11

1. MATA KULIAH
OTOMATISASI & TATA KELOLA KEPEGAWAIAAN
PROGRAM KEAHLIAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
TINGKAT XII
PEMATERI
MUHAMMAD ROFI’I, S.AP
NIY. 19821109 201607 1 29

2. PEMBERHENTIAAN
PEGAWAI
BAB 5

3. PEMBERHENTIAAN PEGAWAI
KOPETENSI DASAR
 3.14 Memahami Prosedur Pemberhentian
Pegawai
 4.14 Melaksanakan Pengelolaan Pemberhentian
Pegawai

4. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PENGERTIAN
 Sama dengan separation, pemisahan,
pemutusan hubungan kerja baik sementara
maupun selamanya

5. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PENGERTIAN MENURUT
 Hasibuan 2001:205; Pemutusan hubungan kerja seorang
pegawai denganperusahaan karena sebab2 tertentu yang diatur
dalam AD dan ART Perusahan, Pegawai, Peraturan
Perundangan yang berlaku diperusahaan
 Siagian 2009:145; apabila ikatan formal antara organisasi,
selaku pemakai tenaga kerja pada dasarnya pemutusan kerja
mengambil dua bentuk utama yaitu berhenti dan diberhentikan
 Manullang 2001: 195; Pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja dan pengusaha
 Susilo martoyo 2000:195; dibagi menjadi dua
1. Pemutusan kerja bersipat positif
2. Pemtusan kerja bersifat negatif
 UU No 13 Th 2002; pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yang berakibat berakhirnya hak dan kewajiban
antara pegawai dan pengusaha

6. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PENGERTIAN MENURUT
 Hasibuan 2001:205; Pemutusan hubungan kerja seorang
pegawai denganperusahaan karena sebab2 tertentu yang diatur
dalam AD dan ART Perusahan, Pegawai, Peraturan
Perundangan yang berlaku diperusahaan
 Siagian 2009:145; apabila ikatan formal antara organisasi,
selaku pemakai tenaga kerja pada dasarnya pemutusan kerja
mengambil dua bentuk utama yaitu berhenti dan diberhentikan
 Manullang 2001: 195; Pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja dan pengusaha
 Susilo martoyo 2000:195; dibagi menjadi dua
1. Pemutusan kerja bersipat positif
2. Pemtusan kerja bersifat negatif
 UU No 13 Th 2002; pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yang berakibat berakhirnya hak dan kewajiban
antara pegawai dan pengusaha

7. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
LANDASAN HUKUM
 Pemberhentian Pegawai Swasta;
UU No 13 Th 2003
 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
PP No 11 Th 2017

8. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PENYEBAB PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUKAN
PNS
 Keinginan Perusahaan
 Keinginan Pegawai
 Penyebab Lain

9. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PENYEBAB PEMBERHENTIAN PNS
 Berdasarkan Pasal 23 UU Pokok Kepegawaiaan No 18
Th 1974
1. Mencapai batas pensiun
2. Tidak cakap jasmani & rohani dalam bekerja
3. Gangguan fisik dan mental sehingga tidak
melaksanakan pekerjaaan
4. Melakukan pelanggaran, tindak pidana dll
5. Perubahan susunan dan jumlah pegawai
6. Berhenti atas permintaan sendiri
7. Meninggalkan tugas dan jabatan
8. Tidak melaporkan diri menjalankan cuti diluar
tanggungan negara

10. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
HAK KEPEGAWIAAN
 Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, hak
dan kewajiban antara kedua belah pihak juga
terputus

11. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
JENIS HAK PERUSAHAAN DALAM UU
KETENAGAKERJAAN
 UU Ketenagakerjaan No 13 Th 2013;
Pengusaha berkewajiban memberikan uang
kompensasi kepada pekerja
1. Uang Pesangon
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
3. Uang Pengganti Hak

12. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
HAK PNS UU ASN
 PP No II Th 2017;
1. Jaminan Hari tua
2. Tabungan dan Asuransi Pensiun

13. PEMBERHENTIAN PEGAWAI
SYARAT2 MEMPEROLEH HAK PENSIUN
PEGAWAI
1. Mencapai batas usia
2. Memiliki masa kerja yang cukup
3. Telah diberhentikan dengan terhormat

14. TERIMA KASIH
SEKIAN