Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum tata negara Indonesia yang meliputi Pancasila sebagai sumber tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pengertian dan perbedaan masing-masing sumber hukum tata negara beserta contoh-contohnya.

1. KULIAH HUKUM TATA
NEGARA
Pertemuan ke 2
“SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
M. Yusizal Adi Syaputra, SH.MH
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

2. SUMBER HUKUM TATA NEGARA
–Hukum Tata Negara adalah
“sekumpulan peraturan hukum yang mengatur Organisasi
Negara, Hubungan antar alat kelengkapan negara dalam
garis horisontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara
dan hak-hak asasinya”.

3. PENGERTIAN SUMBER HUKUM
– Sumber Hukum adalah segala apa saja
yang menimbulkan aturan-aturan yang
memiliki kekuatan yang memaksa,
mengikat,dan apabila aturan tersebut
dilanggar terdapat sanksi yang tegas.
(utrecht “ Pengantar Hukum Indonesia”

4. Utrecht, mengatakan bahwa kebanyakan para ahli
memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut
pandang keilmuannya. Yakni:
1. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli
sejarah;
2. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli filsafat
3. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli sosiolog
4. Sumber hukum ditinjau dari sudut ahli ekonomi.

5. 5. Sumber hukum ditinjau dari
sudut ahli religius
6. Sumber hukum ditinjau dari
sudut pandang ahli hukum.

6. –Utrecht membagi sumber hukum, yakni:
1. Sumber Hukum Materiil
yakni sumber hukum yang menentukan isi
hukum
2. Sumber Hukum Formil
yakni sumber hukum yang dikenal dari
bentuknya, karena bentuknya itu
menyebabkan hukum berlaku umum,
diketahui dan ditaati.

7. Sumber Materil
Sumber Formil
Sumber Hukum
Tata Negara
Undang-Undang
Kebiasaan Traktat Yurisprudensi Doktrin

8. A. Sumber Hukum Materiil
Ialah sumber hukum yang menentukan isi
hukum. Sumber hukum ini diperlukan ketika
akan menyelidiki asal-usul hukum dan
menentukan isi hukum.
Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa indonesia yang kemudian menjadi
falsafah negara merupakan sumber hukum
dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai
bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan
hukum.

9. – Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, yang
menjadi sumber hukum perundang-undangan Republik
Indonesia adalah Pancasila.
artinya Pancasila Merupakan sumber tertib hukum dalam arti
sumber dari segala sumber hukum, hal ini mengandung
pengertian bahwa pancasila merupakan pandangan hidup,
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita kemerdekaan,
individu, masyarakat, bangsa indonesia, jiwa dari rakyat
indonesia.
Denga Kata Lain, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum
bahwa sumber hukum yang berlaku di indonesia baik formal
maupun materiil seluruhnya bersumber pada pancasila.

10. Beberapa alasan Pancasila sebagai sumber tertib
Hukum di Indonesia, yakni:
a. Pancasila merupakan isi dari sumber hukum;
b. Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah
negara;
c. Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan
yang dibuat, diberlakukan, segala sesuatu peraturan
perundang-undangan atau hukum apapun
bertentangan dengan jiwa pancasila harus
dibatalkan/tidak berlaku

11. SUMBER HUKUM FORMIL
Yaitu, sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena
bentuknya inilah, sumber hukum formil diketahui dan ditaati
sehingga hukum itu berlaku umum.
Sumber hukum formil Hukum Tata Negara, meliputi:
1. Undang-undang;
2. Kebiasaan (costum) dan adat
3. Perjanjian antara negara (traktat)
4. Keputusan hakim (jurisprudensi)
5. Pendapat ahli hukum terkemuka (doktrin)

12. – Secara lebih spesifik, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie membagi sumber
HTN menjadi 7 macam, yaitu:
1. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis
2. UUD, baik pembukaannya maupun pasal-pasalnya
3. Peraturan perundang-undangan tertulis
4. Yurisprudensi peradilan
5. Konvensi ketatanegaraan
6. Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius comminis
opinio doctorum
7. Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah
berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional

13. Undang-Undang
Undang-Undang
Dalam arti Sempit
Undang-Undang
dalam arti Luas
UNDANG-UNDANG

14. UUD 1945
– Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, disamping UUD
berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yang merupakan sumber
hukum, misalnya kebiasaan, traktat, dsb
– Menurut Dasril Radjab
UUD adalah suatu dokumen yang mengandung aturan-aturan dan
ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai
ketatanegaraan suatu negara yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur
dan kekal, dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh
dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara
pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang
lainnya.

15. BERDASARKAN
TAP MPRS NO
XX/MPRS/1966
BERDASARKAN
TAP MPR NO.
III/MPR/2000
BERDASARKAN
Pasal 7 UU NO. 10
Tahun 2004
UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945
TAP MPR TAP MPR UU/PERPU
UU/PERPU UU PERAT PEM
PERATURAN PEM PERPU PERATURAN PRES
KEPUTUSAN PRES PERATURAN PEM PERDA (perda prov,
perda kab, perdes)
Perat Pelaksana lain:
Permen, Inst Men dll
KEPUTUSAN PRES
PERDA

16. –Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
a. UUD 1945
b. TAP MPR
c. UU
d. PP
e. PEPRES
f. PERDA PROVINSI
g. PERDA KAB/KOTA

17. – Isi suatu UUD pada pokoknya memuat cita-cita bangsa, garis besar, asas dan
tujuan negara, pengaturan kelembagaan negara, Hak asasi manusia,
pengaturan tentang peraturan perundang-undangan dan segala sesuatu yang
pengaturan bersifat dasar, maka dari itu UUD disebut sebagai Frame work
of the nation (K.Wantjik Saleh)
– Sebagai Sumber Hukum Formil, UUD 1945 meliputi;
a. Merupakan Hukum dasar tertulis yang mengatur masalah
kenegaraan;
b. Merupakan hukum dasar bagi pengembangan peraturan
perundang-undangan

18. Ketetapan MPR
– Ketetapan MPR adalah bentuk produk legislatif yang merupakan keputusan
musyawarah MPR, yang ditujukan keluar (dari majelis) yaitu mengatur
tentang GBHN dalam bidang legislatif dan yudikatif.
– Berdasarkan pasal 102 Tap MPR No.1 /MPR/1973 tentang peraturan tata
tertib MPR tentang bentuk keputusan MPR;
1. Ketetapan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat keluar dan kedalam majelis,
2. Keputusan MPR yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat ke dalam majelis.

19. Undang-Undang
– Undang-Undang dalam arti Luas (UU dalam Arti Formil ‘ wet in
materiele zin’) yaitu segala peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa
(pusat atau daerah) yang mengikat dan berlaku umum. Misal; Undang-
Undang
– Undang-Undang dalam arti sempit (UU dalam Arti Materil’ wet in
formele’) yaitu Peraturan tertulis yang dibentuk oleh penguasa sebagai
suatu badan negara yang secara tertentu diberi kekuasaan untuk
membentuk UU yaitu DPR bersama dengan Presiden.

20. –Suatu undang-undang mulai sah berlaku
apabila telah diundangkan dalam lembaran
negara oleh sekretaris negara dan tanggal
berlakunya suatu undang-undang itu. Misalnya
uu no 24 tahun 2003 tentang mahkamah
konstitusi diundangkan pada tanggal 13 agustus
2003 dan LNRI tahun 2003 No.98 dan TLNRI
No. 4316, jika tidak disebutkan tanggal
diundangkannya maka berlaku 30 hari setelah
diundangkan untuk jawa dan madura, dan 100
hari untuk daerah lain.

21. Asas peraturan perundang-undangan,
yaitu:
1. undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan
undang-undang yang bersifat umum;
4. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan
undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal yang
sama;

22. – Suatu Undang-Undang tidak berlaku lagi apabila;
a. Jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh UU yang
bersangkutan sudah habis;
b. Keadaaan atau hal untuk mana UU itu dibuat sudah tidak ada lagi;
c. UU itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih
tinggi
d. Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan
dengan UU yang dahulu berlaku

23. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu)
– Perpu dibentuk dalam hal kegentingan yang memaksa atau
karena keadaan yang mendesak.
Dasar Hukum Pasal 22 UUD 1945
- Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa presiden
berhak menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti
UU;
- Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang
berikutnya;
- Jika tidak mendapat persetujuan DPR dalam sidang
berikutnya, maka Perpu harus dicabut.

24. –Contoh Perppu Ormas atau Perpu Ormas
(Perppu No 2/2017) yang diterbitkan
pada tahun 2017 untuk memecahkan
masalah organisasi masyarakat yang tidak
sesuai dengan falsafah negara Pancasila. UU
yang ada dianggap tidak memadai dan terlalu
berbelit untuk mengatasi keberadaan
organisasi-organisasi masyarakat yang tidak
sepaham dengan Pancasila seperti Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI)

25. Peraturan Pemerintah
– Pemerintah menetapkan PP
untuk menjalankan UU
sebagaimana mestinya (Pasal 5
ayat 2 UUD 1945)

26. –Di dalam suatu Undang-Undang dapat
memiliki beberapa Peraturan Pemerintah
Misal” Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
tentang PPLH
1. Peraturan pemerintah republik indonesia
Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen
ekonomi lingkungan hidup
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin
lingkungan

27. Peraturan Presiden
–Perpres adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibuat oleh Presiden.
–Materi muatan Peraturan Presiden adalah
materi yang diperintahkan oleh Undang-
Undang atau materi untuk
melaksanakan Peraturan Pemerintah.

28. –Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, dan
– Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

29. – Fungsi Peraturan Presiden (regeling) adalah menyelenggarakan pelaksanaan
administrasi negara dan administrasi pemerintahan (Pasal 3 ayat (6)TAP
MPR No. III/MPR/2000). Sedangkan landasan formal konstitusionalnya
adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yaitu menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan negara. Mengenai lingkup“administrasi negara dan
pemerintahan” dalam Pasal 6 TAP MPR No.III/MPR/2000 masih akan diatur
lebih lanjut dengan UU. Secara umumnya Fungsi Peraturan
Presiden (regeling) adalah, sebagai berikut :
1. menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. (sesuai Pasal 4 ayat
1 UUD 1945);
2. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya;
3. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam
Peraturan Pemerintah meskipun tidak tegas-tegas
menyebutkannya.

30. – Mengapa istilah Perpres yang dipilih? Bagaimana perbandingan istilah
tersebut dengan Keppres, Inpres, dan Penpres? Apakah yang
membedakan dengan Peraturan Pemerintah? Apa beda Keppres,
Perpres, Penpres dan Inpres?
– Bagi sekelompok ahli, penyebutan peraturan presiden (perpres),
pengganti keputusan presiden yang bersifat peraturan (regeling),
adalah lebih tepat. Alasannya karena istilah keputusan merupakan
penetapan (beschikking), bersifat individual, nyata, dan sekaliselesai
(final, einmahlig). Istilah keputusan, menurut Kamus Hukum Belanda-
Indonesia (Fockema Andreae), berasal dari besluit, istilah umum untuk
pernyataan kehendak instansi pemerintah dan pembuat perundang-
undangan.
– Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), kata memutuskan di
bidang pemerintahan berarti menentukan, menetapkan, menjatuhkan
hukum atau mengambil keputusan

31. Peraturan Daerah
– Peraturan daerah dibentuk oleh pemerintah daerah .
Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama
pemerintah daerah.
– Khusus untuk rancangan Peraturan daerah APBD
rancangannya disiapkan oleh pemerintah daerah yang telah
mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD.

32. KEBIASAAN
(CONVENTION)
– Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan
berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila kebiasaan itu
diterima masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang
dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan
melanggarnya dianggap sebagai pelanggaran perasaan
hukum maka disebutlah hukum kebiasaan