Sistem Administrasi Negara RI

8,671 views

Published on

Disampaikan pada Diklat Tata Pemerintahan,
Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara
Jakarta, 21 Oktober 2013

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
384
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Administrasi Negara RI

  1. 1. Tri Widodo W. Utomo Disampaikan pada Diklat Tata Pemerintahan, Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, 21 Oktober 2013
  2. 2. Biodata Singkat Nama TTL Nip Jabatan : : : : Gol/Pangkat : Alamat Ktr : Alamt Rmh : Email / Blog : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Yogyakarta, 15-07-1968 19680715 199401 1 001 Kepala Pusat Kajian Hukum Adm. Negara/ Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik IV-d / Pembina Utama Madya Jl. Veteran No. 10 Jakarta Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong Tangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936 triwidodowu@yahoo.com www.slideshare.net/triwidodowutomo
  3. 3. Struktur Penyajian Polemik Public Administration; SANKRI; Kelembagaan Negara; Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Koordinasi (Hubungan Kerja).
  4. 4. Bagian 1 Polemik Public Administration
  5. 5. Ketiadaan Konsensus ttg Makna & Ruang Lingkup AN
  6. 6. Ruang Lingkup Public Administration
  7. 7. Ruang Lingkup Public Administration
  8. 8. Ruang Lingkup Public Administration
  9. 9. Ruang Lingkup Public Administration
  10. 10. Ruang Lingkup Public Administration
  11. 11. Bagian 2 SANKRI
  12. 12. Pergeseran Fokus Urgensi Kesatuan? SANRI SANKRI Matra Kesatuan?
  13. 13. Unsur Sistem dlm SANKRI Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.
  14. 14. Unsur AN dlm SANKRI Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.
  15. 15. Unsur Kesatuan dlm SANKRI 4 Matra Kesatuan: o o o o Kesatuan Kejiwaan (psikologis) yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928; Kesatuan Kenegaraan (politis) yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945; Kesatuan Kewilayahan (yuridis teritorial) yang diumumkan oleh Perdana Menteri Djuanda pada 13 Desember 1957 (Djalal, 2001). Kesatuan Visi (secara nasional), kesatuan arah, kesatuan langkah! Keragaman sejarah, budaya, afiliasi politik, dll BUKAN alasan untuk mengembangkan visi yg bertentangan dengan visi nasional, atau untuk meng-klaim kedaulatan teritorial, atau untuk memiliki ideologi yg berbda, atau untuk membangun sistem yg berbeda. Maka, “Kesatuan” adalah “harga mati”. Perbedaan diapresiasi sbg faktor penguat “Kesatuan” tsb.
  16. 16. 10 Dimensi SANKRI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tata Nilai; Organisasi Pemerintahan Negara; Manajemen Pemerintahan Negara; Sumber Daya Aparatur Negara; Sistem dan Proses Kebijakan Negara; Posisi, Kondisi dan Peran Masyarakat Bangsa dalam Bernegara; 7. Hukum Administrasi Negara; 8. Organisasi dan Manajemen Kesekretariatan; 9. e-Administration; 10. Sistem Kepemimpinan Nasional.
  17. 17. Bagian 3 Kelembagaan Negara
  18. 18. Model Organisasi Henry Mintzberg
  19. 19. Struktur Kelembagaan Negara/Pem. UUD 1945 Presiden/ Wakil Presiden BPK Bank Sentral KPU DPR Kementerian Negara MPR DPD MA MK KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Dewan Pertimbangan TNI/POLRI PUSAT LPNK LNS PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI KPD DPRD PEMDA KAB/KOTA KPD DPRD Lingkungan Peradilan DAERAH Umum Agama Militer TUN
  20. 20. Kementerian Negara 1. Lembaga KEPRESIDENAN dibantu oleh WAKIL PRESIDEN 2. Unsur Pembantu Presiden: Menteri Negara. 3. KESEKRETARIATAN Lembaga Negara: o o o o Sekretariat Jenderal MPR. Sekretariat Jenderal DPR & DPD. Sekretariat Jenderal BPK. Sekretariat Jenderal MA. 4. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 5. Organisasi EKSTRA STRUKTURAL yg dibentuk Pemerintah: Dewan, Badan, Panitia, Komisi, Kelompok Kerja. 6. PERWAKILAN RI di Luar Negeri : o Perwakilan Diplomatik. o Perwakilan Konsuler.
  21. 21. Kementerian Negara Penafsiran dari kadar Urgensi: • Pola 1: Urusan yg nomenklaturnya disebutkan dalam UUD 1945 Wajib (obligatory). • Pola 2: Urusan yg ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 Perlu (optional). • Pola 3: Urusan dalam rangka penajaman koordinasi program Dapat dibentuk (optional). • Pola 4: tidak jelas pengaturannya kementerian koordinator (3 buah). Penafsiran dari aspek kuantitas: • Di Jepang, jumlah kementerian adalah 17 (2007) dan mengecil menjadi 12 (2010). Indonesia menggunakan pola maksimal, yakni 34. • Perbandingan kementerian Pola 3 dengan Pola 1 + 2 saat ini 11 : 20. Sebaiknya, pola 3 cukup 1/4 atau bahkan 1/5 dari Pola 1 + 2, karena “hanya” bersifat penajaman.
  22. 22. Reformasi Kelembagaan Pusat • UU No. 19/2008 sbg tonggak penataan kelembagaan harus diikuti dengan penataan lembaga selain kementerian secara komprehensif, mencakup: LPNK, LNS, Sekretariat Lembaga Negara, Kejagung/TNI/Polri, Perwakilan RI di LN, BI dan UMN, dll. • Lembaga yg menjalankan urusan penajaman koordinasi tidak harus diwadahi dalam bentuk kementerian, namun bisa juga dalam wadah LPNK atau LNS sbg executing agency. – Restrukturisasi Kementerian yg ada saat ini. – Merger dengan LPNK atau LNS yg relevan. • Perlu Grand Design reformasi kelembagaan Pusat.
  23. 23. Lembaga Pemerintah Setingkat Menteri JAKSA AGUNG BADAN INTELIJEN NEGARA SEKRETARIS KABINET UKP4
  24. 24. Hubungan LPNK dg Kementerian
  25. 25. Inflasi LNS • • • • • • • • • • • • • • • • Komisi Yudisial UU No. 22/2004 Komisi Pemilihan Umum UU No. 12/2003 Komnas HAM UU No. 39/1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha UU No. 5/1999 Komisi Penyiaran Indonesia UU No. 32/2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / KPK UU No 30/2002 Komisi Perlindungan Anak UU No. 23/2002 Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi UU No. 27/2004 Komnas Anti Kekerasan Thd Perempuan Keppres No. 181/1998 Komisi Ombudsman Nasional Keppres 44/2000 Komisi Kepolisian UU No. 2/2002 Komisi Kejaksaan UU No. 16/2004 Komisi Hukum Nasional Keppres No. 15/2000 Dewan Pers UU No. 40/1999 Dewan Pendidikan UU No. 20/2003 Dewan Riset Nasional Keppres No. 94/1999
  26. 26. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dewan Pembina Industri Strategis Keppres No. 40/1999 Dewan Buku Nasional Keppres No. 110/1999 Dewan Maritim Indonesia Keppres No. 161/1999 Dewan Ekonomi Nasional Keppres No. 144/1999 Dewan Pengembangan Usaha Nasional Keppres No. 165/1999 Dewan Gula Nasional Keppres No. 23/2003 Dewan Ketahanan Pangan Keppres No. 132/2001 Dewan Pengembangan Kws Tmr Indonesia Keppres No. 44/2002 DPOD Keppres No. 151/2000 Dewan Pertahanan Nasional Keppres No. 3/2003 Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Keppres No. 132/1998 KNKT UU No. 41/1999 Komite Antar Dept. Bidang Kehutanan Keppres No. 80/2000 Komite Akreditasi Nasional Keppres No. 78/2001 Komite Penilaian Independen Keppres No. 99/1999 KONI Keppres No. 72/2001 Komite Kebijakan Sektor Keuangan Keppres No. 89/1999 Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran PP No. 102/2000, dll, dsb.
  27. 27. Organisasi Perangkat Daerah
  28. 28. Bagian 4 Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (SPPN)
  29. 29. SPPN Pra Amandemen UUD 1945 Indonesia adalah Negara yang Berdasar Atas Hukum (Rechtstaat); Sistem Konstitusional; Kekuasaan Negara yang Tertinggi Ada di Tangan MPR; Presiden adalah Penyelenggara Pemerintah yang Tertinggi dibawah Majelis; Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR; Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; Menteri Negara Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR; Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas.
  30. 30. Negara Hukum Indonesia UUD 1945 NASKAH ASLI UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN BAB I BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)
  31. 31. Negara Hukum Indonesia Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (Machtsstaat). 3 Asas Pokok Negara Hukum (Prajudi A): Asas monopoli paksa (Zwangmonopoli) monopoli penggunaan kekuasaan dan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi keputusan penguasa. Asas persetujuan rakyat peraturan yg dibuat tanpa perintah/kuasa UU adalah tidak sah. Ingat prinsip No Taxation without Representation. Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap) Rakyat dan penguasa Negara bersama- sama merupakan suatu persekutuan hukum (rechtsgemeenschap, legal partnership).
  32. 32. Presidensial vs Parlementer PRESIDENSIAL: sistem pemerintahan dmn Kepala Pemerintahan dipegang oleh Presiden, dan pemerintah tidak bertanggung jwb kepada Parlemen. Cirinya: Presiden disamping sebagai Kepala Negara, juga sebagai Kepala Pemerintahan yg mempunyai kekuasaan politik secara riil. Kedudukan Presiden tidak tergantung pada Parlemen, dan tidak dapat dijatuhkan, kecuali atas tuduhan melakukan kejahatan yg luar biasa. Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen. Presiden dan Parlemen dipih untuk waktu dan jangka waktu tertentu, sehingga tidak dapat bubar sewaktu-waktu.
  33. 33. Presidensial vs Parlementer PARLEMENTER: sistem pemerintahan dmn pemerintah (eksekutif) bertanggungjawab kpd parlemen (legislatif). Kekuasaan Kepala Negara merupakan kekuasaan nominal (hanya merupakan figur kepemimpinan formal & seremonial; hanya sbg lambang), shg kekuasaan politiknya dalam pemerintahan relatif kecil. Pelaksana dan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan adalah PM bersama para menteri (Kabinet), Kedudukan Kabinet tergantung pada dukungan Parlemen, dan Kabinet akan jatuh apabila Parlemen menarik dukungannya. Parlemen dapat dibubarkan oleh Kepala Negara atas usul PM; sebaliknya Kabinet dapat dijatuhkan oleh Parlemen melalui mosi tidak percaya (vote of non-confidence).
  34. 34. Perjalanan Amandemen UUD 1945
  35. 35. Amandemen Pertama (9 psl) Psl yg diAmandemen 5 7 9 13 14 15 17 20 21 Perihal / Substansi Kekuasaan Presiden Masa Jabatan Presiden Sumpah Presiden Pengangkatan Duta dan Konsul Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Gelar, Tanda Jasa & Kehormatan Menteri Negara Persetujuan thd UU Hak Inisiatif DPR
  36. 36. Amandemen Kedua (10 psl) Psl yg diAmandemen 18 19, 20, 22 25 26, 27 28 30 36 Perihal / Substansi Pemerintahan Daerah DPR Wilayah Negara Warga Negara dan Penduduk Hak Asasi Manusia Hankam Negara Bendera, Bahasa, Lambang Negara & Lagu kebangsaan
  37. 37. Amandemen Ketiga (10 psl) Psl yg diAmandemen 1 3 6 7 8 11 17 22 c/d 22 e, 23a/c 23 e/f/g 24 Perihal / Substansi Kedaulatan & Bentuk Negara MPR Presiden & Wapres Pemberhentian Presiden / Wapres Presiden Berhalangan Perjanjain Internasional oleh Presiden Pembentukan, Pengubahan & Pembubaran Kementerian Negara DPD Pemilu BPK Kekuasaan Kehakiman (MA dan KY)
  38. 38. Amandemen Keempat (12 psl) Psl yg diPerihal / Substansi Amandemen 2 Susunan MPR 6a Pemilihan Presiden 8 Presiden Berhalangan 11 Pernyataan Perang, Perdamaian & Perjanjian 16 Dewan Pertimbangan (DPA hapus) 23 Mata Uang dan Bank Sentral 24 Kekuasaan Kehakiman 31, 32 Pendidikan & Kebudayaan 33, 34 Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sos. 37 Perubahan UUD Aturan Peralihan Pasal I, II, III Aturan Tambahan Pasal I, II
  39. 39. Bagian 5 Koordinasi (Hubungan Kerja)
  40. 40. Checks & Balances Pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada Abad Pencerahan (enlightenment). Lahir sbg hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (separation of power), dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789). Suatu negara dikatakan memiliki sistem checks n balances yg efektif jika tidak ada 1-pun cabang pemerintahan yg memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya (A government is said to have an effective system of checks and balances if no one branch of government holds total power, and can be overridden by another). Sistem checks n balances ini memiliki 2 komponen:hak untuk ikut memeriksa/menilai/mengawasi/mencari konfirmasi terhadap suatu keadaan (the right to check); serta alat untuk mencari keseimbangan (the means to actively balance out imbalances).
  41. 41. Checks & Balances dlm UUD 1945 7A – Presiden / Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. 7B – MK memeriksa, mengadili & memutus pendapat DPR dalam 90 hari. Jika dikabulkan, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR menyelenggarakan sidang dalam 30 hari setelah menerima usul DPR. 7C – Presiden tidak dapat membekukan / membubarkan DPR. Dengan persetujuan DPR, Presiden dapat: – Menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian internasional (Pasal 11). – Menetapkan Perpu (Pasal 22 - dalam persidangan berikut). 23E – Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. 24A – Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
  42. 42. Checks & Balances dlm UUD 1945 Dengan pertimbangan DPR, Presiden dapat: – Mengangkat Duta & Konsul (Pasal 13). – Memberikan Amnesti & Abolisi (Pasal 14). Dengan pertimbangan MA, Presiden dapat: – Mengangkat Grasi & Rehabilitasi (Pasal 14). 20 – Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 20A – DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran & fungsi pengawasan. Hak DPR lainnya: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hal menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. 22D – DPD ikut membahas & dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan/ pemekaran/ penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  43. 43. Checks & Balances dlm Konstitusi AS
  44. 44. Checks & Balances dlm Konstitusi AS
  45. 45. Jakarta, 21 Oktober 2013

×