Draft Pedoman RS Pendidikan Diknas

PEDOMAN RUMAH SAKIT
PERGURUAN TINGGI NEGERI
SURAT KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI No......./......../2013

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1|Pedoman RS PT Kep Dirjendikti No:

2013
KATA PENGANTAR (perlu disesuaikan kembali)

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No.20
tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran serta UU no 29 tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran dalam upaya menghasilkan dokter layanan primer yang
profesional dan kompeten, Fakultas Kedokteran disetiap Perguruan Tinggi wajib
menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran yang berorientasi kepada kepentingan
Nasional. Pendidikan Kedokteran diselenggarakan melalui dua tahap yaitu
Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter,
dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan
Standar Kompetensi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
tahun 2012. Pada Pendidikan Profesi Dokter setiap Fakultas Kedokteran wajib
mempunyai Rumah Sakit Pendidikan sebagai tempat pendidikan profesi dokter.
Pada PP No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dicantumkan
bahwa Pengelolaan kesehatan adalah proses atau cara mencapai tujuan
pembangunan kesehatan melalui pengelolaan upaya kesehatan, penelitian dan
pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia
kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen, informasi
dan regulasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Sumber daya manusia
dan pengembangannya pada Sistem Kesehatan Nasional termasuk didalamnya
adalah dokter layanan primer yang dihasilkan dari Pendidikan Profesi Dokter di
RS Pendidikan, dengan demikian RS Pendidikan tidak berdiri sendiri namun
merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional sehingga dokter layanan
primer yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran dan tujuan nasional untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
RS Perguruan Tinggi adalah Rumah sakit pendidikan berkedudukan langsung
dibawah Rektor Univesitas dibawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kemdikbud merupakan tempat pendidikan di bidang kedokteran dan
kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu.
Untuk menyelenggarakan RS PT diperlukan Pedoman RS PT sebagai acuan pada
setiap program anggaran dan kegiatan pendidikan di RS PT.
Kepada seluruh kontributor penyusunan buku pedoman ini kami sampaikan
terimakasih. Semoga rumah sakit perguruan tinggi negeri dapat menjadi tempat
pendidikan yang menghasilkan luaran tenaga kesehatan, penelitian dan layanan
yang berkualitas.

Jakarta, Agustus 2013

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi


TIM PENYUSUN

1.

Dadang Sudiyarto

2.

Harris Iskandar

3.

Amal C. Sjaaf

4.

Anwar Santoso

5.

Tri Hanggono Achmad

6.

Ova Emilia

7.

Arsitawati P. Rahardjo

8.

Abidin Widjanarko

9.

Tri Hesty Widyastoeti

10. Erwin Santosa
11. Buddy HW. Utoyo
12. Budi Riyanto
13. Johnny Sinaga
14. Ahmad Samhari Baswedan
15. Masyitoh


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
TIM PENYUSUN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Pengertian Rumah Sakit Pendidikan
1.4 Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri
1.5 Tujuan Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri
BAB II KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
2.1 Konsep Dasar Rumah Sakit Pendidikan
2.2 Konsep Teknis Rumah Sakit Pendidikan
2.3 Indikator Rumah Sakit Pendidikan
BAB III IMPLEMENTASI KONSEP DASAR RS PENDIDIKAN DI RS PT
3.1 Rasional
3.2 Implementasi Konsep Dasar Pendidikan di RS PT
3.3 Implementasi Konsep Dasar Pelayanan di RS PT
3.4 Implementasi Konsep Dasar Penelitian di RS PT
BAB IV KELEMBAGAAN DAN PENGORGANISASIAN RS PT
4.1 Kelembagaan RS PT
4.2 Tujuan RS PT
4.3 Visi dan Misi RS PT
4.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB VTATA KELOLA SUMBER DAYA RS PT
5.1 Tata Kelola Sumber Daya Manusia
5.2 Tata Kelola Keuangan RS PT sebagai BLU
5.3 Tata Kelola Aset
BAB VI KONSEP PEMBANGUNAN FISIK RS PT
6.1 Pembangunan berdasarkan fungsi
6.2 Master Plan
6.3 DED
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa mendapatkan
pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga. Negara bertanggung jawab
dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan saat ini
makin disoroti dengan akan diberlakukannya Universal Coverage atau Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional mengatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu
bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka diproyeksikan kebutuhan
akan penyelenggara pelayanan kesehatan semakin meningkat. Peningkatan
kebutuhan penyelenggara pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, akan
diikuti dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter.
Sampai tahun 2010 Kementerian Kesehatan mengatakan Indonesia masih
kekurangan 30 ribu tenaga dokter.

Institusi pendidikan selaku produsen tenaga dokter dituntut untuk ikut berperan
dalam menyukseskan diberlakukankannya Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN). Pendidikan kedokteran berperan dalam menghasilkan tenaga dokter yang
cukup secara kuantitas dan baik secara kualitas. Kuantitas yang cukup dan
kualitas yang baik dari tenaga dokter dihasilkan dari sistem pendidikan yang baik.
Sistem pendidikan diharapkan dapat menjawab tuntutan kompetensi tenaga dokter
dan tuntutan kualitas layanan masa kini dan masa datang. Layanan kesehatan yang
berkualitas seperti yang diharapkan SJSN membutuhkan tenaga kesehatan,
khususnya dokter yang berkualitas.


Data dokter umum registrasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2010
mengatakan bahwa jumlah tenaga dokter umum masih kurang. Hal ini dapat
dilihat dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar ± 235 juta dengan
tingkat laju pertumbuhan penduduk ± 1,42 % per tahun maka jumlah penduduk
Indonesia tahun 2016 diperkirakan ± 255 juta, jika tingkat atrisi dokter umum 5%
per 5 tahun dan rasio ideal tenaga dokter dengan penduduk adalah 1:1200 maka
pada tahun 2016 Indonesia akan kekurangan tenaga dokter sebanyak 149.540
orang. Untuk memenuhi kebutuhan dokter umum pada tahun 2016 maka
diperlukan lulusan sebanyak 29.908 lulusan/ tahun.

Untuk dapat menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan maka jumlah tempat tidur di
rumah sakit sebagai sarana pendidikan menjadi bagian yang diperhatikan. Kajian
The Accreditation Council of Graduate Medical Education menyatakan bahwa
jumlah tempat tidur rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan memiliki
korelasi terhadap tingkat kelulusan dalam ujian sertifikasi dokter. Jika rasio ideal
mahasiswa dan tempat tidur adalah 1: 3 maka kebutuhan tempat tidur (TT) RS
untuk pendidikan pada tahun 2013 adalah 10.450 TT. Fakultas kedokteran yang
ada (72 FK) belum dapat mengejar kebutuhan tenaga dokter.

Kualitas lulusan tenaga dokter merupakan peran penting lainnya yang menjadi
tanggung jawab sebuah institusi pendidikan. Dimasa yang akan datang tenaga
dokter harus mampu menghadapi tantangan-tantangan baru dimana mulai
bermunculannya infeksi baru, timbulnya resiko dari kondisi lingkungan dan
perilaku serta makin cepatnya transisi demografi yang mengancam kesehatan.
Sistem kesehatan dunia saat ini masih terus berjuang menghadapi kondisi yang
semakin kompleks dan mahal.

Data WHO dalam World Health Report 2006 mengatakan bahwa penyakit kronis
saat ini berkembang dan menjadi penyebab kematian tertinggi, lebih lanjut lagi
WHO merekomendasikan untuk melakukan revitalisasi strategi pendidikan
kedokteran. Pendidikan dokter saat ini belum dapat menjawab tantangan ini
dikarenakan kurikulum yang terfragmentasi dan berjalan ditempat sehingga


menghasilkan lulusan yang hanya menguasai penyakit. Hal ini dibenarkan dengan
adanya data Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang mengatakan
bahwa lulusan dokter Indonesia menguasai penegakkan diagnosa dan terapi tetapi
sangat lemah dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, rehabilitasi dan
pengetahuan akan hukum dan etik.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah menetapkan SKDI sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pendidikan dokter di Indonesia. Kompetensi tenaga dokter
Indonesia terdiri dari empat pilar dan tiga pondasi. Pilar kompetensi terdiri dari
pengelolaan informasi, landasan ilmiah kedokteran, keterampilan klinis dan
pengelolaan masalah kesehatan. Pondasi terdiri dari profesionalitas yang luhur,
mawas diri dan pengembangan diri serta komunikasi yang efektif. Untuk dapat
menjawab tantangan dimasa yang akan datang maka pendidikan tenaga dokter dan
tenaga kesehatan lainnya haruslah berorientasi pada outcome dan kesiapan
terhadap peningkatan jumlah penyakit kronik. Outcome yang ingin dihasilkan
adalah pembelajaran transformatif dan interdepedensi dalam pendidikan.

Pembelajaran transformatif adalah suatu cara pembelajaran dimana kepemimpinan
dikembangkan, yang bertujuan untuk menghasilkan seorang agen perubahan.
Tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya diharapkan bukan hanya memiliki
pengetahuan dan keterampilan menjadi seorang professional, tetapi juga menjadi
pemimpin yang siap menghadapi berbagai kondisi mendatang. Interdependensi
adalah elemen kunci dalam pendekatan sistem, karena menekankan pada cara dari
berbagai komponen berinteraksi. Interdependensi dalam pendidikan juga
melibatkan 3 pemikiran fundamental yaitu pendidikan yang terisolasi menjadi
pendidikan yang sejalan dengan sistem kesehatan, institusi yang berdiri sendiri
menjadi institusi yang memiliki jejaring dan institusi yang melihat ke dalam
menjadi institusi yang menjalin koneksi dengan dunia luar untuk konten kemajuan
pendidikan. Pembelajaran transformatif dan interdepedensi di jabarkan dalam
sembilan konsep dasar. Sembilan konsep dasar ini di harapkan dapat menjawab
tantangan masa depan mengenai kompetensi dan kualitas layanan tenaga
kesehatan, khususnya dokter.


Dalam perjalanannya sistem pendidikan kedokteran memerlukan rumah sakit
sebagai tempat pendidikan. Munculnya paradigma bahwa fungsi pendidikan
mengganggu pelayanan di rumah sakit menyebabkan pengembangan kompetensi
interprofesionalitas dalam pelayanan dan pendidikan serta penelitian translasional
belum berjalan optimal.

Model rumah sakit pendidikan saat ini adalah rumah sakit rujukan pelayanan
tertier sehingga peserta didik / co-ass seringkali menemukan kesulitan
mendapatkan kasus sesuai kompetensinya. Kasus yang ada dalam rumah sakit
rujukan sebagian besar merupakan kasus-kasus rujukan sehingga sudah tidak tepat
lagi untuk tempat pendidikan dokter layanan primer, tetapi lebih sesuai sebagai
tempat pendidikan dokter spesialis.

Selain itu ditemukan juga perbedaan kualitas hasil didik Fakultas Kedokteran di
beberapa RS Pendidikan, hal ini ditengarai oleh besarnya variasi rumah sakit
pendidikan, lemahnya koordinasi antar bagian di beberapa RS Pendidikan dalam
men-standarisasi proses pendidikan klinik, belum adanya integrasi antara
pendidikan dan pelayanan, dan belum adanya model rumah sakit pendidikan yang
ideal .

Belajar dari keadaan yang ada dimana Indonesia masih kekurangan tenaga dokter
yang dalam pendidikannya memerlukan rumah sakit sebagai wahana pendidikan,
perlunya perubahan strategi pendidikan kedokteran, perlunya pendekatan
pembelajaran transformatif dan menempatkan pendidikan kedokteran sebagai
bagian dari sistem kesehatan di Indonesia dan lahirnya UU Pendidikan
Kedokteran No 20 Tahun 2013 maka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
mendirikan 21 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri.

Rumah sakit perguruan tinggi yang selanjutnya disebut RS PTN merupakan
rumah sakit pendidikan milik Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan atau swasta yang dikelola perguruan tinggi. RS PT ditujukan


untuk menjadi wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian
dan pelayanan kesehatan secara terpadu.

Keberadaan RS PT tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian dari Sistem
Kesehatan Nasional Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN adalah pengelolaan
kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara
terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. (PP RI no 72 tahun 2012 tentang Siskesnas)
termasuk disini adalah dokter layanan primer yang merupakan ujung tombak
pelayanan kesehatan pada masyarakat, yang merupakan output dari proses
pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran dan RS PT. Dengan demikian jati
diri RS PT adalah untuk kepentingan bangsa dalam hal ini kesehatan bangsa. Jadi
arah pendidikan dokter disamping kompetensi dokter sesuai SKDI juga
pembangunan karakter nasional dengan pemahaman bahwa RS adalah bagian dari
sistem kesehatan nasional.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum Pedoman RS PT adalah sebagai berikut :
1.

UUD 1945.
a. Pasal 28H
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan ingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
b. Pasal 34
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2. Undang-Undang no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Pasal 6
Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran
Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

10 | P e d o m a n R S P T K e p D i r j e n d i k t i N o :

a. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
c. memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis,
laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium
kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat; dan
d. memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit
yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana
Pendidikan Kedokteran.
3.

Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4.

UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

5.

UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
a. Pasal 1
Rumah

sakit

adalah

menyelenggarakan

institusi

pelayanan

pelayanan
kesehatan

kesehatan

perorangan

yang
secara

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan
dan gawat darurat.
b. Pasal 22
Rumah

sakit

dapat

ditetapkan

menjadi

Rumah

Sakit

Pendidikan setelah
memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan
Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri
yang membidangi urusan pendidikan.
c. Pasal 23
Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan
dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi
kedokteran,

pendidikan

kedokteran

berkelanjutan,

dan

pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dapat
dibentuk jejaring RS PT.


Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Pendidikan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6.

UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

7.

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional

8.

PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum.

9.

Permenkes No 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

10. Permenkes No147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah
Sakit.
11. Permenkes No 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit.
12. Kepmenkes

No

1069/Menkes/SK/XI/2008

tentang

Pedoman

Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri Kesehatan nomor 2/V/PB/2013 nomor 38 tahun 2013
tentang Rumah Sakit Pendidikan.
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 10 tahun 2012
tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012
tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

1.3 Pengertian Rumah Sakit Pendidikan
Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai
tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu
dalam bidang pendidikan dokter dan/atau dokter gigi, pendidikan
berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

1.4 Pengertian Rumah Sakit Perguruan Tinggi


a.

Rumah sakit perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disebut RS PT
merupakan rumah sakit pendidikan baik milik pemerintah dalam hal ini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun swata, yang dikelola
perguruan tinggi negeri.

b.

RS PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjadi
wahana pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan, penelitian dan
pelayanan kesehatan secara terpadu.

1.5

Tujuan Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi
Tujuan Pedoman RS PT adalah sebagai berikut :
1. Sebagai petunjuk dan acuan perencanaan dan penyelenggaraan,
pendidikan kedokteran, pelayanan medik prima dan penelitian
translasional secara terintegrasi di RS PT.
2. Sebagai petunjuk dan acuan pengembangan dan pembangunan fisik RS
PT sesuai dengan fungsi pendidikan, pelayanan, penelitian RS PT.


BAB II
KONSEP DASAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Konsep yang dibangun dalam mengembangkan dan merancang Rumah
Sakit Pendidikan

mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang terkait

pelayanan kesehatan dan pendidikan, tuntutan kompetensi tenaga dokter masa kini
dan masa datang, tuntutan kualitas layanan kesehatan masa kini dan masa datang
serta perkembangan RS Pendidikan di luar negeri. Atas dasar tersebut maka
disusunlah konsep dasar RS Pendidikan yang di sembilan konsep dasar dan
sebelas konsep teknis serta sembilan indikator RS Pendidikan. Pembuat kebijakan
dan pengelola RS Pendidikan harus berpegangan kepada sembilan konsep dasar
dan sebelas konsep teknis RS Pendidikan.

2.1 Konsep Dasar RS Pendidikan
Konsep Dasar RS Pendidikan terdiri dari sembilan konsep, meliputi 4 (empat)
konsep dasar pendidikan, 3 (tiga) konsep dasar pelayanan, 1 (satu) konsep
dasar penelitian dan 1(satu) etika dan medikolegal.

2.1.1 Konsep Dasar Pendidikan Kedokteran RS Pendidikan
Konsep dasar pendidikan kedokteran pada sembilan konsep dasar RS
Pendidikan, meliputi :
1. RS Pendidikan digunakan untuk menghasilkan dokter layanan
primer secara holistik/ komprehensif untuk menjawab problem
kesehatan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan dengan
menekankan juga aspek promotif dan preventif dalam mencapai
MDGs, untuk masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat
perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/
geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan
beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal
coverage/ SJSN).
2. RS Pendidikan merupakan institusi yang membina jejaring tempat
pendidikan sebagai satu entitas tersendiri yang sesuai dengan


Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan
Profesi Dokter, serta Standar Kompetensi tenaga kesehatan lainnya
yang dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik
dalam rangka koordinasi pencapaian kompetensi sebagaimana butir
(1) dan (2).
3. RS Pendidikan harus menyediakan real patient yang memadai baik
jenis dan jumlahnya dan atau simulasi tentang pasien yang relevan
untuk mencapai kompetensi tertentu.
4. RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya baik di rumah sakit
maupun jejaringnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang
berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan.

2.1.2

Konsep Dasar Penelitian
Konsep dasar penelitian pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan,
yaitu:
RS Pendidikan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pelaksana
penelitian translasional dalam rangka pengembangan pelayanan dan
pendidikan dokter layanan primer dan tenaga kesehatan lain

2.1.3

Konsep Dasar Pelayanan
Konsep dasar pelayanan pada sembilan konsep dasar RS Pendidikan,
meliputi:
1. RS Pendidikan berfungsi sebagai contoh (pemandu) fasilitas
layanan

kesehatan

yang

mengedepankan

pelayanan

prima

kesehatan, keselamatan pasien dan penghargaan terhadap hak-hak
pasien/ klien/ komunitas/ masyarakat yang terjangkau, mudah
diakses, berkeadilan dan berbasis bukti (evidence based).
2. RS Pendidikan menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk
masalah lansia (penyakit degeneratif), penyakit akibat perilaku dan
budaya, akibat kerja, akibat disparitas pelayanan/ geografis, infeksi
(termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan beyond health


(sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/ SJSN) dan
tidak berbasis departemen.
3. RS Pendidikan harus memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan
klinis dasar meliputi : Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu
Kesehatan Anak dan Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan
8 keilmuan klinis lainnya meliputi: Ilmu Radiologi, Ilmu Anestesi,
Ilmu Kedokteran Forensik, Ilmu Kulit dan Kelamin, Ilmu Penyakit
THT, Ilmu Penyakit Mata, Ilmu Penyakit Syaraf

dan Ilmu

Kesehatan Jiwa.

2.2

Konsep Teknis Rumah Sakit Pendidikan
Konsep teknis RS Pendidikan adalah penjabaran dari 9 Konsep Dasar
menjadi

konsep

yang

secara

teknis

harus

dilaksanakan

dalam

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelayanan dan penelitian di RS
Pendidikan.
Konsep teknis RS Pendidikan terdiri dari sebelas konsep meliputi 5 (lima)
konsep teknis input, 3 (tiga) konsep teknis proses dan 3 (tiga) konsep teknis
output.

2.2.1

Konsep Teknis Input
Konsep teknis input yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS
Pendidikan meliputi 5 (lima) konsep teknis yaitu :
1. Memiliki perhitungan unit cost berbasis aktifitas pendidikan
klinik.
Standar pelayanan yang disusun dengan berdasar kepada clinical
pathway

dikombinasikan

dengan

standar

akademik

dan

penelitian akan menghasilkan standar pelayanan yang lebih
baik. Standar pelayanan yang lebih tinggi inilah yang membuat
akuntabilitas RS Pendidikan menjadi lebih tinggi. Dalam rangka
menjaga akuntabilitasnya maka RS Pendidikan mutlak harus
menghitung besarnya biaya pelayanan yang berdasar kepada


aktifitas pendidikan klinik. Beberapa hal yang memberikan
kontribusi dalam perhitungan unit cost di RS Pendidikan adalah:
a. Kegiatan promotif dan preventif untuk mencapai MDGs
dalam pendidikan profesi.
b. Aktifitas pendidikan profesi dokter yang menggunakan
jejaring RS Pendidikan dan wahana kesehatan lain yang
dilengkapi dengan sistem IT dan atau visiting dosen klinik.
c. Pemenuhan aktifitas pendidikan 4 keilmuan klinis dasar dan
8 keilmuan klinis lainnya.
d. Biaya komponen skills lab, real patient dan atau manekin.
e. Biaya atas pemanfaatan fasilitas RS Pendidikan untuk
pendidikan selain dokter.
f. Biaya pelaksanaan aktifitas penelitian translasional.
g. Kontribusi biaya aktifitas pendidikan yang dilaksanakan
langsung oleh DPJP terhadap unit cost.
Akuntabilitas RS Pendidikan yang tinggi akan mengakibatkan
biaya satuan (unit cost) pada RS Pendidikan menjadi lebih tinggi
juga karena adanya biaya pendidikan yang mengacu kepada
standar akademik. Biaya yang lebih tinggi pada pelayanan tidak
sepenuhnya dibebankan kepada pasien, pasien hanya membayar
untuk beban pelayanan langsung, sementara biaya yang timbul
dari adanya aktifitas pendidikan klinik menjadi tanggung jawab
institusi pendidikan. Penyusunan unit cost menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari pendidikan klinik. Oleh karena itu dalam
penyusunan harus menjadi tanggung jawab bersama RS
Pendidikan dan Fakultas Kedokteran.
2. Memenuhi rasio sumber daya yang mengacu kepada Standar
Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK).
Rasio sumber daya adalah perbandingan antara dokter pendidik
klinik, mahasiswa (co-ass) dan pasien. RS Pendidikan harus
memiliki rasio yang ideal antara pendidik klinik dengan


mahasiswa dan rasio jumlah serta jenis pasien dengan
mahasiswa yang mengacu kepada SNPK.
3. Memprioritaskan pembangunan rumah sakit di Perguruan
Tinggi sebagai tempat pendidikan dokter pelayanan primer
sesuai dengan UU No.44 tahun 2009 tentang RS dengan
pelayanan 4 spesialis dasar dan 8 spesialis lainnya dan mengacu
kepada Permenkes 340 tahun 2010.
RS Pendidikan berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi tenaga
dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka memberikan
pelayanan yang terbaik, minimal harus memenuhi rumah sakit
dengan 4 (empat) spesialis dasar dan 8 (delapan) spesialis
lainya. Segala bentuk pelayanan, sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana mengacu kepada standar rumah sakit yang
sesuai dengan SPO pelayanan dan pedoman tata laksana pasien.
4. Memenuhi kebutuhan Tri Dharma Pendidikan dalam lingkup
keilmuan

Biomedik,

Kedokteran

Klinik,

Bioetika

dan

Humaniora serta Kedokteran Komunitas.
Setiap mahasiswa dan pendidik klinik memiliki kewajiban
dalam melaksanakan penelitian. Lingkup penelitian yang
dilaksanakan di RS Pendidikan terdiri dari lingkup keilmuan
Biomedik, Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora serta
Kedokteran Komunitas yang berdasar kepada guidelines
penelitian yang sudah disusun RS Pendidikan.
5.

Memiliki akreditasi RS sesuai dengan UU No. 44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit.
Akreditasi pada RS Pendidikan diperlukan untuk menjamin
kualitas dari sebuah pelayanan. Pelayanan di RS Pendidikan
sangat berperan dalam sistem pendidikan kedokteran klinik yang
berujung pada dihasilkannya tenaga dokter yang kompeten.
Mengantisipasi kesiapan RS Pendidikan yang baru berdiri,
untuk memperoleh akreditasi dapat diwujudkan dalam bentuk


komitmen untuk mendapatkan akreditasi yang tertuang dalam
bentuk kebijakan rumah sakit.

2.2.2

Konsep Teknis Proses
Konsep teknis proses yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS
Pendidikan meliputi 3 konsep teknis yaitu :
1. Menerapkan kurikulum pendidikan kedokteran dalam mencapai
SKDI sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter
Dalam pelaksanaan pendidikan dokter klinik harus mengacu
kepada kurikulum pendidikan kedokteran yang terdiri dari
content kurikulum, proses delivery dan assessment yang sesuai
dengan

standar

pendidikan

profesi

dokter.

Dalam

pelaksanaannya upaya pendidikan didasarkan pada pedoman
dan SPO (standar prosedur operasional) pendidikan yang
terintegrasi dengan memperhatikan kaidah pendidikan klinik
yang berkualitas. RS Pendidikan juga diharuskan menerapkan
peningkatan kualitas pengembangan profesi berkelanjutan
(Continuing Profesionalism Development) di rumah sakit.
Dalam setiap fungsinya rumah sakit harus memperhatikan aspek
medikoetik dan medikolegal.
2. Melaksanakan

Penelitian

terpadu

di

bidang

Biomedik,

Kedokteran Klinik, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran
Komunitas.
RS Pendidikan melakukan penelitian di bidang biomedik,
kedokteran klinik, bioetika dan humaniora serta kedokteran
komunitas.
3. Bagian dari sistem upaya pelayanan kesehatan perseorangan
(jejaring pelayanan kesehatan).
RS Pendidikan harus memiliki jejaring. Jejaring RS Pendidikan
terdiri dari rumah sakit lain, puskesmas dan jenis pelayanan
kesehatan lainnya. Semua jejaring RS Pendidikan menjadi
tanggung jawab RS Pendidikan. Bentuk tanggung jawab


tersebut adalah memastikan diterapkannya peningkatan kualitas
pelayanan berkelanjutan.

2.2.3

Konsep Teknis Output
Konsep teknis output yang dijabarkan dari 9 konsep dasar RS
Pendidikan meliputi 3 (tiga) konsep teknis yaitu :
1. Meluluskan dokter yang kompeten sesuai dengan SKDI.
Output dari fungsi rumah sakit sebagai tempat pendidikan
adalah menghasilkan lulusan tenaga dokter yang kompetensinya
sesuai dengan SKDI yang memiliki penguasaan terhadap
permasalahan kesehatan bangsa dan memperhatikan medikoetik
dan medikolegal profesi.
2. Menghasilkan publikasi dan atau karya penelitian Biomedik,
Kedokteran Klinis, Bioetika dan Humaniora, serta Kedokteran
Komunitas.
Output dari fungsi penelitian adalah dipublikasikannya karya
penelitian baik nasional maupun internasional di bidang
biomedik, kedokteran klinis, bioetika dan humaniora serta
kedokteran komunitas.
3. Menghasilkan pelayanan prima, bermutu dengan tingkat
keselamatan pasien yang tinggi.
Output dari fungsi pelayanan adalah dihasilkanya pelayanan
prima yang bermutu dengan memperhatikan keselamatan pasien.

2.3

Indikator Rumah Sakit Pendidikan
Indikator RS Pendidikan merupakan ukuran dari pelaksanaan 9 konsep
dasar dan 11 konsep teknis RS Pendidikan. Indikator dikelompokkan
menjadi 5 indikator pendidikan, 1 indikator penelitian dan 3 indikator
pelayanan.

2.3.1

Indikator Pendidikan
Indikator pendidikan pada RS Pendidikan meliputi :


1.

Rasio perbandingan jumlah tenaga dokter pendidik dengan
peserta didik.
Rasio perbandingan antara dokter pendidik klinik dan peserta
didik adalah 1 : 5
Tenaga pendidik klinik pada RS Pendidikan disahkan oleh
institusi pendidikan melalui surat keputusan Dekan.

2.

Rasio jumlah dan jenis pasien dengan peserta didik
Rasio jumlah dan jenis pasien dengan peserta didik adalah rasio
jumlah pasien dan jenis pasien yang memiliki kasus sesuai
dengan standar kompetensi dokter yang mengacu kepada SKDI

3.

Memiliki pedoman tata laksana pasien untuk pendidikan.
Tersedianya buku tata cara dan tata laksana serta SPO
penangangan yang terintegrasi antara pendidikan dan pelayanan
dengan pendekatan systematic team work. Dalam penyusunan
alur pasien pada RS Pendidikan harus memperhatikan
keterlibatan peserta didik.

4.

Jumlah lulusan dokter yang memiliki kompetensi SKDI dan
memiliki penguasaan terhadap masalah kesehatan bangsa.
Persentase jumlah lulusan dokter yang memiliki kompetensi
SKDI dan memiliki penguasaan terhadap karakteristik masalah
kesehatan Bangsa.

5.

Jumlah pelaksanaan Continuing Professional Development
(CPD) dan Continuing Quality Improvement (CQI) di rumah
sakit.
Adalah jumlah pelaksanaan CPD dan CQI setiap tahunnya di RS
Pendidikan.

2.3.2

Indikator Penelitian
Indikator penelitian pada RS Pendidikan yaitu:
Jumlah publikasi dan atau karya penelitian dalam bidang biomedik,
kedokteran klinis, bioetika dan humaniora, kedokteran komunitas


dalam upaya peningkatan mutu pelayanan yang di publikasikan baik
nasional maupun internasional.

2.3.3

Indikator Pelayanan
Indikator pelayanan pada RS Pendidikan meliputi:
1.

Kontribusi biaya terhadap pelayanan rumah sakit berbasis
kepada aktifitas/ kegiatan.
Merupakan komponen biaya yang terdiri dari tenaga pendidik
klinik, sarana prasarana (ruang diskusi, ruang istirahat, dll),
peralatan (berpedoman kepada standar kompetensi dokter),
bahan habis pakai dan lain sebagainya yang digunakan pada
aktifitas pendidikan klinik yang di hitung dalam biaya satuan
(unit cost) yang timbul dari aktifitas pendidikan klinik
(pelayanan, pendidikan dan penelitian) yang memberikan
kontribusi terhadap pelayanan yang di hitung berdasarkan
kegiatan ABC ( Activity Base Costing).

2.

Tingkat kepatuhanan pelaksanaan SPO, persentase kepuasan
pasien, laporan angka kejadian near miss dan KTD.
RS Pendidikan diharuskan memiliki sebuah sistem dimana
asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem tersebut meliputi
assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang
berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis
insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya
serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko.
Evaluasi

yang

dilakukan

di

RS

Pendidikan

dengan

menggunakan:
a. Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan SPO.
b. Persentase kepuasan pasien pada layanan rawat jalan dan
rawat inap.
c. Angka kejadian near miss yaitu sebuah insiden yang dapat
menimbulkan cedera tetapi belum terpapar kepada pasien.


d. Angka Kejadian Tidak Diharapkan adalah sebuah insiden
yang dapat menimbulkan cedera pada pasien.

3. Indikator Etika dan Mediko legal bidang pelayanan
Indikator Etika dan Mediko legal

yaitu, berkurangnya

pelanggaran etik dan disiplin. Berkurangnya angka pelanggaran
etik dan disiplin diperoleh dengan cara membandingkan dengan
data pelanggaran tahun sebelumnya. Data tersebut diperoleh dari
komite etik dan disiplin.


BAB III
IMPLEMENTASI KONSEP DASAR RS PENDIDIKAN DI
RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI

RS PT merupakan Rumah Sakit pendidikan yang dikelola perguruan tinggi .
Kehadiran RS PT di dunia pendidikan adalah konsekwensi logis dari adanya
pendidikan profesi dokter yang merupakan kelanjutan dari program pendidikan
sarjana kedokteran Fakultas Kedokten. Hal ini juga semakin kuat dengan lahirnya
UU Pendidikan Kedokteran yang mengamanahkan bahwa tiap Fakultas
Kedokteran harus memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau Rumah sakit yang
bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan. Berdasarkan Undang - Undang
Pendidikan Kedokteran dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi
Neger, maka Dirjen dikti Kemdikbud menindaklanjuti dengan membuat Konsep
Dasar RS Pendidikan untuk diimplementasikan di RS PT. Konsep dasar ini
terbagi menjadi Pendidikan, penelitian dan Pelayanan, dimana implementasi
Konsep dasar pada ketiga area tersebut dapat dilihat pada rincian dibawah ini.

3.1. Implementasi Konsep Dasar pada Pendidikan
3.1.1. Kompetensi Klinis yang harus dicapai untuk Memenuhi Standar
Kompetensi Dokter Indonesia
Kompetensi dokter dibangun oleh fondasi profesionalitas yang luhur,
mawas diri, pengembangan diri, dan komunikasi efektif. Kompetensi juga
dibangun oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu
kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan. Aplikasi
konsep dasar RS PT untuk aspek pendidikan harus bisa mencapai kompetensi
klinis sesuai dengan pilar keterampilan klinis yang diatur pada Standar
Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).
Kompetensi inti yang harus dicapai oleh lulusan pendidikan dokter adalah
mampu melakukan prosedur klinis sesuai kewenangannyayang berkaitan dengan


masalah kesehatan dengan menggunakan prinsip keselamatan pasien, serta
keselamatan diri sendiri dan orang lain (universal precaution). Berdasarkan
SKDI, seorang dokter harus mampu:
1.

Melakukan prosedur diagnosis.
a. Melakukan dan menginterpretasi hasil auto, allo dan heteroanamnesis,
pemeriksaan fisik umum dan khusus sesuai dengan masalah pasien.
b. Melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang dasardan
mengusulkan pemeriksaan penunjang lainnya yang rasional.

2.

Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistik dan
komprehensif.
a. Melakukan edukasi dan konseling
b. Melaksanakan promosi kesehatan
c. Melakukan tindakan medis preventif
d. Melakukan tindakan medis kuratif
e. Melakukan tindakan medis rehabilitatif
f. Melakukan prosedur proteksi terhadap hal yang dapat membahayakan diri
sendiri dan orang lain (universal precaution)
g. Melakukan tindakan medis pada kedaruratan klinis sesuai dengan
kewenangannya.


Gambar 3.1 Assessment Method

3.1.2. Implementasi

Kurikulum

Berbasis

Kompetensi

(KBK)

pada

Pendidikan Kedokteran
Kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia masih disusun berdasarkan
kompetensi lulusan yang mengacu pada World Federation Medical Education
(WFME), sehingga muncul perubahan paradigma pendidikan kedokteran dari
sebelumnya teacher-centered menjadi student centered learning.Student centered
learning menekankan pada problem based, integrated, community-based, early
clinical exposure and systematic (SPICES). Penekanan pembelajaran yang
dilakukan

lebih

mengarah

kepada

pembelajaran

konstruktif,kolaboratif,

kontekstual dan mandiri.Keempat konsep pembelajaran tersebut tercakup dalam
strategi pembelajaran berdasarkan masalah (problem-based learning). Ada 2
implementasi KBK pada pendidikan kedokteran, yaitu:
1.

Metode Pembelajaran dengan KBK.
Kurikulum

Berbasis

Kompetensi

ditetapkan

dalam

Kurikulum

Inti

Pendidikan Dokter Indonesia (KIPDI III). Pada kurikulum inti dan
institusional di tahun 2000, terjadi perubahan konsep dimana kurikulum
didorong oleh masalah global atau eksternal terutama yang diuraikan dalam


laporan UNESCO. Kurikulum lebih didasarkan pada rumusan kompetensi
yang harus dicapai oleh lulusan perguruan tinggi yang mendekati kompetensi
yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan. Perubahan juga
didorong oleh perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tiap perguruan tinggi dapat
mengembangkan kurikulumnya sendiri dengan mengacu kepada kompetensi
standar yang harus dipenuhi.Pembelajaran dalam KBK menganut prinsip
Student-Centered Learning (SCL) yakni dengan memfokuskan pada
tercapainya kompetensi yang diharapkan. Terjadi perubahan paradigma
mengenai belajar, dari mulanya dianggap sebagai transfer of knowledge yang
bersifat pasif menjadi proses untuk mengkonstruksi suatu pengetahuan
melalui pembelajaran aktif.Terdapat bermacam-macam metode pembelajaran
untuk SCL. Dari sekian banyak metode pembelajaran, contohnya adalah
sebagai berikut :
a. Small Group Discussion
b. Role Play and Simulation
c. Case study
d. Discovery Learning
e. Self-Directed Learning
f. Cooperative Learning
g. Collaborative Learning
h. Contextual Instruction
i. Project Based Learning
j. Problem Based Learning and Inquiry
Metode pembelajaran yang digunakan juga dapat dikembangkan sendiri oleh
pengajar di perguruan tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi telah
dirumuskan sejak tahun 2004 dan terus disempurnakan oleh Tim Kerja.
Sosialisasi KBK kepada perguruan tinggi telah dilakukan pada tahun 2005
dan 2006 dan dilanjutkan dengan pelatihan untuk pelatih sampai tahun 2008.
Sebanyak sekitar 800 orang dosen perwakilan dari 372 perguruan tinggi telah
mengikuti

pelatihan

yang

diharapkan

dapat

mendiseminasikan

menggunakan pengetahuan KBK di perguruan tingginya.


dan

2.

Pathway pendidikan kedokteran untuk mencapai kompetensi klinik.
Berdasarkan konsep piramida Miller, pendidikan kedokteran untuk mencapai
kompetensi sebagaimana diatur pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia
membutuhkan tahapan mulai dari mengetahui (knows), mengetahui
bagaimana melakukan (knows how), menunjukkan bagaimana melakukan
(show how) dan melakukan secara komprehensif (does).Dalam setiap tahapan
tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan dan output yang akan didapatkan
adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2Pathway pendidikan kedokteran untuk mencapai kompetensi klinik

3.1.3. Output (luaran) yang Diharapkan Ditjen Dikti
Output yang diharapkan oleh Ditjen Dikti pada RS PTN, yaitu:
1.

Membangun karakter yang professional.
Tujuan utama pendidikan profesi tenaga kesehatan adalah menghasilkan
tenaga kesehatan yang profesional.Profesionalisme ini ditandai dengan


kompetensi yang sesuai standar, dilaksanakan dengan otonomi yang
bertanggung jawab yang dilandasi oleh etika profesi.Profesionalisme dapat
diartikan sebagai karakter yang selalu mengutamakan keselamatan pasien,
kualitas, kejujuran, evidence-based dan scientific-based terhadap setiap
keputusan klinik yang diambil.Profesionalisme sebagai landasan utama
profesi kesehatan hanya dapat dibentuk dan dibangun dalam suatu lingkungan
rumah sakit pendidikan yang profesional.Jadi, RS PTN bukanlah sekedar
wahana, tetapi juga harus merupakan lingkungan yang membentuk karakter
profesional.Oleh karena itu, semua sumber daya manusia, sarana/prasarana,
dan

manajemen

haruslah

mendukung

untuk

terbentuknya

karakter

profesional.Pola hubungan antar sejawat, antar profesi, antara atasanbawahan,
dosenmahasiswa dan user-supplier harus didasari atas profesionalisme.Semua
kepentingan harus bermuara pada keselamatan dan kepuasan pasien, serta
lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas.Untuk membangun karakter
profesional ini, peran tenaga pendidik tidak lagi sekedar transfer
pengetahuan, tetapi transfer nilai.Mereka harus menjadi role model bagi
peserta didik.
2.

Melaksanakan pendidikan yang berbasis pada pelayanan.
Pendidikan tenaga kesehatan sangat tergantung pada pasien, baik sebagai
individu, keluarga maupun masyarakat.Dalam konteks tersebut, upaya
promotif, prediktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan.Pelayanan
dilaksanakan dengan menggunakan standar pelayanan yang telah disepakati
untuk menghasilkan luaran kesehatan yang terbaik bagi pasien.Birokrasi
pendidikan

tidak

boleh

bertentangan

atau

mengatasi

standar

pelayanan.Pelaksanaan pelayanan oleh residen atau mahasiswa harus
dilaksanakan dengan pendampingan oleh supervisor, baik diruang perawatan,
rawat jalan, maupun di pelayanan gawat darurat.Pendampingan ini tidak
hanya penting dalam pencapaian kompetensi bagi peserta didik, tetapi juga
meningkatkan rasa percaya diri bagi mereka, dan memberikan kepuasan bagi
pasien karena dilayani dengan cepat dan profesional.Dalam melaksanakan
pendidikan yang berbasis pelayanan ini, keselamatan pasien merupakan hal
yang paling utama.


3.

Mengembangkan kompetensi interprofesional.
Pelayanan kesehatan kita diberbagai tingkatan masih bersifat dan dibayangi
oleh ego profesi dari berbagai profesi kesehatan.Hal ini disebabkan oleh
pendidikan tenaga profesi yang sifatnya uni-professional dimana peserta
didik belajar dalam lingkup profesi merekamasing-masing.Kondisi ini
tentulah tidak sesuai dengan permasalahan kesehatan kita yang kompleks dan
membutuhkan pendekatan antar disiplin.Keadaan ini menyebabkan pelayanan
kesehatan masyarakat tidak dapat berlangsung dengan baik.Pendekatan antar
disiplin dapat dikembangkan melalui pendidikan interprofesional.Menurut
Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE),
pendidikan interprofesional dapat didefinisikan sebagai when two or more
professions learn with, from and about each other to improve collaboration
and the quality of care (CAIPE 2002).
Peserta

didik

juga

harus

dipersiapkan

bekerja

dalam

lingkungan

interprofesional agar mereka dapat memahami tentang apa peranan profesi
lain sehingga dapat bekerja sama dengan profesi lain dalam satu tim
pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dilaksanakan bila ada cara pandang
yang positif terhadap peluang yang sama, menghargai perbedaan dan
keanekaragaman.


Gambar 3.3 Peranan pendidikan interprofesional dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan.
Rumah sakit merupakan lingkungan yang ideal untuk mengembangkan
pendidikan dan kompetensi interprofesional. Disana bekerja berbagai profesi
kesehatan untuk bersama-sama melayani pasien. Sampai saat ini di Indonesia
belum ada upaya secara sadar dan sistematik untuk memasukkannya kedalam
kurikulum pendidikan tenaga kesehatan. Kondisi pelayanan kesehatan yang
semakin komplek membutuhkan penanganan oleh tenaga kesehatan yang
kompeten, profesional dan mampu bekerja dalam suatu tim interdisiplin.
Tenaga kesehatan profesional yang saat ini bekerja di rumah sakit adalah
dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, bidan, gizi dan kesehatan masyarakat.
Sampai saat ini, pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh
berbagai tenaga kesehatan tersebut diatas masih bersifat fragmented. Hal
tersebut tercermin dari kegiatan pelayanan dan pendidikan di rumah sakit
yang belum menyediakan mekanisme dan lingkungan untuk berkembangnya
kompetensi interprofesional sebagaimana mestinya. Manajemen pelayanan di
rumah sakit saat ini masih didominasi oleh satu profesi (dokter), terkait


dengan struktur, proses, insentif dan karir. Kondisi ini bukanlah lingkungan
yang ideal untuk mengembangkan kompetensi interprofesional.
3.3.

Implementasi Konsep Dasar Pada Penelitian

3.3.1. Pathway Penelitian di RS PT dalam Melaksanakan Riset Translasi
Berdasarkan skema riset pada pendidikan tinggi, maka riset dapat
diklasifikasi menjadi tiga bagian utama, yaitu:
a. Riset Fundamental
1) Riset yang menghasilkan teori, ide dan konsep baru.
2) Menjawab pertanyaan WHY dan HOW.
3) Mendorong inovasi baru dalam satu bidang ilmu.
a. Riset Eksplorasi
1) Melakukan eksplorasi terhadap bidang-bidang yang belum banyak
dikaji.
2) Menjawab pertanyaan WHAT dan WHERE.
3) Temuannya dapat dilanjutkan menjadi aplikasi.
b. Riset Prototipe
1) Riset ini bertujuan untuk memungkinkan penelitian fundamental dan
eksploari dikembangkan untuk siap dikomersialkan.
2) Riset ini dapat berupa proof of concepts evaluation, up-scaling, uji
pre-klinik dan uji lapangan.

Riset translasi adalah, dimana temuan pada riset fundamental dapat
diterapkan pada industri, masyarakat atau klinik, demikian pula
sebaliknya. Permasalahanan yang ditemukan di masyarakat, industri atau
klinik dapat dipecahkan di laboratorium. Jadi, secara konsep dan
operasional, ketiga jenis penelitian harus didesain sedemikian rupa agar
mempunyai benang merah yang jelas. Dalam sejarah perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan, rumah sakit memainkan peranan
yang sangat penting. Hasilnya telah terbukti sangat besar manfaatnya
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Riset di RS PT harus menjadi kegiatan utama, karena yang membedakan
secara jelas rumah sakit pendidikan dan yang bukan adalah kegiatan riset.


Kenyataan bahwa SDM Universitas yang bekerja di RS PT merupakan
potensi yang sangat besar dengan jumlah pasien yang besar dan variasi
kasus yang banyak dan kadang unik merupakan harta karun/ aset yang
tidak digarap secara optimal. Sejalan dengan skema riset nasional, riset
yang dikembangkan di RS PT adalah riset translasi. Pada riset translasi,
temuan pada ilmu dasar dengan segera dapat diterapkan pada pasien di
klinik atau di masyarakat. Sebaliknya, berbagai masalah kesehatan di
masyarakat dan di klinik dapat dicarikan pemecahannya di laboratorium
ilmu dasar. Riset translasi di RS PT tidak saja memberikan dampak pada
kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi
bagi bangsa dengan temuan obat baru, vaksin untuk pencegahan dan
berbagai marka biologi untuk diagnosis.

Gambar 3.4 Gambaran Proses Penelitian di Rumah Sakit
Terkait pembiayaan riset, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan cara :
a. Bottom-up. Riset diinisiasi oleh institusi atau individu. Hibah
diberikan dalam bentuk kompetisi.
b.

Top-down. Skema pembiayaan jenis ini khususnya untuk riset yang
sifatnya strategis dan penting untuk kepentingan negara, bersifat
multidisiplin, dan tidak perlu dikompetisikan. Beberapa institusi yang
dianggap mampu (menurut penilaian reviewer yang independent)
diberikan dana selama 5 tahun untuk mengembangkan produk yang


dibutuhkan. Setiap tahun dilakukan evaluasi apakah sesuai dengan
target atau tidak.
3.3.2. Harapan Dikti untuk penelitian yang akan dihasilkan
Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, riset yang dilakukan
di pendidikan tinggi sekurang-kurangnya memiliki tujuan untuk:
1.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang
pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;

2.

Menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan
bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;

3.

Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik perguruan tinggi
berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;

4.

Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan pelindungan hak kekayaan
intelektual (HKI) secara nasional dan internasional.
Khususnya untuk bidang kedokteran, Ditjen Dikti mengharapkan penelitian

yang ditujukan untuk menyempurnakan standar pendidikan dan standar
kompetensi serta kurikulum dilakukan secara berkelanjutan.

3.4.

Implementasi Konsep Dasar pada Pelayanan
Berbeda dengan RS Umum, Pelayanan Medik pada RS PT merupakan

support sistem terselenggaranya pendidikan dan penelitian, oleh karena itu
pelayanan medik di RS PT harus lebih baik ditinjau dari segala aspeknya dan
merupakan contoh bagi Pelayanan Medik di RS Umum lainya. Kompetensi tenaga
medik dan keperawatan baik dokter spesialis dan perawat mahir meliputi
Knowledge, Skills, Attitude dan Communication serta profesionalitas luhur harus
diutamakan karena sikap dan perilaku ini akan menjadi akademik atmosfir bagi
anak didik dan masyarakat yang menggunakan pelayanan medik di RS Perguruan
Tinggi. Dengan demikian sasaran pelayanan medik yang profesional kepada
pasien di RS Perguruan Tinggi ditujukan untuk memberikan pembelajaran pada
peserta didik
Sembilan konsep dasar di jabarkan kedalam bentuk pelayanan yang akan
diberikan di rumah sakit. RS PTN adalah rumah sakit yang menjalankan fungsi
pendidikan, penelitian dan pelayanan secara berkesinambungan.


Pendidikan

Pelayanan

Penelitian

Gambar 3.5 Implementasi Kegiatan RS PTN

Dalam memberikan pelayanan RS PTN tidak terlepas dari fungsi
pendidikan dan penelitian. Pelayanan yang diberikan haruslah mengedepankan
pelayanan prima, keselamatan pasien, menjunjung hak-hak pasien, serta
memberikan pelayanan yang berbasis bukti. Dalam memberikan pelayanannya RS
PT menyelenggarakan pelayanan terintegrasi untuk masalah lansia (penyakit
degeneratif), penyakit akibat perilaku dan budaya, akibat kerja, akibat disparitas
pelayanan/geografis, infeksi (termasuk pinere), traumatologi (kecelakaan) dan
beyond health (sebagai provider kesehatan dalam universal coverage/SJSN) dan
tidak berbasis departemen.
Sebagai sebuah rumah sakit dengan fungsi pendidikan maka RS PT harus
memenuhi profesionalitas inti dari 4 keilmuan klinis dasar (bedah, penyakit
dalam, anak dan kandungan) dan 8 keilmuan klinis lainnya (Radiologi, Anestesi,
Patologi, Kulit dan Kelamin, THT, Mata, Neurologi dan Psikiatri) sebagai syarat
untuk dapat memenuhi kompetensi tenaga dokter sesuai dengan SKDI.
Dalam memberikan pelayanan peserta didik harus dalam pengawasan
pendidik klinik sebagai dokter penanggung jawab pelayanan.Semua bentuk
pelayanan yang diberikan peserta didik harus tertera jelas di standar pelayanan
rumah sakit.


BAB IV
KELEMBAGAAN DAN PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT
PERGURUAN TINGGI

4.1.Kelembagaan RS PT Milik Pemerintah
Sesuai dengan UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Fakultas
Kedokteran wajib memiliki RS Pendidikan. FK merupakan bagian dari
Universitas. Dengan ini menjadi jelas bahwa status RS PTN adalah entitas yang
dikelola Perguruan TInggi dengan hierarki setara Fakultas dan mengembangkan
struktur Organisasi yang khusus untuk dapat menjalankan fungsi pendidikan,
penelitian dan pelayanan.
Status BLU melekat pada Universitasnya, UU 12 tahun 2012 tentang
pendidikan tinggi memberikan warna bahwa RS bisa dibawah Universitas dan
bisa berbentuk BLU. RS PTN tidak menjadi profit center bagi Perguruan Tinggi.
Rumah sakit perguruan tinggi negeri yang disebut RS PTN merupakan
rumah sakit milik pemerintah, dalam hal ini kementrian pendidikan dan
kebudayaan, yang dikelola oleh perguruan tinggi negeri Mengacu kepada PB
(pasal 1). Kelembagaan pada RS PTN menurut UU 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi dapat berbentuk :
1. UPT Pendidikan Tinggi
2. UPT Pendidikan Tinggi dengan PK BLU
3. UPT PTN BH (badan hukum)

4.2.Tujuan RS PT
RS PT bertujuan untuk mengasilkan dokter layanan pimer, penelitian translasional
dan pelayanan prima yang berorientasi pada Sistem Kesehatan Nasional.

4.3.Visi dan Misi RS PT
Didalam visi misi RS PT harus terlihat jelas fungsi pendidikan, penelitian dan
pelayanan. RS PT wajib memiliki visi misi yang sejalan dengan visi misi
perguruan tinggi, dan untuk RS PT milik pemerintah wajib untuk mengikuti Visi

Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan berorientasi pada Sistem
Kesehatan nasional.

4.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
4.4.1.

Kedudukan

Kedudukan RS PT di Organisasi Universitas
Kedudukan RS PT secara struktural dan administratif berada dibawah Universitas,
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Rektor. RS PT
digunakan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan bagi Fakultas Kedokteran,
Fakultas Kesehatan dan Fakultas Non kesehatan serta LPP/LPM dan UPT lain.

Kedudukan RS PT di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
a.

Kedudukan dalam Sistem Pendidikan Nasional
RS PT milik Pemerintah merupakan rumah sakit pendidikan dibawah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dikelola perguruan tinggi
negeri. RS PT ditujukan untuk menjadi wahana pendidikan di bidang
kedokteran dan kesehatan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara
terpadu.

b.

Kedudukan di Pendidikan Tinggi
RS PT dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian dibawah
kendali oleh Dirjen Dikti Kemdikbud.

Kedudukan RS PT di Kementerian Kesehatan
a.

Kedudukan dalam Sistem Kesehatan Nasional
Dalam Sistem Kesehatan Nasional, RS PT merupakan bagian integral yang
berperan dalam pendidikan, pelayanan medik penelitian secara terpadu
bersama semua komponen kesehatan lain yang saling mendukung dalam
rangka tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

b.

Kedudukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan
RS PT tidak dapat terlepas dari Sistem Pelayanan Kesehatan di tingkat
Nasional umumnya dan ditingkat Pemerintah Daerah pada khususnya,
dengan demikian perencanaan dan sistem pelayanan RS PT tidak terlepas


dari perencanaan dan penyelenggaraan sistem pelayanan Lembaga Kesehatan
di daerahnya.

4.4.2. Tugas Pokok
1. Melaksanakan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran dan
kesehatan
3. Melaksanakan pelayanan yang berkualitas
4. Membangun karakter professional
5. Mengembangkan kompetensi interprofesional
6. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat
7. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi

4.4.3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RS PT mempunyai fungsi :
1.

Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kedokteran dan
pendidikan tenaga kesehatan lainnya meliputi Program Profesi Dokter
dan Program-program profesi kesehatan lainnya.

2.

Melaksanakan kegiatan penelitian translasional yang hasilnya dapat
diaplikasikan pada kegiatan klinik, kegiatan pendidikan, kegiatan
manajerial dan kegiatan kedokteran komunitas.

3.

Melaksanakan pelayanan medik yang prima dengan mengutamakan
keselamatan pasien (patent savety) dan kewaspadaan universal (universal
precautions)serta

medico-ethic

dan

medico-legalsebagai

akademik

atmofir pendidikan profesi dokter.
4.

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan manajemen administrasi,
manajemen keuangan, manajemen pendidikan, manajemen pelayanan
medik, manajemen penelitian, manajemen sumber daya manusia dan
manajemen penjaminan mutu.


4.5. Organisasi RS PT
Organisasi dan tata laksana RS PTN dapat berbentuk :
1. RS Pengguna PK BLU yang dimiliki oleh Univ UPT Dikti
2. Satker Universitas
3. Satker
Struktur organisasi RS PT dibentuk dengan mempertimbangkan tugas pokok dan
fungsi, status kelembagaan, peraturan terkait (Kemkes, RPP tentang pengelolaan
dan penyelenggaraan PT, PP dan Permen tentang statuta PTN) dan kemampuan
operasional dari RS PT. Pada RS PT fungsi pendidikan dan penelitian harus
mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan pelayanan.

4.6. Kerjasama
Dalam pengelolaannya RS PT harus sejalan dengan aturan perguruan tinggi dan
dalam pelaksanaannya RS PT menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Pemda,
Rumah Sakit Kementrian Kesehatan dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
yang dibuktikan dengan adanya MOU.
Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan
dan lembaga RS merujuk kepada peraturan terkait Dikti, Dirjen BUK (Kemkes),
Dirjen Otonomi Daerah (Sekwilda tingkat 1) deputi bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur (Kemenpan), Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu ( Dit BLU).


BAB V
TATA KELOLA SUMBER DAYA RUMAH SAKIT PERGURUAN
TINGGI

5.1. Tata Kelola Sumber Daya Manusia
Perencanan sumber daya manusia dalam RS PT mutlak mengacu kepada
perencanaan strategis yang telah disusun. Jenis dan jumlah SDM yang dibutuhkan
pada RS PT mengacu kepada klasifikasi rumah sakit yang diatur oleh UndangUndang Rumah Sakit dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi pendidikan dan
penelitian yang dominan pada RS PT. Selain itu perencanaan kebutuhan SDM
harus juga mengacu kepada hospital by laws dan medical staf by laws RS PT.
Pemenuhan kebutuhan SDM bersumber dari lulusan PT yang terakreditasi
baik dan peserta didik dari berbagai bidang kesehatan maupun non kesehatan
yang terkait dengan fungsi RS.
Proses rekruitmen dalam RS PT milik pemerintah dapat berasal dari
internal dan eksternal PT. Rekruitmen internal adalah mendapatkan sumber daya
manusia dari lingkungan PT. Sumber daya berasal dari staf pengajar PT, baik
dibidang kesehatan maupun bidang lain yang menunjang. RS PT dapat membuat
pengajuan ke dekan fakultas yang dituju atau melalui pimpinan tertinggi
Perguruan Tinggi.
Rekruitmen eksternal dapat dilakukan dengan merekrut PNS baru atau
dapat juga dengan memanfaatkan fleksibilitas BLU. Untuk merekrut PNS baru,
maka RS PT harus terlebih dahulu membuat usulan kepada pimpinan tertinggi
Perguruan Tinggi mengenai jumlah dan jenis SDM yang dibutuhkan. Fleksibilitas
BLU dapat dimanfaatkan dengan merekrut SDM berstatus pegawai BLU, baik
pegawai teknis maupun administratif. Dengan demikian SDM pada RS PTN dapat
berstatus :
– PNS (kemendikbud atau kementrian lain)
– Pegawai tetap non PNS/ Pegawai BLU


– Dosen tetap non PNS dari PT yang terkait
– Pegawai yang diizinkan lainnya (misal : pegawai kontrak, pegawai tidak
tetap, dosen tidak tetap)
– Pegawai Universitas/PTN BH

SDM RS PTN memiliki hak dan kewajiban yang mengikuti peraturan
perundangan terkait dengan status SDM. Jenjang karir SDM Pendidik ( Dosen)
akan mengikuti peraturan pemerintah yang diterbitkan kemudian.
Sumber pendanaan untuk remunerasi dan pengembangan SDM dapat berasal dari
:
― APBN/APBD
― PNBP
― Hibah
Berikut adalah skema sumber pendanaan untuk SDM RS PTN

Gambar 5.1. Skema Asal SDM, Sumber Pendanaan dan Peruntukannya dalam
Pengelolaan SDM RS PTN

Rekrutmen, Pendayagunaan, Pengembangan, dan Penghentian merujuk kepada
peraturan perundangan ditingkat Universitas.


Dalam pelaksanaannya RS PT milik pemerintah harus

memperhatikan

implementasi Permenpan No. 17/2003 tentang Jafung dosen tetap dan dosen tidak
tetap. Dosen dari Kemdikbud atau Kemkes di RS PT diperlakukan sama
berdasarkan status pendidik, bukan pasien .

5.2.Tata Kelola Keuangan RS PT Milik Pemerintah
Pengelolaan keuangan RS PTN mengikuti UU RS dengan PK BLU yang
diselaraskan dengan perundangan di bidang keuangan, dan UU Pendidikan
Tinggi. RS PTN merupakan organ yang resmi dicantumkan dalam statuta PTN.
Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran RS PTN harus menjadi bagian
dari rencana kegiatan dan anggaran PTN dan pengesahannya dilakukan oleh
Rektor, dan dalam melakukan penyusunan LAKIP perlu dilakukan sinkronisasi
dengan output Ditjen Dikti untuk dimasukkan pada RKAKL.
Pembiayaan operasional RS PTN untuk proses pembelajaran dan
penelitian mahasiswa bersumber dari APBN dan dari mahasiswa berupa UKT.
Sementara untuk biaya penelitian yang dilakukan oleh RS PTN menjadi bagian
dari biaya penelitian PT yang mendapatkan bagian sebesar 30 % dari BOPTN
yang dialokasikan untuk RS PTN.

Pemenuhan kebutuhan operasional dan

investasi RS PTN berasal dari APBN/P dalam bentuk dana investasi, dana rutin,
BOPTN. Selain itu, dapat berasal dari kerja sama dan hibah dengan/dari institusi
lain.
Pengelolaan operasional keuangan untuk biaya investasi, perawatan dan
operasional (pendidikan, penelitian dan pelayanan) sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Berikut adalah skema pengelolaan Keuangan RS PTN untuk PT BLU dan
PTN-BH :


Gambar 5.2. Skema Pendanaan RS PTN pada PT BLU/Satker

Gambar 5.3. Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS PTN
Pada PTN BLU


Gambar 5.4. Skema Pendanaan RS PTN pada PTN-BH

Gambar 5.5. Skema Skema Sumber Dana dan Peruntukannya dalam Kegiatan RS
PTN Pada PTN BH


Gambar 5.6. Peruntukan Dana BOPTN
Untuk memungkinkan pengelolaan tersendiri dan fleksibel dari pendanaan RS
maka diperlukan rekening khusus a.n Rektor yang kemudian akan diterbitkan
surat penegasan dari Dirjen Dikti agar penerimaan RS PTN sebagai PNBP/DM
dimanfaatkan kembali untuk kepentingan RS PTN.
RS PTN harus membuat standar pelayanan minimum (SPM) yang
disetujui oleh pimpinan BLU (rector). Biaya satuan dihitung dengan
menggunakan standar pelayanan minimum. Pola dan penetapan tarif pelayanan
RS disesuaikan dengan aturan umum (BLU) dan aturan PTN-BH yang
berdasarkan biaya satuan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kemkeu
(PP No 74 Tahun 2012).
Untuk kegiatan Komite Bersama RS PTN akan dibiayai dengan anggaran
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.

5.3. Tata Kelola Aset
Sumber aset baik berupa sumber dana maupun sumber barang menggunakan
peraturan yang berlaku saat ini dan akan berlaku kemudian (misal : RPP
Pengelolaan dan penyelenggaraan PT). Asset tersebut tercatat pada SIMAK BMN
PTN. Kepemilikan akhir asset dapat melalui peralihan asset yang dimungkinkan


melalui perubahan status kepemilikan (serah terima antar kementrian) dan
pemberian dalam bentuk hibah dan tercatat.

Tata Kelola Aset RS PTN dikembangkan dan dilaksanakan merujuk kepada :
1. Tata Kelola Aset Negara di Perguruan Tinggi Negeri
2. Tata Kelola Aset Negara di RS Pemerintah
3. Tata Kelola Aset Negara menurut kementrian Keuangan
Dengan demikian aset tata kelola Aset negara di RS PTN dapat berbentuk:
1. Tata kelola aset negara menurut Kementrian Keuangan (pengadaan,
pencatatan, dll)
2. Tata kelola aset negara yang telah dipisahkan di PTN BH (PP 58 tahun 2013)

Kedua bentuk diatas tidak menutup kemungkinan untuk menerima biaya modal
(investasi) dari APBN/APBD, hibah dari pihak ketiga yang terikat sesuai dengan
tupoksi RS PTN dan hibah dari pihak ketiga yang tidak terikat


BAB VI
KONSEP PEMBANGUNAN FISIK
RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI

6.1. Pembangunan berdasarkan fungsi
Fungsi dapat dikategorikan sebagai penentu bentuk atau panduan menuju bentuk.
Fungsi menunjukan ke arah mana bentuk harus diwujudkan. Arsitektur tidak
hanya bicara tentang fungsi dan bentuk saja, namun ada unsur-unsur lain yang
juga erat kaitannya dengan arsitektur, yang merupakan konsekuensi logis dari
adanya fungsi.
Louis Sullivan dalam bukunya Form Follow Function menyatakan bahwa
fungsi juga merupakan gambaran dari kegiatan, dimana kegiatan tersebut
membutuhkan tempat/ruang untuk keberlangsungannya. Dengan demikian dalam
membahas fungsi, tentunya akan berlanjut dengan pembahasan tentang ruang dan
penataannya.
Bagi rumah sakit pendidikan dalam hal ini RS PT disamping kegiatan
fungsi pelayanan kedokteran dan kesehatan diatas, ditambah lagi dengan fungsi
pendidikan dan penelitian yang menghadirkan peserta didik dan peneliti yang
harus difasilitasi sehingga ruang, bentuk dan ekspersi serta penataannya
memberikan kenyamanan juga kepada pendidik, peserta didik, peneliti dan
fasilitator penelitian.

6.1.1. Program Fungsi RS PT
Fungsi-fungsi RS PT merupakan gambaran dari kegiatan-kegiatan, dimana
kegiatan tersebut membutuhkan tempat/ruang untuk keberlangsungannya dengan
demikian fungsi-fungsi tersebut merupakan penentu bentuk atau panduan
membentuk RS PT. Pengelompokan Fungsi-fungsi RS PT akan membentuk zonazona yang merupakan gabungan dari ruang-ruang atau functional room dengan
kegiatan-kegiatan yang sejenis, antara ruang-ruang dan masing-masing zona
memerlukan alur keluar masuk yang disebut sirkulasi dan memerlukan ruang


berkumpul sebelum bekerja untuk pekerja atau ruang tunggu bagi yang dilayani
yang disebut sebagai pre-function room. Pre-function room merupakan kesan
pertama dari suatu ruang menuju function room atau ruang kerja.
Program Fungsi RS PT adalah program perencanaan bagaimana fungsifungsi RS PT dirancang menjadi tempat atau ruang kerja atau functional room
termasuk perencanaan pre-function room dan sirkulasi alur menuju dan keluar
area tersebut.
Panduan program fungsi RS PT adalah fungsi-fungsi yang tercantum pada
Organisasi dan Tata kelola RS PT.
Adanya spesifikasi fungsi-fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian maka
disamping perancangan ruang sebagai suatu tempat kegiatan, program fungsi juga
memperhatikan fungsi-fungsi lain dari setiap ruang.

6.1.2. Fungsi-fungsi RS PT
Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka Fungsi-fungsi RS PT
dikelompokan sebagai berikut :
1. Fungsi Pendidikan meliputi :
a. Fungsi Manajerial Pelayanan dan Pendidikan untuk 12 Departemen
b. Fungsi Fasilitasi diskusi dan tutorial
c. Fungsi Pelatihan Keterampilan Klinik
d. Fungsi Perpustakaan.
2. Fungsi Penelitian.
a. Fungsi Manajerial Penelitian
b. Fungsi Fasilitasi Diskusi dan Tutorial
c. Fungsi Presentasi Penelitian (Auditorium)
d. Fungsi pelaksanaan penelitian
3. Fungsi Pelayanan dan Penunjang Medik meliputi :
a. Fungsi Pelayanan Poliklinik dari 12 Departemen
b. Fungsi Pelayanan Gawat Darurat.
c. Fungsi Pelayanan Rawat Inap
d. Fungsi Pelayanan ICU
e. Fungsi Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Penunjang Terapetik


4. Fungsi Manajemen meliputi :
a. Fungsi Manajerial dan Kepemimpinan Direktur
b. Fungsi Staf dan Manajerial Wakil Direktur
c. Fungsi Staf dan Pimpinan Komite
d. Fungsi Satuan Pengawas Internal
5. Fungsi Penunjang Medik
6. Fungsi Penunjang Teknik
7. Fungsi Penunjang Umum

6.1.3. Zona, ruang RS PT
Zona, ruang dan Alur Pelayanan, Pendidikan dan penelitian digambarkan sebagai
berikut:
a.

Zona dan Alur Pelayanan Medik

b.

Zona dan Alur Pendidikan

c.

Zona dan Alur Penelitian

d.

Zona dan Alur Medical, General and Technical Support

e.

Zona dan Alur Manajemen RS PT

DOKTER PERAWAT KO ASS

KARYAWAN
TECHNICAL SUPPORTING DEPT
SKILLS LAB
Dapur
Houskeeping
Loundry
Workshop
Steam Bioler

Instal Air
Central AC ANES RAD
Limbah
Genset
BEDAH
Gardu listrik

R. DISKUSI / TUTORIAL
THT

LIBRARY

MATA KULKEL
SYARAF JIWA FOR

PENDIDIKAN
OBGYN

IPD

IKA

MEDICAL SUPPORTING DEPT

INSTALASI RAWAT INAP
R. Isolasi (HCU)
Central Steril Supply Dept Unit Perawatan
Umum
R. Jaga Dr.Spes
Med supply obat & Lab
Med Supply Imaging Dept Unit Perawatan
R. Jaga
Oxygen Central
Bedah
Dr.Umum
Workshop
Unit Perawatan
R. Jaga Perawat
Obgyn INSTALASI DIAGNOSTIK DAN TERAPETIK
R. Jaga Co Ass
GENERAL SUPPORTING DEPT Unit Perawatan
Instalasi Bedah
Instalasi Radiologi
Sentral
Anak
Instalasi Radio
Transport
Gudang
Instalasi Diagnostik
Terapi
ICU
Keamanan
um
Medik
Instalasi
Klinik
Fas umum
Gus
PELAYANAN LabPA
(Catlab, Endoscopy)
Alkes
Kamar
InstalasiLab
Jenazah
Pus Kom
Instalasi
POLIKLINIK
UGD
Triase
Ambula
Admin/Pendaftaran
Physiotherapy
n
Gawat Darurat Bedah
pasien
Instalasi Farmasi
Gawat Darurat Non
Loket Pembayaran
Bedah
Medical Record
R.Jaga Dokter
Poliklinik 4 Spesialis
PASIEN R. Jaga Co Ass
Besar
Poliklinik 8 Spesialis
lainnya


RESEARCH
LAB
TRANSLASIONAL
FARMAKOLOGI
Kedok Klinik
Biomedik
LAB
Bioetik
Humaniora MIKROBIOLOGI
Ked Kom
R. DISKUSI

LAB
PARASITOLOGI

PENELITIAN
AUDITORIUM

LAB
BIOLOGI
MOLEKULER

MANAGEMENT OFFICE
Manajemen
Pendidikan
Manajemen
Penelitian
Manajemen
Pelayanan
Manajemen SDM
Manajemen
Keuangan
ManajemenMutu
Ruang Direktur &
Staf

Gambar 1. Zona, Alur dan sarana prasarana RS PT.

1. Zona Pelayanan Medik.
Zona pelayanan medik di RS PT merupakan zona dengan tingkat
konsentrasi kinerja dengan intensitas yang tinggi karena zona ini
merupakan padat karya, padat pakar, padat peserta didik, padat
peneliti, padat teknologi dan padat ilmu yang diimplementasikan
secara terintegrasi.
Berbeda dengan RS Umum bagi RS PT zona ini merupakan suport
sistem pendidikan dan penelitian karena kegiatan pendidikan pada
zona ini adalah tempat berinteraksinya peserta didik (Co ass),
Preseptor, DPJP, pasien dan perawat. Untuk kegiatan penelitian
adalah tempat berinteraksi peneliti, DPJP, pasien dan perawat.
Pada zona ini tindakan medik dan nonmedik yang legaartis dengan
profesionalitas serta etika yang tinggi dari pelaku pendidikan,
pelayanan dan penelitian menjadi akademik atmosfir RS PT, karena
melalui look, feel and listen para peserta didik dan masyarakat yang
menggunakan pelayanan prima RS PT merupakan contoh dan
pembeda dengan RS pada umumnya.
Pada zona ini peserta didik mendapatkan keterampilan medik pada
real patient dan mempraktekan etika dan komunikasi, profesionalitas
luhur, kewaspadaan universal (universal precaution) serta prosedur
keselamatan pasien (patient savety).
a. Alur Zona Pelayanan Medik :
Alur pasien dan keluarga masuk melalui 2 arah yaitu melalui
Poliklinik dan Unit Gawat Darurat untuk selanjutnya ke Instalasi
Diagnostik dan atau ke Instalasi Terapetik dan atau ke Instalasi
Rawat Inap dan kembali pulang melalui alur yang sama.
Alur masuk dan kembali dokter (Preseptor/DPJP/Manajemen),
peserta didik dan perawat ke zona pelayanan sebaiknya tidak


masuk bersama dengan alur pasien namun melalui koridor
tersendiri melalui zona pendidikan untuk peserta didik preceptor
dan DPJP, zona penelitian untuk peneliti dan zona manajemen
untuk Staf Manajemen. Sehingga ketika masuk zona pelayanan
sudah memakai pakaian atribut dan tanda pengenal yang
representatif.
Alur masuk dan keluar karyawan ke zona pelayanan, zona
pendidikan, zona penelitian dan zona manajemen juga melalui
koridor tersendiri tidak bersama dengan alur keluar masuk
pasien.
b. Prasarana ruang pelayanan dan penunjang Medik.
Secara umum prasarana Pelayanan Medik di RS PT setara dengan
RS Tipe B, perbedaannya adalah adanya peserta didik yang akan
menggunakan ruang dimana terjadi interaksi bimbingan klinik co
ass dengan preceptor dan pasien dengan demikian:
Di masing-masing ruang Poliklinik dan UGD dimensi
diperluas 15-25%
Instalasi Diagnostik / Terapetik dimensi diperluas 20%
Instalasi Rawat Inap dimensi ruangan diperluas 15 %.
Khusus UGD ditambah lagi ruang untuk skills lab, ruang jaga
co ass pria dan wanita.
Di Instalasi Rawat Inap ditambah ruang jaga untuk Co Ass
wanita dan pria.

2. Zona, alur dan Prasarana Pendidikan.
a. Zona Pendidikan.
Zona Pendidikan merupakan learning resouces area adalah tempat
peserta didik mendapatkan ilmu dan mengkonstruksi pola dan proses
berpikir / clinical reasoning yang difasilitasi oleh preceptor
(pembimbing klinik) melalui metoda diskusi, tutorial, Clinical
Report Session, Clinical Science Session.


Zona pendidikan adalah tempat para SMF dipimpin oleh Kepala
SMF merancang proses pendidikan, pelayanan dan penelitian.
Pada zona ini keterampilan medik diuji dahulu di Skills Lab sebelum
melakukan tindakan pada pasien yang sebenarnya.
Untuk pengetahuan / knowledge peserta didik zona ini dilengkapi
dengan perpustakaan baik konvensional maupun electronic library.
b. Alur Zona Pendidikan.
Alur masuk dan keluar ke zona pendidikan untuk Pembimbing
Klinik, DPJP dan Peserta didik melalui koridor khusus tidak
melalui alur pasien.
Alur masuk dan kembali dari zona pendidikan ke zona
pelayanan medik melalui koridor khusus tidak bercampur
dengan alur pasien.
c. Prasarana ruang Zona Pendidikan
12 Ruang Kepala Departemen / Bagian beserta para SMF
sebagai pembimbing klinik tempat perancang proses pendidikan
dan pelayanan serta penelitian secara terintegrasi. Masingmasing dilengkapi dengan ruang rapat SMF
6 ruang diskusi / tutorial untuk kegiatan masing-masing
departemen yang dapat dipakai bersama.
1 Ruang Skills Lab / Mini Hospital untuk dipakai bersama setiap
departemen.
1 Ruang Perpustakaan baik konvensional maupun electronic
library.
Zona Pendidikan dilengkapi dengan Pantry, Kamar kecil dan
Mushola.

3. Zona, alur dan Prasarana Penelitian.
a. Zona Penelitian.
Zona Penelitian adalah tempat diselenggarakannya Penelitian
Tranlasional yang digunakan bersama oleh para SMF dari 12
departemen dengan para mahasiswa dimana temuan dari penelitian


kedokteran dasar diterapkan di klinik atau temuan klinik dilakukan
penelitian kedokteran dasar, termasuk penelitian Bioetika dan
Humaniora.
b. Alur Zona Penelitian.
Alur masuk dan keluar ke zona penelitian untuk SMF dan
mahasiswa melalui koridor khusus tidak melalui alur pasien.
Alur masuk dan kembali dari zona penelitian ke zona pelayanan
medik melalui koridor khusus tidak bercampur dengan alur
pasien.
c. Prasarana Zona Penelitian.
Ruang administrasi pimpinan dan staf penelitian
6 atau ruang diskusi bimbingan proposal penelitian
1 Auditorium untuk presentasi proposal atau hasil penelitian.
Ruang IT, Informasi dan Data serta Perpustakaan.
Laboratorium Biomolekuler.
Laboratorium Mikrobiologi.
Laboratorium Parasitologi
Laboratorium Farmakologi

4. Zona, Alur dan prasarana Manajemen RS PT
a. Zona Manajerial.
Ruang, ruang manajerial di tata dalam satu zona untuk
mempermudah koordinasi antar manajemen RS PT.
b. Alur dan prasarana manajemen RS PT sama dengan RS tipe B
dengan penambahan atau perluasan prasarana ruangan sesuai
dengan penambahan fungsi pendidikan dan fungsi penelitian.
c. Prasarana ruangan manajemen RS PT
1) Ruang kerja Direktur RS PT berikut ruang rapat staf kecil
2) Ruang rapat staf besar untuk rapat seluruh staf struktural RS
PT
3) 5 Ruang kerja dan ruang rapat staf kecil, masing-masing untuk
Wadir Pendidikan, Wadir Pelayanan Medik, Wadir Penelitian,


Wadir Penunjang Medik dan Penunjang Penelitian, Wadir
Administrasi dan Penunjang Umum.
4) 3 ruang kerja dan rapat staf kecil masing-masing untuk Komite
Medik, Komite Etik, Komite Keperawatan.
5) Ruang kerja dan ruang rapat staf kecil untuk Satuan Pengawas
Internal.

5. Zona, Alur dan prasarana Medical, General and Technical
Support
Zona, Alur dan sarana prasarana Medical, General and Technical
Support sama dengan RS Tipe B.

6.2. Master Plan RS PT
Proses penyusunan master plan RS PT terdiri dari beberapa tahap :
1. Persiapan (Preparation)
a. Work plan
b. Site information
2. Fuctional Program
Dalam menyusun fungtional program maka menggunakan beberapa input
seperti dibawah ini:
a. Standar rumah sakit untuk 4 spesialis dasar dan 8 spesialis penunjang
Rumah sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurangkurangnya 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 (empat) pelayanan
spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lainnya
dan 2 (dua) pelayanan medik subspesialis dasar serta dapat menjadi RS PT
apabila telah memenuhi persyaratan dan standar.

b. Konsep Dasar dan Konsep Teknis RS PT
Sembilan konsep dasar dan sebelas konsep teknis dijadikan acuan dalam
menyusun functional program RS PT. Didalamnya terdapat fungsi
pendidikan, penelitian dan pelayanan, dimana untuk fungsi pendidikan


terdapat kegiatan-kegiatan seperti tutorial, skills lab, dan kegiatan
pendidikan lainnya.Untuk penelitian terdiri dari dari clinical trial,
investigation system dan yang lainnya.Sementara untuk pelayanan terdiri
dari kegiatan-kegiatan IGD, rawat jalan, rawat inap, ICU, administrasi,
penunjang dan yang lainnya.
c. Target Master Plan
Berisi target-target yang ingin dicapai dari ketiga fungsi diatas seperti
misalnya jumlah mahasiswa yang akan diluluskan, kompetensi mahasiswa,
jumlah kunjungan, BOR, LOS, jumlah dan jenis penelitian dan lainnya.
Dari ketiga input diatas maka dalam proses ini akan menghasilkan:
Bentuk organisasi RS PT
Jenis pelayanan yang akan di sediakan
Program dan kegiatan yang dibutuhkan dimasa datang
Jadwal pemanfaatan ruangan (room program)
3. Conceptual Plan
Dalam menyusun conceptual plan terdiri dari beberapa input :
a. Functional planning dan Space Programming
Functional planning dan space programming merupakan dasar dalam
menentukan desain.

Gambar 6.1. Jenis, Fungsi dan Proyeksi Pelayanan


Sumber : Jhony Sinaga dalam Presentasi Workshop

Berdasarkan proyeksi kapasitas pelayanan dapat direncanakan program
ruang untuk menjawab kebutuhan sarana fisik peralatan. Dapat pula dibuat
program peralatan untuk menjawab kebutuhan peralatan dan program
ketenagaan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja.Gambar diatas
menunjukkan proyeksi untuk pelayanan.Proyeksi harus dilakukan untuk
pendidikan dan penelitian.
b. Guideline dan Standar
Dalam membuat conceptual plan, maka harus berdasar kepada pedoman
dan standar yang ada.Dalam konsep dasar dan teknis sudah dinyatakan
bahwa memberikan pelayanan prima berupa patient centerdness dan
patient safety merupakan salah satu komponen yang juga terdapat dalam
standarpelayanan kesehatan yang digunakan.
c. Konsep Green Building
Konsep dari penyembuhan secara alamiah perlu menjadi pegangan bagi
RS PT. Sinar matahari, udara segar, ventilasi alami, tanaman dan unsur
alam lain di harapkan dapat mempercepatkesembuhan pasien. Konsep
green building memberikan kelebihan bagi RS PT, dimana rumah
sakitdapat menjadi lebih efisien akibat penggunaan sumber daya yang
lebih minim (listrik,ac,dan lain-lain)
Dari ketiga input diatas akan menghasilkan :
a. Zoning plan
b. Sirculation plan
c. Building Concept
d. Infrastruktur
e. Site Planning Principle
4.

Development Option
Dalam menyusun sebuah langkah pengembangan maka site planning,
kebijakan, budget, operation dan pemeliharaan menjadi input.

5.

Master Plan


Dalam Master Plan terdapat Block Plan, Lay out Plan,perencanaan
infrastruktur, daftar peralatan, staging plan dan perkiraan biaya.Jika
digambarkan dalam sebuah bagan maka proses penyusunan Master
Planrumah sakitdapat dilihat seperti dibawah ini:

Gambar 6.2. Proses Penyusunan Master Plan RS PT
Sumber : Jhony Sinaga dalam Workshop Master Plan dan DED RS PT, 18-19 Juli 2012

6.3. Detail Engineering Design (DED) RS PT
Pembangunan RS PT sebelumnya harus memiliki dan membuat DED.
Proses pembuatan DED rumah sakit guna melihat dan mengkaji sejauh mana
rumah sakit tersebut siap untuk dibangun. Ruang rumah sakitadalah kebutuhan
dengan pendekatan sistem yang mejadi acuan sebelum merancang sebuah ruang
untuk berbagai kegiatan manusia. Untuk mengetahui jenis ruang, fungsi ruang,
syarat-syarat mutlak ruangan, aktivitas, kondisi, dan karakteristik bangunan yang
akan kita rancang ruangannya. Proses pertama yang harus dilakukan secara efektif
adalah menjalankan analisis yang konstruktif dan menyeluruh, terutama mengenai
aturan baku suatu ruangan maupun perilaku dan kebiasaan.
Dalam sebuah konsep desain arsitektur, perancangan bangunan secara
langsung selain harus terkait dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat

yang menempatinya tetapi juga harus berdasarkan standarisasi ruang. Hal ini
disebabkan oleh aktivitas dan perilaku yang dilakukan akan sangat berpengaruh
pada situasi ruangan yang akan digunakan. Tanpa mengedepankan standarisasi
ruang maka dikhawatirkan akan terjadi ketidaknyamanan pengguna ruangan oleh
penghuni maupun masyarakat yang terlibat dalam penggunaannya. Namun tidak
begitu saja dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, konsep disain yang dihasilkan
juga harus menjadi bangunan yang memiliki kemampuan sustainability untuk
bertahan mengikuti pola perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan
zaman.Melalui penjabaran di atas, dilakukan pengkajian secara khusus, bertujuan
untuk menganalisis lebih lanjut akan hubungan sebuah aktifvitas tertentu terhadap
kebutuhan desain dan konsep perancangan arsitektur mengikuti teori yang telah
ada dalam memenuhi kebiasaan dan kondisi masyarakat dengan mengedepankan
pendekatan sistem yang telah baku dalam pembangunan sebuah rumah sakit.

Gambar 6.3. Proses Pembuatan DED RS PT


Sumber : Jhony Sinaga, dalam Workshop Master Plan dan DED RS PT, 18-19 Juli 2012


PENUTUP


DAFTAR PUSTAKA
1. UUD 1945
2. UU Pendidikan Kedokteran
3. UU Pendidikan Tinggi
4. Semua yg ada di landasan (bab 1)---tolong tuliskan dengan penulisan
yang benar menggunakan Harvard
5. Cook, D. J., J. DeBoer, et al. (2008). Managing Emergency Preparedness:
Academic Health Centers Organize and Innovate, Association of Academic
Health Centers.
6. GAHS (2007). Teaching Hospital Criteria. G. A. f. H. Services and F. t. E. o.
A. Dhabi. Emirate of Abu Dhabi
7. Kunders, G., Ed. (2004). Hospitals Facilities Planning and Management.
Planning and Desaigning a Hospital : The Correct Way. New Delhi, Tata
McGraw-Hill.
8. Wartman, S. A. (2007). "The Academic Health Center : Evolving
Organizational Models." Association Of Academic Health Center.
9. http://hpeq.dikti.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=91
:kurikulum-kedokteran-berdasar-kompetensi&catid=16:beritaterkait&Itemid=197, diunduh pada hari Selasa tanggal 16-07-2013 pada pukul
19.00 WIB.


Draft Pedoman RS Pendidikan Diknas

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (14)

Similar to Draft Pedoman RS Pendidikan Diknas

Similar to Draft Pedoman RS Pendidikan Diknas (20)

More from Suprijanto Rijadi

More from Suprijanto Rijadi (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Draft Pedoman RS Pendidikan Diknas