Downloaded 132 times
Uploaded byArdi Susanto
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Law◦
More Related Content
![#. Asli_-_01_-_Prinsip_Dasar_Penyusunan_PERDA[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/random-250504051631-b2f1fb87-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
- 1. ARDI SUSANTO, SH KEPALASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN, SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARRU Phone : 081355555453 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
- 2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RANPERDAPEMBENTUKAN PERDA 1. PASAL 18 UNDANG – UNDANG DASAR 1945 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA 3. UU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI 4. UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TTG PPP 6. PERMENDAGRI 80 THN 2015 TTG PEMBENTUKAN PHD
- 3. LATAR BELAKANG ATURAN LAMA •Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 ATURAN BARU • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah • Permendagri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 4. Beberapa Perbedaan Mendasar Nomenklatur •Sebelumnya “Prolegda” berganti menjadi “Propemperda” • Sebelumnya “Balegda” berganti menjadi “Bapemperda” Penguatan pada DPRD • Sebelumnya : “Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD” • Berganti : “Pembentukan Perda dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan Bersama oleh Kepala Daerah”
- 5. Perbedaan Tahapan Tahapan AturanLama 1. Perencanaan 2. Penyusunan 3. Pembahasan 4. Pengkajian dan penyelarasan 5. Penetapan dan pengesahan 6. Pengundangan 7. Klarifikasi dan evaluasi 8. Penyebarluasan Tahapan Aturan Baru 1. Perencanaan 2. Penyusunan 3. Pembahasan 4. Pembinaan/fasilitasi 5. Evaluasi 6. Nomor register 7. Penetapan, penomoran, pengundangan, autentifikasi 8. Penyebarluasan
- 6. PENYUSUNAN PROPEMPERDA DILAKS O/ DPRD PENYUSUNAN PROPEMPERDA KEPALA DAERAH DAFTAR RANPERDA DIDASARKAN ATAS: a. PERINTAH PUUAN LBH TINGGI b. RENCANA PEMB DAERAH c. OTDA & TP d. ASPIRASI MASY DAERAH MEMUAT DAFTAR URUTAN U/ JGK WKT 1 (SATU) THN B’DASAR SKALA PRIORITAS PEMBENTUKAN RANPERDA KAB/KOTA HASIL PENYUSUNAN PROPEMPERDA DISEPAKATI PROPEMPERDA DITETAPKAN KEPUTUSAN DPRD
- 7. PENYUSUNAN PENYUSUNAN RAPERDA BERASAL DARI DPRDATAU KDH B’PEDOMAN PD KETENTUAN PUUAN PROPEMPERDA BERDASARKAN
- 8. Pemrakarsa dlm mempersiapkanranperda disertai dengan PENJELASAN atau KETERANGAN dan/atau NASKAH AKADEMIK Naskah Akademik berisi : Pendahuluan, Kajian teoritis dan praktik empiris, Evaluasi dan analisis aturan terkait, Landasan filosofis, sosiologis, yuridis, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup Naskah Akademik tidak diperlukan bagi APBD, Pencabutan Perda, atau Perubahan Perda PASAL 22-24 PMDN 80/2015
- 9. BUPATI TIM PENYUSUNAN 1.BUPATI 2. SEKDA 3. SKPD PEMRAKARSA 4. BAGIAN HUKUM 5. PD TERKAIT 6. PERANCANG DITETAPKAN DGN KEP BUPATI KETUA TIM & PD PEMRAKARSA SEKDA HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA OLEH BAGIAN HUKUM PARAF PERSETUJUAN PAKOR PENYUSUNAN PERDA EKSEKUTIF
- 10. RANPERDA (O/ ANGGOTA DPRD,KOMISI, GABUNGAN KOMUSI,/BAPERMPERDA) DISERTAI NASKAH AKADEMIK N.A YG TELAH MELALUI PENGKAJIAN DAN PENYELARASAN, MEMUAT : a. Latarbelakang & tujuan penyusunan b. Sasaran yg ingin diwujudkan c. Pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yg akan diatur d. Jangkauan & arah pengaturan PENJELASAN & KETERANGAN, MEMUAT : a. Pokok pikiran dan materi muatan yg diatur b. Daftar nama c. Tanda tangan pengusul DISERTAI KETERANGAN & PENJELASAN PENYAMPAIAN RANPERDA PIMPINAN DPRD NOMOR POKOK O/ SEKRETARIAT DPRD BAPEMPERDA UTK HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA HASIL PENGKAJIAN RANPERDA ANGGOTA DPRD PENYAMPAIAN RANPERDA 7 HARI SBLM RAPAT PARIPURNA RAPAT PARIPURNA BUPATIpembahasan
- 11. PARIPURNA I (Pembicaraan TingkatI Meliputi Penyerahan, Pandangan Umum Fraksi, dan Pembahasan) RANPERDA EKSEKUTIF • Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; • Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan • Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi. RANPERDA INISIATIF DPRD • Penjelasan pimpinan komisi,pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; • Pendapat Bupati terhadap Rancangan perda; dan • Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati .
- 12. PARIPURNA II (Pembicaraan TingkatII meliputi Pendapat Akhir dan Pengambilan Keputusan) 1. penyampaian laporan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna ; dan 3. sambutan Bupati mengiringi penetapan rancangan perda menjadi perda.
- 13. PENYELARASAN, KONSULTASI, EVALUASI, DANFASILITASI PENYELARASAN • Bapemperda bersama Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembakuan bahasa, tata urutan, sistematika, struktur kalimat termasuk materi muatan dan subtansi rancangan. KONSULTASI • DPRD bersama Bagian Hukum dan PD Terkait berkonsultasi ke Biro Hukum/Menteri dalam Negeri sesuai kebutuhan.
- 14. PENYELARASAN, KONSULTASI, EVALUASI, DANFASILITASI EVALUASI Dilakukan pada Ranperda 1. APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Penjabaran Peratanggungjawaban APBD; 2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah; 4. Rencana Tata Ruang Daerah; dan 5. Rencana Pembangunan Industri. Setelah Paripurna II FASILITASI • Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM melakukan fasilitasi ranperda untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sebelum ranperda dilanjutkan disetujui bersama pada Paripurna II
- 15. EVALUASI RANPERDA RANPERDA (RPJPD, RPJMD,APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, TATA RUANG) KAB/KOTA GUBERNUR Menteri Dalam Negeri Menteri UP Bidang Keuangan Menteri UP Bidang Tata Ruang EVALUASI HASIL EVALUASI RANPERDA JIKA DISETUJUI DIIKUTI DGN PEMBERIAN NOMOR REGISTER
- 16. PENETAPAN RANPERDA (DISETUJUI BERSAMA DPRDDAN KHD) DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPRD PLG LAMA 3 HARI SJK TGL PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA GUBERNUR RANPERDA DISAMPAIKAN PLG LAMA 3 HARI SEJAK DITERIMA NOMOR REGISTER (PALING LAMA 7 HARI SEJAK RANPERDA DITERIMA) RANPERDA YG TLH DIBERI NOREG DITETAPKAN O/ KDH DGN MEBUBUHKAN TTD PALING LAMA 30 HARI SEJAK RANPERDA DISETUJUI BERSAMA (DPRD & KDH) APABILA KDH TDK TTD RANPERDA YG SDH DIBERI NOREG, RANPERDA TSB SAH MJD PERDA & WAJIB DIUNDANGKAN RANPERDA DINYATAKAN SAH DGN KALIMAT PENGESAHAN “PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH” N DIBUBUHKAN PADA HALAMAN TERAKHIR PERDA SEBELUM PENGUNDANGAN NASKAH PERDA KE DLM LEMBARAN DAER
- 17. MASYARAKAT berhak memberikanmasukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan PERDA, PERKADA, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD MASUKAN MASYARAKAT DPT DILAKUKAN : a. Rapat Dengan Pendapat b. Kunjungan Kerja c. Sosialisasi d. Seminar, Lokakarya dan/atau diskusi
- 18. 1. PERDA DAPATMEMUAT KETENTUAN TENTANG PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN/PELAKSANAAN PERDA SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPADA PELANGGAR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 2. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) 3. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA KURUNGAN ATAU PIDANA DENDA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN. 4. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN SANKSI BERSIFAT MENGEMBALIKAN PADA KEADAAN SEMULA DAN SANKSI ADMINSITRATIF. PASAL 5 PMDN 80/2015
- 19. 1. TEGURAN LISAN 2.TEGURAN TERTULIS 3. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN 4. PENGHENTIAN TETAP KEGIATAN 5. PENCABUTAN SEMENTARA IZIN 6. PENCABUTAN TETAP IZIN 7. DENDA ADMINISTRATIF 8. SANKSI ADMINISTRATIF LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 5 PMDN 80/2015