Perda Inisiatif dan Legal Drafting

PERDA INISIATIF DAN
LEGAL DRAFTING

Disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Panel
DPRD Kota Padang, Sumatera Barat
Bukit Tinggi, 28 Januari 2012

Tri Widodo W. Utomo
Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan, LAN-RI

Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
TTL : Yogyakarta, 15-07-1968
NIP : 19680715 199401 1 001
Jabatan : Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/
Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Gol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama Muda
Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187
Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500

Tri Widodo W. Utomo - PKMK LAN-RI

1. Pengantar: Fenomena Empirik Per-UU-an di
Indonesia;
2. Teori Dasar Peraturan Per-UU-an;
3. PERDA Dalam Kerangka Otonomi Daerah & NKRI;
4. Jenis & Bentuk Produk Hukum Daerah
(Permendagri No. 15/2006) serta Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah (Permendagri
No. 16/2006);
5. Perda Inisiatif;
6. Legal Drafting.

Sumber: Kompas, 29 Januari 2007


 2001-2008, Kementerian Keuangan telah mengevaluasi 1.121
Raperda, dan 67% di antaranya dibatalkan (Kompas, 12/12/2008).
 Perda yg dibatalkan sebagian besar soal pungutan. Dari 11.401
perda, 15% di antaranya di sektor perhubungan, 13% pertanian,
13% industri & perdagangan, dan 11% kehutanan (Kompas,
12/12/2008).
 Di salah satu Kabupaten di Kalsel: Perda No. 12 Tahun 2003
tentang Pajak Kendaraan di Atas Air, namun isinya mengatur
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air.
 SOTK dinas diatur lebih dahulu dibanding Perda pembentukan
dinas yg bersangkutan. Misal: pembentukan Dinas Pariwisata
Jabar (Perda No. 5 tahun 1983) dan SOTK Dinas Pariwisata Jabar
(Perda No. 5 tahun 1981).


Sumut: Kab. Deli Serdang (19) Jawa Tengah: Kab. Blora (14)
Riau: Kab Indragiri Hulu (11) Jawa Timur: Kab. Sumenep (16)
Sumsel: Kota Palembang (11) Sulawesi Utara: Kota Menado (11)
Jambi: Kab. Batanghari (16) Sulawesi Tengah: Kab. Donggala
(22)
Kaltim: Kab. Kutai Kartanegara Sulawesi Selatan: Kab. Tana Toraja
(15) (13)
Kalteng: Kota Palangkaraya (29) Gorontalo: Kota Gorontalo (16)
Kalsel: Kota Banjarbaru (14) Maluku Utara: Kota Ternate (14)
Banten: Kota Serang (11) Maluku: Kab. Maluku Tenggara Brt
(12)
Jabar: Kab. Sukabumi (13) Papua Barat : Kota Sorong (13)

 Diskoneksi Tujuan dan Isi (Konsistensi Pasal): 3,1%.
 Ketidakjelasan Obyek dan Subyek: 7,9%.
 Ketidakjelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungut: 7,9%.
 Ketidakjelasan Standar Waktu, Biaya, Prosedur & Struktur
Tarif: 22,7%.
 Kelengkapan Yuridis: 5,6%.
 Relevansi Yuridis: 2,9%.
 Acuan Yuridis tidak uptodate: 15,7%
 Ketidaktepatan Filosofi dan Prinsip Pungutan: 4,5%
 Menimbulkan Dampak Ekonomi Negatif: 9,2%.

Sumber: PKKOD (2003) Tri Widodo W. Utomo - PKMK LAN-RI

 Mahfud MD: 1) pemahaman thd legal drafting dan
aturan ketatanegaraan rendah; 2) UU/Perda yg
disusun adalah produk permainan politik; 3)
UU/Perda tdk mampu mengikuti perkembangan
masyarakat.
 Kurangnya pengetahuan dan minat anggota
legislatif dalam tugasnya (Jan Michiel Otto dkk,
Using Legislative Theory to Improve Law and
Development Projects, 2004).


 Kualitas rata-rata anggota DPR belum bisa
diharapkan menghasilkan UU yg baik;
 DPR belum sepenuhnya memiliki sistem yg baik
dalam menyerap aspirasi masyarakat dan belum
memberikan informasi thd perkembangan
pembahasan sebuah RUU;
 DPR tidak mendapatkan dukungan teknis yg
memadai, terutama dukungan tim ahli, akses data
dan informasi serta dukungan teknis lainnya;
(Lukman Hakim Saifuddin, 2007)

GRUND NORM
UUD
TATA HUKUM

GENERAL NORM
REGELING “Hukum In abstracto”

Melaksanakan suatu
peraturan ke dalam BESCHIKKING INDIVIDUAL NORM
suatu hal yg nyata “Hukum Inconcreto”
(konkrit)

Hans Kelsen: General theory of law and state (teori tangga/stufenbau)
Psl 3 UU 10/2004: UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Per-UU-an.

Peraturan (Regeling) Keputusan (Beschikking)
Bersifat menetapkan
Bersifat mengatur (regulatory)
(declaratory, executory)
Bersifat umum, baik substansi Bersifat konkrit (materinya),
/ materi maupun subyeknya. dan individual (subyeknya)
Bertingkat (Tata Urut) Tidak Bertingkat
Judicial Review ke MK (untuk Gugatan ke PTUN atau Upaya
UU), atau MA (dibawah UU) Administratif melalui Atasan.


Sejak berlakunya UU No. 10/2004, maka:
 Ada penegasan antara Beschikking dengan Regeling
 Keputusan tidak dpt lagi bersifat regulatory /
regulerend, tapi hanya declaratoir atau penetapan.
 Adanya quasy reglementaire berupa Peraturan
Kebijaksanaan, yakni Keputusan2 yg tidak
mendapatkan atribusi dari peraturan per-UU-an yg
lebih tinggi (Ermessen – discretionary power).


Lex Superiori derogat Superior
legi Inferiori
Inferior
Lex Posteriori derogat
Lama Baru
legi Priori/Anteriori

Lex Specialis derogat Generalis Specialis
legi Generalis


Tap MPRS No. Tap MPR No. UU No. UU No.
XX/1966 III/2000 10/2004 12/2011
UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945
TAP MPR TAP MPR UU/PERPU TAP MPR
UU UU PP UU/PERPU
PERPU PERPU PERPRES PP
PP PP PERDA PERPRES
KEPRES KEPRES/INPRES PERDA Prov.
PERDA PERDA Kab.


 Mengapa Perda muncul dalam hirarki (2000)?
 Mengapa Tap MPR dan Kepres/Inpres hilang
(2004)?
 Mengapa Tap MPR yg sudah hilang (2004) muncul
kembali (2011)?
 Mengapa Perda yang setingkat (2004) menjadi
berjenjang (2011)?


Tap MPR No. 1/2003 (Peninjauan thd Materi &
Status Hukum TAP MPRS & MPR 1960-2002)

Pasal 1: TAP yg dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 TAP).
Pasal 2: TAP yg dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3
TAP).
Pasal 3: TAP yg dinyatakan tetap berlaku s/d terbentuknya
Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 TAP).
Pasal 4: TAP yg dinyatakan tetap berlaku s/d terbentuknya UU
(11 TAP).
Pasal 5: TAP yg dinyatakan masih berlaku s/d ditetapkannya
Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 TAP).
Pasal 6: TAP yg dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan
hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah
dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 TAP).


PUSAT Pemegang kekuasaan
PRESIDEN pemerintahan – Psl 4
(1) UUD 1945

Psl 17 UUD
Kementerian/LPNK 1945

Koordinasi Sebagian Koordinasi
Urusan
Koordinator dlm
KEMENDAGRI penyeleng. urusan
pem. di daerah

Tanggung
jawab Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
Pemda
DAERAH Pemerintahan Daerah DPRD


KEPALA DAERAH DPRD

RPJPD - RPJMD PERDA FUNGSI LEGISLASI

PERDA FUNGSI
RAPERDA APBD PENGANGGARAN
APBD

LKPJ& FUNGSI
MELAKSANAKAN LPJ.KEU PENGAWASAN

- Hak Interpelasi
PROSES
- Hak Angket
ADA MASALAH ? PEMBERHE
- Hak Menyatakan
NTIAN ?
Pendapat


 PERDA adalah Peraturan Per-UU-an yg dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah.
 UU No. 32/2004 Pasal 136 menyebutkan:
(1) PERDA ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan bersama DPRD.
(2) PERDA dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah provinsi/kabupaten/kota.
(3) PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan per-UU-an yg lebih
tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing
daerah.
(4) PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau
peraturan per-UU-an yg lebih tinggi.


 Tetap dalam bingkai pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yg
tetap menjaga keutuhan NKRI;
 Sejalan dengan tujuan negara yaitu mewujudkan
kemakmuran masyarakat setempat dan
kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan;
 Mempercepat perwujudan pemerataan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 Memperkuat demokratisasi lokal/kedaulatan rakyat
setempat;
 Mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah.

TUJUAN KONTRA TUJUAN
Mewujudkan Keadilan Bersifat VICTIMOGENIK
Mewujudkan Kepastian
Hukum
Mewujudkan Bersifat KRIMINOGENIK
Kemanfaatan Sosial
Mewujudkan
Ketentraman dan
Ketertiban


 Persoalan Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Urusan Rumah Tangga Daerah (Otonomi Daerah &
Tugas Pembantuan);
 Permasalahan kondisi khusus daerah ybs;
 Penjabaran lebih lanjut thd peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.


 Kejelasan Tujuan;
 Kelembagaan atau Organ Pembentuk yg
Tepat/Berwenang;
 Kesesuaian Antara Jenis dan Materi
Muatan;
 Dapat Dilaksanakan;
 Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
 Kejelasan Rumusan;
 Keterbukaan.

 Mengikat masyarakat umum, membebankan kewajiban
tertentu kepada penduduk, mengurangi kebebasan
warga negara, atau memuat keharusan & larangan
tertentu.
 Ada penyebutan secara limitatif dari peraturan
perundangan yg lebih tinggi (UU, PP, Kepres) bahwa
suatu aspek tertentu harus / dapat diatur dengan Perda.
 Untuk melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan dalam
peraturan perundangan yg lebih tinggi yg tidak
disebutkan secara limitatif, namun dipandang memiliki
bobot kepentingan yg luas untuk daerah ybs dan
masyarakatnya.
 Melaksanakan peraturan perundangan dalam bidang
legislatif (UU Kepartaian, UU Pemilu, UU Susduk
MPR/DPR/DPRD, dsb).

 Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perda yg
disebutkan secara limitatif-enunsiatif.
 Melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan dalam
Perda yg tidak disebutkan secara limitatif, namun
dipandang memiliki bobot kepentingan yg umum
dan luas untuk daerah ybs.
 Menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan di
daerah (executive pouvoir) yang bersifat regulatory/
regulerend.


 Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perda
yg disebutkan secara limitatif.
 Melaksanakan pasal-pasal atau ketentuan dalam
Perda yg tidak disebutkan secara limitatif, namun
dipandang memiliki kepentingan yg bersifat
individual, konkrit, dan spesifik untuk pihak
tertentu.
 Menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan
di daerah (executive pouvoir) yang bersifat
declaratory.

 Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan
biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau
sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan
perundangan.
 Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan
paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50
juta.
 Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda
selain yg dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yg
diatur dalam peraturan perundangan lainnya.
(Pasal 143)


(Pasal 145)
 Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelah
ditetapkan.
 Perda yg bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan per-UU-an yg lebih tinggi dapat dibatalkan oleh
Pemerintah.
 Keputusan pembatalan tsb ditetapkan dengan Peraturan Presiden
paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda.
 Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, KDH harus
memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
bersama KDH mencabut Perda dimaksud.
 Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan
pembatalan dengan alasan yg dapat dibenarkan, KDH dapat
mengajukan keberatan kepada MA.
 Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan
MA tsb menyatakan Perpres menjadi batal dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.

(Pasal 185)
 Raperda APBD Prov. yg telah disetujui bersama, sebelum
ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 hari disampaikan kpd
Mendagri untuk dievaluasi.
 Hasil evaluasi disampaikan Mendagri kpd Gubernur paling lambat
15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan tsb.
 Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi Raperda APBD sudah
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yg
lebih tinggi, Gubernur menetapkan menjadi Perda.
 Apabila sebaliknya, Gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.
 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan
DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Raperda APBD menjadi
Perda, Mendagri membatalkan Perda dimaksud sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Proses penetapan Raperda yg
berkaitan dengan pajak daerah,
retribusi daerah, dan tata ruang
daerah menjadi Perda, berlaku
Pasal 185 & Pasal 186, BUKAN
pasal 145 !!
Pasal 189


 Sejak lama kita menganut prinsip hukum sipil
Romawi (Roman civil law) bahwa “undang-undang
tidak dapat diganggu-gugat” (onschendbaarheid van
de wet).
 Baru thn 2003 dibentuk Mahkamah Konstitusi yg
memiliki tugas / wewenang untuk menguji UU thd
UUD 1945 (UU No. 24/2003).
 Ada 2 tingkatan Judicial review:
 Tingkat UU  kompetensi MK
 Tingkatan dibawah UU  kompetensi MA
 Bagaimana dengan Executive Review?

Kategori Judicial Review Executive Review
Bentuk Review Permohonan Keberatan. 1. Pengawasan preventif terhadap
Raperda bermuatan APBD,
pajak dan retribusi daerah serta
tata ruang
2. Pengawasan represif terhadap
semua Perda yang dihasilkan
daerah.
Lembaga yang Mahkamah Agung. Depdagri dibantu dengan
melakukan review Depkumham dan instansi terkait
(kementerian teknis).
Sifat kewenangan Pasif, menunggu datangnya Aktif melakukan pengawasan,
lembaga yg mereview permohonan. evaluasi terhadap seluruh Perda
Kapasitas Lembaga Menyelesaikan sengketa peraturan Dalam rangka pengawasan dan
perundangan yg timbul dibawah pembinaan terhadap pemerintah
undang-undang terhadap undang- daerah.
undang (konflik norma).
Standar pengujian 1. Bertentangan dengan peraturan 1.Bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi perundangan yang lebih tinggi.
2. Pembentukannya tidak sesuai 2.Bertentangan dengan kepentingan
dengan ketentuan yang berlaku. umum.


Permendagri No. 15 Tahun 2006 ttg
Jenis & Bentuk Produk Hukum Daerah

Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas:

 Peraturan Daerah;
 Peraturan Kepala Daerah;
 Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 Keputusan Kepala Daerah; dan
 Instruksi Kepala Daerah.

1-3 bersifat Pengaturan; 4-5 bersifat Penetapan.


Permendagri No. 16 Tahun 2006 ttg
Dur Sun Produk Hukum Daerah

 Penyusunan produk hukum daerah yg bersifat
pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda, yakni
instrumen perencanaan pembentukan produk hukum
daerah yg disusun secara terencana, terpadu & sistematis.
 Penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan
oleh SKPD, dan dapat didelegasikan kpd Biro / Bagian
Hukum.
 Dibentuk Tim Antar SKPD diketuai oleh Pimpinan SKPD
pemrakarsa atau pejabat yg ditunjuk oleh KDH dan Kepala
Biro / Bagian Hukum sbg sekretaris.
 Pembahasan rancangan produk hukum daerah dititik-
beratkan pada permasalahan yg bersifat prinsip mengenai:
objek yg diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 8 -13
 Rancangan produk hukum daerah yg telah dibahas harus
mendapatkan paraf koordinasi Kepala Biro/Bag. Hukum
dan pimpinan SKPD ybs. Selanjutnya rancangan tsb
diajukan kpd KDH via Sekda.
 Sekda dapat melakukan perubahan / penyempurnaan thd
rancangan tsb & mengembalikan kpd pimpinan SKPD
terkait. Hasil penyempurnaannya, diajukan kembali kpd
Sekda dengan memberikan paraf koordinasi.
 Produk hukum daerah yg berupa rancangan Perda atas
prakarsa KDH disampaikan kepada DPRD untuk
dilakukan pembahasan. Untuk itu dibentuk Tim Asistensi
yg diketuai oleh Sekda atau pejabat yang ditunjuk oleh
KDH. Sekretariat Tim ini adalah Biro / Bagian Hukum.
 Pembahasan rancangan Perda atas inisiatif DPRD
dikoordinasikan oleh Sekda atau Pimpinan SKPD terkait.

Pasal 14 -16
 Penyusunan produk hukum daerah yg bersifat penetapan
dilakukan oleh Pimpinan SKPD berdasarkan Tupoksinya.
 Produk hukum tsb diajukan kpd Sekda setelah mendapat
paraf koordinasi dari Kepala Biro / Bagian Hukum.
 Produk hukum daerah yg bersifat penetapan
ditandatangani oleh KDH, atau dapat didelegasikan
kepada Sekda.

 Penomoran produk hukum daerah yg bersifat pengaturan
menggunakan nomor bulat.
 Penomoran produk hukum daerah yg bersifat penetapan
mengggunakan nomor kode klasifikasi.

JUDUL
 Judul Perda dirumuskan tidak sesuai atau tidak
mencerminkan materi Perda yg dibentuk.
 Judul Perda ditulis dengan menggunakan akronim.

KONSIDERANS (Menimbang)
 Seringkali tidak memuat aspek filosofis, yuridis, dan
sosiologis yg menjadi latar belakang pembentukan Perda.
 Konsiderans yg terdiri atas lebih dari satu pokok pikiran,
tiap rumusan pokok pikiran sering merupakan pokok
pikiran yg mandiri, sehingga tidak merupakan satu
kesatuan pengertian dalam alur pikir yg runtut.


DASAR HUKUM (Mengingat)
 Sering mencantumkan tidak hanya dasar kewenangan
pembentukan Perda dan Peraturan Per-UU-an yg
memerintahkan pembentukan Perda, tetapi juga
peraturan yg tidak terkait, atau sederetan peraturan yg
tidak relevan dengan materi Perda yg dibentuk.

DIKTUM
 Penulisan kata “MEMUTUSKAN” ditulis tidak
menggunakan huruf kapital atau ditulis dengan memakai
spasi, bahkan ada yg ditulis dengan huruf cetak miring.


KETENTUAN UMUM
 Istilah yg dimuat sering istilah yg tidak digunakan
berulang-ulang dalam pasal-pasal, bahkan istilah tersebut
tidak terdapat dalam materi muatan Perda.

KETENTUAN PIDANA
 Tidak ditempatkan dalam bab tersendiri atau tidak
ditempatkan dalam pasal yg terletak sebelum bab atau
sebelum pasal-pasal yg berisi Ketentuan Peralihan.
 Rumusan Ketentuan Pidana tidak menyebut secara tegas
norma larangan atau perintah yg dilanggar (pada pasal
berapa).
 Masih sering merumuskan subjek pelaku tindak pidana
dengan menggunakan frase “Barang siapa” (seharusnya
“setiap orang”). Tri Widodo W. Utomo - PKMK LAN-RI

PENUTUP
 Pejabat yg menandatangani penetapan Perda masih banyak
yg mencantumkan gelar akademisnya / nomor induk
kepegawaiannya.

PENJELASAN
 Penjelasan Umum Perda sering hanya mengulang isi
Penjelasan Umum peraturan yg menjadi dasar hukum
pembentukan Perda tsb.

PENDELEGASIAN WEWENANG
 Pendelegasian kewenangan sering dirumuskan sebagai
delegasi blangko dan kurang tepat dalam penentuan
instrumen pengaturannya yakni seharusnya “Peraturan” ditulis
“Keputusan”.
 Contoh: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

1. Tulislah kalimat secara singkat;
2. Letakkan setiap bagian dari kalimat pada urutan yg logis;
3. Hindari penggunaan frasa & klausula yg rancu;
4. Uraikan kondisi yg kompleks;
5. Gunakan kalimat aktif sejauh memungkinkan:
6. Gunakan klausula kata kerja & kata sifat dari pada kata
benda;
7. Gunakan kata positif walaupun anda ingin menjelaskan yg
sifatnya negatif;
8. Gunakan struktur yg pararel;
9. Hindari kemaknagandaan dalam kata & kalimat;
10. Pilihlah perbendaharaan kata secara cermat;
11. Hindari penggunaan kata benda yg sambung-menyambung;
12. Kurangi kata-kata yg tumpang tindih & asing (tak ada
hubungannya).

1. Lugas & eksak (pasti) karena menghindari
kesamaan arti/kerancuan;
2. Bercorak hemat, hanya kata yg diperlukan yg
dipakai;
3. Obyektif & tidak emosi dalam mengungkapkan
tujuan/maksud;
4. Membakukan makna kata-kata, ungkapan, atau
istilah yg digunakan secara konsisten;
5. Memberikan definisi secara cermat tentang
nama, sifat atau kategori hal yg didefinisikan;
6. Untuk tunggal & jamak selalu dirumuskan
tunggal.

Semoga Bermanfaat …

Tri Widodo W. Utomo
http://pkmk-lanri.org/; http://triwidodowutomo.blogspot.com/
http://www.slideshare.net/triwidodowutomo/
triwidodowu@yahoo.com

Perda Inisiatif dan Legal Drafting

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Perda Inisiatif dan Legal Drafting

Similar to Perda Inisiatif dan Legal Drafting (20)

More from Tri Widodo W. UTOMO

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Perda Inisiatif dan Legal Drafting