aaaa

2. SUMBER-SUMBER HUKUM
 PENGERTIAN
 Tempat di mana dapat diketemukan aturan-
aturan
 segala sesuatu yang menimbulkan aturan-
aturan yang mempunyai kekuatan memaksa
, yakni aturan-aturan yg kalau dilanggar
mengakibatkan timbulnya sanksi yg tegas
dan nyata

3. SUMBER-SUMBER HUKUM
 Sumber Hukum dapat dilihat dr 2 segi :
 Sumber Hukum Materil
 Sumber Hukum Formil
tempat dimana dapat diketemukan aturan-
aturan, termasuk sebagai sumber hukum formil
yaitu :
 UU # Kebiasaan
 Yurisprodensi # Doktrin
 Traktat

4. UNDANG-UNDANG
Prof. Buys, UU mempunyai 2 arti :
 UU dalam arti Formil/UU
setiap peraturan atau ketetapan yg dibentuk
oleh alat perlengkapan negara yg diberi
kekuasaan untuk membentuk UU, yaitu
Presiden dan DPR
 UU dalam arti Materil/Peraturan
setiap peraturan atau ketetapan yg isinya
mengikat kepada umum, misal Perda.

5. Suatu UU bisa bersifat formil serta
bersifat materil
 Misal UU No. 5 thn 1960 tentang UUPA :
 Dalam arti formil krn UU tsb dibuat
pemerintah dgn DPR.
 Dalam arti materil krn UU tsb
mengikat umum.

6. Tetapi Dapat Pula Suatu UU Hanya
Memiliki Satu Sifat Saja :
 Misalnya UU Naturalisasi :
 hanya bersifat formil, krn dibuat oleh
Presiden dan DPR tetapi isinya hanya
mengikat pihak tertentu saja
 PP, Perda, Kepmen :
 Hanya bersifat materil, krn hanya
mengikat umum tetapi tdk dibuat oleh
Presiden dan DPR.

7. KEKUATAN MENGIKAT UU
 Agar suatu UU mempunyai kekuatan mengikat dan dapat
berlaku, maka harus di undangkan dalam Lembaran
Negara, dan yg mengundangkan adalah Menhuham
 Setiap UU yang telah diundangkan melalui LN maka akan
berlaku fiksi Hukum :
“setiap orang dianggap telah mengetahui adanya UU yang
telah diundangkan tsb.”
 Setiap UU selalu disertai dgn penjelasan, penjelasan suatu
UU dan Peraturan Pemerintah (PP) dimasukkan dalam
Tambahan Lembaran Negara.

8. KEKUATAN MENGIKAT UU
 Setiap UU diberi nomor urut dan tahun
dibentuknya, demikian pula Lembaran Negara
diberi nomor urut dan tahun. Tahun
terbentuknya UU dan LN sama, tetapi nomor
urut biasanya berbeda.
 Suatu UU mulai berlaku sesuai dgn tgl yang
ditentukan dalam UU itu sendiri. Apabila tdk
ditentukan maka UU tsb akan mulai berlaku
30 hari (jawa dan madura) dan 100 hari (diluar
jawa dan madura) setelah diundangkan dalam
LN

9. SUATU UU TDK BERLAKU LAGI
APABILA :
 Jangka waktu yg ditentukan dlm UU tsb
sudah lampau;
 Keadaaan untuk mana UU tsb diadakan
sudah tidak ada lagi;
 UU tsb dicabut oleh instansi yg
membuatnya
 telah diadakan UU baru yang isinya
bertentangan dgn UU yang berlaku

10. BERITA NEGARA DAN
TAMBAHAN BERITA NEGARA
 Selain Lembaran Negara, masih terdapat
lg Berita Negara yang mempunyai fungsi
sebagai tempat pengumuman Keppres,
Kepmen.
 Tambahan Berita Negara yng memuat
anggaran dasar dr perseroan,
perhimpunan, yayasan, dsbnya.

11. ASAS-ASAS PERUNDANGAN
YANG DIKENAL :
 UU tidak berlaku surut
 UU tdk boleh diganggu gugat
 UU yg dibuat oleh penguasa yg lebih tinggi
kedudukannya mempunyai kedudukan yg
lebih tinggi pula.
 UU yg berlaku kemudian membatalkan UU
terdahulu.
 UU khusus mengesampingkan UU yang
bersifat umum.

12. TATA URUTAN PERUNDANG-
UNDANGAN :
 Tap/MPRs/XX/1966 :
 UUD 1945
 Tap Mpr
 UU/Perpu
 Peraturan Pemerintah (PP)
 Keputusan Presiden (Kepres)
 Peraturan Pelaksana lain : Permen, Instruksi
Men.

13. TATA URUTAN PERUNDANG-
UNDANGAN :
 Tap III/MPR/2000 :
 UUD 1945
 Ketetapan MPR
 UU
 Perpu
 Peraturan Pemerintah
 Keppres
 Perda

14. TATA URUTAN PERUNDANG-
UNDANGAN :
 UU No. 10 Tahun 2004 :
 UUD 1945
 UU/Perpu
 PP
 Perpres
 Perda

15. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1:
a. UUD 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

16. YURISPRUDENSI
 PERISTILAHAN LAINNYA :
 Yurisprudentie (Belanda)
 Yurisprudence (Perancis)
 Case Law/ Judge Made Law
 PENGERTIAN :
“keputusan hakim terdahulu yg diikuti oleh hakim
lain dan dijadikan sebagai dasar keputusan hakim
lain mengenai kasus yg sama”

17. LATAR BELAKANG
YURISPRUDENSI
 Kerap kali hakim dalam memeriksa dan
memutus suatu perkara, dihadapkan kpd
peraturan hukum yang tidak ada atau tdk
lengkap.
 Hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu
perkara dgn alasan ketiadaan peraturan (Pasal
22 AB)
 Dalam kondisi tsb hakim harus menciptakan
hukumnya sendiri.

18. LATAR BELAKANG
YURISPRUDENSI
 Terdapat beberapa alasan mengapa seorang
hakim mengikuti keputusan hakim lain :
 Karena keputusan tsb dibuat oleh hakim yg
mempunyai kedudukan yg lebih tinggi.
 Karena alasan praktis
 Hakim mengikuti keputusan hakim lain
karena sependapat

19. TRAKTAT
 PENGERTIAN TRAKTAT :
“Perjanjian yg dibuat diantara dua atau lebih
negara “
 Macam-Macam Traktat :
 Traktat Bilateral, yg dibuat antara 2 negara
 Traktat Multilateral, yg dibuat secara kolektif
 Traktat Terbuka, perjanjian yg memungkinkan
masuknya negara baru sbagai peserta
 Traktat Tertutup, tidak memungkinkan
masuknya peserta baru

20. TRAKTAT
 Terdapat 2 Macam Bentuk Perjanjian :
 Traktat, dibuat oleh Presiden dgn
persetujuan DPR. ( Pasal 11 UUD 1945)
 Agreement, dibuat hanya dgn keputusan
presiden, dan biasanya hanya
menyangkut bidang Politik.

21. KEBIASAAN
 Perbuatan manusia yg tetap dilakukan
berulang-ulang dalam hal yg sama.
 Peraturan yg walaupun tidak ditetapkan
oleh pemerintah , tetapi ditaati oleh seluruh
rakyat, krn masyarakat yakin bahwa
peraturan tsb berlaku sebagai hukum.

22. KEBIASAAN
 Agar H Kebiasaan tsb ditaati, maka ada
2 syarat yag harus dipenuhi :
 Perbuatan yg tetap dilakukan orang
 Adanya keyakinan bahwa perbuatan itu
harus dilakukan krn telah merupakan
kewajiban

23. PENDAPAT AHLI HUKUM
 “pendapat para ahli hukum/sarjana hukum
yg terkenal dan mempunyai nama pengaruh
dalam keputusan hakim.”
 Hakim sering berpegang pada pendapat
seorang atau beberapa orang sarjana hukum
terkenal dalam menetapkan dasar-dasar
keputusannya.