Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan sarana dan prasarana (sarpras) di sekolah, meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, syarat, tata cara, dan prosedur penghapusan sarpras. Ada dua cara penghapusan yaitu melalui lelang dan pemusnahan, dengan mengikuti berbagai tahapan sesuai peraturan. Dokumen juga menjelaskan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam proses penghapus
3. KOMPETENSI DASAR
3.16 Menerapkan penghapusan sarana dan
prasarana
4.16 Melakukan kegiatan penghapusan sarana dan
prasarana
7
Penghapusan
Sarpras
4. 7. PENGHAPUSAN SARPRAS
Pengertian penghapusan sarpras
Landasan hukum penghapusan sarpras
Tujuan dan syarat penghapusan sarpras
Tata cara dan prosedur penghapusan sarpras
Dokumen penghapusan sarpras
5. A. PENGERTIAN PENGHAPUSAN
SARPRAS
• Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan
sarana dan prasarana dari pertanggung jawaban yang berlaku dengan
alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
6. B. LANDASAN HUKUM PENGHAPUSAN
SARPRAS
Peraturan menteri dalam negeri
nomor 17 tahun 2007 tentang
pedoman teknis pengelolaan barang
milik daerah
Peraturan Kementerian
Keuangan (PMK) Nomor
83/PMK.06/2016
Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan Dan Penghapusan
Barang Milik Negara
7. C. TUJUAN DAN SYARAT
PENGHAPUSAN SARPRAS
•Tujuan
•Syarat
• Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan
sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak
dapat digunakan lagi.
• Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.
• Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi.
• Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.
• Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan
lagi.
• Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan.
• Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya
pemeliharaan.
• Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini.
• Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang (misalnya barang kimia).
• Barang yang berlebih jika disimpang lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi.
8. D. TATA CARA DAN PROSEDUR
PENGHAPUSAN SARPRAS
Penghapusan barang
yang rusak/tua/berlebih
Penghapusan barang
yang
hilang/dicuri/dirampok/di
selewengkan
Penghapusan barang
karena bencana alam
9. • Setiap pengurus membuat daftar barang inventaris yang akan diusulkan untuk dihapuskan
kepada pejabat yang berwenang
• Pengurus menghimpun atau meletakkan barang yang akan diusulkan untuk dihapuskan
tersebut pada tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja.
• Pengurus mengusulkan penghapusannya kepada unit utamanya masing-masing di daerah
tingkat I.
• Unit utama membentuk panitia penghapusan barang
• Panitia memeriksa barang yang diusulkan untuk dihapuskan oleh unit kerja dan panitia
melaporkannya kepada pimpinan unit utama disertai dengan usul/ rekomendasi
penyelesaiannya.
• Pimpinan unit utama meneliti barang yang diusulkan untuk dihapuskan
• Jika barang yang akan dihapuskan seperti barang tidak bergerak, biro perlengkapan akan
meminta persetujuan/ izin tertulis dari menteri keuangan diteruskan kepada biro hukum.
Penghapusan barang yanPenghapusan barang
yang/ rusak/ tua/ berlebih
10. • Penghapusan barang yang hilang/dicuri/dirampok/diselewengkan
• Pimpinan unit satuan kerja bertanggung jawab atas barang yang hilang melaporkan
ke pimpinan unit dan kepolisian.
• Pihak kepolisian diharapkan mengeluarkan berita acara pemeriksaan dalam waktu
3 bulan.
• Hasil penyelidikan berisikan tentang kehilangan, barang tersebut bukan karena
kelalaian petugas atau kehilangan yang disebabkan karena kelalaian petugas.
• Pimpinan unit utama mengusulkan penghapusannya kepada menteri dilampiri
berita acara dan bukti setoran hasil penjualan, mentri mengeluarkan surat
keputusan (SK) penghapusannya.
• Penghapusan dari daftar inventaris dilakukan setelah SK penghapusan
dikeluarkan.
11. • Penghapusan barang karena bencana alam
• Tata caranya disamakan dengan penghapusan barang
yang rusak/tua dengan tambahan SK dari Pemda yang
menyatakan bahwa daerah tersebut telah terjadi
bencana alam.
12. Prosedur penghapusan sarpras
Penghapusan barang inventaris dengan
lelang (Menghapus dengan menjual
barang-barang)
Penghapusan barang inventaris
dengan pemusnahan (Penghapusan
barang inventaris yang dilakukan
dengan memperhitungkan faktor-
faktor pemusnahan ditinjau dari segi
uang)
Menurut Julian (2012) ada cara-cara dan proses penghapusan sarana dan prasarana.
Dalam pelaksanaan penghapusan dikenal dua jenis, yaitu penghapusan melalui lelang
dan penghapusan melalui pemusnahan.
13. • Penghapusan barang inventaris dengan lelang
• Pembentukan Panitia Penjualan oleh Kepala Dinas Pendidikan
• Melaksanakan sesuai prosedur lelang
• Mengikuti acara pelelangan
• Pembuatan “Risalah Lelang” oleh kantor lelang dengan menyebutkan
banyaknya nama barang, keadaan barang yang dilelang
• Pembayaran uang lelang yang disetorkan ke Kas Negara selambat-
lambatnya 3 hari
14. • Penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan
• Pembentukan panitia penghapusan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
• Sebelum barang dihapuskan perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakuakn tiap
tahun; bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan;
• Panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus;
• Setelah mengadakan penelitian secukupnya barang-barang yang diusulkan untuk
dihapus sesuai Surat Keputusan dan disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat
dan kepolisian, pemusnahannya dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan
dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagaiannya;
• Menyampaikan berita acara ke atasan/ Menteri sehingga dikeluarkan keputusan
penghapusan;
• Kepala sekolah selanjutnya menghapuskan barang tersebut dari buku induk dan
buku golongan inventaris.
