Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia dan penyelenggara kekuasaan negara seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan konsep pemerintah daerah. Dibahas pula peran dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

1. KELOMPOK 1
XI IIS 1
Adinda Mega
Chantika (02)
Doris
Agusnita (07)
Jovan Amanda
Amartya (12)
Muhammad
Dedy Pramana
(15)
Novitasari
(18)
Sigit Haris
Adi P (25)
Voky
Fibriyono (30)

2. Bab 4
Mengupas
penyelenggara
kekuasaan negara

3. A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara RI
Pembagian Kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang
yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili,
mengurus, dsb.) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif,
dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara
untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu
pihak/lembaga.

4. KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI
INDONESIA
Dalam ketatanegaraan Indonesia sendiri, istilah
“pemisahan kekuasaan” (separation of power) itu sendiri
cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara
absolut. Konsep pembagian kekuasaan (division of power) yag
dikaitkan dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak
menolak ide pemisahan kekuasaan ala trias politica Montesquieu.
Dalam sidang-sidang BPUPKI 1945, Soepomo misalnya
menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mengandung doktrin trias
politica dalam arti paham pemisahan kekuasaan, melainkan
manganut sistem pembagian kekuasaan hal ini terlaksana sebelum
UUD 1945 diamandemen.

5. Macam-Macam Kekuasaan Negara
a. Pembagian Kekuasaan menurut
John Locke
John Locke dari Inggris, dalam
bukunya yang berjudul “Two Treaties of
Goverment” mengusulkan agar kekuasaan
di dalam negara itu dibagi dalam organ-
organ negara yang mempunyai fungsi
berbeda. Menurut beliau agar pemerintah
tidak sewenang-wenang, maka harus ada
pembedaan pemegang kekuasaan –
kekuasaan ke dalam 3 macam kekuasaan
yaitu :
1. Kekuasaan Legislatif (membuat UU)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan
UU)
3. Kekuasaan Federatif ( melakukan hub.
Diplomtik dengan negara-negara lain).
b. Konsep Trias Politika Montesquieu
Menurut Montesquieu seorang
pemikir berkebangsaan Prancis
mengemukakan teorinya yang disebut
Trias Politika. Dalam bukunya yang
berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun
1748 menawarkan alternatif yang agak
berbeda dari pendapat John Locke.
Menurut Montesqueiu untuk tegaknya
negara demokrasi perlu diadakan
pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3
organ, yaitu :
1. Kekuasaan Legislatif (membuat UU)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan
UU)
3. Kekuasaan Federatif ( mengadili bila
terjadi pelanggaran atas UU)

6. PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT Zul Afdi
Ardian
VERTIKAL HORIZONTAL
Pembagian kekuasaan menurut
tingkatnya. Maksudnya pembagian
kekuasaan antara beberapa tingkat
pemerintahan. Misal : Antara
pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah dalam negara kesatuan.
Pembagian kekuasaan menurut
fungsinya. Dalam pembagian ini
lebih menitikberatkan pada
pembedaan anatara fungsi
pemerintahan yang bersifat
legislatif, eksekutif dan yudikatif.

9. PRESIDEN
KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN

10. B. Kedudukan dan fungsi kementrian negara
republik Indonesia dan lembaga pemerintah
non-kementrian
Kewenangan Presiden RI sebagai
Kepala Negara
Kewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Pemerintahan
1.Memegang kekuasaan yg
tertinggi atas AD, AL, dan AU
(Pasal 10).
2.Menyatakan perang, membuat
perdamaian & perjanjian dgn
negara lain dgn persetujuan DPR
(Pasal 11 ayat 1).
3.Membuat perjanjian
internasional lainnya dgn
persetujuan DPR (Pasal 11 ayat
2).
4.Menyatakan keadaan bahaya
(Pasal 12)
1. Memegang kekuasaan
pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
2. Mengajukan RUU kpd DPR (Pasal
5 ayat 1).
3. Menetapkan PP (Pasal 5 ayat 2).
4. Membentuk suatu dewan
pertimbangan yg bertugas
memberikan nasihat dan
pertimbangan kpd presiden
(Pasal 16).
5. Mengangkat dan
memberhentikan menteri
menteri (Pasal 17 ayat 2).

11. Kewenangan Presiden RI sebagai
Kepala Negara
Kewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Pemerintahan
5. Mengangkat duta dan konsul.
Dlm mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan
DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).
6. Menerima penempatan duta
negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan
DPR (Pasal 13 Ayat 3).
7. Memberi grasi, rehabilitasi
dengan memperhatikan
pertimbangan MA (Pasal 14 Ayat
1).
6. Membahas dan memberi
persetujuan atas RUU bersama
DPR serta mengesahkan RUU
(Pasal 20 ayat 2 dan 4).
7. Menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti
UU dalam kegentingan yg
memaksa (Pasal 22 ayat 1).
8. Mengajukan RUU APBN untuk
dibahas bersama DPR dgn
memperhatikan pertimbangan
DPD (Pasal 23 ayat 2).

12. Kewenangan Presiden RI sebagai
Kepala Negara
Kewenangan Presiden RI
sebagai Kepala Pemerintahan
8. Memberi amnesti dan abolisi
dengan memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 14
ayat 2).
9. Memberi gelar, tanda jasa, dan
lain-lain tanda kehormatan yang
diatur dengan UU (Pasal 15).
9. Meresmikan keanggotaan BPK
yg dipilih DPR dgn
memperhatikan pertimbangan
DPD (Pasal 23F ayat 1).
10.Menetapkan hakim agung dari
calon yg diusulkan KY dan
disetujui DPR (Pasal 24A (3)).
11.Mengangkat dan
memberhentikan anggota KY
dgn persetujuan DPR (Pasal 24 B
ayat 3).
12.Mengajukan tiga orang calon
hakim konstitusi dan
menetapkan sembilan orang
hakim konstitusi (Pasal 24 C
ayat 3)

13. Presiden Republik Indonesia
dibantu oleh :
• seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya
melalui Pemilu.
• kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri
negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta
diberhentikan oleh Presiden

14. • Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 :
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.
3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.
4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian
negara diatur dalam UU.
• UU RI No.39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara
Dasar hukum kementrian negara

15. Kementrian negara RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
tertentu dalam pemerintah di bawah & bertanggung jawab kepada
presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara yaitu:
a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidangnya
b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya
c. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
Pasal 17 ayat 3 Uud negara RI tahun 1945 menyebutkan bahwa
setiap mentri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Adapun urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab
kementrian negara terdiri atas:
a. Urusan pemerintah yang nonmenklatur kementrian
b. Urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan
dalam UUD negara RI tahun 1945
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi,
dan sinkronisasi progam pemerintah.

16. Pasal 22 ayat 2 UU
RI No.39 tahun
2008 tentang
kementrian negara
untuk dapat di
angkat menjadi
mentri
Warga negara Indonesia
Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
Setia kepada pancasila sebagai dasar negara UUD
negara RI tahun 1945 dan cita-cita proklamasi
kemerdekaan
Sehat jasmani dan rohani
Memiliki intregitas dan kepribadian yang baik
Tidak pernah di pidana penjara

17. 2. Klasifikasi kementrian negara RI
Pasal 15 UU RI nomor 39 tahun 2008 tentang kementrian negara secara tegas
menyatakan bahwa jumlah maksimal kementrian negara yang dapat dibentuk
adalah 34 kementrian negara.
Berdasarkan peraturan presiden RI no 47 tahun 2009 RI dapat diklasifikasikan
berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya yaitu:
a. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang nonmenklatur/nama
kementriannya secara tegas disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945
terdiri atas:
1. kementrian dalam negeri
2. kementrian luar negeri
3. kementrian pertahanan

18. b. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam UUD negara RI tahun 1945:
1. kementrian hukum dan HAM
2. kementrian keuangan
3. kementrian energi & sumber daya mineral
4. kementrian perindustrian
5. kementrian perdagangan
6. kementrian kehutanan
7. kementrian perhubungan
8. kementrian kelautan & perikanan
9. kementrian tenaga kerja & transmigrasi
10. kementrian pekerjaan umum
11. kementrian kesehatan
12. kementrian pendidikan & kebudayaan
13. kementrian sosial
14. kementrian agama
15. kementrian pariwisata & ekonomi kreatif
16. kementrian komunikasi & informatika

19. c. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan
1. Kementrian sekretariat negara
2. kementrian riset & teknologi
3. kementrian koperasi & usaha kecil dan menengah
4. kementrian lingkungan hidup
5. kementrian pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
6. kementrian pendayagunaan apratur negara dan reformasi
birokrasi
7. Kementrian pembangunan daerah tertinggal
8. kementrian perencanaan pembangunan nasional
9. kementrian BUMN
10.kementrian perumahan rakyat
11.kementrian pemuda dan olahraga
Kementrian koordinator
a. Kementrian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan
b. kementrian koordinator bidang perekonomian
c. kementrian koordinator bidang kesehatan rakyat

20. 3. Lembaga pemerintahan non-kementrian
Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-
kementrian (LPNK) yang dahulu namanya lembaga pemerintah non-
departemen. Lembaga pemerintah non-kementrian merupakan lembaga
negara yang di bentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas
pemerintah tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh peraturan Presiden RI,
yaitu keputusan presiden RI no 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas,
fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah
non-departemen. Berikut daftar LPNK yang ada di Indonesia.
1. ANRI di bawah koordinator mentri pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi
2. BIG
3. BIN
4. BKN dibawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi
5. BKKBN di bawah mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
6. BKPM di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian
7. Bakosurtanal di bawah koordinator mentri riset dan teknologi
8. BMKG
9. BNN
10.BNPB

21. 11. BNPT
12. BNP2TKI
13. BPOM dibawah koordinasi mentri kesehatan
14. Bapeten dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi
15. BPKP
16. Bapedal dibawah koordinasi mentri lingkungan hidup
17. BPPT dibawah koordinasi mentri riset dan teknologi
18. Bappenas di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian
19. BPN di bawah koordinasi mentri dalam negeri
20. BPS di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian
21. Basarnas
22. BSN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi
23. BATAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi
24. Bulog di bawah koordinasi mentri koordinator bidang perekonomian
25. LAN di bawah koordinasi mentri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
26. LIPI di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi
27. Lemhannas
28. LKPP
29. LAPAN di bawah koordinasi mentri riset dan teknologi
30. Lemsaneg dibawah koordinasi mentri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan
31. Perpusnas di bawah koordinasi mentri pendidikan dan kebudayaan

22. 1. Konsep pemerintah daerah
Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU RI no 32 tahun 2004 pemerintah
daeraah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi selus-luasnya dalam sistem dan
prinsip NKRI. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang
perlu kita pahami:
a. Penyelenggara urusan pemerintah
mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang politik
luar negeri, keamanan, pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal serta
agama.
b. Pemerintah pusat dan DPDR
sebagai penyelenggara pemerintah daerah berkedudukan sewbagai
lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil dan
perangkat daerah. Sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga
legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilu
C. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam
kerangka negara kesatuan RI

23. Pemerintah daerah memiliki 2 tingkatan
1. Pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintaha daerah provinsi
(gubernur/wakil gubernu dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD provinsi.
2. pemerintah daerah kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kab/kota
(bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dan perangkat daerah dan
tugas pembantuan
c. Asas otonomi dan tugas pembantuan
asas otonomi adalah hak wewenang dan kewajiban daerah (provinsi dan
kab/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung
jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Konsekuensi asas ini
adalah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah
yang di wujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerha dan di
sebarkan dalam bentuk APBD.
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersifat
hierarkis.

24. 2. Kewenangan pemerintahan daerah
pemerintah daerah merupakan merupakan alat
kelengkapan pembukaan UUD negara RI tahun 1945 alinia ke-
7 dan ke-4 pemerintah daerah diberi kewenangan untuk
menjalankan seluruh urusan pemerintah beberapa kewenangan
yang tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah politik luar
negri. Pertahanan, keamanan, peradilan/yustisi moneter dan
fsikal serta urusan agama UUD no 37 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah provinsi tentu berbeda, yaitu menjadi
pilihan pemerintah yang secara nyata dan berpotensi. Sesuai
dengan kondisi kekhasan unggulan daerah bersangkutan.

25. 25
25