Don't Forget to Cick Like ♥ Thank's :)

2. Sistem HukumSistem Hukum
SistemSistem
HukumHukum
1.1. Mr. E.M. MeyersMr. E.M. Meyers
2.2. E. Utrecht, SHE. Utrecht, SH
3.3. S.M Amin, SH. dllS.M Amin, SH. dll
PenggolonganPenggolongan
HukumHukum
peradilan Nasionalperadilan Nasional
1.1. WujudWujud
2.2. RuangRuang
3.3. WaktuWaktu
4.4. PribadiPribadi
5.5. IsiIsi
6.6. Tugas & FungsiTugas & Fungsi
SISTEMSISTEM
HUKUM DANHUKUM DAN
PERADILANPERADILAN
NASIONALNASIONAL
Sumber HukumSumber Hukum
1.1. Undang-undangUndang-undang
2.2. KebiasaanKebiasaan
3.3. YurisprudensiYurisprudensi
4.4. TraktatTraktat
5.5. DoktrinDoktrin
1.1. P. UmumP. Umum
2.2. P. AgamaP. Agama
3.3. P. MiliterP. Militer
4.4. P. T. Ush NegaraP. T. Ush Negara
5.5. M. KonstitusiM. Konstitusi
Tujuan HukumTujuan Hukum

3. Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa IndonesiaKata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia
mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yangmengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang
masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapimasing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi
berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.
1.1. Sistem Hukum & Peradilan InternasionalSistem Hukum & Peradilan Internasional
a.a. Pengertian SistemPengertian Sistem
Unsur-unsur dalam sistemUnsur-unsur dalam sistem
mencakup :mencakup :
• Seperangkat komponen, elemen, bagian.Seperangkat komponen, elemen, bagian.
• Saling berkaitan dan tergantung.Saling berkaitan dan tergantung.
• Kesatuan yang terintergrasi.Kesatuan yang terintergrasi.
• Memiliki peranan dan tujuan tertentu.Memiliki peranan dan tujuan tertentu.
• Interaksi antar sistem membentuk sistem lainInteraksi antar sistem membentuk sistem lain
yang lebih besar.yang lebih besar.

6. b. Pengertian Hukum
1.1. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturanProf. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan
yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukanyang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan
kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dankepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan
menjadi pedoman bagi penguasa negara dalammenjadi pedoman bagi penguasa negara dalam
melaksanakan tugasnya.melaksanakan tugasnya.
2.2. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggotaLeon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota
masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saatmasyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat
tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagaitertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai
jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaranjaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran
terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersamaterhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama
terhadap pelakunya.terhadap pelakunya.
3.3. Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunanDrs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan
peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tataperaturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata
tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati olehtertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh
masyarakat itu.masyarakat itu.

7. Unsur-unsur Dalam PengertianUnsur-unsur Dalam Pengertian
Hukum :Hukum :
• Peraturan mengenai tingkah laku manusiaPeraturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat ;dalam pergaulan masyarakat ;
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badanPeraturan itu diadakan oleh badan-badan
resmi yang berwenang;resmi yang berwenang;
• Peraturan itu bersifat memaksa;danPeraturan itu bersifat memaksa;dan
• Adanya sanksi yang tegas terhadapAdanya sanksi yang tegas terhadap
pelanggaran peraturan tersebut.pelanggaran peraturan tersebut.
Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telahBertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah
dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukumdikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukum
adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negaraadalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara
tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.

8. c.c. Tujuan HukumTujuan Hukum
N
o
Tokoh/ Pakar Pendapat Yang Dikemukakan
1. Subekti, S.H. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara,
yang mendatangkan atau ingin mencapai
kemakmu-ran dan kebahagiaan pada
rakyatnya.
2. Van
Apeeldoorn
Mengatur pergaulan oleh hukum dengan
melin-dungi kepentingan-kepentingan hukum
manusia tertentu, (kehormatan, kemerdekaan
jiwa, harta benda) dari pihak yang
merugikan.
3. Y. Van Kant Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar
kepentingan tiap-tiap manusia tidak
diganggu.
4. Geny Hukum bertujuan semata-mata untuk
Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. TujuanHukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan
dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah sbb :dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah sbb :

9. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakanTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan
pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tatapedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata
urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalahurutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah
sebagai berikut :sebagai berikut :
1.1. Undang-undang Dasar 1945 ;Undang-undang Dasar 1945 ;
2.2. Ketetapan MPR-RI ;Ketetapan MPR-RI ;
3.3. Undang-undang ;Undang-undang ;
4.4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu) ;(Perpu) ;
5.5. Peraturan Pemerintah ;Peraturan Pemerintah ;
6.6. Keputusan Presiden ; danKeputusan Presiden ; dan
7.7. Peraturan Daerah.Peraturan Daerah.
Tata Urutan Peraturan Perundang-Tata Urutan Peraturan Perundang-
undanganundangan
(TAP MPR No. III/MPR/2003)(TAP MPR No. III/MPR/2003)

10. e.e. Penggolongan HukumPenggolongan Hukum
Hukum
Wujud
Tertilis
Tidak Tertulis
Ruang
Waktu
Pribadi
Lokal
Nasional
InternasionalIus Contitutum
Ius Contituendum
Hkm Antar Waktu
Waktu
Satu Golongan
Semua
Golongan
Antar Gol.
I s i
Publik
Privat/Perdat
a
Hk. Tata
Negara
Hk. Adm.
Negara
Hk. Pidana
Hk. Acara Hk. Perorangn
Hk. Keluarga
Hk. Kekayaan
Hk. Waris
Tugas
dan
Fungsi
Material
Formal
Pidana Formal
Perdata Formal

11. JENIS JENIS HUKUM DI INDONESIAJENIS JENIS HUKUM DI INDONESIA

12. NEXTNEXT

13. •Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan
pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat
perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah
Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swantantra).
•Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata
Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak
dan kewajiban) dari kekuasaan alatalat perlengkapan negara
HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK

14. Hukum Menurut Bentuknya
Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantkan
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan
Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang
masih hidup dalam keyakinan masyarakat,
tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditati
seperti suatu peraturan perundang-
undangan
Hukum Menurut Bentuknya
Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantkan
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan
Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang
masih hidup dalam keyakinan masyarakat,
tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditati
seperti suatu peraturan perundang-
undangan
Hukum Menurut Tempat
Berlakunya
Hukum nasional, yaitu huku yang berlaku di
suatu Negara
Hukum internasional, yaitu hukum yang
mengatur hubungan dunia internasional
Hukum asing, yaitu hukum yang
diberlakukan di negara lain
Hukum Menurut Tempat
Berlakunya
Hukum nasional, yaitu huku yang berlaku di
suatu Negara
Hukum internasional, yaitu hukum yang
mengatur hubungan dunia internasional
Hukum asing, yaitu hukum yang
diberlakukan di negara lain
MACAM-MACAM
HUKUM
MACAM-MACAM
HUKUM

15. Hukum Menurut Sumbernya
Sumber
hokum material, yaitu kesadaran hukum
masyarakat atau sumber isi hukum yang
menentukan agar sesuatu dapat disebut
hokum dan mempunyai kekuatan mengikat
Sumber hokum formil, yaitu sumber hukum
yang membentuk hukum, menentukan
berlakunya hukum atau berkaitan dengan
tata cara pembentukannya
Hukum Menurut Sumbernya
Sumber
hokum material, yaitu kesadaran hukum
masyarakat atau sumber isi hukum yang
menentukan agar sesuatu dapat disebut
hokum dan mempunyai kekuatan mengikat
Sumber hokum formil, yaitu sumber hukum
yang membentuk hukum, menentukan
berlakunya hukum atau berkaitan dengan
tata cara pembentukannya
Hukum Menurut Waktu
Berlakunya
IUS CONSTITUTUM (hukum positif) yaitu hukum
yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat
tertentu dalam wilayah tertentu
IUS CONSTITUENDUM, yaitu hukum yang
diharapkan berlaku pada masa yang akan
datang
Hukum Menurut Waktu
Berlakunya
IUS CONSTITUTUM (hukum positif) yaitu hukum
yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat
tertentu dalam wilayah tertentu
IUS CONSTITUENDUM, yaitu hukum yang
diharapkan berlaku pada masa yang akan
datang

16. Hukum Menurut Isinya
Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur
hubungan hukum antara orang yang satu
dengan orang yang lain, dengan menitik
beratkan kepada kepentingan perorangan
Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara Negara dengan alat
perlengkapannya atau Negara dengan
perorangan.
Hukum Menurut Isinya
Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur
hubungan hukum antara orang yang satu
dengan orang yang lain, dengan menitik
beratkan kepada kepentingan perorangan
Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara Negara dengan alat
perlengkapannya atau Negara dengan
perorangan.
Hukum Menurut Sifatnya
Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang
dalam keadaan bagimanapun juga harus
dan mempunyai paksaan mutlak
Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang
dapat dikesampingkan apabila pihak –
pihak yang bersangkutan telah membuat
peraturan sendiri dalam perjanjian
Hukum Menurut Sifatnya
Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang
dalam keadaan bagimanapun juga harus
dan mempunyai paksaan mutlak
Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang
dapat dikesampingkan apabila pihak –
pihak yang bersangkutan telah membuat
peraturan sendiri dalam perjanjian
NEXTNEXT

17. f.f. Sanksi HukumSanksi Hukum
Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10
KUHP) :KUHP) :
1.1. Hukuman Pokok, yang terdiri dari :Hukuman Pokok, yang terdiri dari :
a. Hukuman Matia. Hukuman Mati
b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari :b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari :
1) Hukuman seumur hidup1) Hukuman seumur hidup
2) Hukuman sementara waktu (setinggi-2) Hukuman sementara waktu (setinggi-
tingginya 20 tahun dantingginya 20 tahun dan
sekurang-kurangnya 1 tahun)sekurang-kurangnya 1 tahun)
c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahunc. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun
dan sekurang-dan sekurang-
kurangnya 1 hari).kurangnya 1 hari).
2.2. Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :
a. Pencabutan hak-hak tertentu.a. Pencabutan hak-hak tertentu.
b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
c. Pengumuman keputusan hakim.c. Pengumuman keputusan hakim.

18. BERDA-BERDA-
SARKANSARKAN
ISIISI
Hukum PidanaHukum Pidana, pelanggar hukum pada, pelanggar hukum pada
umumnya segera disikapi oleh pengadilanumumnya segera disikapi oleh pengadilan
setelah menerima berkas polisi ygsetelah menerima berkas polisi yg
mengadakan penyelidikan dan penyidikan.mengadakan penyelidikan dan penyidikan.
Tindakan Pidana (Tindakan Pidana ( delikdelik) disengaja disebut) disengaja disebut
delik doloesdelik doloes, & yg tidak sengaja disebut, & yg tidak sengaja disebut delikdelik
coelpacoelpa.
Hukum PerdataHukum Perdata, pelanggar hukum perdata baru, pelanggar hukum perdata baru
dapat disikapi oleh pengadilan setelah adadapat disikapi oleh pengadilan setelah ada
pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dipengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di
sini, ada pihak yg mengadu (sini, ada pihak yg mengadu ( penggugatpenggugat) dan) dan
pihak yang diadukan (pihak yang diadukan ( tergugattergugat).).
g.g. Perbedaan Hukum Pidana Dan PerdataPerbedaan Hukum Pidana Dan Perdata

20. PENJELASAN VIDEO