HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. (KTUN)
KEPUTUSAN TATA
USAHA NEGARA

2. PENGERTIAN KTUN
• Menurut Utrecht:
“Ketetapan adalah suatu perbuatan hukum publik yang
bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah
berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.”
• Menurut WF. Prins:
“Beschikking adalah suatu tindakan hukum sepihak
dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat
pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada
alat atau organ itu.”

3. LANJUT...
• Menurut Vander Pot:
“Beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat
pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa, dengan
maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan-
perhubungan hukum.”
• Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Th. 1986 tentang peradilan
TN:
“KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oelh
badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang
berlaku yang bersifat konkrit, individual,dan final yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

4. JADI, ketetapan dapat disimpulkan sbb:
• Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi
satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah,
bukan merupakan hasil persetujuan dua belah
pihak.
• Sifat hukum publik berdasarkan wewenang/
kekuasaan istimewa, yaitu dari peraturan umum.
• Dengan maksud...

5. LANJUTAN...
• Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan
hukum (keputusan positif) yaitu keputusan yang
menimbulkan keadan hukum baru (pemberian ijazah, izin,
dsb). Keputusan yang menimbulkan keadaan hukum baru
bagi objek tertentu (adopsi, penetapan waris), keputusan
yang mendirikan/ membubarkan badan hukum, keputusan
yang menimbulkan hak baru (konstitutif), menyatakan hak
(deklarator), dan keputusan yang membebankan
kewajiban, bentuk keputusan negatif (pernyataan tidak
berwenang, pernyataan tidak diterima dan penolakan).

6. MENURUT PASAL 1 ANGKA 3 UU NO.5
TH. 1986, UNSUR KTUN ADALAH:
1. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau
pejabat TUN.
2. Berisi tindakan hukum dalam bidang TUN.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
4. Bersifat konkrit, individual, dan final.
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata.

7. SUMBER KEWENANGAN PEMERINTAH
Kewenangan membuat KTUN hanya dapat diperoleh
dengan 2 cara yaitu:
• Atribusi, yaitu kewenangan yang melekat pada suatu
jabatan (UUD, UU, memberikan kepada suatu badan
dengan kekuasaan sendiri dan tanggungjawab sendiri
membuat keputusan).
• Delegasi, yaitu pengalihan suatu kewenangan yang ada
pada badan administrasi kepada pejabat administrasi
negara.
Apabila kewenangan tidak sempurna, maka keputusan yang
berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.

8. • Mandat, tidak ada sama sekali pengalihan
kewenangan. Dalam hal tertentu seorang pegawai
memperoleh kewenangan untuk dan atas nama si
penguasa, namun menurut hukum tetap penguasa
yang berwenang secara formal, dianggap mengambil
keputusan dan bertanggungjawab.
• Oleh karena itu, penguasa selalu dapat memberi
petunjuk atau penerima mandat mengkonsultasikan
kepada penguasa terlebih dahulu sebelum
mengeluarkan keputusan atas nama penguasa.

9. SYARAT SAH KTUN
• Keputusan yang sah (Recht- gelding beschikking),
syaratnya:
• Dibuat oleh badan/ pejabat administrasi negara yang
berwenang.
• Harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang
menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur
(rechmatige)
• Tidak boleh memuat kekurangan yuridis yaitu keputusan
yang mengandung unsur penipuan (bedrog), kesesatan
(dwaling), paksaan (dwang), dan sogokan (omkoping).
Akibatnya batal demi hukum.
• Isi dan tujuan yang dikeluarkan harus sesuai dengan
tujuan peraturan dasarnya (doelmatige).

10. LANJUTAN...
• Keputusan yang dinyatakan tidak sah adalah sbb:
Keputusan yang batal karena hukum (van rechtwagenietig),
akibatnya berlaku surut, maka akibat yang ditimbulkan oleh
keputusan itu tidak pernah ada.
Keputusan yang batal mutlak (absolut nietig), pembatalan
keputusan itu dituntut oleh semua orang.
Keputusan batal relatif (relatief nietig), pembatalan keputusan
hanya dapat dituntut oleh orang-orang tertentu saja.
Keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar), keputusan
batal setelah dibatalkan oleh instansi yang berwenang dan
akibat hukumnya tidak berlaku surut, tetapi dianggap sah sampai
adanya keputusan pembatalan tersebut.

11. KLASIFIKASI KTUN
• KTUN Perorangan dan KTUN Kebendaan:
 KTUN perorangan: diterbitkan berdasarkan
kualitas pribadi orang tertentu. Contoh:
pengangkatan seseorang dalam jabatan negara,
SIM, dsb. (Relevansinya, KTUN ini tidak mungkin
dialihkan pada pihak lain)
 KTUN kebendaan: diterbitkan atas kualitas
kebendaan. Contoh: sertifikat hak atas tanah
(KTUN ini dapat dialihkan kepada pihak lain).

12. KTUN KONSTITUTIF &
KTUN DEKLARATIF
• KTUN Konstitutif: merupakan syarat mutlak lahirnya
hubungan hukum. Contoh: Sertifikat HGB, SK
pengangkatan pegawai negeri. (KTUN ini alat bukti
mutlak, artinya tidak ada hubungan hukum tanpa KTUN
Konstitutif).
• KTUN Deklaratif: hubungan hukum sudah ada. Contoh:
Akte Kelahiran, Hak milik atas eks hukum adat (KTUN
ini bukan alat bukti mutlak, karena masih mungkin
dibuktikan dengan alat bukti yang lain.

13. KTUN TERIKAT & KTUN BEBAS
• KTUN Terikat: pada dasarnya untuk melaksanakan
ketentuan yang sudah ada. Contoh: UU lalu lintas
menyatakan, untuk memperoleh SIM A, usia minimal
17 tahun. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan.
• KTUN Bebas: berdasarkan pada suatu kebebasan
bertindak. Contoh: Bupati berwenang melarang
reklame dalam bahasa asing demi ketertiban umum.

14. KTUN YANG MENGUNTUNGKAN &
KTUN YANG MEMBERI BEBAN
• Perbedaan tersebut harus dilihat dari sudut si
alamat, karena pada dasarnya KTUN yang
menguntungkan seseorang, namun pihak lain
mungkin dirugikan. Pembedaan tersebut harus
dilihat dari posisi pihak II. Relevansinya adalah
kemungkinan terjadi gugatan. Dalam gugatan
menguntungkan, gugatan mungkin muncul dari
pihak ke III sedangkan yang memberi beban dari
pihak II.

15. KTUN KILAT DAN KTUN LANGGENG
• KTUN Kilat: adalah KTUN yang sekali pakai.
Contoh: Izin mendirikan bangunan, SK hak
pakai atas tanah selama 5 tahun.
• KTUN langgeng: contoh: sertifikat hak milik
atas tanah.

16. SUSUNAN INTERN KTUN (UNSUR-
UNSURNYA)
• Nama organ/ pejabat yang berwenang.
• Nama, alamat, nama objek yang dituju.
• Kesempatan, permohonan, pengumuman (penentuan
pajak dan surat-surat perintah untuk paksaan
penguasa)
• Ikhtisar dari peraturan perundang-undangan yang
cocok (sumber kewenangan organ/ pejabat tertentu
atau motivasi yang baik)
• Penetapan fakta-fakta yang relevan.
• Pertimbangan....

17. • Pertimbangan-pertimbangan hukum
• Keputusan (diktum yang melahirkan hak dan kewajiban)
• Motivasi dalam arti sempit (pertimbangan konkrit)
• Pemberitahuan lebih lanjut (tentang kemungkinan
perlindungan hukum lebih lanjut)
• Penandatangananoleh organ yang berwenang.

18. KERANGKA KTUN

19. KETERANGAN:
1. Pada bagian konsiderans faktual, kadang-kadang di
samping menimbang ada konsideran lainnya seperti
“membaca, memperhatikan, mendengar”, dengan demikian
urutannya kronologis logis.
2. Konsideran yuridis disusun dengan urutan hierarkis-
kronologis. Peraturan yang lebih tinggi/ lebih tua
didahulukan urutannya.
3. Dalam diktum tidak menggunakan pasal tapi diktum. Diktum
harus jelas menyebutkan nama orang yang dituju dan
dalam hal apa harus konkrit.
4. Seringkali ...

20. 4. Seringkali diakhiri dengan kata-kata, “Apabila di
kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”
• Rumusan tersebut bertentangan dengan azas kepastian
hukum (rechtzekerheid) dan azas itikad baik
(vertrouwenbeginsel)

21. KAIDAH PEMBUATAN KTUN
• KTUN yang baik dan benar adalah dengan menentukan
dalam peraturan perundang-undangan prosedur yang
harus diindahkan sebelum mempersiapkan KTUN,
seperti pemberian alasan, meminta nasehat, memberi
peluang upaya keberatan, mendengar pihak-pihak yang
berkepentingan, dsb.

22. LANDASAN KTUN
1. Landasan negara hukum.
2. Landasan demokrasi (pengumuman kebijaksanaan
KTUN)
Landasan instrumental yaitu daya guna (efisiensi,
doelmatigheid) dan hasil guna (efektif doelfrenheid).

23. AZAS-AZAS
• Sebagai pedoman bagi pemerintah, dasar banding,
dasar pengujian KTUN, perlu diperhatikan azas:
1. Azas persamaan.
2. Azas Kepercayaan.
3. Azas Kecermatan.
4. Azas Pemberian Alasan.
5. Azas Kepastian Hukum.
6. Azas Pemerintah yang formal dan material.