Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.

1. Bagan Proses Pembentukan dan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
Merujuk pada:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
Pasal 16- Pasal 17
UU No. 12 Tahun 2011
Perencanaan penyusunan
Undang-Undang dilakukan
dalam Prolegnas.
Prolegnas merupakan skala
prioritas program pembentukan
Undang-Undang
Pasal 71 huruf a-Pasal 72
UU No. 17 Tahun 2014
DPR berwenang untuk
membentuk undang-undang yang
dibahas dengan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;
DPR bertugas untuk menyusun,
membahas, menetapkan, dan
menyebarluaskan program
legislasi nasional;
Pasal 43 (1) UU No. 12 Tahun 2011
Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
RUU diusulkan oleh DPR
Pasal 46 ayat (1) UU No. 12 Tahun
2011:
“diajukan oleh anggota DPR, komisi,
gabungan komisi, atau alat kelengkapan
DPR yang khusus menangani bidang
legislasi atau DPD.”
Pasal 112 (1) PERDPR No. 1 Tahun
2014 Jo. PERDPR No. 2 Tahun 2018:
“diajukan oleh Anggota Komisi,
gabungan komisi, atau Badan Legislasi
sebagai usul inisiatif.”
RUU diusulkan oleh Presiden
Pasal 47 ayat (1) UU No. 12 Tahun
2011:
“diajukan oleh Presiden disiapkan oleh
menteri atau pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian sesuai
dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya.”
Pasal 113
Pasal 112 (1) PERDPR No. 1
Tahun 2014
Rancangan undang-undang
sebagaimana disusun
berdasarkan Prolegnas prioritas
tahunan.

2. PROSES PENGUSULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Pasal 43 ayat (3) UU No. 12
Tahun 2011
Rancangan Undang-Undang yang
berasal dari DPR, Presiden, atau
DPD harus disertai Naskah
Akademik.
Pasal 115
PERDPR No. 1 Tahun 2014 jo. PERDPR No. 2 Tahun
2018
(1) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Badan
Legislasi dalam mempersiapkan rancangan
undang-undang terlebih dahulu menyusun
naskah akademik mengenai materi yang akan
diatur dalam rancangan undang-undang;
(2) Rancangan undang-undang tentang APBN,
rancangan undang-undang tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti undang-
undang menjadi undang-undang, rancangan
undang-undang tentang pengesahan perjanjian
internasional, atau rancangan undang-undang
yang hanya terbatas mengubah beberapa
materi dapat disertai naskah akademik.
(3) Menteri mengoordinasikan
persiapan pembahasan dengan
menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
hukum.
(2) Presiden menugasi menteri
yang mewakili untuk membahas
Rancangan Undang-Undang
bersama DPR dalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak surat
pimpinan DPR diterima.
(1) Rancangan Undang-Undang
dari DPR disampaikan dengan
surat pimpinan DPR kepada
Presiden.
Pasal 49 UU No. 12 Tahun 2011
Pasal 49 UU No. 12 Tahun 2011
Rancangan Undang-Undang dari
Presiden diajukan dengan surat
Presiden kepada pimpinan DPR.
Surat Presiden memuat
penunjukan menteri yang ditugasi
mewakili Presiden dalam
melakukan pembahasan
Rancangan Undang-Undang
bersama DPR.
DPR mulai membahas Rancangan
Undang-Undang dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak surat
Presiden diterima.

3. Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2011
Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama
Presiden atau menteri yang ditugasi.
Pasal 66 UU No. 12 Tahun 2011
Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melakukan dua tingkat
pembicaraan
Pasal 67 huruf a dan Pasal 68 UU No.
12 Tahun 2011
Pembicaraan Tingkat I
“Dilakukan dalam rapat komisi, rapat
gabungan komisi, rapat Badan Legislasi,
rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia
Khusus;”
Kegiatan Pembicaraan Tingkat I
dilakukan dengan kegiatan sebagi
berikut:
a. pengantar musyawarah;
b. pembahasan daftar inventarisasi
masalah; dan
c. penyampaian pendapat mini.
Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 UU No.
12 Tahun 2011
Pembicaraan Tingkat II
“Dilakukan dalam rapat paripurna.;”
Kegiatan Pembicaraan Tingkat II
dilakukan dengan kegiatan sebagi
berikut:
a. penyampaian laporan yang berisi
proses, pendapat mini fraksi,
pendapat mini DPD, dan hasil
pembicaraan tingkat I;
b. pernyataan persetujuan atau
penolakan dari tiaptiap fraksi dan
anggota secara lisan yang diminta
oleh pimpinan rapat paripurna;
dan
c. penyampaian pendapat akhir
Presiden yang dilakukan oleh
menteri yang ditugasi.
Pasal 70 UU No. 12 Tahun 2011
(1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh
DPR dan Presiden.
(2)Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

4. Pengesahan Rancangan Undang-Undang
Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011
(1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-
Undang;
(2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011
(1) Rancangan Undang-Undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda
tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden;
(2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang
tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-
Undang dan wajib diundangkan.