukum materil adalah faktor-faktor yang menentukan kaidah hukum, atau tempat darimana
asalnya isi hukum, atau faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa
faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentuk undang-undang, pengaruh terhadap keputusan
hakim dan sebagainya atau faktor yang mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum/tempat darimana
materi hukum itu diambil.
2. sumber hukum formal ialah tempat dari mana dapat ditemukan atau diperoleh aturan-aturan
hukum yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati.
sumber hukum formal merupakan berbagai bentuk aturan hukum yang ada.
PENGERTIAN SUMBER HUKUM

4. SUMBER HUKUM FORMAL
YURISPRUDENSI
Kebiasaan
/Doktrin
undang-undang
Pendapat ahli hukum
TRAKTAT
Perjanjian
Agama

5. UNDANG-UNDANG DAPAT DIBEDAKAN DALAM DUA PENGERTIAN
1. undang-undang dalam arti material (Wet in materiele zin ) adalah "setiap keputusan
peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berwenang yang isinya
mengikat secara umum",atau setiap "keputusan atau ketetapan pemerintah atau
penguasan yang berwenang yang memuat ketentuan umum" ; atau peraturan-peraturan
umum yang dibuat oleh penguasa yang berwenang.
2. Undang-undang dalam arti "formal" ( Wet in formele zin) ialah "setiap keputusan
pemerintah atau penguasa yang berwenang karena prosedur terjadinya atau
pembentukannya dan bentuknya dinamakan "undang-undang".
“
UNDANG-UNDANG

6. BERLAKUNYA HUKUM ADALAH
SEBAGAI BERIKUT :
• Pertama,berlaku secara"yuridis",apabila
penentuannya didasarkan pada kaedah yang
lebih tinggi tingkatannya ( Hans Kalsen ).
• kedua, berlaku secara " sosiologis" artinya bahwa
efektifitas kaidah hukum di dasarkan pada
"kekuasaan/penguasa" (machtstheorie) , atau
berlakunya kaidah hukum di dasarkan adanya
"pengakuan" atau di terima dan di akui dengan
oleh masyarakat (onerkennungstheorie) ; dan
• ketiga, adalah berlaku secara "filosofis" artinya
sesuai dengan "rechts idea" atau cita-cita hukum
sebagai nilai positif yang tertinggi.

7.  Udang-undang yang berlaku belakangan
(baru) membatalkan undang-undang yang
terdahulu (lama).
ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
 Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan
undang-undang yang lebih rendah;
 Undang-undang tidak berlaku surut;
 Undang-undang tidak dapat diganggu
gugat(onschendbaar);
 Undang-undang yang bersifat khusus
mengesampingkan undang-undang yang
bersifat umum;
ACADEMIC DISCIPLINES

8. BERAKHIRNYA UNDANG-UNDANG DIKARENAKAN :
a. Ditentukan sendiri dalam undang-
undang itu;
b. Dicabut secara tegas oleh pembuat
undang-undangoleh hakim;
e. bertentangan dengan yurisprudensi
tetap; atau
f. suatu keadaan yang diatur oleh
undang-undang sudah tidak ada lagi
(misalnya yang di atur dalam undang
undang darurat tentang keadaanbahaya).
c. undang-undang yang lama bertentangan
dengan undang-undang yang baru;berlaku
asas "lex posteriori derogat lex priori;
d. timbulnya hukum kebiasaan yang
bertentangan dengan undang-undang,
sehingga undang-undang itu tidak
ditaati oleh masyarakat;

9. PENGERTIAN DARI MACAM-MACAM SUMBER HUKUM FORMAL
KEBIASAAN
Kebiasaan ialah perbuatan manusia
mengenai hal tertentu yang tetap,
dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian
perbuatan yang sama dan dalam waktu
yang lama.
"yurisprudensi" sebagai sumber hukum formal
adalah keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang diikuti
atau dipergunakan oleh hakim sebagai dasar
hukum untuk memutuskan perkara yang serupa
atau sama.
Undang-undang ialah suatu peraturan
Negara yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat diadakan dan
dipelihara oleh penguasa Negara.
Traktat atau treaty atau perjanjian
internasional dipergunakan sebagaia
sumber hukum dalam arti formal, karena
itu harus memenuhi persyaratan tertentu
untuk dapat dinamakan perjanjian
internasional.
A B
c D
Yurisprudensi
UNDANG-UNDANG
TRAKTAT

10. DOKTRIN HUKUM
Doktrin atau ajaran-ajaran atau pendapat
para ahli hukum/sarjana hukum terkemuka
dan berpengaruhan,besar pengaruhnya
terhadap hakim dalam mengambil
keputusan. Seringkali hakim dalam
memutuskan perkara yang diperiksa,
menyebut-nyebut pendapat sarjana hukum
tertentu sebagai dasar hukum tertentu
sebagai dasar pertimbangan.

11. KONFLIK ANTARA SUMBER HUKUM
Lex Specialis derogate Nex
Generalis yaitu apabila terjadi
konflik antara undang-undang
yang bersifat khusus dengan
undang-undang yang bersifat
umum, maka undang-undang
yang bersifat umum harus
dikesampingkan.
Lex Specialis derogate
Nex Generalis
Lex posteriori derogate
lex priorI
Lex Posteriori Derogate Lex Priori,
yaitu undang-undang atau peraturan
yang berlaku belakangan (baru)
mengesampingkan undang- undang
atau peraturan terdahulu (lama).
Lex Superiori derogate
lex inferiori
Lex Superiori Derogate Lex Inferiori,
yaitu apabila ada dua undang-undang
yang tidak sederajat tingkatannya
mengatur obyek yang sama dan saling
bertentangan, maka undang-undang
yang tinggi tingkatannya
mengesampingkan undang-undang
yang tingkatannya dibawahnya.

12. SUBJEK HUKUM
Menurut Prof. chainur Arrasjid,S.H (2008:120), SubJek hukum
adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi
pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban.
Dr.Soedjono Dirdjosisworo,S.H (2007:128),mengemukakan
Subyek hukum atau subjeck van een recbt yaitu “orang” yang
mempunyai hak manusia pribadi atau badan hukum yang
berhak atau yang melakukan perbuatan hukum.

13. PEMBAGIAN SUBJEK HUKUM
Manusia (naturlife persoon) menurut
hukum adalah setiap orang yang mempunyai
kedudukan yang sama selaku pendukung hak
dan kewajiban. Pada dasarnya orang sebagai
subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan
berakhir setelah meninggal dunia
+ MANUSIA
Menurut Dr.Soedjono Dirdjosisworo, SH.
didalam bukunya pengantar ilmu hukum
(2007:128) badan hukum adalah
perkumpulan atau organisasi yang didirikan
dan dapat bertindak sebagai subyek hukum.
+ BADAN HUKUM

14. KEWENANGAN BERHAK DAN KEWENANGAN BERBUAT
Kewenangan berhak adalah mengandung
pengertian kewenangan setiap manusia
pribadi yang berlangsung terus menerus
sehingga akhir hayatnya. Kewenangan berhak
setiap manusia tidak dapat ditiadakan oleh
suatu ketentuan hukum apapun.
RICHARD ROE, 45
Pada dasarnya, setiap manusia memliki
kewenangan berbuat, yakni kewenangan berhak
untuk dilakukan (dikenai) atau melakukan apa
saja sesuai dengan ketentuan aturan.
JENNA DOE, 37

15. UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN
Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan,tersebut disebutkan,
bahwa ijin orang tua bagi Orang yang akan melangsungkan perkawinan
jika belum mencapai umur 20 tahun Dan bagi wanita yang akan
melangsungkan perkawinan. Anak yang belum berusia 18 tahun, belum
pernah kawin, dan berada di bawah kekuasaan orang tua. Anak yang
belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah kawin dan tidak berada di
bawah kekuasaan orangtua, tetapi berada di bawah kekuasaan wali.

16. PENDEWASAAN
Pendewasaan (handlicting) dapat diartikan sebagai
suatu daya upaya undang-undang untuk seseorang
yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidak
dewasaan serta akibat hukumnya. Pendewasaan
terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Pendewasaan Lengkap ( Venis Aestatis )
2. Pendewasaan Terbatas ( Beparkte Handlicthting )

17. 1. Pendewasaan Lengkap ( Venia Aestatis )
Persyaratan khusus untuk dapat meminta pendewasaan
lengkap anak di bawah umur harus telah mencapai umur
20 tahun.Pihak yang berhak memberi surat pendewasaan
adalah Presiden cq, Menteri Hukum dan Ham dengan
terlebih dahulu berunding dengan Mahkamah Agung.
2. Pendewasaan Terbatas ( Beparkte Handlicthting )
Untuk dapat memohon pendewasaan terbatas seorang anak
harus berusia genap 18 tahun Instansi yang berhak
mengeluarkan surat pendewasaan terbatas adalah
pengadilan Negeri setempat.

18. Suatu lembaga yang mencatat
kejadian-kejadian penting seseorang
seperti:kelahiran,pengakuan,perkawin
an,perceraian, dan kemtian.
Dalam hukum terdapat dua subjek hukum
yaitu Orang dan Badan hukum,
diantaranya kedua subjek hukum tersebut
sangat diperlukan sebuah identitas untuk
mempermudah dalam menerapkan dan
mengontrol subjek hukum.
Fungsi catatan sipil
menyusun rencana kegiatan
kerja
Nama merupakan hal penting, karena
nama dijadikan bukti diri seseorang
sebagai subjek Hukum.
01 02 04
03
CATATAN SIPIL
NAMA

19. FUNGSI CATATAN SIPIL
● Pencetakan dan penerbit kutipan akta kelahiran
● Pencatatan dan penerbit kutipan akta perkawinan
● Pencatatan dan penerbit kutipan akta perceraian
● Pencatatan dan penerbit kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak
● Pencatatan dan penerbit kutipan akta kematian
● Penyimpanan dan pemelihara akta kelahiran, akta perkawinan, akta
perceraian, akta pengakuan, dan pengesahan anak, harta kematian.

20. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, and infographics & images by Freepik
Pengantar ilmu hukum | Fakultas hukum | Universitas tadulako | Tahun 2022/2023
THANKS!
Do you have any questions?
Kontak Developer
jemsgaming54@gmail.com
+62 853 9959 2215
Introduction to law science | Faculty of law | Tadulako university | Year 2022/2023