Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana 2018.

1. HUKUM PERBURUHAN
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang
mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum)
di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain. (Wikipedia)
Definisi hukum perburuhan menurut pendapat para ahli hukum dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Menurut Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur
hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.
2. Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
3. Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja
yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain dan
mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja
tersebut.
4. Menurut Imam Sopomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak
tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima
upah.
5. Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja,
yakni pekerja di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut
dengan hubungan kerja itu.
6. Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi hubungan kerja dengan
pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja
atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
7. Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja
yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak buruh/pekerja maupun pihak majikan.
8. Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan dengan mendapat upah sebagai balas
jasa.
9. Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur
hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan dengan perintah (penguasa).
Unsur-unsur dari hukum perburuhan:
* Serangkaian peraturan
* Peraturan mengenai suatu kejadian
* Adanya orang yang bekerja pada orang lain
* Adanya balas jasa yang berupa upah. (Ahsinufadli,2013)
* UPAH
Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dengan perjanjian kerja.

2. * HUBUNGAN KERJA
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara majikan dengan
pekerja/buruhnya(biasanya dalam bentuk kontrak tertulis).
Dasar perjanjian kerja :
-Kesepakatan
-Kecakapan melakukan perbuatan hukum
-Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
-Pekerjaan yang diberikan tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum &
kesusilaan.
* PERJANJIAN KERJA
Adanya sebuah Perjanjian kerja yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak baik oleh bos atau
pemimpin perusahaan dan juga oleh buruh/karyawan.
Perjanjian kerja tersebut memuat :
-Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
-Identitas pekerja
-Jabatan dan jenis pekerjaan
-Tempat pekerjaan
-Besarnya upah
-Tanda tangan para pihak. (Wikipedia.)
Ruang Lingkup:
Sedangkan menurut teori itu sendiri ada 4 lingkup Laku Hukum antara lain :
* Lingkup Laku Pribadi (Personengebied)
Yang termasuk dalam lingkup ini adalah Buruh, Pengusaha dan pengusaha (pemerintah).
* Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied)
Didalam Hukum Perburuhan, ada peristiwa – peristiwa tertentu yang timbul pada waktu berbeda yaitu :
– Sebelum Hubungan Kerja terjadi
– Pada saat hubugnan kerja terjadi
– Sesudah hubungan kerja terjadi
* Lingkup Laku menurut Wilayah (Ruimtegebied)
Pembatas wilayah berlakunya kaedah Hukum Perburuhan mencakup hal – hal sebagai berikut :
– Regional
Dalam hal ini dapat dibedakan dua wilayah, yaitu Non – sektoral Regional dan Sektoral Regional.
– Nasional
Dalam hal ini juga mencakup dua wilayah berlakunya hukum perburuhan, yaitu Non – Sektoral Nasional
dan Sektor Nasional.
* Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwal
Dilihat dari materi muatan Hukum Perburuhan, maka dapat di golongkan kedalam beberapa hal,
diantaranya :
– Hal – hal yang berkaitan dengan Hubungan Kerja atau Hubungan Perburuhan.
– Hal – hal yang berkaitan dengan Perlindungan Jaminan Sosial dan Asuransi
Tenaga Kerja.
– Hal – hal yang berkaitan dengan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.
– Hal – hal yang berkaitan dengan masalah penyelesaian perselisihan
perburuhan dan pemutusan hubungan kerja.
– Hal – hal yang berkaitan dengan masalah pengerahan Tenaga Kerja dan
Rekrutmen.
Undang-Undang yang mengatur:
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964

3. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
Menimbang:
bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kepastian bekerja bagi kaum buruh yang disamping tani
harus menjamin kekuatan pokok dalam revolusi dan harus menjadi soko guru masyarakat adil makmur,
seperti tersebut dalam Manifesto Politik, beserta perinciannya, perlu segera dikeluarkan Undang-Undang
tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
Pasal 1
(1) Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dilarang:
a. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit menurut keterangan
dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus menerus.
b. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena mematuhi kewajiban terhadap
Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah.
Pasal 2
Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, pengusaha
harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang
bersangkutan atau dengan buruh sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu
organisasi buruh.
Pasal 3
(1) Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan persesuaian paham,
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh, setelah memperoleh izin Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ( Panitia Daerah), termaksud pada pasal 5 Undang-
undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun
1957 No. 42) bagi pemutusan hubungan kerja perorangan, dan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (Panitia Pusat) termaksud pada pasal 12 Undang-undang tersebut di atas bagi
pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.
(2) Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika dalam satu perusahaan dalam
satu bulan, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan 10 orang buruh atau lebih, atau
mengadakan rentetan pemutusan-pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikad
untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.
Pasal 4
Izin termaksud pada pasal 3 tidak diperlukan bila pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap buruh
dalam masa percobaan.
Lamanya masa percobaan tidak boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa percobaan harus
diberitahukan lebih dahulu pada calon buruh yang bersangkutan.
Pasal 5
(1) Permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan-alasan yang menjadi dasarnya harus
diajukan secara tertulis kepada Panitia Daerah, yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan
pengusaha bagi pemutusan hubungan kerja perorangan dan kepada Pusat bagi pemutusan hubungan
kerja secara besar-besaran.
(2) permohonan izin hanya diterima oleh Panitia Daerah/Panitia Pusat bila ternyata bahwa maksud untuk
memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan seperti termaksud dalam pasal 2 tetapi perundingan ini
tidak menghasilkan persesuaian paham.
Pasal 6

4. Panitia Daerah dan Panitia Pusat menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam
waktu sesingkat-singkatnya, menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan
perburuhan.
Pasal 7
(1) Dalam mengambil keputusan terhadap permohonan izin pemutusan hubungan kerja, Panitia Daerah
dan Panitia Pusat disamping ketentuan-ketentuan tentang hasil ini yang dimuat dalam Undang-undang
No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 No.
42), memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan buruh dan
perusahaan.
(2) Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin maka dapat ditetapkan pula kewajiban
pengusaha untuk memberikan kepada buruh yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa, dan ganti
kerugian lain-lainnya.
(3) Penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya diatur dalam Peraturan
Menteri Perburuhan.
(4) Dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian tentang upah untuk keperluan
pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian tersebut di atas.
Pasal 8
Terhadap penolakan pemberian izin oleh Panitia Pusat atau pemberian izin dengan syarat tersebut pada
pasal 7
ayat (2), dalam waktu 14 (empat betas) hari setelah pemutusan diterima oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, baik buruh dan/atau pengusaha maupun organisasi buruh/ atau organisasi pengusaha
yang bersangkutan dapat diminta banding kepada Panitia Pusat.
Pasal 9
Panitia Pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian
perselisihan perburuhan dalam tingkat banding.
Pasal 10
Pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebut pada pasal 3 adalah batal karena hukum.
Pasal 11
Selama izin termaksud pada pasal 3 belum diberikan, dan dalam hal ada permintaan banding tersebut
pada pasal 8, Panitia Pusat belum memberikan keputusan, baik pengusaha maupun buruh harus tetap
memenuhi segala kewajibannya.
Pasal 12
Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan
swasta, terhadap seluruh buruh dengan tidak menghiraukan status kerja mereka, asal mempunyai masa
kerja dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
Pasal 13
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang belum diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri
Perburuhan.
Pasal 14
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Sumber tambahan (selain dari modul) :

5. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan
Ahsinufadli,2013. https://ahsinufadli.wordpress.com/2013/01/29/hukum-perburuhan-uu-perburuhan-
bidang-hubungan-kerja/
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang
mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum)
di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain. Salah satu bentuk pelanggaran
hukum perburuhan adalah seperti kasus dibawah ini.
( https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan)
Buruh PT PanAsia Bandung Demo Tolak PHK Sepihak
Kabupaten Bandung - Seribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Kabupaten Bandung melakukan aksi demonstrasi di Gerbang PT PanAsia Indo Resources di Jalan Raya
Dayeuhkolot-Moh Toha Kabupaten Bandung. Sekitar 3.000 karyawan nasibnya tidak menentu,
perusahaan yang dipimpin oleh sodara Endriko menutup operasional dengan waktu yang tidak
ditentukan. (Kaskus.co.id)
Pantauan detikcom, seribuan masa aksi melakukan demonstrasi sekitar Pukul 10.30 WIB. Sebelumnya
mereka melakukan long march dari halaman Komplek Pergudangan Bulog Citereup, Jalan Raya
Dayeuhkolot-Moh Toha titik kumpul pertama long march sejauh dua kilo meter.
Uben mengungkapkan, para pekerja dan buruh PanAsia sebentar lagi yang jumlahnya sekian ribu orang
akan terkena dampaknya akibat pemutusan kerja.
"Kami menolak adanya PHK karena PHK adalah awal kesengsaraan bagi buruh. Kami meminta dan
mendorong kepada manajemen perusahaan supaya menjalankan lagi organiasasi perusahan dengan
sebaiknya, seefisien sehingga PHK bisa dihindari dan kami akan melakukan upaya yang lebih besar
demonstrasi besar-besaran jika masih belum ada kejelasan dari perusahaan," ungkapnya.
Selain itu, Uben juga meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Bupati
Bandung Dadang M Naser dan Disnaker Kabupaten Bandung.
"Kami meminta bantuan kepada Pemerintah agar PHK dapat dihindari dan perusahaan dapat
menjalankan kembali operasionalnya. PHK adalah awal kesengsaraan buruh dan warga di Kabupaten
Bandung," kata Uben.
Salah satu karyawan Irwan (31) warga Banjaran, sudah 10 tahun menjadi karyawan PT PanAsia Indo
Resources. Ia bekerja di perusahaan tekstil itu sejak bujangan hingga ia menikah dan memiliki anak.
Kepada detikcom Irwan mengaku gajih bulanan di PT PanAsia Indo Resources digunakan untuk
menafkahi isteri dan dua anaknya yang saat ini masih berumur tiga dan lima tahun.
"Gaji setiap bulannya mencapai Rp 2.275.000," kata Irwan.

6. Irwan mengungkapkan sejak Bulan Mei 2017 lalu kontrak kerjanya diputuskan secara sepihak. Padahal
tambah Irwan, ia masih memiliki masa kerja hingga Tahun 2018 mendatang.
Tidak sendiri, nasib yang sama dirasakan teman-temannya sedama karyawan kontrak di PT PanAsia Indo
Resources. "Pekerjaan kami diputuskan secara sepihak dan harus mengundurkan diri secara paksa,"
ungkapnya.
Selain itu, Irwan juga tidak mendapatkan pesangon. Padahal pas penutusan kontrak ia dijanjikan akan
diberi pesangon satu bulan gajih, namun hingga kini pesangon tersebut tak kunjung cair.
"Bukan hanya itu Jamsostek tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan padahal gajih karyawan selalu
dipotong dan karyawan pun tidak mendapatkan uang makan (kupon makan) dan uang transport
(jemputan bus)," ujar Irwan.
Irwan menuturkan, kondisi tersebut dirasakannya satu tahun terakhir sejak ganti pimpinan perusahaan.
"Sama pimpinan sebelumnya biasa normal, pas ganti kepemimpinan jadi kacau. Serba nunggak
Jamsostek, uang makan dan transportasi satu tahun lebih tidak ada," tuturnya.
Sejak diputuskan kontraknya ia kini berwirausaha berdagang makanan ringan bersama isterinya. "Kalau
dagang penghasilannya ga tetap. Kalau kerjakan tetap, saya harap perusahaan jalan lagi dan dapat
direkrut lagi," harapnya.
Sementara itu, Ketua PUK SPSI PT Panasia Indo Resources yang sekaligus karyawan di perusahaan
tersebut yang kini sudah di rumahkan Afiril Juhana mengatakan ia bersama buruh di Kabupaten
Bandung melakukan aksi demonstrasi demi menyelamatkan nasib karyawan di PT Panasia yang telah
banyak dirumahkan sejak tiga bulan terakhir. (Anonim)
"Kondisi di Panasia proses produksi dihentikan total dan kurang lebih 1.000 orang karyawan dirumahkan
sementara 1.000 orang lainnya tenaga kontrak terancam dirumahkan," katanya.
Menurutnya, perusahaan merumahkan karyawan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Bahkan
ke depan diprediksi akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu, pihaknya meminta
agar perusahaan mengambil langkah penyelamatan bagi karyawan.
Analisis Kasus:
Kasus ini merupakan kasus perselisihan antara buruh dan perusahaan, Jenis perselisihan
antara keduanya adalah perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini
buruh-buruh tersebut merasa hak pekerjanya telah dilanggar. Mereka menuntut kejelasan dan
dipenuhinya tuntutan sekitar 3.000 karyawan PT Panasia yang diberhentikan. Masalahnya yang mereka
hadapi adalah Jamsostek mereka tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan padahal gajih karyawan selalu
dipotong dan karyawan pun tidak mendapatkan uang makan (kupon makan) dan uang transport
(jemputan bus). Hal tersebut lah yang sebenarnya
menjadi pokok permasalahan di antara kedua belah pihak. Pemkab Bandung mengaku tengah

7. memediasi antara perusahaan dan pekerja. Mediasi pertama ditunda karena PT Panasia yang diwakili
oleh bagian personalia tidak dapat mengambil kebijakan yang berkaitan dengan buruh.
Sumber:
Kaskus.co.id https://www.kaskus.co.id/thread/59c213fb1a9975de238b456c/seribuan-buruh-pt-panasia-
bandung-demo-tolak-phk-sepihak/
Anonim. http://www.pikiran-rakyat.com/foto/2017/09/29/3000-karyawan-pt-panasia-diberhentikan-
buruh-tuntut-hak-410489