Dokumen ini membahas peraturan perkawinan pegawai negeri sipil di Indonesia. Secara garis besar dijelaskan bahwa pegawai pria harus mendapat izin jika ingin menikah lagi, sedangkan wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua atau ketiga. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan alasan-alasan perceraian pegawai seperti zina, pemabuk, meninggalkan pasangan, penganiayaan berat, dan

1. MATA KULIAH
OTOMATISASI & TATA KELOLA KEPEGAWAIAAN
PROGRAM KEAHLIAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
TINGKAT XII
PEMATERI
MUHAMMAD ROFI’I, S.AP
NIY. 19821109 201607 1 29

2. PERATURAN
PERKAWINAN
PEGAWAI
BAB 4

3. PERATURAN PERKAWINAN
PEGAWAI
KOPETENSI DASAR
 3.13 Memahami Peraturan Perkawinan Pegawai
 4.13 Melaksanakan Pengelompokan Peraturan
Perkawinan Pegawai

4. PERATURAN PERKAWINAN
PEGAWAI
PENGERTIAN
 Perkawinan; suatu akad menghalalkan
hubungan serta membatasi hak dan kewajiban
tolong menolong antara pria dan wanita yang
bukan muhrim,
 Pegawai; warga negara dan penduduk yang
bekerja sebagai pegawai negeri sipil

5. PERATURAN PERKAWINAN
PEGAWAI
PENGERTIAN MENURUT
 UU No. 1 Th 1997 Psl 1; Perkawinan adalah ikatan
lahir bathin antara pria dan wanita untuk membentuk
keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa
 Maya 2013; bentuk pola sosial yang disetujui kedua
belah pihak sehingga membentuk keluarga yang sah
menurut agama dan legal dimata hukum
 Hariyanti 2002; suatu ikatan antara laki2 dan
perempuan atas dasar kemauaan kedua belah pihak
sehingga menjadi ciri khas yang mengikat satu sama
lainya.
 KBBI; perjanjian antara pria dan wanita untuk
menjadi suami istri
 Kompilasi Hukum Islam Pal. 2; akad yang sangat
kuat untuk mentaati perintah Allah dan

6. PERATURAN PERKAWINAN
PEGAWAI
PERKAWINAN PNS
 PP No 10 Th 1983 tentang perubahan atas PP
No 45 Th 1990 Tentang izin perkawinan dan
perceraiaan PNS
 PP No 45 Th 1990 tentang perubahan atas PP
No 10 Th 1983 Tentang izin perkawinan dan
perceraiaan PNS
 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaiaan Negara (SAKN) No 08/SE/1983
dan No 48/SE/1990 tentang petunjuk
pelaksanaan PP No 45 Th 1990 tentang
perubahan PP No 10 Th 1983 Tentang izin

7. PERATURAN PERKAWINAN
PEGAWAI
KETENTUAN PNS PRIA YANG AKAN BERISTRI
LEBIH DARI SATU
 PNS Pria Memperoleh izin terlebih dahulu dari
pejabat
 PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua,
ketiga, dan keempat
 Permintaan izin tertulis sebagaimana dimaksud
dalam ayai 1
 Dalam surat izin harus dicantumkan alasan
lengkap yang mendasari permintaan izin untuk
beristri lebih dari satu

8. PERATURAN PERKAWINAN
PEGAWAI
PERCERAIAN PNS
 Perceraiaan adalah proses berakhirnya
hubungan pernikahan antara laki2 dan
perampuan
 Dasar hukum perceraiaan PNS;
1. PP No 45 Th 1990 Tentang izin pernikahan dan
perceraian PNS

9. PERATURAN PERKAWINAN
PEGAWAI
PERCERAIAN PNS
 Alasan perceraiaan PNS;
1. Salah satu pihak melakukan zina
2. Salah satu pihak menjadi pemabuk/penjudi yang
tidak bisa disembuhkan
3. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun
berturut-turut tampa kabar dan alasan yang jelas
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat
5. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5
tahun atau lebih
6. Terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang
tidak bisa rukun kembali

10. TERIMA KASIH
SEKIAN