Kelas Legislative merupakan wadah aktualisasi dalam rangka menambahkan kepekaan dan wawasan kita terhadap parlemen. Agenda Kelas GmnI FISIP Undip, merupakan agenda yang dikemas melalui mekanisme seminar (webinar). Tema kelas legislatif pertama mengusung judul Peran Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia yang diadakan pada Rabu, 17 Maret 2021.

2. Apa pentingnya memahami dan mempelajari ilmu ke Legislatifan / Parlemen?

3. TRIAS POLITICA
EXECUTIVE BRANCH LEGISLATIVE BRANCH JUDICIAL BRANCH
• Kekuasaan Legislatif
• Kekuasaan Eksekutif
• Kekuasaan Federatif
• Kekuasaan Legislatif
• Kekuasaan Eksekutif
• Kekuasaan Yudikatif
(The Spirit of the Laws) 1748
(Two Treatises of Government) 1690
John Locke Montesquieu

4. UNITED STATES OF AMERICA REPUBLIK INDONESIA UNITED KINGDOM
SERIES II
LEGISLATIVE BRANCH
HOUSES OF PARLIAMENT
HOUSE OF COMMONS
HOUSE OF LORDS

5. 1916 - 1941 : VOLKSRAAD
1945 - 1959 : KNIP
1950 : DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS)
1950 - 1956 : Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
1956 - Sekarang : DPR RI
KOMPOSISI PARLEMEN
MPR RI : 10 Orang
DPR RI : 575 Orang
DPD RI : 100 Orang
SEJARAH PARLEMEN RI
MAJELIS RENDAH
Merupakan lembaga perwakilan
rakyat yang memiliki kekuasaan
dalam membuat undang-undang
MAJELIS TINGGI
Merupakan lembaga perwakilan
daerah yang dapat mengajukan
rancangan UU berkenaan dengan
otonomi daerah.
MAJELIS
Merupakan majelis
permusyawaratan rakyat
yang berwenang
melakukan perubahan
dan menetapkan UUD

6. v LEGISLASI
Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan
membentuk undang-undang.
v ANGGARAN
Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau
tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang
diajukan oleh Presiden.
v PENGAWASAN
Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
dan APBN.
FUNGSI DPR RI
Dasar hukum:
- UUD 1945 Pasal 20 A ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan.** )
- UU MD3 Pasal 69 ayat (1), dan (2) serta Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3)
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

7. WEWENANG DPR RI
• Membentuk, Membahas dan Memberikan persetujuan terhadap UU, Perppu
• Membahas & Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD mengenai
persoalan otonomi daerah.
• Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan perdamaian dengan
negara lain.
• Memberikan persetujuan atas Perjanjian Internasional
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi.
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat duta besar dan menerima
penempatan duta besar negara lain.
• Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
• Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan memberhentikan anggota
Komisi Yudisial
• Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukan kepada Presiden.
Dasar hukum:
- UU MD3 - Pasal 71
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib - Pasal 6

8. TUGAS DPR RI
• menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
• menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
• menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi
daerah
• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan
pemerintah;
• membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
• memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap
perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara;
• menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
• melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.
Dasar hukum:
- UU MD3 - Pasal 72
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib - Pasal 7

9. HAK DPR RI
Dasar hukum:
- UU MD3 - Pasal 79
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib - Pasal 8
v INTERPELASI
Meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
v ANGKET
Melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan
Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
v MENYATAKAN PENDAPAT
-Menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa di tanah air.
-Menyatakan pendapat atas tindak lanjut hak interpelasi.
-Menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil
Presiden

10. HAK ANGGOTA DPR RI
Dasar hukum:
- UU MD3 - Pasal 80
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib - Pasal 8
• mengajukan usul rancangan undang-undang;
• mengajukan pertanyaan;
• menyampaikan usul dan pendapat;
• memilih dan dipilih;
• membela diri;
• imunitas;
• protokoler;
• keuangan dan administrasi;
• pengawasan;
• Mengusulkan pembangunan daerah;
• Melakukan sosialisasi;

11. v PIMPINAN
v BADAN MUSYAWARAH
v KOMISI
v BADAN LEGISLASI
v BADAN ANGGARAN
v BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
v BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
v MAKHAMAH KEHORMATAN DEWAN
v BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
v PANITIA KHUSUS
ALAT KELENGKAPAN DPR RI
Dasar hukum:
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib - Pasal 23

12. 1. Rapat Paripurna
2. Rapat Paripurna Luar Biasa
3. Rapat Pimpinan DPR
4. Rapat Konsultasi
5. Rapat Badan Musyawarah
6. Rapat Komisi
7. Rapat Gabungan Komisi
8. Rapat Badan Legislasi
9. Rapat Badan Anggaran
10. Rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
11. Rapat Badan Kerjasama Antar Parlemen
12. Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan
13. Rapat Badan Urusan Rumah Tangga
14. Rapat Panitia Khusus
15. Rapat Panitia Kerja
16. Rapat Tim.
JENIS JENIS RAPAT DI DPR RI
Dasar hukum:
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib - Pasal 255

13. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI DPR RI
Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang
yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
PROLEGNAS (5 Tahun)
PROLEG PRIORITAS (1 Tahun)
Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan
-Aspek teknik (kesesuaian dengan penyusunan dalam UU P3)
-Aspek substansi (kesesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, dan UU)
-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan
+ kejelasan tujuan
+ kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
+ kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
+ dapat dilaksanakan
+ kedayagunaan dan kehasilgunaan
+ kejelasan rumusan
+ keterbukaan
Pembahasan Tingkat I -> Pengantar musyawarah, DIM, Penyampaian Pendapat Mini
Pembahasan Tingkat II -> Pelaporan di siding Paripurna untuk diambil keputusan.

14. PERSOALAN DPR RI
Hal sederhana yang perlu kita cermati adalah bagaimana DPR dalam menjalankan
fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai lembaga perwakilan.
v FUNGSI LEGISLASI (Legislation)
[Aspek Kuantitas]
1. Terlalu banyak RUU yang diajukan dalam Prolegnas
2. Realisasi Pencapaian Prolegnas Jarang Memenuhi Target
[Aspek Kualitas]
1. Proses Pembuatan UU yang serampangan.
2. Banyak UU yang di uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK)
v FUNGSI ANGGARAN (Budgeting) & FUNGSI PENGAWASAN (Controling)
Kontrol terhadap anggaran dan kebijakan pemerintah dari tingkat K/L kurang tegas.

15. PERSOALAN LEMBAGA LEGISLATIF
v PERSOALAN PADA ASPEK TUGAS DAN WEWENANG
1. Tidak Disiplin
2. Pelanggaran Etik
3. Konflik Kepentingan
4. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme