Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa ahli, sumber hukum administrasi negara, landasan hukum administrasi negara seperti negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, serta konsep-konsep penting seperti freies ermessen.

1. H.E.RAKHMAT JAZULI,SH.MH
NURIKAH, SH.MH
QOTRUN NIDA, SH.MH
NITA FR, SH.MH
HUKUM
ADMINISTRASI
NEGARA

2. ISTILAH 2 HAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUTATA USAHA NEGARA
HUKUM TATA PEMERINTAHAN
ADMINISTRAIF RECHT
BESTUUR RECHT

3. PENGERTIAN HAN
Prof.Dr.Muchsan,SH mengartikan Hukum Administrasi Negara sebagai
kaedah hukum yang mengatur tentang struktur dan kefungsian administrasi
negara
Muhsan membagi hukum administrasi negara menjadi dua bentuk
1. Hukum Administrasi Negara yang murni yaitu hukum mengenai operasi
dan pengendalian dari kekuasaan kekuasaan administrasi atau
pengawasan terhadap penguasa administrasi
2. Hukum Administrasi Negara sebagai buatan administrasi maka hukum
administrasi negara adalah hukum yang menjadi pedoman atau jalan
dalam menyelenggarakan undang-undang.

4. Menurut Prof. J.Oppenheim
Hukum Administrasi Negara
adalah aturan-aturan tentang
negara dan alat-alat
perlengkapannya dilihat dalam
gerakannya.
Prof.Kusumadi Pujosuwoyo,SH mendefmisikan
Hukum Administrasi Negara Adalah sebagai
keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara
bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan
usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau
bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah
laku dalam mengusahakan tugasnya.
PENGERTIAN HAN

5. Otonomi Daerah merupakan kebutuhan mendasar bagi
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
namun akan menjadi permasalahan ketika dipahami kebebasan
tanpa batas, sehigga pengawasan dan pertanggungjawaban
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan
suatu keharusan dalam kerangka negara kesatuan tanpa
mereduksi nilai-nilai demokrasi. Atas dasar itu diperlukan konsep
sistem pertanggungjawaban yang dapat menjaga keseimbangan
antara kebebasan (demokrasi) dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Eksistensi pertanggungjawaban tidak
terlepas dari konsep negara kesatuan yang meyakini adanya satu
pemerintahan berdaulat yang bertanggungjawab atas seluruh
penyelenggaraan pemerintahan.
Pengertan HAN
Menurut Prof.Dr.JHA. Logeman dalam bukunya:
1. Over De Theori Van Een Stelling Staats Recht. Hukum Administrasi Negara
adalah serangkaian kaedah hukum yang menyelidiki hubungan hubunngan
hukum khusus yang ditimbulkan untuk memungkinkan para pejabat
didalam menjalankan tugas kemasyarakatan.
2. Staats Recht Van Indonesia 1945 Hukum Administrasi Negara adalah
kaedah-kaedah hukum khusus yang mengatur cara bagaimana organisasi
negara ikut serta didalam pergaulam masyarakat.

6. Ruanglingkup HAN (Teori Residu Van Vollen Hoven) isi dan pembatasan HAN secara tegas baru
pada tahun 1926 oleh Van Vollen Hoven didalam karangannya "omtrek van administratief"
menggambarkan satu skema mengenai tempa HAN dalam kerangka hukum secara keseluruhan
1. Hukum Tata Negara
a. Pemerintahan
b. Peradilan
c. Kepolisian
d. perundang-undangan
3. Hukum Perdata ( Materiil)
4. Hukum Pidana (Materii
5. Hukum.Acara Perdata
6. Hukum Acara Pidana
5. Hukum Administrasi negara ( Materiil Dan Formil) Meliputi:
a. Hukum.Pemerintahan (Pangreh,Bestuurrecht)
b. Hukum.Peradilan (Justitirecht)
c. Peradilan Tata Negara
d. Hukum Peradilan Administrasi Negara
e. Hukum Kepolisian
f. Hukum(Acara) Perundang-undangan (Regelaarrecht)
ANGAN
KUM

7. POSISI HAN DALAM
BAGAN ILMU HUKUM
PRIVATPUBLIK
HK.ACARA
HAN
HTN
HK.DAGANG
HK.PERDATA

8. HTN
HAN HK.PERDATAHK.PIDANA
KEDUDUKAN HAN
HK.ACARA HK.ACARA HK.ACARA

9. Dengan Hukum Pidana
Dengan Hukum Perdata.
Hubungan
HAN
dengan hk
lainnya Dengan HTN

10. HAN DG HK PIDANA
HAN dan Hk Pidana sebenarnya dua-duanya adalah hukum publik
Dr.J.Romeyn berpendapat bahwa hk pidana dapat dipandang sebagai
hukum pembantu (hulprecht),bagi HAN, pidana merupakan satu sarana
untuk menegakan HAN agar ketentuan HAN itu ditaati oleh masyarakat.
sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan
administrati dapat dimasukan dalam lingkungan hukum pidana,
misalnya Undang-Undang anti Korupsi, Undang-Undang Subversi. Dalam
perkembangannya bahwa Hukum Administrasi Negara mendesak hukum
Pidana,
Sebagai contoh Perda kebersihan.

11. Van Praag mengatakan bahwa sudah menurut kodratnya dan juga menurut
sejarah perkembangannya, bahwa kedua bidang hukum perdata dan hukum
admmistrasi negara itu tidak saling menyentuh dan masing-masing mandiri
dalam bidangnya. sebaliknya menurut keperluan praktek di beberapa negara
dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum administrasi negara yang
sesungguhnya belum lengkap dalam sarana pelaksanaan peradilannya itu
mempergunakan pokok-pokok hukum perdata dalam menetapkan keputusan
baik secara sadar maupun ragu-ragu, mereka berpendirian tidak berkeberatan
mempergunakan pokok-pokok penetapan dalam hukum perdata untuk
menetapkan keputusannya dalam sengketa dibidang hukum publik
HAN DG HK PERDATA

12. HUBUNGAN HAN
DENGAN HTN
PRINS menyatakan batas antara HAN dengan oleh HTN
kebanyakan para ahli di negeri Belanda ditentukan dengan
berbagai cara yang berlainan, namun perbedaan tersebut
semuanya didasarkan kepada suatu konsepsi bahwa HAN
mempelajari hal-hal yang teknis sedangkan HTN mempelajari hal-
hal yang fundamental, contoh : pertanyaan tentang susunan dan
kekuasaan parlemen atau jaminan bagi rakyat untuk melakukan
hak-hak asasinya secara bebas. apakah pajak pendapatan harus
didasarkan kepada pendapatan seseorang dalam tahun yang
lampau atau dalam tahun yang sedang berjalan. garis batas yang
tajan antara HAN dengan HTN sukar ditarik, sebab hal-hal yang
sekarang dianggap teknis esok lusa berubah menjadi
fundamental.

13. ADAGIUM
VAN VOLLEN HOVEN
"badan-badan kenegaraan tanpa hukum administrasi
negara akan bebas sebebas-bebasnya, ibarat burung
terbang diangkasa karena tidak ada aturan yang
menjadi pedoman dalam; menyelenggaraaakan
negara, demikian pula sebaliknya badan-badan
kenegaraan tanpa hukum tata negara akan
lumpuh,karena tidak tahu apa yang menjadi
kekuasaannya,kewenangannya ".

14. Faktor pendukung
berkembangnya HAN
NEGARA
HUKUM
PERKEMB
ANGAN
ADMINIST
RASI
JUMLAH
PENDUDUK KRISIS
PERKEMBANGAN
IPTEK
DORONGAN
DARI
POLITIK

15. SIFAT2-SIFAT HAN
1. Peraturan-peraturan HAN tidak seragam
2. Peraturan-peraturan HAN sukar untuk
dikodifikasi
3. HAN peka terhadap politik
4. HAN merembes/masuk kesegala aspek
kehidupan

16. KODIFIKASI HAN
kodifikasi amat sukar, alasannya adalah:
1. Peraturan-peraturan HAN berubah lebih cepat jika
dibandingakan dengan peraturan hukum privat dan
hukum pidana yangberubah secara berangsur-angsur
2. Pembuatan peraturan HAN tidak dalam satu
tangan.Selain pembentuk undang-undang pusat
boleh dikatakan semuaKementerian dan pemerintah
daerah ,membentuk juga peraturan-peraturan,
sehingga HAN itu sangat beraneka warna dan tidak
mempunyai suatu sistem tertentu. Bagi Indonesia
membuat kodifikasi HAN sekarang initidaklah perlu,
mengingat bahwa negara kita adalah suatu negara
kesejahteraan (welfare state).

17. Sumber Hukum adalah segala apa saja yang
menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai
kekuatan yang bersifat. memaksa, yakni aturan-
aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi
yang tegas dan nyata. Pada umumnya yang
dimaksud dengan sumber hukum adalah segala
sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta
tempat ditemukannya hukum
Sumber Hukum

18. SUMBER
HUKUM
HAN
SUMBER HUKUM FORMIL
SUMBER HUKUM MATERIIL

19. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor yang ikut
mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum
meliputi faktor historis, filosofis, sosiologis, antropologis,
ekonomi, agama,
Faktor-faktor tersebut berpengaruh bagi pemerintah
dalam melakukan tindakan pemerintah, baik dalam
tindakan pembuatan perundang-undangan, pembuatan
keputusan maupun tindakan-tindakan lainnya.
Dengan demikian sumber hukum materiil itu sebagai
tempat asasnya hukum.atau yang menentukan isi
kaedah hukum
Sumber Hukum
Materiil

20. Sumber Hukum Formil adalah sumber hukum yang
dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya
sebagai pernyataan berlakunya hukum. Dengan
demikian sumber hukum formil yang menentukan
bahwa dimana hukum itu diketemukan dan
merupakan bentuk pernyataan bahwa sumber
hukum menjadi berlaku
Sumber Hukum
Formil

21. LANDASAN
HAN
HAK ASASI
MANUSIA
NEGARA HUKUM
DEMOKRASI

22. Negara hukum dalam arti materil atau biasa disebut dengan
negara hukum modern sering diasosiasikan dengan negara
kesejahteraan (welfare state) adalah suatu konsep yang
menempatkan negara sebagai pusat penyelenggara
kesejahteraan masyarakat. Sehingga peran negara' dalam
lapangan sosial sangat besar khususnya dalam lapangan
peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti dalam bidang
sosial-ekonomi, hukum, pendidikan dan kesehatan.
NEGARA HUKUM
MATERIIL

23. konsep negara hukum formal (nachtwachker
staat) keterlibatan negara dalam lapangan
aktifitas sosial sangat terbatas dan hanya
mengurus persoalan penegakan hukum dan
ketertiban dengan anggapan bahwa campur
tangan negara dalam lapangan sosial yang terlalu
besar dapat berakibat pada terreduksinya
kebebasan individual yang sangat dijunjung tinggi
dalam tradisi masyarakat liberal.
NEGARA HUKUM
FORMAL

24. Besarnya peran negara dalam penyelengaraan
kesejahteraan sosial dan pelayanan publik
menyebabkan pejabat administrasi negara
memiliki keistimewaan tersendiri untuk
berbuat dan bertindak atas dasar inisiatif
sendiri dalam rangka menjawab
permasalahan-permasalahan masyarakat yang
muncul secara tiba-tiba dan membutuhkan
penanganan secara cepat oleh pejabat yang
berwenang.
freies ermessen / pouvoir
discretionnaire.

25. Syachran Basah memaknai freies ermessen sebagai
suatu kewenangan khusus yang dimungkinkan oleh
hukum agar pemerintah dapat bertindak atas dasar
inisiatif sendiri, hal itu terutama dalam penyelesaian-
penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul secara
tiba-tiba dan membutuhkan tindakan yang cepat
untuk penyelesaian masalah.
freies ermessen

26. Prajudi Armosudirjo mengartikan
discretionnaire/freies ermmessen sebagai suatu
keadaan yang menutup kemungkinan pejabat untuk
menolak mengambil tindakan atau keputusan
administrasi negara dengan alasan tidak ada
peraturan yang mengaturnya dan oleh karena itu
diberi kebebasan untuk mengambil keputusan
menurut pendapat sendiri sepanjang tidak
melanggar yuridiksitas dan asas legalitas.
Kewenangan untuk mengambil tindakan tersebut
bersifat wajib untuk mengandalikan suatu keadaan
yang muncul secara tiba-tiba.
freies
erm
mess
en

27. DEMOKRASI

28. Demokrasi yang secara umum dikenal sekarang ini lazimnya
diartikan dan dipahami sebagai suatu sistem kekuasaan dalam
suatu negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi bersumber
dari kemauan rakyat serta dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri
baik secara langsung maupun dan umumnya melalui wakil-
wakil rakyat di dalam badan-badan perwakilan rakyat dan
kekuasaan tersebut diperuntukkan bagi rakyat itu sendiri.
Secara singkat dikatakan bahwa demokrasi itu adalah
kekuasaan pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat
DEMOKRASI

29. 1. Competition. Demokrasi harus menciptakan persaingan. Pejabat-pejabat
negara yang penting yang harus dipilih lansung seperti: presiden,
gubernur, wali kota, ketua dan anggota mahkamah tertentu, anggota-
anggota kongres, senat dan sebagainya haruslah terdiri dari beberapa
calon, tidak dengan calon tunggal yang kemudian memberikan
kesempatan kepada para pemilih untuk melakukan penilaian dan
perbandingan untuk menentukan pilihannya
2. Changes in Power. Demokrasi harus memberikan kemungkinan
perubahan-perubahan kekuasaan. Ini berarti adanya pemilihan umum
yang berkala sehingga selalu adanya pembeharuan dan perbaikan
pemerintahan. Asumsinya seorang pejabat yang terpilih tidak mungkin
selamanya ideal dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang.
Pemerintah yang semula baik bisa berubah watak menjadi korup sesuai
syarat pokok untuk demokrasi berjalan
secara efektif sebagaimana dikemukakan
oleh Charles R. AdrianDEMOKRASI

30. 3. Freedom of Expression.
Demokrasi harus menjadikan syarat pokok adanya kebebasan menyatakan
pendapat bagi masyarakat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
Tanpa kebebasan itu indipidu dan masyarakat tidak dapat melakukan hak dan
kekuasaannya untuk mengkritik atau menghargai kebijaksanaan
pemerintahnya.
4. Adanya perlindungan terhadap minoritas.
dalam arti kepentingan-kepentingan minoritas harus dihormati dalam beberapa
hal misalnya seperti soal keyakinan atau agama. Asas perlindungan terhadap
minoritas ini berkaitan erat dengan asas-asas demokrasi, terutama dengan asas
kompetisi dan kedaulatan rakyat. Golongan mana yang mayoritas dan mana
yang minoritas terjadi silih berganti dalam negara demokrasi, karenanya harus
dihormati baik oleh masyarakat maupun oleh yang berkuasa.
DEMOKRASI

31. Lebih lanjut Charles R. Adrian mengatakan adanya,
Commitment to Principle. Demokrasi harus menjunjung
tinggi asas-asas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat
bangsa. Ini karena setiap bangsa mempunyai ciri khas
kebudayaannya disamping mempunyai sift-sifat yang
dianut secara universal
DEMOKRASI

32. Menurut Bintang R. Saragih bahwa, kadar
demokrasi ditentukan oleh pembentukan
parlemennya, apakah melalui pemilihan umum
atau pengangkatan, makin dominan perwakilan
berdasarkan hasil pemilihan umum makin tinggi
kadar demokrasinya dan sebaliknya makin
dominan pengangkatannya maka makin rendah
kadar demokrasinya di negara tersebut.
DEMOKRASI

33. Joko J Prihatmoko mengatakan bahwa,
Pemilu juga dipandang sebagai tolok ukur
demokrasi, keyakinan kuat pada Pemilu sebagai
ukuran utama demokrasi didasarkan pada tiga
pertimbangan pertama, pemilu merupakan
proses terbaik dibanding, misalnya, system karir
dan penunjukkan/pengangkatan, untuk
menentukan pemimpin politik kedua, pemilu
memungkinkan pergantian kekuasaan secara
berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor baru
masuk dalam arena kekuasaan, ketiga, pemilu
memungkinkan partisipasi rakyat untuk
menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak
mereka.
DEMOKRASI

34. H A M

35. HAM
Dalam
Al-Qur’an
1. Manusia merupakan makhluk ALLAH yang
telah dimuliakan ALLAH dan diberikan
kelebihan dengan makhluk Allah yang lainya
(Q.S.I7:70).
2. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah
yang paling sempurna (Q.S :95 : 8).

36. 1. UUD 1945 yang telah diamandemen dalam Bab XA
pasal 28 A sampai 28 J
2. Undang-undang No.39 tahun tahun 1999 tentang HAM
telah mengatur secara lebih rinci tentang pengakuan
dan eksistensi HAM dalam hukum nasional.
3. Undang-undang Nomor.26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM mengukuhkan kembali aspek
perlindungan dan penghormatan HAM. Kejahatan
kemanusiaan {crime agains of humanity) dan kejahatan
genosida telah menjadi yurisdiksi pengadilan HAM.
PENGATURAN
HAM
C

37. Pada tahun 2006 Indonesia telah mengikatkan diri
pada dua perjanjian internasional yang mengatur HAM
yaitu:
1. Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan
UU No. 11 Tahun 2006
2. Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan Undang-
undang Nomor. 12 Tahun 2006.
Ratifikasi
HAM
Internasional
C

38. Pengertian
HAM
Secara filsafati bahwa Hak Asasi Manusia (
HAM ) adalah hak yang melekat atau
inherent pada diri manusia, yang bersaal dari
Tuhan sejak manusia itu dilahirkan. Manusia
mempunyai derajat yang luhur dan
dilengkapi oleh Tuhan berupa budi dan
nurani. Gunawan Setiardja menjelaskan
yang intinya adalah bahwa derajat manusia
yang luhur itu {human dignity) berasal dari
Tuhan yang menciptakannya.

39. Manusia memperoleh hak-hak asasi
langsung dari Tuhan sendiri menurut
kodratnya ''secundum suam naturan".
Sebetulnya hak-hak fudemental ini tidak
tergantung dari pengakuan oleh orang-orang
lain, oleh masyarakat atau negara.
H A M

40. The eeeennd
MATURNUWUN