SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
Download to read offline
Hukum Acara

                                  Mahkamah
                                  Konstitusi
07/13/12   Kardoman Tumangger (Faculty of      1
                    Law Unpad)
FUNGSI MAHKAMAH
          KONSTITUSI

Dapat disimpulkan dari berbagai teori dan
Penjelasan UU MK, yaitu :
         Menangani perkara tertentu dibidang

          ketatanegaraan
         Sebagai pelaksana kekuasaan

          peradilan dalam sistem Konstitusi
         Sebagai The Guardaian of Constitution

         Sebagai penafsir Konstitusi
07/13/12           Kardoman Tumangger (Faculty of 2
                      Law Unpad)
KEWENAGAN MAHKAMAH
                 KONSTITUSI
             { UUD 1945 Psl 24 C / UU MK Psl 10 }
    Menguji Undang-undang terhadap
     Undang-Undang Dasar
    Memutus sengketa kewenangan
     lembaga negara yang kewenanganya
     diberikan oleh UUD
    Memutus pembubaran partai politik
    Memutus perselisihan tentang hasil
     pemilihan umum
     Memberikan putusan atas pendapat
      DPR mengenai dugaan pelanggaran
      oleh Presiden dan / atau Wakil
    07/13/12           Kardoman Tumangger (Faculty of   3
      Presiden menurut UUD Law Unpad)
SISTEM BIFURKASI
         JUDISIAL REVIEW
           DI INDONESIA
      MAHKAMAH      MAHKAMAH
       AGUNG         KONSTITUSI
 Menguji Peraturan                      Menguji Undang-
 Perundang-undangan                     Undang terhadap
                                        Undang-Undang
 dibawah Undang-                        Dasar
 undang


07/13/12        Kardoman Tumangger                        4
               (Faculty of Law Unpad)
Asas-Asas Hukum Acara
                MK
          Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
          Asas Independen dan Imparsial
          Asas Peradilan cepat, sederhana dan murah
          Asas Audi et alteram partem
          Asas Hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan
          Asas Ius Curia Novit
          Asas Putusan Final
          Asas Praduga Recthmatig
          Asas Pembuktian bebas
          Asas erga omnes
          Asas Objektivitas
          Asas sosialisasi
07/13/12                Kardoman Tumangger (Faculty of       5
                                 Law Unpad)
Asas Persidangan
           T erbuka U ntuk U mum
           Pasal 40 ayat (1) UU MK
            “ Sidang Mahkamah Konstitusi
            terbuka untuk umum, kecuali rapat
            permusyawaratan hakim ”


07/13/12             Kardoman Tumangger (Faculty of   6
                              Law Unpad)
Asas Independen dan
                 Imparsial
       Kemandirian hakim yang berkaitan erat dengan
    sikap imparsialitas  yaitu tidak memihak baik
    dalam pemeriksaan maupun dalam
    pengambilan keputusan.
      Merupakan pencerminan dari Pasal 2 UU MK dan
    Pasal 33 UU No 4 / 2004 tentang Kekuasaan
    Kehakiman
          Kemandirian ini dilihat dari segi :
              Fungsional
              Lembaga
              Personal




07/13/12                 Kardoman Tumangger (Faculty of   7
                                  Law Unpad)
Asas Peradilan                                    cepat,
     sederhana dan                                     murah
           Pasal 4 ayat (2) No 4 / 2004 tentang Kekuasaan
           Kehakiman
           “Peradilan dilakukan dengan sederhana,
                  cepat, dan biaya ringan.”

    Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan
    dengan acara yang efisien dan efektif tanpa
    mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran
    dan keadilan.Semua biaya yang menyangkut
    persidanga di Mahkamah Konstitusi dibebankan pada
    biaya negara.

07/13/12              Kardoman Tumangger (Faculty of            8
                               Law Unpad)
Asas Audi et alteram partem
“ Hak yang sama untuk didengar keterangannya
secara berimbang”

Masing-masing pihak mempunyai kesempatan
yang sama mengajukan pembuktian untuk
mendukung dalil masing-masing. Semua harus
dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi jika
keterangan tersebut mengandung nilai yuridis
yang dapat membuat jelas permasalahan.

07/13/12       Kardoman Tumangger (Faculty of   9
                        Law Unpad)
Asas Hakim aktif juga
             pasif
   Mekanisme constitutional control digerakan oleh
    pemohon dengan satu permohonan dan dalam hal
    demikian hakim bersifat pasif, tidak boleh secara
    aktif melakukan inisiatif untuk menggerakan
    mekanisme. Mahkamah Konstitusi tidak dapat
    memeriksa perkara tanpa adanya permohonan

   Hakim harus aktif menggali data dan keterangan
    yang diperlukan bahkan dengan menyelidiki melalui
    risalah pembahasan Undang-undang tersebut sesuai
    dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 11 UU
    MK
07/13/12            Kardoman Tumangger (Faculty of      10
                             Law Unpad)
Asas Ius Curia
        Novit
    Pasal 16 ayat (1) No 4 / 2004 tentang
    Kekuasaan Kehakiman
    “Pengadilan tidak boleh menolak untuk
    memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
    perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
    hukum tidak ada atau kurang jelas,
    melainkan wajib untuk memeriksa dan
    mengadilinya.”


07/13/12          Kardoman Tumangger (Faculty of   11
                           Law Unpad)
Asas Putusan
               Final
   Dengan asas ini Mahkamah Konstitusi
   berwenang mengadili pada tingkat pertama
   dan terakhir yang putusannya bersifat final
   (Pasal 10 Undang-undang Mahkamah
   Konstitusi)



07/13/12         Kardoman Tumangger (Faculty of   12
                          Law Unpad)
Asas Praduga
              Rechtmatig
      Putusan Mahkamah Konstitusi
    merupakan akhir dan mempunyai kekuatan
    hukum tetap pada saat putusan dibacakan
    serta tidak berlaku surut.

      Akibat putusan hakim tersebut adalah “ex
       nunc”, yaitu dianggap ada sampai saat
       pembatalannya. Hal ini adalah
    pencerminan pasal 58 UU MK



07/13/12         Kardoman Tumangger (Faculty of   13
                          Law Unpad)
Asas Pembuktian
                bebas
   Hakim Konstitusi bebas dalam menentukan
   apa    yang   harus    dibuktikan, beban
   pembuktian beserta penilaian pembuktian
   atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan
   keyakinannya. Hakim Konstitusi dapat
   leluasa untuk menentukan alat bukti,
   termasuk alat bukti yang tergolong baru
   dikenal dalam kelaziman Hukum Acara,
   misalnya alat bukti berupa rekaman video
   kaset.
07/13/12        Kardoman Tumangger (Faculty of   14
                         Law Unpad)
Asas erga omnes
    Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan
    putusan yang mengikat para pihak dan harus
    ditaati oleh siapa pun. Putusannya langsung
    dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan
    lagi keputusan pejabat yang berwenang
    kecuali peraturan perundang-undangan
    mengatur lain. Ketentuan ini mencerminkan
    kekuatan hukum mengikat dan karena sifat
    hukumnya publik, maka berlaku pada siapa
    saja tidak hanya para pihak yang berperkara.

07/13/12          Kardoman Tumangger (Faculty of   15
                           Law Unpad)
Asas Objektivitas
    Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim
    atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila
    terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda
    sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau
    isteri meskipun telah bercerai dengan para pihak

           Asas Sosialisasi
   MK mengirimkan putusannya pada pihak-pihak
   terkait selain itu juga masyarakat dapat mengakses
   melalui internet dan media massa. Hal ini sebagai
   pelaksanaan Pasal 14 UU MK yang menyatakan
   bahwa “ Masyarakat mempunyai akses untuk
   mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi ”

07/13/12            Kardoman Tumangger (Faculty of      16
                             Law Unpad)
Sumber Hukum Acara
                  MKSumber Langsung :
                           

                                 UU No. 24 Tahun 2003
                                  Tentang MK
                                Peraturan MK

                                Yurisprudensi MK RI

                                Sumber Tidak Langsung

                                UU Hukum Acara

                                    Perdata, Hukum Acara
                                    Peradilan Tata Usaha
                                    Negara dan Hukum Acara
                                    Pidana Indonesia
                                Pendapat sarjana (doktrin)

                                Hukum Acara dan


07/13/12
                                   yurisprudensi MK negara17
                   Kardoman Tumangger (Faculty of
                                   lain
                            Law Unpad)
Objek Perkara
         Pengujian Undang-undang
      terhadap Undang-Undang Dasar
Pasal 51 ayat (3) UU MK :
“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
    a.  pembentukan undang-undang tidak memenuhi
        ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar
        Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        dan/atau
    b.  materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau
        bagian undang-undang dianggap bertentangan
        dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
        Indonesia Tahun 1945.
07/13/12          Kardoman Tumangger (Faculty of                 18
                           Law Unpad)              to be continued
 Pengujian Materil
   Pengujian terhadap materi muatan dalam ayat,
   pasal, dan/atau bagian tertentu

  Pengujian Formil
       Pengujian terhadap :
           Appropriate form
           Appropriate institution
           Appropriate procedure

         Pemberlakuannya
       Ex : UU No. 45 / 1999 Tentang Pemekaran Provinsi
             Irian Jaya, yang dinyatakan bertentangan
                   karena masih berlaku setelah adanya
         UU                No.21 / 2001 Tentang Otonomi
         Khusus Papua
07/13/12               Kardoman Tumangger (Faculty of   19
                                Law Unpad)
Pengujian Psl 50 UU MK
Pasal 50 UU MK
  “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji
  adalah Undang-undang yang diundangkan setelah
  perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
  Indonesia Tahun 1945 ”

    Pasal ini telah diuji dan dinyatakan bertentangan
    dengan pasal 24 C UUD 1945, dengan demikian
    objek perkara dari kasus Pengujian Undang-Undang
    terhadap UUD menjadi lebih luas, yaitu semua
    Undang-undang baik sebelum maupun sesudah
    perubahan.

07/13/12           Kardoman Tumangger (Faculty of   20
                            Law Unpad)
OBJEK PERKARA
     SENGKETA KEWENGAN
    ANTAR LEMBAGA NEGARA
       Objeknya adalah kewenagan dari lembaga
    negara yang     memperoleh kewenangan
    menurut UUD

       UUD 1945 tidak memberi batasan pengertian
       lembaga     negara sehingga menurut Jimly
       semua lembaga negara yang terdapat dalam
       UUD dasar dapat menjadi pihak dan
    kewenangannya dapat menjadi objek sengketa

           Terdapat pengecualian yaitu pada MA, yang
           tidak dapat menjadi pihak perkara dalam kasus
           sengketa kewenangan     antar lembaga negara
           sesuai pasal 65 UU MK
07/13/12              Kardoman Tumangger (Faculty of   21
                               Law Unpad)
OBJEK PERKARA
           PEMBUBARAN PARPOL

      Alasan sebuah parpol dibubarkan adalah
       Pertentangan Ideologi, Asas, Tujuan,
    Program dan Kegiatan parpol Terhadap
    UUD 1945

     Pihak yang mengajukan adalah
    pemerintah wajib menguraikan
    mengenai hal diatas (Psl 68 UU MK)

07/13/12         Kardoman Tumangger (Faculty of   22
                          Law Unpad)
OBJEK PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
       Menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional
        yang dilakukan oleh KPU yang mempengaruhi
        angaka perolehan suara terhadap anggota DPD,
        DPR, DPRD atau mempengaruhi langkah calon
        Presiden dan wakil Presiden ke putaran berikutnya
        atau menjadi Presiden dan wakil Presiden
       Jadi harus benar-benar mempengaruhi {Psl 74 (2)
        UUMK } :
     a.    Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan
           Daerah
     b.    Penentuan pasangan calon Presiden dan wapres
           yang masuk putaran kedua serta terpilihnya
           Presiden dan wapres
     c.    Perolehan kursi parpol peserta pemilu
07/13/12            Kardoman Tumangger (Faculty of                     23
                             Law Unpad)
                                                     to be continued
   Permohonan menunjukan 2 hal pokok yaitu
     (Psl 75 UU MK ) :
    a.  Adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan
        oleh KPU
    b. Hasil perhitungan yang benar menurut
       pemohon

     Yang dapat menjadi Pemohon adalah
       {Psl 74 (1) UU MK} :
          Perorangan WNI peserta pemilu (calon anggota

            DPD)
          Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden

            peserta pemilu
          Parpol peserta pemilu
07/13/12               Kardoman Tumangger (Faculty of 24
                        Law Unpad)
OBJEK PERKARA
PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR
     MENGENAI DUGAAN
  PELANGGARAN PRASIDEN
    DAN / ATAU WAPRES

         Objeknya adalah dugaan DPR bukan
       presiden dan / atau wapres

          Lihat pasal 24 C (2) UUD 1945 Jo Psl 10
           (2) dan dirinci lebih lanjut dalam psl 10
           (3) UU MK
07/13/12            Kardoman Tumangger (Faculty of   25
                             Law Unpad)
LEGAL STANDING
      Standing / personae standi in judicio / standing
       to sue adalah :
       hak atau kedudukan hukum untuk
    mengajukan gugatan atau permohonan di
    depan pengadilan

          Legal Standing mencakup 2 syarat :
            Syarat Formal : Sebagaimana di tentukan dalam UU

                              MK Psl 51 (1)
            Syarat Materil : Berupa kerugian hak / kewenangan

                              konstitusional

07/13/12                 Kardoman Tumangger (Faculty of                26
                                  Law Unpad)              to be continued
    Dalam Yurisprudensi Amerika terdapat 3 syarat yang
      harus dipenuhi untuk mempunyai standing to sue, yaitu :
         Adanya kerugian yang timbul karena adanya

          pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi
          secara hukum dan bersifat spesifik, aktual dalam satu
          kontoversi dan bukan hanya bersifat potensial
         Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara

          kerugian dengan berlakunya suatu UU
         Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang

          diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau
          dipulihkan
   Kesimpulannya, pemohon harus memenuhi :

         Salah satu dari kelompok subjek hukum yang telah

          ditentukan UU MK
         Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak atau

          kewenangan konstitusional
07/13/12 3 syarat yang Kardoman disebut diatas
                        telah Tumangger (Faculty of          27
                           Law Unpad)
Para Pihak
 Yang Dapat Berperkara Di MK, Pasal 51 ayat (1)
  UU MK, yaitu :
    Perorangan warga negara Indonesia

    Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang

     masih hidup dan sesuai dengan
     perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI
     yang diatur dalam UU
    Badan hukum publik atau privat

    Lembaga Negara



07/13/12        Kardoman Tumangger (Faculty of   28
                         Law Unpad)
P ERORANGAN
           WARGA NEGARA
      Termasuk INDONESIA mempunyai
                sekelompok orang yang
       kepentingan yang sama

    KESATUAN MASYARAKAT
        HUKUM ADAT
        Harus dibedakan antara :
   • Mayarakat adat : adalah kumpulan individu yang hidup
       dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu
       community / society
   • Kesatuan masyarakat hukum adat menunjuk pada
       pengertian masyarakat organik yang tersusun dalam
       kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling
       mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan
       bersama
07/13/12               Kardoman Tumangger (Faculty of     29
                          Law Unpad)
                                              to be continued
   Jadi kelompok masyarakat adat itu harus :
    {Disimpulkan dari Psl 51 (1) huruf b }
      Termasuk dalam pengertian kesatuan masyarakat
       hukum adat
      Kesatuan masyarakat hukum adat itu memang masih
       hidup
      Perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat
       tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat
      Sesuai pula dengan prinsip NKRI

      Diatur dalam UU



    Dikatakan tidak hidup / sudah tiada jika :
      M - , T - , C –

      M - , T - , C +

      M + , T - , C -

07/13/12               Kardoman Tumangger (Faculty of   30
                                Law Unpad)
BADAN HUKUM
             PUBLIK / PRIVAT
   Penilaian unsur : subjektif dan Objektif
   Unsur Subjektif → berdasarkan subjek pendirian BH
    tersebut, jadi :
     • Dikatakan BH Publik karena kepentingan yang

       menyebabkan badan itu dibentuk adalah kepentingan
       umum
     • Dikatakan BH Privat karena kepentingan yang

       menyebabkan badan itu dibentuk adalah kepentingan
   Unsur Objektif → berdasarkan objek kegiatan BH tersebut
    jadi :
     • Meskipun BH tersebut bersifat Publik namun objek

       aktivitasnya ada dalam lalulintas hukum privat. Begitu
       pula sebaliknya
07/13/12             Kardoman Tumangger (Faculty of                     31
                              Law Unpad)              to be continued
   Dari penilaian 2 unsur ini, maka terdapat 4 macam BH
    yaitu :
      BH mewakili kepentingan publik dan menjalankan

        aktivitas di bidang hukum publik.
         Contoh : KPU, Parpol
      BH mewakili kepentingan publik namun menjalakan

        aktivitas di bidang hukum perdata.
        Contoh: Bank Indonesia
      BH mewakili kepentingan perdata pendirinya namun

        menjalankan aktivitas dibidang publik.
        Contoh : Yayasan Pribadi yang kegiatannya memberi
        bantuan untuk masyarakat Umum, LSM
      BH mewakili kepentigan perdata pendirinya dan

        menjalankan aktivitasnya dibidang perdata
        contoh : Koperasi
         Status Badan Hukum Publik / Privat akan berakibat
07/13/12 pada legal standing mengenai hak / kewenangan
                         Kardoman Tumangger (Faculty of     32
          konstitusional          Law Unpad)
Pengajuan Permohonan
   Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
    Indonesia
   Permohonan dibuat dalam 12 rangkap
   Permohonan menjelaskan dengan jelas materi Permohonan
    (sesuai dengan juridiksi MK)
   Di samping diajukan dalam bentuk tertulis permohonan juga
    diajukan dalam format digital yang disimpan secara
    elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram
    padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu.
    07/13/12           Kardoman Tumangger (Faculty of     33
                                Law Unpad)
ISI PERMOHONAN
   Permohonan harus memuat:
     Identitas Pemohon : - Nama          - TTL / umur     - Agama

         - Pekerjaan - Kewarganegaraan               - Alamat Lengkap
         - Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada)
       Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan

         yang meliputi:
         - kewenangan MK            - legal standing
         - alasan permohonan
       Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus

 Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang

      mendukung permohonan tersebut. of
07/13/12                Kardoman Tumangger (Faculty              34
                             Law Unpad)
TATA CARA PEGAJUAN
               PERMOHONAN
  Permohonan diajukan kepada MK melalui Kepaniteraan.
 Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan

   bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum
   konsultasi oleh calon Pemohon dengan Panitera.
 Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat

   bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya
   berupa:
   a. Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi
       sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
        1. foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pemohon
          adalah perorangan warga negara Indonesia,
        2. bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut
          UU dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum
 07/13/12 adat,           Kardoman Tumangger (Faculty of     35
                            Law Unpad)   to be continued
3. akta pendirian dan pengesahan badan hukum
           baik publik maupun privat dalam hal Pemohon
           adalah badan hukum,
        4. Peraturan perundang-undangan pembentukan
           lembaga negara yang bersangkutan dalam hal
           Pemohon adalah lembaga negara;
b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan
   permohonan;
c. Daftar calon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan
   singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait
   dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia
   menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon
   bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi;
d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang
   disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik,
   bila dipandang perlu.
07/13/12            Kardoman Tumangger (Faculty of                  36
                             Law Unpad)         to   be continued
    Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas
     permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas
     Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas
     Perkara kepada Pemohon
    Apabila permohonan belum lengkap, Panitera MK
     memberikan Akta Pemberitahuan Kekurang lengkapan
     Berkas dan memberitahukan kepada Pemohon tentang
     kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi
    Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, maka
     Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa
     permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan
     diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan
     pengembalian berkas permohonan
    Permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa
     dibebani biaya perkara

    07/13/12          Kardoman Tumangger (Faculty of     37
                               Law Unpad)
REGISTRASI PERKARA
   Permohonan yang sudah lengkap, dicatat dalam BRPK
    (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dan diberi nomor
    perkara.

   MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR
    dan Presiden melalui surat yang ditandatangani Panitera

   MK memberitahukan kepada MA melalui surat yang
    ditandatangani Ketua yang isinya mengenai adanya
    permohonan pengujian suatu undang undang dan
    memberitahukan agar MA menghentikan pengujian
    peraturan perundang-undangan di bawah undang-
    undang yang sedang diuji
07/13/12             Kardoman Tumangger (Faculty of                  38
                              Law Unpad)         to   be continued
    Penyampaian salinan permohonan ini disampaikan oleh
      Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara
      penyampaian.

     Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam BRPK
      dan dilakukan penarikan kembali oleh Pemohon, maka
      Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi
      permohonan yang telah diajukan Pemohon dan
      diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan
      pengembalian berkas permohonan.




07/13/12             Kardoman Tumangger (Faculty of    39
                              Law Unpad)
PENJADWALAN
      DAN PANGGILAN SIDANG
   Ketua MK menerima berkas perkara yang sudah
    diregistrasi dan menetapkan susunan Panel Hakim yang
    memeriksa perkara tersebut,
 Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama

 Penetapan hari sidang diberitahukan kepada Pemohon

    melaui Surat Panggilan yang ditandatangani oleh
    Panitera dan disampaikan secara langsung oleh Juru
    Panggil atau melalui telepon, faksimili, dan/atau surat
    elektronik yang dibuktikan dengan berita acara
    penyampaian.
 Penetapan hari sidang juga diumumkan kepada

    masyarakat dengan menempelkan pada papan
    pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam
    situs MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta
    disampaikan kepada media cetak dan elektronik.
07/13/12              Kardoman Tumangger (Faculty of        40
                           Law Unpad)
Persidangan
 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
 (OLEH PANEL)
 PEMERIKSAAN OLEH PLENO

 PENGHENTIAN PEMERIKSAAN /

   PENUNDAAN PUTUSAN




07/13/12     Kardoman Tumangger (Faculty of   41
                      Law Unpad)
PEMERIKSAAN
               PENDAHULUAN
  PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN

         KEJELASAN PERMOHONAN
  DASAR LEGAL STANDING

  SARAN2 HAKIM UNTUK PERBAIKAN

         URAIAN “POSITA” DAN “PETITUM”
  PEMERIKSAAN TUMPANG TINDIH

         KEWENANGAN
  PEMERIKSAAN DAPAT DILANJUTKAN


07/13/12
         ATAU TIDAK; Tumangger (Faculty of
                  Kardoman                 42
                   Law Unpad)
TUJUAN
 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
     ADANYA PERSIAPAN PERSIDANGAN
     MEMUDAHKAN PENGUJIAN DAN
      KLARIFIKASI
     PENENTUAN JUMLAH SAKSI/AHLI YANG
      DIAJUKAN LEMBAGA YANG TERKAIT
     PENENTUAN SIDANG PLENO LEBIH CEPAT
      DAN MUDAH


07/13/12        Kardoman Tumangger (Faculty of   43
                         Law Unpad)
HAL YANG HARUS
              DIPERSIAPKAN
           DALAM PEMERIKSAAN
              PENDAHULUAN
    Kualifikasi pemohon, kewengangan bertindak dan surat –
     surat kuasa
    Legal Standing
    Statment of constitutional issue ( masalah konstitusi yang
     diajukan )
    Alat bukti
    Saksi dan ahli yang pokok pernyataannya mendukung
     permohonan
   Jumlah saksi dan ahli harus relevan
   Pengaturan jadwal adn tertib persidangan
07/13/12              Kardoman Tumangger (Faculty of        44
                               Law Unpad)
ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN
   SISTEM DAN PRINSIP PEMBUKTIAN;
   RAGAM ALAT BUKTI;
   BUKTI DOKUMEN;
   KETERANGAN SAKSI;
   KETERANGAN AHLI
   KETERANGAN PIHAK-PIHAK;
   BUKTI PETUNJUK;
   BUKTI ELEKTRONIK;
   PENERJEMAH;
   PEMBUKTIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-
    UNDANG
07/13/12         Kardoman Tumangger (Faculty of   45
                          Law Unpad)
Pembuktian
    Tujuan pembuktian




07/13/12         Kardoman Tumangger (Faculty of   46
                          Law Unpad)
Yang harus dibuktikan
•Terlebih dahulu membuktikan Legal Standing
•Pembentutukan UU tidak memenuhi formalitas yang diharuskan
 oleh UUD 1945, baik dilihat dari kewenangan lembaga negara
 maupun segala prosedur pembentukannya
•Materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian UU bertentangan
 dengan UUD 1945
•Kewenangan lembaga negara yang dibeikan UUD 1945 baik
 sebagia atau seluruhnya tumpang tindih atau diambil alih oleh
 lembaga negara lain secara bertentangan dengan UUD 1945
•Hasil perhitungan suara dalam pemilu yang dilakukan KPU, telah
 dilakukan secara salah sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang
 pemohon sebagai anggota DPR,DPD, DPRD, Presiden / Wakilnya,
 dan perhitungan yang benar harus dibuktikan pemohon
•Presiden / Wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum atau
 tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden / Wakilnya

    07/13/12            Kardoman Tumangger (Faculty of         47
                                 Law Unpad)
Beban pembuktian
   Terdapat beberapa teori ;
          Teori Affirmatif
          Teori Hak (subjectieve Rechtelijketheorie)
          Teori hukum objektif (objectieve
           Rechtelijketheorie )
          Teori kepatutan
          Teori pembenaran berdasarkan kaidah yang
           bersangkutan (Process Rechtelijketheorie)

07/13/12                Kardoman Tumangger (Faculty of   48
                                 Law Unpad)
Alat bukti
   Surat atau Tulisan
   Keterangan Saksi
   Keterangan ahli
   Keterangan para pihak
   Petunjuk
   Alat bukti berupa informasi yang diucapkan,
    dikirimkan, diterima atau disimpan secara
    elektronik dengan alat optik atau yang serupa
    dengan itu
07/13/12          Kardoman Tumangger (Faculty of    49
                           Law Unpad)
Putusan
     Jenis putusan




07/13/12              Kardoman Tumangger (Faculty of   50
                               Law Unpad)
Susunan dan Isi Putusan

           •   Identitas para pihak
           •   Ringkasan permohonan
           •   Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam
               persidangan
           •   Amar putusan
           •   Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim
               konstitusi serta panitera
           •   Pendapat berbeda dari hakim




07/13/12                   Kardoman Tumangger (Faculty of         51
                                    Law Unpad)
Pelaksanaan dan akibat hukumnya
   Kekuatan
          Kekuatan mengikat
          Kekuatan pembuktian
          Kekuatan eksekutorial




07/13/12                Kardoman Tumangger (Faculty of   52
                                 Law Unpad)
Dissenting, concurret, dan
               consenting Opion




07/13/12          Kardoman Tumangger (Faculty of   53
                           Law Unpad)

More Related Content

What's hot

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum torozzz
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
hukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotohukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotoDnr Creatives
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Asas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum PidanaAsas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum Pidana
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
hukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyotohukum acara perdata oleh sanyoto
hukum acara perdata oleh sanyoto
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
Ppt power point.1
Ppt power point.1Ppt power point.1
Ppt power point.1
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
PKN XI Kekuasaan Kehakiman
PKN XI Kekuasaan KehakimanPKN XI Kekuasaan Kehakiman
PKN XI Kekuasaan Kehakiman
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 

Viewers also liked

Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiRyan Danny
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiSigit Riono
 
Peraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracaraPeraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracaraannatasyamaryana
 
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusiMahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusiAdwara Dhyatma
 
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiPenyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiindra wijaya
 
Kelompok 6 pkn 2
Kelompok 6 pkn 2Kelompok 6 pkn 2
Kelompok 6 pkn 2Andri Marta
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas TanahPolitik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas TanahAtiek Hafifah
 
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiBerakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiEga Millenio
 
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)kakca
 
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiBerakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiNeli Narulita
 
Politik hukum agraria sudjito
Politik hukum agraria   sudjitoPolitik hukum agraria   sudjito
Politik hukum agraria sudjitojonatanwardian
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Election Commision
 

Viewers also liked (20)

Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
 
Peraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracaraPeraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracara
 
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusiMahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
Mahkamah konstitusi-dan-hukum-acara-peradilan-konstitusi
 
Women4
Women4Women4
Women4
 
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiPenyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
 
Bb hukum internasional 2008
Bb hukum internasional 2008Bb hukum internasional 2008
Bb hukum internasional 2008
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agung
 
Kelompok 6 pkn 2
Kelompok 6 pkn 2Kelompok 6 pkn 2
Kelompok 6 pkn 2
 
Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016 Perspektif UU 10 th 2016
Perspektif UU 10 th 2016
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Tindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakanTindak pidana di bidang perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakan
 
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas TanahPolitik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
 
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiBerakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
 
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
Tindak pidana di bidang perpajakan (php)
 
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiBerakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
 
Politik hukum agraria sudjito
Politik hukum agraria   sudjitoPolitik hukum agraria   sudjito
Politik hukum agraria sudjito
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
 

Similar to Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdfMK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdfbatreaaa
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdatazahraayu24
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdatazahraayu24
 
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01pebrianazril6478
 
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxHUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxAFDAL20
 
Bab ii-karakteristik
Bab ii-karakteristikBab ii-karakteristik
Bab ii-karakteristikUmar Al Faruq
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaadindarizqy
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Ahmad Solihin
 
Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang...
Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang...Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang...
Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang...Shalahuddin Al Ayoubi
 
HUKUM ACARA PTUN-1.ppt
HUKUM ACARA PTUN-1.pptHUKUM ACARA PTUN-1.ppt
HUKUM ACARA PTUN-1.pptAuliaR8
 
ASAS-HUKUM-ACARA-Negara
ASAS-HUKUM-ACARA-NegaraASAS-HUKUM-ACARA-Negara
ASAS-HUKUM-ACARA-NegaraSkupnuRaknu
 
Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia_SUCI WULAN SARI .pdf
Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia_SUCI WULAN SARI .pdfSistem Hukum & Peradilan Di Indonesia_SUCI WULAN SARI .pdf
Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia_SUCI WULAN SARI .pdfsuciwulan166
 
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxRANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxArkhaRega1
 
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaHukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaAgung Vixon
 
Hukum Acara Pidana 2.ppt
Hukum Acara Pidana 2.pptHukum Acara Pidana 2.ppt
Hukum Acara Pidana 2.pptahmadreynld23
 
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas APraktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas ARianSugandi
 

Similar to Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (20)

MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdfMK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
 
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxHUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
 
Bab ii-karakteristik
Bab ii-karakteristikBab ii-karakteristik
Bab ii-karakteristik
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
 
5 - Asas-Asas Hukum.ppt
5 - Asas-Asas Hukum.ppt5 - Asas-Asas Hukum.ppt
5 - Asas-Asas Hukum.ppt
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
 
Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang...
Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang...Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang...
Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang...
 
Uu 04 2004
Uu 04 2004Uu 04 2004
Uu 04 2004
 
HUKUM ACARA PTUN-1.ppt
HUKUM ACARA PTUN-1.pptHUKUM ACARA PTUN-1.ppt
HUKUM ACARA PTUN-1.ppt
 
ASAS-HUKUM-ACARA-Negara
ASAS-HUKUM-ACARA-NegaraASAS-HUKUM-ACARA-Negara
ASAS-HUKUM-ACARA-Negara
 
Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia_SUCI WULAN SARI .pdf
Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia_SUCI WULAN SARI .pdfSistem Hukum & Peradilan Di Indonesia_SUCI WULAN SARI .pdf
Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia_SUCI WULAN SARI .pdf
 
hukum bisnis
hukum bisnishukum bisnis
hukum bisnis
 
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxRANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
 
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaHukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
 
Hukum Acara Pidana 2.ppt
Hukum Acara Pidana 2.pptHukum Acara Pidana 2.ppt
Hukum Acara Pidana 2.ppt
 
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas APraktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
 

More from Kardoman Tumangger

More from Kardoman Tumangger (7)

Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroanPembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
Teori Hukum Pembangunan
Teori Hukum PembangunanTeori Hukum Pembangunan
Teori Hukum Pembangunan
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasionalHukum pidana internasional
Hukum pidana internasional
 
International Humanitarian Law and Terrorism
International Humanitarian Law and TerrorismInternational Humanitarian Law and Terrorism
International Humanitarian Law and Terrorism
 

Recently uploaded

AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxFranxisca Kurniawati
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxKalpanaMoorthy3
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxdonny761155
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxpolianariama40
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptxHalomoanHutajulu3
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

  • 1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 1 Law Unpad)
  • 2. FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI Dapat disimpulkan dari berbagai teori dan Penjelasan UU MK, yaitu :  Menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan  Sebagai pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi  Sebagai The Guardaian of Constitution  Sebagai penafsir Konstitusi 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 2 Law Unpad)
  • 3. KEWENAGAN MAHKAMAH KONSTITUSI { UUD 1945 Psl 24 C / UU MK Psl 10 }  Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD  Memutus pembubaran partai politik  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum  Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 3 Presiden menurut UUD Law Unpad)
  • 4. SISTEM BIFURKASI JUDISIAL REVIEW DI INDONESIA MAHKAMAH MAHKAMAH AGUNG KONSTITUSI Menguji Peraturan Menguji Undang- Perundang-undangan Undang terhadap Undang-Undang dibawah Undang- Dasar undang 07/13/12 Kardoman Tumangger 4 (Faculty of Law Unpad)
  • 5. Asas-Asas Hukum Acara MK  Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum  Asas Independen dan Imparsial  Asas Peradilan cepat, sederhana dan murah  Asas Audi et alteram partem  Asas Hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan  Asas Ius Curia Novit  Asas Putusan Final  Asas Praduga Recthmatig  Asas Pembuktian bebas  Asas erga omnes  Asas Objektivitas  Asas sosialisasi 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 5 Law Unpad)
  • 6. Asas Persidangan T erbuka U ntuk U mum Pasal 40 ayat (1) UU MK “ Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim ” 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 6 Law Unpad)
  • 7. Asas Independen dan Imparsial  Kemandirian hakim yang berkaitan erat dengan sikap imparsialitas yaitu tidak memihak baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan.  Merupakan pencerminan dari Pasal 2 UU MK dan Pasal 33 UU No 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  Kemandirian ini dilihat dari segi :  Fungsional  Lembaga  Personal 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 7 Law Unpad)
  • 8. Asas Peradilan cepat, sederhana dan murah Pasal 4 ayat (2) No 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.Semua biaya yang menyangkut persidanga di Mahkamah Konstitusi dibebankan pada biaya negara. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 8 Law Unpad)
  • 9. Asas Audi et alteram partem “ Hak yang sama untuk didengar keterangannya secara berimbang” Masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama mengajukan pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing. Semua harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi jika keterangan tersebut mengandung nilai yuridis yang dapat membuat jelas permasalahan. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 9 Law Unpad)
  • 10. Asas Hakim aktif juga pasif  Mekanisme constitutional control digerakan oleh pemohon dengan satu permohonan dan dalam hal demikian hakim bersifat pasif, tidak boleh secara aktif melakukan inisiatif untuk menggerakan mekanisme. Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa perkara tanpa adanya permohonan  Hakim harus aktif menggali data dan keterangan yang diperlukan bahkan dengan menyelidiki melalui risalah pembahasan Undang-undang tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 11 UU MK 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 10 Law Unpad)
  • 11. Asas Ius Curia Novit Pasal 16 ayat (1) No 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 11 Law Unpad)
  • 12. Asas Putusan Final Dengan asas ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (Pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi) 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 12 Law Unpad)
  • 13. Asas Praduga Rechtmatig  Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut.  Akibat putusan hakim tersebut adalah “ex nunc”, yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya. Hal ini adalah pencerminan pasal 58 UU MK 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 13 Law Unpad)
  • 14. Asas Pembuktian bebas Hakim Konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya. Hakim Konstitusi dapat leluasa untuk menentukan alat bukti, termasuk alat bukti yang tergolong baru dikenal dalam kelaziman Hukum Acara, misalnya alat bukti berupa rekaman video kaset. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 14 Law Unpad)
  • 15. Asas erga omnes Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapa pun. Putusannya langsung dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan ini mencerminkan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya publik, maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 15 Law Unpad)
  • 16. Asas Objektivitas Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan para pihak Asas Sosialisasi MK mengirimkan putusannya pada pihak-pihak terkait selain itu juga masyarakat dapat mengakses melalui internet dan media massa. Hal ini sebagai pelaksanaan Pasal 14 UU MK yang menyatakan bahwa “ Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi ” 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 16 Law Unpad)
  • 17. Sumber Hukum Acara MKSumber Langsung :   UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK  Peraturan MK  Yurisprudensi MK RI  Sumber Tidak Langsung  UU Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Pidana Indonesia  Pendapat sarjana (doktrin)  Hukum Acara dan 07/13/12 yurisprudensi MK negara17 Kardoman Tumangger (Faculty of lain Law Unpad)
  • 18. Objek Perkara Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 51 ayat (3) UU MK : “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 18 Law Unpad) to be continued
  • 19.  Pengujian Materil Pengujian terhadap materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu  Pengujian Formil Pengujian terhadap : Appropriate form Appropriate institution Appropriate procedure Pemberlakuannya Ex : UU No. 45 / 1999 Tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya, yang dinyatakan bertentangan karena masih berlaku setelah adanya UU No.21 / 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 19 Law Unpad)
  • 20. Pengujian Psl 50 UU MK Pasal 50 UU MK “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ” Pasal ini telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan pasal 24 C UUD 1945, dengan demikian objek perkara dari kasus Pengujian Undang-Undang terhadap UUD menjadi lebih luas, yaitu semua Undang-undang baik sebelum maupun sesudah perubahan. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 20 Law Unpad)
  • 21. OBJEK PERKARA SENGKETA KEWENGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA  Objeknya adalah kewenagan dari lembaga negara yang memperoleh kewenangan menurut UUD  UUD 1945 tidak memberi batasan pengertian lembaga negara sehingga menurut Jimly semua lembaga negara yang terdapat dalam UUD dasar dapat menjadi pihak dan kewenangannya dapat menjadi objek sengketa  Terdapat pengecualian yaitu pada MA, yang tidak dapat menjadi pihak perkara dalam kasus sengketa kewenangan antar lembaga negara sesuai pasal 65 UU MK 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 21 Law Unpad)
  • 22. OBJEK PERKARA PEMBUBARAN PARPOL  Alasan sebuah parpol dibubarkan adalah Pertentangan Ideologi, Asas, Tujuan, Program dan Kegiatan parpol Terhadap UUD 1945  Pihak yang mengajukan adalah pemerintah wajib menguraikan mengenai hal diatas (Psl 68 UU MK) 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 22 Law Unpad)
  • 23. OBJEK PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU  Menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KPU yang mempengaruhi angaka perolehan suara terhadap anggota DPD, DPR, DPRD atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan wakil Presiden ke putaran berikutnya atau menjadi Presiden dan wakil Presiden  Jadi harus benar-benar mempengaruhi {Psl 74 (2) UUMK } : a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah b. Penentuan pasangan calon Presiden dan wapres yang masuk putaran kedua serta terpilihnya Presiden dan wapres c. Perolehan kursi parpol peserta pemilu 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 23 Law Unpad) to be continued
  • 24. Permohonan menunjukan 2 hal pokok yaitu (Psl 75 UU MK ) : a. Adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU b. Hasil perhitungan yang benar menurut pemohon  Yang dapat menjadi Pemohon adalah {Psl 74 (1) UU MK} :  Perorangan WNI peserta pemilu (calon anggota DPD)  Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden peserta pemilu  Parpol peserta pemilu 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 24 Law Unpad)
  • 25. OBJEK PERKARA PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN PRASIDEN DAN / ATAU WAPRES  Objeknya adalah dugaan DPR bukan presiden dan / atau wapres  Lihat pasal 24 C (2) UUD 1945 Jo Psl 10 (2) dan dirinci lebih lanjut dalam psl 10 (3) UU MK 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 25 Law Unpad)
  • 26. LEGAL STANDING  Standing / personae standi in judicio / standing to sue adalah : hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan  Legal Standing mencakup 2 syarat :  Syarat Formal : Sebagaimana di tentukan dalam UU MK Psl 51 (1)  Syarat Materil : Berupa kerugian hak / kewenangan konstitusional 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 26 Law Unpad) to be continued
  • 27. Dalam Yurisprudensi Amerika terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mempunyai standing to sue, yaitu :  Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum dan bersifat spesifik, aktual dalam satu kontoversi dan bukan hanya bersifat potensial  Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian dengan berlakunya suatu UU  Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan  Kesimpulannya, pemohon harus memenuhi :  Salah satu dari kelompok subjek hukum yang telah ditentukan UU MK  Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak atau kewenangan konstitusional 07/13/12 3 syarat yang Kardoman disebut diatas telah Tumangger (Faculty of 27 Law Unpad)
  • 28. Para Pihak Yang Dapat Berperkara Di MK, Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu :  Perorangan warga negara Indonesia  Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU  Badan hukum publik atau privat  Lembaga Negara 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 28 Law Unpad)
  • 29. P ERORANGAN WARGA NEGARA  Termasuk INDONESIA mempunyai sekelompok orang yang kepentingan yang sama KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  Harus dibedakan antara : • Mayarakat adat : adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu community / society • Kesatuan masyarakat hukum adat menunjuk pada pengertian masyarakat organik yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 29 Law Unpad) to be continued
  • 30. Jadi kelompok masyarakat adat itu harus : {Disimpulkan dari Psl 51 (1) huruf b }  Termasuk dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat  Kesatuan masyarakat hukum adat itu memang masih hidup  Perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat  Sesuai pula dengan prinsip NKRI  Diatur dalam UU  Dikatakan tidak hidup / sudah tiada jika :  M - , T - , C –  M - , T - , C +  M + , T - , C - 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 30 Law Unpad)
  • 31. BADAN HUKUM PUBLIK / PRIVAT  Penilaian unsur : subjektif dan Objektif  Unsur Subjektif → berdasarkan subjek pendirian BH tersebut, jadi : • Dikatakan BH Publik karena kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk adalah kepentingan umum • Dikatakan BH Privat karena kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk adalah kepentingan  Unsur Objektif → berdasarkan objek kegiatan BH tersebut jadi : • Meskipun BH tersebut bersifat Publik namun objek aktivitasnya ada dalam lalulintas hukum privat. Begitu pula sebaliknya 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 31 Law Unpad) to be continued
  • 32. Dari penilaian 2 unsur ini, maka terdapat 4 macam BH yaitu :  BH mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Contoh : KPU, Parpol  BH mewakili kepentingan publik namun menjalakan aktivitas di bidang hukum perdata. Contoh: Bank Indonesia  BH mewakili kepentingan perdata pendirinya namun menjalankan aktivitas dibidang publik. Contoh : Yayasan Pribadi yang kegiatannya memberi bantuan untuk masyarakat Umum, LSM  BH mewakili kepentigan perdata pendirinya dan menjalankan aktivitasnya dibidang perdata contoh : Koperasi  Status Badan Hukum Publik / Privat akan berakibat 07/13/12 pada legal standing mengenai hak / kewenangan Kardoman Tumangger (Faculty of 32 konstitusional Law Unpad)
  • 33. Pengajuan Permohonan  Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia  Permohonan dibuat dalam 12 rangkap  Permohonan menjelaskan dengan jelas materi Permohonan (sesuai dengan juridiksi MK)  Di samping diajukan dalam bentuk tertulis permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 33 Law Unpad)
  • 34. ISI PERMOHONAN  Permohonan harus memuat:  Identitas Pemohon : - Nama - TTL / umur - Agama - Pekerjaan - Kewarganegaraan - Alamat Lengkap - Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada)  Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: - kewenangan MK - legal standing - alasan permohonan  Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus  Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. of 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty 34 Law Unpad)
  • 35. TATA CARA PEGAJUAN PERMOHONAN  Permohonan diajukan kepada MK melalui Kepaniteraan.  Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon Pemohon dengan Panitera.  Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa: a. Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: 1. foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, 2. bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut UU dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum 07/13/12 adat, Kardoman Tumangger (Faculty of 35 Law Unpad) to be continued
  • 36. 3. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, 4. Peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan dalam hal Pemohon adalah lembaga negara; b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan; c. Daftar calon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi; d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 36 Law Unpad) to be continued
  • 37. Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara kepada Pemohon  Apabila permohonan belum lengkap, Panitera MK memberikan Akta Pemberitahuan Kekurang lengkapan Berkas dan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi  Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan  Permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa dibebani biaya perkara 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 37 Law Unpad)
  • 38. REGISTRASI PERKARA  Permohonan yang sudah lengkap, dicatat dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dan diberi nomor perkara.  MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden melalui surat yang ditandatangani Panitera  MK memberitahukan kepada MA melalui surat yang ditandatangani Ketua yang isinya mengenai adanya permohonan pengujian suatu undang undang dan memberitahukan agar MA menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang yang sedang diuji 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 38 Law Unpad) to be continued
  • 39. Penyampaian salinan permohonan ini disampaikan oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian.  Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam BRPK dan dilakukan penarikan kembali oleh Pemohon, maka Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi permohonan yang telah diajukan Pemohon dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 39 Law Unpad)
  • 40. PENJADWALAN DAN PANGGILAN SIDANG  Ketua MK menerima berkas perkara yang sudah diregistrasi dan menetapkan susunan Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut,  Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama  Penetapan hari sidang diberitahukan kepada Pemohon melaui Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara langsung oleh Juru Panggil atau melalui telepon, faksimili, dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian.  Penetapan hari sidang juga diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam situs MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik. 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 40 Law Unpad)
  • 41. Persidangan  PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (OLEH PANEL)  PEMERIKSAAN OLEH PLENO  PENGHENTIAN PEMERIKSAAN / PENUNDAAN PUTUSAN 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 41 Law Unpad)
  • 42. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEJELASAN PERMOHONAN  DASAR LEGAL STANDING  SARAN2 HAKIM UNTUK PERBAIKAN URAIAN “POSITA” DAN “PETITUM”  PEMERIKSAAN TUMPANG TINDIH KEWENANGAN  PEMERIKSAAN DAPAT DILANJUTKAN 07/13/12 ATAU TIDAK; Tumangger (Faculty of Kardoman 42 Law Unpad)
  • 43. TUJUAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  ADANYA PERSIAPAN PERSIDANGAN  MEMUDAHKAN PENGUJIAN DAN KLARIFIKASI  PENENTUAN JUMLAH SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN LEMBAGA YANG TERKAIT  PENENTUAN SIDANG PLENO LEBIH CEPAT DAN MUDAH 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 43 Law Unpad)
  • 44. HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  Kualifikasi pemohon, kewengangan bertindak dan surat – surat kuasa  Legal Standing  Statment of constitutional issue ( masalah konstitusi yang diajukan )  Alat bukti  Saksi dan ahli yang pokok pernyataannya mendukung permohonan  Jumlah saksi dan ahli harus relevan  Pengaturan jadwal adn tertib persidangan 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 44 Law Unpad)
  • 45. ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN  SISTEM DAN PRINSIP PEMBUKTIAN;  RAGAM ALAT BUKTI;  BUKTI DOKUMEN;  KETERANGAN SAKSI;  KETERANGAN AHLI  KETERANGAN PIHAK-PIHAK;  BUKTI PETUNJUK;  BUKTI ELEKTRONIK;  PENERJEMAH;  PEMBUKTIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 45 Law Unpad)
  • 46. Pembuktian  Tujuan pembuktian 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 46 Law Unpad)
  • 47. Yang harus dibuktikan •Terlebih dahulu membuktikan Legal Standing •Pembentutukan UU tidak memenuhi formalitas yang diharuskan oleh UUD 1945, baik dilihat dari kewenangan lembaga negara maupun segala prosedur pembentukannya •Materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian UU bertentangan dengan UUD 1945 •Kewenangan lembaga negara yang dibeikan UUD 1945 baik sebagia atau seluruhnya tumpang tindih atau diambil alih oleh lembaga negara lain secara bertentangan dengan UUD 1945 •Hasil perhitungan suara dalam pemilu yang dilakukan KPU, telah dilakukan secara salah sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang pemohon sebagai anggota DPR,DPD, DPRD, Presiden / Wakilnya, dan perhitungan yang benar harus dibuktikan pemohon •Presiden / Wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden / Wakilnya 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 47 Law Unpad)
  • 48. Beban pembuktian  Terdapat beberapa teori ;  Teori Affirmatif  Teori Hak (subjectieve Rechtelijketheorie)  Teori hukum objektif (objectieve Rechtelijketheorie )  Teori kepatutan  Teori pembenaran berdasarkan kaidah yang bersangkutan (Process Rechtelijketheorie) 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 48 Law Unpad)
  • 49. Alat bukti  Surat atau Tulisan  Keterangan Saksi  Keterangan ahli  Keterangan para pihak  Petunjuk  Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 49 Law Unpad)
  • 50. Putusan  Jenis putusan 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 50 Law Unpad)
  • 51. Susunan dan Isi Putusan • Identitas para pihak • Ringkasan permohonan • Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan • Amar putusan • Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera • Pendapat berbeda dari hakim 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 51 Law Unpad)
  • 52. Pelaksanaan dan akibat hukumnya  Kekuatan  Kekuatan mengikat  Kekuatan pembuktian  Kekuatan eksekutorial 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 52 Law Unpad)
  • 53. Dissenting, concurret, dan consenting Opion 07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 53 Law Unpad)