2. PENGERTIAN HUKUM
Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah
ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya
suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram,serta
terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.
Mengapakah kita harus mentaati hukum ?
3. HUKUM
1. Berlaku untuk umum
2. Disusun oleh badan pemerintah / kekuasaan
3. Tercantum secara rinci dalam kitab UU dan
lembaran/berita negara
4. Pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan
5. Sanksi pelanggaran tuntutan
6. Penyelesaian pelanggaran memerlukan bukti fisik
4. Dasar hukum adalah norma hukum
atau ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang menjadi
landasan atau dasar bagi setiap
penyelenggaraan atau tindakan
hukum oleh subyek hukum baik
orang perorangan atau badan hukum.
Hukum dasar adalah ketentuan yang
menjadi dasar bagi pembentukan
peraturan perundang-undangan
lainnya.
PERBEDAAN
DASAR HUKUM DAN
HUKUM DASAR
5. Perbedaan Dasar Hukum & Hukum Dasar
• Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan
tujuannya karena secara tegas menyebutkan ketentuan
tersebut sebagai pendukung sebuah tindakan hukum.
Sedangkan hukum dasar memuat ketentuan peraturan
hukum berupa prinsip-prinsip hukum umum atau secara
garis besarnya saja, tidak terperinci dan tidak mengatur hal-hal
yang bersifat khusus. Berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang dimaksud dalam hukum dasar inilah kemudian dibuat
penjabaran yang menguraikan ketentuan tersebut secara
lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan.
• Dengan demikian, hukum dasar merupakan sesuatu yang
mutlak menjadi dasar hukum bagi pembentukan suatu negara
sedangkan dasar hukum belum tentu merupakan hukum
dasar bagi pembentukan suatu negara.
6. MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM
1. Menurut sumbernya :
• Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum
dalam peraturan perundangan.
• Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam
peraturan-peraturan kebiasaan.
• Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh
Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.
• Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk
karena putusan hakim.
• Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari
pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana
hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.
7. 2. Menurut bentuknya :
• Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada
berbagai perundangan
• Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum
yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi
tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu
peraturan perundangan.
3. Menurut tempat berlakunya :
• Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam
suatu Negara.
• Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan
hubungan hukum dalam dunia internasional.
8. 4. Menurut waktu berlakunya :
• Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang
berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu
dalam suatu daerah tertentu.
• Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan
berlaku pada masa yang akan datang.
• Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang
berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk
segala bangsa di dunia.
9. 5. Menurut cara mempertahankannya :
• Hukum material, yaitu hukum yang memuat
peraturan yang mengatur kepentingan dan
hubungan yang berwujud perintah-perintah
dan larangan.
• Hukum formal, yaitu hukum yang memuat
peraturan yang mengatur tentang bagaimana
cara melaksanakan hukum material
10. 6. Menurut sifatnya :
• Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam
keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak.
• Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat
dikesampingkan apabila pihak-pihak yang
bersangkutan telah membuat peraturan sendiri.
7. Menurut wujudnya :
• Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara
berlaku umum.
• Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari
hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau
lebih. Disebut juga hak.
11. 8. Menurut isinya :
• Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara orang yang satu dengan yang lain dengan
menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
• Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya
ata hubungan antara Negara dengan warganegara
12. HUKUM KESEHATAN
Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan
kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban
menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan
masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana,
standar pelayanan medik dan lain-lain.
13. LATAR BELAKANG HUKUM KESEHATAN
Latar Belakang disusunnya peraturan perundang-undnagan
di bidang pelayanan kesehatan, adalah karena adanya
kebutuhan :
1. pengaturan pemberian jasa keahlian
2. tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan
3. keterarahan
4. pengendalian biaya
5. kebebasan warga masyarakat untuk menentukan
kepentingannya serta identifikasi kewajiban pemerintah
6. perlindungan hukum pasien
7. perlindungan hukum tenaga kesehatan
8. perlindungan hukum pihak ketiga
9. perlindungan hukum bagi kepentingan umum
14. Tujuan Hukum Kesehatan
• Tujuan hukum kesehatan untuk mengatur tertib dan
tetramnya pergaulan hidup pada saat melakukan
kegiatan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan.
• Peraturan kesehatan dibuat oleh suatu organisasi politik
seperti DPR dengan Presiden, pemerintah, mentri
kesehatan. Sedangkan kode etik dikeluarkan oleh ikatan
suatu profesi kesehatan yang ada di Indonesia, seperti
IDI dan lain-lain
• Pelanggaran terhadap peraturan terdapat sanksinya
berupa sanksi pidana maupun perdata sedangkan
pelanggaran terhadap kode etik diberikan sanksi seperti
pencabutan izin praktek dan sebagainya.
15. FUNGSI DARI HUKUM KESEHATAN
1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun
hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor
yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi
sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat
secara keseluruhan.
2. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam
masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan
antara kepentingan individu dengan kepentingan
masyarakat
3. Merekayasa masyarakat (social engineering). Contoh :
Jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk
melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka
karena tembakan, maka tindakan tersebut
sebenarnya keliru dan perlu diluruskan.
16. AZAZ HUKUM KESEHATAN
1. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Asas manfaat
3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan
4. Asas adil dan merata
5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan
6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan
kekuatan sendiri
17. PERUNDANG-UNDANGAN K3
Perundang-undangan K3 ialah salah satu alat
kerja yang sangat penting bagi para Ahli K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) guna
menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan
Kerja) di Tempat Kerja.
18. TUJUAN UU KE
Memberikan perlindungan atas keselamatan :
1. Tenaga Kerja
2. Orang Lain
3. Sumber-sumber Produksi
19. RUANG LINGKUP UU K3
Tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air,
didalam air dan di udara
Dengan Unsur :
- Adanya Usaha/perusahaan
- Adanya Tenaga Kerja
- Adanya Sumber Bahaya
20. TUGAS KELOMPOK
UU mengenai K3, diantaranya:
1. UU N0.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Permen No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen
Kehidupan Layak
3. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SM
K3
4. Permen No. 15 Tahun 1996 tentang SMK3
5. Permen mengenai BPJS
