Slide UU 23/2014
•Download as PPTX, PDF•
18 likes•19,990 views
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to Slide UU 23/2014
Similar to Slide UU 23/2014 (20)
More from Alma'Arif Pangulu
More from Alma'Arif Pangulu (8)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Slide UU 23/2014
- 1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Alma’arif
- 2. POKOK-POKOK UU PEMDA 2014 KETENTUAN UMUM PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAHAN & URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN PROVINSI KEPULAUAN PENATAAN DAERAH PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH PERDA DAN PERKADA PEMBANGUNAN DAERAH KEUANGAN DAERAH BUMD & PELAYANAN PUBLIK PARTISIPASI MASYARAKAT PERKOTAAN KAWASAN KHUSUS DAN PERBATASAN NEGARA KERJASAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN DESA BINWAS PEMDA INOVASI DAERAH TINDAKAN HUKUM ASN DI DAERAH INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
- 3. Kekuasaan Pemerintahan (Ps 5 – Ps 8) Presiden Kementerian/ LPNK Gubernur Bupati/Wali kota Garis Binwas Pemerintah Pemerintah Daerah Garis Komando/Staf SebagianUrusan Tanggungjawab Kemendagri Koordinator dlm penyelengg. Urusan pem-an di daerah Garis Koordinasi Pemegang kekuasaan pemerintahan
- 4. Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Absolut Konkuren (sbg. Dasar pelaksanaan otda) Pemerintahan Umum (Kewenangan Presiden sbg Ka. Pemerintahan) Gubernur atau Instansi Vertikal Dekonsentrasi Wajib Pilihan Yan Dasar Non Yan Dasar 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PU dan Penataan Ruang 4. Perum Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Trantibum dan Linmas 6. Sosial 1. Pol Luar Negeri 2. Han 3. Kam 4. Yustisi 5. Moneter dan Fiskal Nasional 6. Agama Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Ling. Hidup; Adminduk Capil; Pemberdayaan Masy. Dan Desa; KB dan Dal penduduk; Perhubungan; Kom. & Informatika; KUMKM; Penanaman Modal; Pemudan & Olahraga; statistic; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; ESDM; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi serta Kepentingan Strategis Nasional Bimwas
- 5. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut Provinsi 12 Mil Provinsi 12 Mil < 24 Mil, Maka wilayah Dibagi 2 (dua) Provinsi Kewenangan Provinsi di Laut : 1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi 2. Pengaturan administrative 3. Pengaturan tata ruang 4. Keamanan di laut 5. Pertahanan kedaulatan negara Tidak berlaku terhadap penangkapan ikan dan nelayan kecil Kewenangan Daerah Provinsi Kepualauan Pusat Provinsi Kepualauan Tugas Pembantuan Desentralisasi
- 6. Penataan Daerah Pembentukan Daerah Penyesuaian Daerah Pemekaran Daerah Penggabungan Daerah Peraturan Pemerintah Penataan Daerah Pembentukan Penggabungan Penyesuaian Daerah Persiapan (3 thn) Daerah Otonom Persyaratan Dasar & Administratif 2 kab/kota atau lebih Dlm 1 prov. Menjadi 1 kab/kota; 2 prov atau lebih menjadi 1 provinsi baru a. perubahan nama, batas, cakupan wilayah; b. Pemindahan dan perubahan Ibukota; dan c. penambahan atau penugasan fungsi khusus.
- 7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kepala Daerah DPRD Kabupaten = Bupati Kota = Walikota Provinsi = Gubernur Kabupaten = DPRD Kabupaten Kota = DPRD Kota Provinsi = DPRD Provinsi Masa Jabatan 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yg sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- 8. Jika KDH tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Menter -> Gubernur/Wakil dan oleh Gubernur(Wkl.Pemerintah) -> Kab/Kota Jk telah disampaikan 2x berturut2 ttp tidak berubah, maka KDH dan/atau Wakil KDH diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan Jk setelah menjalani pemberhentian tp tetap melaksanakan program, maka KDH diberhentikan sbg KDH/Wakil KDH
- 9. ITEM DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA SUSUNAN DAN KEDUDUKAN - Terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilu - Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi sbg unsur penyelenggara pemerintahan daerah - Anggota DPRD Provinsi adalah pejabat Daerah Provinsi - Terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu - Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kab/kota yang berkedudukan sbg unsur penyelenggara pem daerah - Anggota DPRD Kab/Kota adalah pejabat daerah Kab/Kota FUNGSI - Pembentukan Perda Provinsi - Anggaran - Pengawasan - Pembentukan Perda Kab/Kota - Anggaran - Pengawasan KEANGGOTAAN - Paling sedikit 35 orang dan maks. 100 orang - Diresmikan dengan Kep. Menteri - Berdomisili di Ibukota Provinsi - Masa Jabatan 5 thn - Paling sedikit 20 orang dan maks. 50 orang - Diresmikan dengan kep. Gubernur sbg wakil pemerintah - Berdomisili di ibukota Kab/Kota - Masa jabatan 5 thn HAK - Interpelasi - Angket - Menyatakan Pendapat - Interpelasi - Angket - Menyatakan pendapat ALAT KELENGKAPAN - Pimpinan - Badan Musyawarah - Komisi - Badan Pembentukan Perda Prov - Badan Anggaran - Badan Kehormatan - Alat kelengkapan lain yang diperlukan & dibentuk oleh rapat paripurna - Pimpinan - Badan Musyawarah - Komisi - Badan Pembentukan Perda Kab/Kota - Badan Anggaran - Badan Kehormatan - Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna
- 10. ITEM DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA TUGAS DAN WEWENANG - Membentuk perda prov bersama Gubernur - Membahas dan memberikan persetujuan Ranperda Prov ttg APBD Prov yang diajukan oleh Gubernur - Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Prov - Memilih Gubernur - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kpd Presiden melalui Mendagri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian - Memberikan pendapat dan pertimbangan kpd pemerintah daerah Prov terhadap rencana perjanjian internasional di daerah Prov - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi - Meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyenggaraaan pemerintahan daerah Prov - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah prov. - Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam Peraturan PerUUan - Membentuk perda Kab/kota bersama Bup/Wl Kota - Membahas dan memberikan persetujuan Ranperda Kab/kota ttg APBD Kab/Kota yang diajukan oleh Bup/Wl Kota - Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kab/kota dan APBD Kab/Kota - Memilih Bupati/Wl Kota - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bup/Wl Kota kpd Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian - Memberikan pendapat dan pertimbangan kpd pemerintah daerah Kab/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kab/Kota - Meminta laporan pertanggungjawaban Bupati/Wl Kota dalam penyenggaraaan pemerintahan daerah Kab/Kota - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah Kab/Kota - Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam Peraturan PerUUan
- 11. ITEM DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA HAK ANGGOTA DPRD - Mengajukan Ranperda Prov - Mengajukan pertanyaa - Menyampaikan usul dan pendapat - Memilih dan dipilih - Membela diri - Imunitas - Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas - Protokoler - Keuangan dan administratif - Mengajukan Ranperda Kabupaten/Kota - Mengajukan pertanyaa - Menyampaikan usul dan pendapat - Memilih dan dipilih - Membela diri - Imunitas - Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas - Protokoler - Keuangan dan administratif KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD - Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila - Melaksanakan UUD NRI tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perUUan - Mempertahankan dan memlihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI - Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, golongan dan kelompok - Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masy - Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Menaati tata tertib dan kode etik - Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penye pemerintahan daerah prov - Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala - Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masy - Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan - Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila - Melaksanakan UUD NRI tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perUUan - Mempertahankan dan memlihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI - Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, golongan dan kelompok - Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masy - Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Menaati tata tertib dan kode etik - Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penye pemerintahan daerah Kab/Kota - Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala - Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masy - Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
- 12. ITEM DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA PERSIDANGAN - DIMULAI SEJAK ANGGOTA MENGUCAPKAN SUMPA JANJI - TAHUN SIDANG TERBAGI ATAS 3 (TIGA) MASA : MASA SIDANG DAN MASA RESES KECUALI PERSIDANGAN TERAKHIR DARI SATU PERIODE KEANGGOTAAN DPRD PROV, MASA RESES DITIADAKAN - BERSIFAT TERBUKA KECUALI MMG DINYATAKAN TERTUTUP - DIMULAI SEJAK ANGGOTA MENGUCAPKAN SUMPA JANJI - TAHUN SIDANG TERBAGI ATAS 3 (TIGA) MASA : MASA SIDANG DAN MASA RESES KECUALI PERSIDANGAN TERAKHIR DARI SATU PERIODE KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA, MASA RESES DITIADAKAN - BERSIFAT TERBUKA KECUALI MMG DINYATAKAN TERTUTUP PENGAMBILAN KEPUTUSAN - DILAKUKAN MUSYAWARAH MUFAKAT - APABILA KESEPAKATAN TIDAK TERCAPAI MK KEPUTUSAN DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK - SETIAP RAPAT DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN JIKA MEMENUHI KUORUM : DIHADIRI OLEH MIN ¾ DARI JUMLAH ANGGOTA DPRD PROV (PERSETUJUAN DALAM PELAKSANAAN HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT SERTA MENGENAI USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN/ATAU WK. GUB; MIN 2/3 UNTUK MEMBERHENTIKAN PIMPINAN DPRD PROV DAN MENETAPKAN PERDA DAN APBD; ½ UNTUK RAPAT PARIPURNA DPRD PROV SELAIN RAPAT PADA KEDUA SYARAT SEBELUMNYA - KEPUTUSAN SAH JK DISETUJUI OLEH MIN 2/3 ANGGOTA YG HADIR UNTUK PERSETUJUAN HAK ANGKET; MIN ½ ANGGOTA YG HADIR UNTUK PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD DAN PENETAPAN PERDA DAN APBD; SERTA SUARA TERBANYAK UNTUK RAPAT PARIPURNA SELAIN YG DISEBUTKAN SEBELUMNYA. - DILAKUKAN MUSYAWARAH MUFAKAT - APABILA KESEPAKATAN TIDAK TERCAPAI MK KEPUTUSAN DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK - SETIAP RAPAT DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN JIKA MEMENUHI KUORUM : DIHADIRI OLEH MIN ¾ DARI JUMLAH ANGGOTA DPRD KAB/KOTA (PERSETUJUAN DALAM PELAKSANAAN HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT SERTA MENGENAI USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN/ATAU WK. GUB; MIN 2/3 UNTUK MEMBERHENTIKAN PIMPINAN DPRD KAB/KOTA DAN MENETAPKAN PERDA DAN APBD; ½ UNTUK RAPAT PARIPURNA DPRD KAB/KOTA SELAIN RAPAT PADA KEDUA SYARAT SEBELUMNYA - KEPUTUSAN SAH JK DISETUJUI OLEH MIN 2/3 ANGGOTA YG HADIR UNTUK PERSETUJUAN HAK ANGKET; MIN ½ ANGGOTA YG HADIR UNTUK PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD DAN PENETAPAN PERDA DAN APBD; SERTA SUARA TERBANYAK UNTUK RAPAT PARIPURNA SELAIN YG DISEBUTKAN SEBELUMNYA.
- 13. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemda (LPPD) GubernurMenteri
- 14. LPPD terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemda dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan - LPPD disampaikan 1 (satu) kali setahun - LPPD disampaikan plg lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir - LPPD digunakan sbg bahan evaluasi dan pembinaan (penghargaan & sanksi) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah
- 15. Larangan bg KDH dan Wakil KDH Kepala Daerah/Wkl. KDH Sanksi jk melanggar a. Membuat keputusan yang scr khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga krooni, golongan tertentu atau klp politiknya yg bertentangan dengan ketentuan perUUan b. Membuat kebijakan yg merugikan kepentingan umum c. Menjadi pengurus suatu perusahaan d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin e. Melakukan KKN serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan a/ tindakan yg dilakukan f. Menjadi advokat/kuasa hokum g. Menyelahgunakan wewenang dan melanggar sumpah h. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya i. Melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin dari Menteri; dsb (Ps.76) a. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk Gubernur serta oleh Menteriuntuk Bupati/Walikota b. Untuk KDH/Wakil yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7(tujuh) hari berturut-turut atau tidak dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk Gubernur atau oleh Menteri untuk Bupati/Walikota
- 16. Pemberhentian KDH/Wakil KDH Meninggal Dunia Permintaan Sendiri Diberhentikan a. Berakhir Masa Jabatannya b. Tidak dpt melaksanakan tugas scr berkelanjutan atau berhalangan tetap scr berturut-turut selama 6 (enam) bulan c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan KDH/Wkl KDH d. Tidak melaksanakan kewajiban KDH dan Wkl KDH e. Melakukan perbuatan tercela f. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap g. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sbg persyaratan pada saat pencalonan KDH/Wkl KDH berdasarkan pembuktian dr lembaga yang menerbitkan dokumen h. Mendapatkan sanksi pemberhentian
- 17. Pemberhentian untuk KDH/Wkl yg Meninggal Dunia; Permintaan Sendiri; Berakhir Masa Jabatan dan Tdk dpt melaksanakan tugas KDH Pimp DPRD Paripurna Presiden (Gub/Wkl) Menteri (Bup/Walkot dan Wkl) PenetapanPemberhentian
- 18. Pemberhentian untuk KDH/Wkl yg melanggar sumpah; tidak melaksanakan kewajiban; melanggar larangan; perbuatan tercela Mahkamah Agung Presiden (Gub/Wkl) Menteri (Bup/Walkot dan Wkl) Pimp DPRD Paripurna PenetapanPemberhentian
- 19. Gubernur sbg Wakil Pemerintah Bimwas 1. Mengkoordinasikan Bimwas Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kab/Kota 2. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi thdp Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota 3. Memberdayakan dan Memfasilitasi Kab/Kota 4. Evaluasi thdp Ranperda Kab/Kota ttg RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Tata Ruang Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah 5. Was terhadap Perda Kab/Kota 6. Tugas Lain sesuai Peraturan PerUUan 1. Membatalkan Perda Kab/Kota dan PerKDH 2. Memberikan Penghargaan dan Sanksi 3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 4. Memberikan persetujuan thdp Ranperda Kab/Kota ttg Pembentukan dan Susunan OPD Kab/Kota 5. Wewenang lain Tugas Wewenang
- 20. Hubungan Kerja KDH-DPRD Penyampaian LKPJ tdk dpt dijadikan dasar pemberhentian KDH
- 21. Perangkat Daerah ITEM PROVINSI KAB/KOTA KOMPONEN A.SEKRETARIAT DAERAH B.SEKRETARIAT DPRD C.INSPEKTORAT D.DINAS E.BADAN A.SEKRETARIAT DAERAH B.SEKRETARIAT DPRD C.INSPEKTORAT D.DINAS E.BADAN F.KECAMATAN
- 22. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DITETAPKAN DENGAN PERDA PERDA BERLAKU SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI (PROVINSI) DAN GUBERNUR SBG WK. PEMERINTAH (KAB/KOTA) PERSETUJUAN DIBERIKAN BERDASARKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG TIDAK BERKAITAN DENGAN YAN DASAR DAN URUSAN PILIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DIATUR DALAM PERKADA
- 23. DINAS DAN BADAN ITEM DINAS BADAN Pembentukan Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah : perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi lain sesuai dgn peraturan PerUUan Klasifikasi A : untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar; B : beban kerja sedang; C : beban kerja kecil A : untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan pemerintahan dengan beban kerja besar; B : beban kerja sedang; C : beban kerja kecil Pimpinan Kepala Dinas Kepala Badan Tanggungjawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekda Kepada Kepala Daerah melalui Sekda
- 24. Kecamatan ITEM PENJELASAN PEMBENTUKAN PERDA KAB/KOTA BERPEDOMAN PADA PP SYARAT DASAR - JUMLAH PENDUDUK MINIMAL - LUAS WILAYAH MINIMAL - JUMLAH MINIMAL DESA/KELURAHAHN YANG MENJADI CAKUPAN - USIA MINIMAL KECAMATAN SYARAT TEKNIS - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH - SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN - PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUUAN SYARAT ADMINISTRATIF - KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA DAN/ATAU KEPUTUSAN FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN DAN/ATAU NAMA LIAN DI KECAMATAN INDUK - KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA DAN/ATAU KEPUTUSAN FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN ATAU NAMA LAIN DI WILAYAH KECAMATAN YANG AKAN DIBENTUK KLASIFIKASI - TIPE A : BEBAN KERJA BESAR - TIPE B : BEBAN KERJA KECIL PENENTUAN BEBAN KERJA BERDASARKAN PADA JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DESA/KEL PIMPINAN KEPALA KECAMATAN YG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA BUPATI/WL KOTA MELALUI SEKDA DAN PELAKSANAAN TUGASNYA DIBANTU OLEH PERANGKAT KECAMATAN SYARAT PIMPINAN PNS YG MENGUASAI PENGETAHUAN TEKNIS PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN
- 25. Kecamatan ITEM PENJELASAN WEWENANG CAMAT - MENYELENGG. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - KOORD KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY - KOORD. TRANTIBUM - KOORD. PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA - KOORD. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM - KOORD. PENYELENGG. PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KEC - BIMWAS PENYELENGG. KEGIATAN DESA/ KEL - MELAKSANAKAN URUSAN PEMERIANTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN KAB/KOTA YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA YG ADA DI KEC - TUGAS LAIN SESUAI PERATURAN PER-UU AN - SELAIN DIATAS, JUGA MELAKSANAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUP/WL KOTA UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA (BERDASARKAN PEMETAAN YANLIK) DAN DITETAPKAN OLEH KEP BUPATI/WL KOTA BERPEDOMAN PADA PP PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DIBEBANKAN PADA APBN DAN TUGAS LAIN DIBEBANKAN KEPADA YANG MENUGASI
- 26. KELURAHAN DIBENTUK DENGAN PERDA KAB/KOTA DGN BERPEDOMAN PADA PP DIPIMPIN OLEH LURAH SELAKU PERANGKAT KECAMATAN DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA CAMAT LURAH DIANGKAT OLEH BUPATI/WL KOTA ATAS USUL SEKDA DARI PNS YG MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN PER-UU AN ANGGARAN KELUARAHAN BERASAL DARI ALOKASI ANGGARAN DALAM APBD KAB/KOTA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL KEL. DAN PEMBERDAYAAN MASY DI KELURAHAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DIMASUKKAN KEDALAM ANGGARAN KECAMATAN BAGIAN ANGGARAN KELURAHAN KOTA YG TIDAK MEMILIKI DESA, ALOKASI ANGGARAN MINIMAL 5% (APBD-DAK) KOTA MEMILIKI DESA, ALOKASI ANGGARAN BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PER-UU AN KETENTUAN DIATUR DALAM PP
- 27. PERDA UNTUK MENYELENGGARAKAN OTDA DAN TUGAS PEMBANTUAN, DAERAH MEMBENTUKA PERDA PERDA DIBENTUK OLEH DPRD DENGAN PERSETUJUAN KEPALA DAERAH PERDA MEMUAT MATERI : PENYELENGGARAAN OTDA DAN TUGAS PEMBANTUAN PENJABARAN LEBIH LANJUT DR PERATURAN DIATASNYA MUATAN LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PER-UU AN
- 29. PERENCANAAN PERDA PERENCANAAN PENYUSUNAN PERDA DILAKUKAN DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMBENTUKAN PERDA DISUSUN OLEH DPRD DAN KDH UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PEMBENTUKAN RANPERDA PEMBENTUKAN PERDA DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN DPRD PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DILAKUKAN SETIAP TAHUN SEBELUM PENETAPAN RANPERDA TTG APBD PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA YANG TERDIRI ATAS : AKIBAT PUTUSAN MA APBD PENATAAN KECAMATAN PENATAAN DESA DPRD DAN KDH DAPAT MENGAJUKAN RANPERDA DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DGN ALASAN : MENGATASI KEADAAN LUAR BIASA, KEADAAN KONFLIK ATAU BENCANA ALAM MENINDAKLANJUTI KERJASAMA DGN PIHAK LAIN AKIBAT PEMBATALAN OLEH MENTERI UNTUK PROVINSI DAN OLEH GUBERNUR UNTUK KAB/KOTA
- 30. PENYUSUNAN PERDA PENYUSUNAN RANPERDA DILAKUKAN BERDASARKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PENYUSUNAN RANPERDA DAPAT BERASAL DARI DPRD ATAU KDH PENYUSUNAN RANPERDA BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PER-UU AN PEMBAHASAN PERDA PEMBAHASAN RANPERDA DILAKUKAN OLEH DRPD BERSAMA KDH UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA PEMBAHASAN BERSAMA DILAKUKAN MELALUI TINGKAT PEMBICARAAN PEMBAHASAN RANPERDA BERPEDOMAN PADA PERATURAN PER-UU AN
- 31. PENETAPAN PERDA RANPERDA YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPRD KEPADA KDH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA PENYAMPAIAN RANPERDA DILAKUKAN PLG LAMA 3 (TIGA) HARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL PERSETUJUAN GUBERNUR DAN/ATAU BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN RANPERDA PROV DAN/ATAU KAB/KOTA KEPADA MENTERI DAN/ATAU GUBERNUR PLG LAMA 3 (TIGA) HARI TERHITUNG SEJAK PENERIMAAN RANPERDA DARI PIMPINAN DPRD UNTUK MENDAPATKAN NOMOR REGISTRASI PERDA MENTERI DAN/ATAU GUBERNUR MEMBERIKAN NOMOR REGISTER RANPERDA KEPADA PROVINSI DAN/ATAU KAB/KOTA PLG LAMA 7 (TUJUH) HARI SEJAK RANPERDA DITERIMA RANPERDA YANG TELAH MENDAPATKAN NOMOR REGISTER DITETAPKAN OLEH KDH DENGAN MEMBUBUHKAN TTD PLG LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK RANPERDA DISETUJUI BERSAMA DPRD DAN KDH
- 32. PENGUNDANGAN PERDA PERDA DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PENGUNDANGAN DILAKUKAN OLEH SEKDA PERDA MULAI BERLAKU DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, KECUALI DITENTUKAN LAIN DI PERDA YBS
- 33. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PUSAT DAERAH 20TAHUN 1TAHUN 5TAHUN
- 34. HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH PUSAT DAERAH 1. SUMBER PENERIMAAN BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI 2. DANA PERIMBANGAN KEUANGAN 3. DANA OTSUS 4. PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH, DANA DARURAT DAN INSENTIF (FISKAL)
- 35. HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR DAERAH DAERAH DAERAH 1. BAGI HASIL PAJAK DAN NON PAJAK ANTAR-DAERAH (AD) 2. PENDANAAN URUSAN PEM- AN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YG MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA SBG KONSEKUENSI DARI KAD 3. PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH AD 4. BANTUAN KEUANGAN AD 5. PELAKSANAAN DANA OTSUS YG DITETAPKAN UU
- 36. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN A. PAD TERDIRI ATAS : • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan • Lain PAD yang sah B. PENDAPATAN TRANSFER, meliputi : • Transfer Pusat-Daerah : Dana Perimbangan DBH (Pajak, Cukai dan SDA) DAU (Sesuai Celah Fiskal) DAK Dana Otsus Dana Keistimewaan Dana Desa • Transfer antar Daerah : Pendapatan bagi Hasil Bantuan Keuangan C. LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH A. BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK PELAYANAN DASAR SESUAI SPM B. BELANJA DAERAH TERDIRI ATAS BELANJA HIBAH DAN BELANJA SOSIAL A. DAPAT MELAKUKAN PINJAMAN DR PUSAT, DAERAH LAIN, LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN/ATAU NON BANK SERTA MASYARAKAT B. KDH DGN PERSETUJUAN DPRD DPT MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH C. DAERAH DPT MELAKUKAN PINJAMAN YG BERASAL DARI PENERUSAN PINJAMAN UTANG LUAR NEGERI
- 37. PENDAPATAN-DBH DBH DAPAT BERSUMBER DARI : PAJAK PBB DAN PPh CUKAI CUKAI HASIL TEMBAKAU SESUAI PER-UU AN SUMBER DAYA ALAM TERDIRI ATAS : PENERIMAAN KEHUTANAN YG BERASAL DR IURAN IIUPH, PROVISI SD HUTAN DAN DANA REBOISASI PENERIMAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YG BERASAL DARI PENERIMAAN IURAN TETAP DAN IURAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PENERIMAAN NEGARA DR SUMBER DAYA ALAM TABANG MINYAK BUMI DR DAERAH YBS PENERIMAAN NEGARA DR SUMBER DAYA ALAM TABANG GAS BUMI DR DAERAH YBS PENERIMAAN PANAS BUMI YG BERASAL DARI PENERIMAAN SETORAN BAGIAN PEMERINTAH, IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI YG DIHASILKAN DARI WILYAHA DAERAH YBS
- 39. APBD JK KDH TIDAK MENGAJUKAN MAKA DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK KEUANGANNYA A. PER KDH TTG PENJABARAN APBD B. RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
- 40. KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN PERKOTAAN KAWASAN KHUSUS KAWASAN PERBATASAN A. KW. PERDAGANGAN BEBAS DAN/ATAU PELABUHAN BEBAS B. KW. HUTAN LINDUNG C. KW. HUTAN KONSERVASI D. KW.TAMAN LAUT E. KW. BURU F. KW. EKONOMI KHUSUS G. KW. BERIKAT H. DSB KAWASAN PERBATASAN NEGARA = KECAMATAN-KECAMATAN TERLUAR YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN NEGARA LAIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PERBATASAN MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KEWENANGAN LAIN SEPERTI PENETAPAN DETAIL TATA RUANG; PENGENDALIAN DAN IZIN PEMANFAATAN RUANG; DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN UNTUK PEMBETUKAN KW. KHUSUS, PEMERINTAH MENGIKUTSERTAKAN DAERAH YBS DAERAH DAPAT MENGUSULKAN PEMBENTUKAN KW KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
- 41. KERJASAMA DAERAH PIHAK KETIGA DAERAH LAIN LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI WAJIB SUKARELA a. Antar-Daerah Provinsi b. Antar Daerah Provinsi dan Kab/Kota dlm wilayahnya c. Antar Daerah Provinsi dan Kab/Kota dari Provinsi yg berbeda d. Antar Kab/Kota dari Provinsi yang berbeda e. Antar-Daerah Kab/Kota dalam satu Provinsi Kerjasama Sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama
- 42. DESA Desa dapat dibentuk di Kab/Kota Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa
- 43. PENDANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN KEPADA DESA PUSAT PUSAT KAB/KOTA DESA APBN APBD PROV APBD KAB/ KOTA
- 44. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PUSAT KAB/ KOTA PROVINSI MENDAGRI PROVINSI MENTERI TEKNIS LPNK BIMWASUMUM BIMWASKHUSUS PROVINSI KAB/ KOTA BIMWASUMUM BIMWASKHUSUS
- 45. PEMBINAAN-DIKLAT KEPAMONGPRAJAAN DIKLAT KEPAMONGPRAJAAN DITUJUKAN UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN SBG ABDI NEGARA DENGAN KARAKTERISTIK : MEMILIKI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TEKNIS PENYE. PEM-AN MEMILIKI KEPRIBADIAN DAN KEAHLIAN KEPEMIMPINAN KEPAMONGPRAJAAN BERWAWASAN NUSANTARA, BERKODE ETIK DAN BERLANDASKAN PADA BHINNEKA TUNGGAL IKA PENERAPAN SISTEM JARLATSUH
- 46. TINDAKAN HUKUM THDP ASN DI INSTANSI DAERAH PENYIDIK MEMBERITAHUKAN KPD KDH SEBELUM MELAKUKAN PENYIDIKAN KPD ASN DI INSTANSI DAERAH YG DISANGKA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DLM TUGAS PEMBERITAHUAN TIDAK BERLAKU APABILA : TERTANGKAP TANGAN MELAKUKAN SESUATU PIDANA DISANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DISANGKA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA MASYARAKAT DPT MENYAMPAIKAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YG DILAKUKAN OLEH ASN DI INSTANSI DAERAH KPD APARAT PENGAWAS INTERNAL DAN/ATAU APARAT PENEGAK HUKUM APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH WAJIB MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YG DIADUKAN OLEH MASY APARAT PENEGAK HUKUM MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN YG DISAMPAIKAN OLEH MASY SETELAH BERKOORDINASI DGN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH JK BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DIEMUKAN BUKTI ADANYA PEYIMPANGAN YG BERSIFAT ADMINISTRATIF, PROSES LBH LANJUT DISERAHKAN KPD APRAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH JK BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DITEMUKAN BUKTI ADANYA PEYIMPANGAN YG BERSIFAT PIDANA, PROSES LBH LANJUT DISERAHKAN KPD APARAT PENEGAK HUKUM SESUAI KETENTUAN PER- UU AN
- 47. INOVASI DAERAH (ID) KEPALA DAERAH ANGGOTA DPRD ASN SKPD MASYARAKAT PARIPURNA DPRD IZIN TERTULIS DARI KEPALA SKPD ANGGOTA DPRD PEMERINTAH DAERAH KEPALA DAERAH KDHlaporkanID - Evaluasi - Penilaian (Penghargaan dan/atau Insentif)
- 48. SEKIAN & TERIMA KASIH