Laporan Balegda atas Prolegda Sultra

2,038 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Balegda atas Prolegda Sultra

  1. 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA LAPORAN BADAN LEGISLASI DAERAHDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA atas PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Disampaikan oleh : Ir. H. Achmad Sunarko (Anggota Badan Legislasi Daerah) Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra Senin, 11 April 2011
  2. 2. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIMAssalamu’Alaikum Warahmatullahi WabarakatuhSelamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita SemuaYth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi TenggaraYth. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Sulawesi TenggaraYth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TenggaraYth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi TenggaraYth. Para Pejabat TNI POLRIYth. Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Undangan serta Hadirin yang berbahagia Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Zat yangmenganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekaliansehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturrahim ditempat inidalam forum rapat paripurna dewan yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpinumat dan suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW,kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zamandan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini sertamasyarakat Sulawesi Tenggara umumnya, senantiasa istiqomahmenegakan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan sertamendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat kelak. Amin Ya Robbal’Alamin Selanjutnya, perkenankanlah kami atas nama Badan LegislasiDaerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapanterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telahmeluangkan waktu dan kesempatannya mengkoordinir programlegislasi daerah dilingkungan pemerintah daerah dan selanjutnyamembahas rancangan program legislasi daerah tahun 2011 bersamakami. 1
  3. 3. Gubernur, Pimpinan Dewan dan Hadirin yang Berbahagia … Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian pentingdalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perludiprogramkan dalam sebuah instrumen yang dipersyaratkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan peraturandaerah, dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Program legislasi daerah merupakan instrumen perencanaanprogram pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secaraterencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Programlegislasi daerah memuat daftar prioritas rancangan peraturan daerahyang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagaibagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan. Dengandemikian, program legislasi daerah dapat digunakan sebagaipedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yangmengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD)dalam membentuk peraturan daerah. Badan Legislasi Daerah DPRD sebagaimana diamanatkandalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan PeraturanTata tertib DPRD Sultra memiliki tugas dan wewenang menyusunprogram legislasi daerah di lingkungan DPRD danmengkoordinasikannya dengan Pemerintah Daerah. Tugas danwewenang dimaksud telah dilakukan Badan Legislasi Daerahbersama Biro Hukum Sekretariat Daerah, melalui rapat kerjamasing-masing secara internal untuk mengkoordinir di lingkunganmasing-masing, dan rapat koordinasi keduanya untuk membahasdan mensinkronkan daftar rancangan peraturan daerah prakarsaDPRD dan daftar rancangan peraturan daerah usulan gubernur,sejak tanggal 7 Januari, 17 Januari, 21 Februari, 10 Maret, 14 Maret,dan terakhir rapat pemantapan pada tanggal 7 April 2011. Dan hal-hal yang mengalami kebuntuan dalam rapatkoordinasi tersebut, oleh karena tidak adanya landasan operasionalkhususnya yang mengatur tentang penetapan program legislasidaerah termasuk bentuk/wujud dari program legislasi daerah telah 2
  4. 4. dikonsultasikan ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI padatanggal 4 Maret 2011. Hasilnya, berdasarkan arahan dan petunjuk dari Kepela BiroKementerian Dalam Negeri tersebut, program legislasi daerah dapatdituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Gubernur danPimpinan DPRD, yang selanjutnya akan dituangkan dalamKeputusan Gubernur untuk dilaksanakan pihak-pihak yangberwenang.Rapat Dewan Hadirin Yang Mulia …. Adapun daftar prioritas rancangan peraturan daerah dilingkungan DPRD disepakati di Badan Legislasi Daerah terdiri dari 4(empat) buah Rancangan Peraturan Daerah masing-masing : 1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah; 3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural; dan 4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang. Sementara itu, daftar prioritas rancangan peraturan daerah dilingkungan pemerintah daerah disepakati terdiri dari 16 (enam belas)rancangan peraturan daerah masing-masing :1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah;2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang BPD Sultra;3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Koperasi;4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pinjaman Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Tipe B; 3
  5. 5. 6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Perusahaan Daerah Perhutanda Sulawesi Tenggara;7. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009 – 2025;8. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;9. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha.10. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja;11. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;12. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010;13. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA 2011;14. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;15. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan16. Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2012 Dengan demikian, program legislasi daerah tahun anggaran2011 terdiri dari 20 daftar prioritas rancangan peraturan daerah yangmeliputi 4 (empat) rancangan peraturan daerah berasal dari prakarsaDPRD dan 16 (enam belas) rancangan peraturan daerah yang berasaldari gubernur. Namun, tidak menutup kemungkinan, gubernurataupun DPRD dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar dari program legislasi daerah yang akan kita sepakati hari ini,karena peraturan perundang-undangan tidak menutup peluang itu,sepanjang memenuhi prosedur yang dipersyaratkan.Rapat Dewan Yang Terhormat Hadiri Yang Sama Berbahagia … Mengakhiri laporan kami hari ini ini, izinkanlah kami dari BadanLegislasi Daerah menitipkan bebarapa harapan dalam rangka 4
  6. 6. implementasi program legislasi daerah tahun 2011 yang sebentar lagiakan kita sepakati bersama, yaitu sebagai berikut :Pertama, kesepakatan kita tersebut seyogyanya sesegera mungkinditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang ProgramLegislasi Daerah Tahun 2011 sebagai rujukan pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerahdimaksud yang telah dianggarkan dalam APBD 2011; danKedua, perlunya komitmen dan konsitensi kita bersama khususnyaperangkat daerah sebagai landing sektor raperda sebagaimanatersebut dalam program legislasi daerah, agar penyampaiannyamenyesuaikan urutan daftar prioritas. Dalam konteks ini peranSekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mengkoordinasikanSKPD-SKPD dalam menyiapkan raperda yang berasal daripemerintah daerah, dan yang terkhusus terkait raperda APBD untuksenantiasa tepat waktu. Demikianlah laporan badan legislasi daerah yang dapat kamisampaikan. Mudah-mudahan apa yang dirintis hari ini menjadikomitmen kita bersama untuk membentuk dan menciptakanperaturan daerah yang berkualitas, yang bukan saja dari sisisubstansi materinya tetapi juga prosedur formil yang senantiasamerujuk dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Allah SWT senantiasa melindungidan membimbing kita dalam menyelenggarakan pemerintahan ini.Selebihnya semoga menjadi manfaat dan yang kurang mohondimaafkan. Terima kasih. Billahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakuh Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,1. Ir. Hj. Masyhura Ketua2. Abdul Hasid Pedansa Wakil Ketua3. Drs. H. Iskandar, M.Si Sekretaris (Bukan Anggota) 5
  7. 7. 4. Ruslimin Mahdi, SH Anggota5. Drs. La Nika, M.Si Anggota6. Ir. Mardamin, M.Pd Anggota7. H. Abdurrahman Shaleh AM., SH Anggota8. Ir. Slamet Riadi Anggota9. H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si Anggota10. H. Saharuddin B., SH11. Ir. H. Achmad Sunarko Anggota12. Drs. H. Ryha Madi Anggota Juru Bicara, Ir. H. Achmad Sunarko 6

×