Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011. Proses tersebut mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, serta menjelaskan jenis-jenis peraturan dan prinsip-prinsipnya. Selain itu, dokumen ini menyebutkan peran program legislasi nasional dan daerah dalam menjaga kesesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat.

1. PROSES PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG –UNDANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. APA ITU PERATURAN PERUNDANGAN ?
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
adalah pembuatan peraturan perundang-
undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasana, pengesahan atau
penetapan dan pengundangan.
 Peraturan perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan

3. Jenis Peraturan Perundang-undangan
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang – Undang / Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang –
Undang (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota

4. Prinsip Dalam Peraturan Perundangan
1. Dasar hukumnya selalu peraturan perundangan.
2. Hanya peraturan tertentu yang dijadikan
landasan yuridis
3. Peraturan perundangan yang berlaku hanya dapat
diubah, dicabut, dan dihapus oleh peraturan
perundangan yang sederajat atau lebih tinggi.
4. Peraturan yang baru mengesampingkan yang
lama.
5. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan
yang lebih rendah.
6. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan
yang bersifat umum.
7. Setiap jenis peraturan materinya berbeda.

5. Fungsi peraturan perundangan ?
1. Menjamin kepastian hukum warga
negara.
2. Memberikan rasa keadilan warga
negara.
3. Melindungi / mengayomi hak – hak
warga negara.
4. Menciptakan ketertiban dan
ketentraman

6. Materi Muatan Undang-undang Atau Alasan
Pembuatan Undang –undang :
1.Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan
UUD 1945
2.Perintah Undang-undang untuk diatur dengan
undang-undang
3.Pengesahan perjanjian internasional tertentu
4.Tindak lanjut atas putusan Makamah Konstitusi
5.Pemenuhan kebutuhan hukum dalam
masyarakat

7. • PERPU adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa (negara dalam
keadaan darurat), dengan ketentuan :
1.Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan
yang berikut
2.DPR dapat menerima atau menolak Perpu
dengan tidak mengadakan perubahan
3.Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut
Materi muatan Perpu sama dengan materi
muatan Undang-Undang

8. • Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Presiden untuk menjalankan Undang-Undang
• Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah
materi untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.
• Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
• Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi
yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau
materi untuk melaksanakan Peraturan
Pemerintah.

9. PERDA adalah peraturangan perundang-
undangan yang dibuat oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur
atau bupati/walikota)
Materi Muatan Suatu PERDA adalah:
1.Penyelenggaraan otonomi Daerah
2.Tugas Pembantuan
3.Kondisi khusus daerah
4.Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi

10. Materi muatan mengenai ketentuan pidana
hanya dapat dimuat dalam :
1.Undang-undang
2.Peraturan Daerah Propinsi
3.Peraturan Daerah Kabupaten /Kota
Ketentuan Pidana untuk Perda berupa ancaman
hukuman pidana kurungan paling lama 6 bulan
atau pidana denda Paling banyak Rp.
50.000.000,00 ( lima puluh juta Rupiah)

11. Proses Pembuatan Peraturan
Perundang-undangan
1. Proses Perencanaan
2. Proses Penyusunan
3. Proses Pembahasan
4. Proses Pengesahan
5. Proses Pengundangan

12. PENGAJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DAPAT BERASAL DARI :
1.Presiden, yang disiapkan oleh menteri
atau pimpinan lembaga non Departemen
sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya
2.Dewan Perwakilan Rakyat, yang disiapkan
oleh DPR dan diatur melalui tatib DPR
3.Dewan Perwakilan Daerah, disiapkan oleh
DPD dan diatur melalui tata tertib DPD

13. PROSES PEMBUATAN UU (RUU DARI PRESIDEN)
1.Diajukan Dengan Surat Presiden Kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat
2.Untuk Melakukan Pembahasan Presiden Menugasi
Menteri Untuk Mewakili Presiden
3.DPR Membahas Ruu Dalam Jangka Waktu Paling
Lambat 60 Hari Sejak Surat Presiden Diterima
4.Untuk Kepentingan Pembahasan Di DPR Menteri
Atau Pimpinan Pemrakarsa Memperbanyak Naskah
Dalam Jumlah Yang Diperlukan

14. PROSES PEMBUATAN UU (RUU DARI DPR)
1.Ruu Yang Disiapkan Dengan Surat Pimpinan DPR
Disampaikan Kepada Presiden
2.Presiden Menugasi Menteri Yang Mewakili Untuk
Membahas Racangan UU Bersama DPR Paling
Lambat 60 Hari Sejak Hari Surat Pimpinan DPR
Diterima
3.Presiden Mengkoordinasikan Persiapan
Pembahasan Dengan Menteri Yang Tugas Dan
Tanggung Jawabnya Dibidang Peraturan Perundang
– Undangan.
4.Sekretariat Jendral DPR Menyebarluaskan Ruu

15. PROSES PEMBAHASAN RUU DARI DPD DI DPR
1.RUU yang berasal dari DPD disampaikan secara
tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR
2.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja alat
kelengkapan DPR membahas RUU Hasil
pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna
3.RUU yang telah dibahas oleh Pimpinan DPR
disampaikan kepada Presiden agar Presiden
menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden
untuk membahasan RUU bersama DPR dan
pimpinan DPD

16. PROSES PENGAJUAN RUU

19. Proses Pembahasan RUU di DPR

20. PROSES PENGESAHAN RUU
MENJADI UU
Ruu Yang Telah Disetujui Bersama Antara DPR dan
Presiden Disampaikan Oleh Pimpinan DPR Kepada Presiden
Untuk Disahkan Menjadi Undang – Undang.
Penyerahan Ruu Yang Telah Disetujui Tersebut Paling
Lambat 7 (Tujuh) Hari Sejak Tanggal Persetujuan Bersama.
Presiden Membubuhkan Tanda Tangan Paling Lambat 30
Hari Sejak Ruu Disetujui Bersama.
Apabila Presiden Dalam Jangka Waktu 30 Hari Sejak
Persetujuan Bersama Tidak Menandatangani Maka Ruu Sah
Menjadi UU Dan Segera Di Undangkan
Undang – Undang Yang Sudah Ditetapkan Oleh DPR
Disyahkan Oleh Presiden Dan Diundangkan Oleh Menteri

22. PROSES PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH

23. KEKUATAN HUKUMBERLAKUNYA
PERATURAN PERUNDANGAN -
UNDANGAN
1. Kekuatan Berlaku SecaraYuridisYaitu
Peraturan Perundangan Mempunyai
Kekuatan Berlaku ApabilaTelah Memenuhi
Syarat Formal yaitu :
a. Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Yang
Lebih Tinggi
b. Dibentuk Oleh LembagaYang Sah Menurut
Peraturan
c. Melalui ProsesPenyusunan Yang Benar
Sesuai Dengan Peraturan

24. 2. Kekuatan berlaku secarasosiologis
yaitu apabilaperaturan perundangan
itu dapat diterimaoleh masyarakat
sebagai hukum
3. Kekuatan berlaku secarafilosofis
yaitu apabilaisi peraturan
perundangan itu sesuai dengan cita–
citahukum nilai positif yang tinggi

25. PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
Program Legislasi Nasional adalah instrumen
perencanaan program pembentukan undang-
undang yang disusun secara berencana, terpadu,
dan sistematis.
Konsep Prolegnas pertama kali disusun pada saat
Lokakarya Penyusunan Prolegnas di Manado,
Sulawesi Utara, pada tanggal 3-5 Februari 1977
Lokakarya ini juga menyepakati peran BPHN dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan
secara berencana dari hulur sampai hilir
berdasarkan tahapan-tahapan yang terintegratif

26. Kegiatan BPHN untuk menunjang Prolegnas
yaitu :
1.melaksanakan penelitian dan usaha lain
2.melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-
undangan
3.pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-
undangan yang ada mengenai efektivitas dan
keserasiannya dengan kebutuhan yang berkembang
di masyarakat
4.penyusunan dan perumusan naskah rancangan
akademis (N.A.) dari RUU dan peraturan
pelaksananya.

27. Penyusunan Prolegnas didasarkan atas :
1.Perintah UUD 1945
2.Perintah Tap MPR
3.Perintah Undang-undang lainnya
4.Sistem Perencanaan pembangunan nasional
5.Rencana pembangunan jangka panjang
nasional
6.Rencana pembangunan jangka menengah
7.Rencana kerja pemerintah dan rencana strategi
DPR
8.Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat

28. Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas
harus memuat :
1.Program pembentukan Undang-Undang dengan
pokok materi yang akan diatur
2.Pokok materi - materi tersebut meliputi :
•latar belakang dan tujuan penyusunan;
•sasaran yang akan diwujudkan;
•pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang
akan diatur; dan
•jangkauan dan arah pengaturan.

29. • Penyusunan prolegnas antara DPR dan
Pemerintah dikooordinasikan oleh DPR
• Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR
bidang legislasi
• Penyusunan prolegnas dilingkungan pemerintah
dikoordinasikan oleh menteri yg menjalankan
pemerintahan dalam bidang hukum
• Hasil penyusunan prolegnas antara DPR dan
pemerintah disepakati menjadi prolegnas dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPR kemudian
ditetapkan dengan keputusan DPR

30. DPR dan presiden dapat mengajukan
rancangan UU diluar prolegnas dalam hal :
1.Untuk mengatasi keadaan luar biasa keadaan
konflik atau bencana alam
2.Keadaan tertentu yang memastikan adanya
urgensi nasional atas suatu rancangan
undang-undang yang disetujui bersama DPR
dan Pemerintah
Program Legislasi disusun oleh Badan Legislasi
yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

31. Badan Legislasi bertugas:
1.Menyusun rancangan program legislasi nasional
2.Mengkoordinasi penyusunan program legislasi
nasional antara DPR dan Pemerintah
3.Menyiapkan rancangan undang-undang usulan
DPR
4.melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan undang-undang
yang diajukan
5.memberikan pertimbangan terhadap rancangan
undang-undang yang diajukan

32. Lanjutan .......
6.melakukan pembahasan, pengubahan,
dan/atau penyempurnaan rancangan undang-
undang
7.mengikuti perkembangan dan melakukan
evaluasi terhadap pembahasan materi muatan
rancangan undang-undang
8.memberikan masukan kepada pimpinan DPR
atas rancangan undang-undang usul DPD
9.membuat laporan kinerja dan inventarisasi
masalah di bidang perundang-undangan pada
akhir masa keanggotaan DPR

33. • Komisi III pasangan kerjanya sebagai berikut:
• Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
• Kejaksaan Agung
• Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Komisi Hukum Nasional & Komisi Yudisial
• Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
• Setjen Mahkamah Agung & Setjen Mahkamah Konstitusi
• Setjen MPR dn Setjen DPD
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
• Badan Narkotika Nasional (BNN)

34. Prolegnas 2010-2014
NO JUDUL RUU KETERANGAN
1. RUU tentang Administrasi Pemerintahan DPR/PEMERINTAH
2. RUU tentang Akuntan Publik DPR/PEMERINTAH
3. RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan
Terbatas dan Koperasi
DPR/PEMERINTAH
4. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah DPR/PEMERINTAH
5. RUU tentang Bantuan Hukum DPR/PEMERINTAH
6. RUU tentang Bela Negara DPR/PEMERINTAH
7. RUU tentang Desa DPR/PEMERINTAH
8. RUU tentang Etika Penyelenggara Negara DPR/PEMERINTAH
9. RUU tentang Gerakan Pramuka DPR/PEMERINTAH
10. RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah
Pusat dan Daerah
DPR/PEMERINTAH

35. TUJUAN PROLEGNAS
1. Mencegah kesemrawutan perencanaan dan
pembuatan undang-undang.
2. Membatasi pembentuk undang-undang
untuk mengusulkan rancangan undang-
undang secara tiba-tiba tanpa kajian
mendalam terlebih dahulu.
3. Mencegah pengajuan rancangan-undang
yang hanya berdasarkan kepentingan politik
dan tidak memihak kepada rakyat secara
tiba-tiba.

36. PROGRAM LEGISLASI DAERAH
• Program Legislasi Daerah (Prolegda)
adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Peraturan Daerah yang
disusun secara berencana, terpadu dan
sistematis.
• Tujuan Prolegda untuk menjaga agar
produk Peraturan Perundang-undangan
daerah tetap berada dalam kesatuan sistem
hukum nasional

37. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
PROLEGDA
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 239

38. Mengapa Pembentukan Perda harus
berdasarkan Prolegda :
1. agar pembentukan Perda berdasar pada skala
prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan
hukum masyarakat;
2. agar Perda sinkron secara vertikal dan horisontal
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. agar pembentukan Perda terkoordinasi, terarah,
dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan
Pemerintah Daerah.
4. agar produk Peraturan Perundang-undangan
daerah tetap berada dalam kesatuan sistem
hukum nasional.

39. LEGAL DRAFTING
Pengertian Legal menurut kamus besar bahasa
Indonesia berarti sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atau hukum
Istilah draft dapat berarti konsep atau rancangan
Legal drafting adalah cara penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan yang sesuai
tuntutan , teori, asas, dan kaedah perancangan
peraturan perundang-undangan
Legal drafter disebut juga dengan rancangan
peraturan perundang-undangan atau draf hukum
Legislasi secara umum berarti peraturan dapat juga
berarti proses pembentukan peraturan perundangan

40. Peran Prolegnas Dalam Pembangunan
Hukum Nasional
1. Pembangunan di bidang hukum merupakan kebijakan
Pembangunan yang bersifat nasional
2. Pembangunan Hukum Nasional merupakan salah satu
agenda dalam Rencana Pembangunan Nasional 2005-
2025 (UU No 17 Tahun 2007)
3. Pembangunan hukum harus berlandaskan pada
pembangunan sistem hukum nasional.
4. Pembangunan hukum harus dilaksanankan secara
sistematis
5. Pembentukan UU merupakan salah satu unsur penting
dalam pembangunan hukum nasional di samping unsur-
unsur yang lain.

41. Naskah Akademik dalam peraturan
perundang-undangan
• Naskah akademik adalah naskah yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
konsepsi yang berisi latar belakang ,tujuan
penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan
lingkup jangkauan, objek, atau arah pengaturan
undang-undang.
• Penyusunan naskah akademik selama ini dilakukan
oleh BPHN – Departemen Hukum dan HAM yang
merupakan kelanjutan dari gagasan Prof .Mochtar
Kusumaatmadja untuk memberikan pedoman bagi
perumusan suatu RUU yang akan dibentuk oleh

42. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 68 Tahun
2005 Naskah Akademik sebaiknya memuat hal-
hal :
1.Latar belakang dan tujuan penyusunan
2.Argumentasi dan urgensi pembentukan peraturan
yang ingin diwujudkan
3.Landasan filosofis, sosiologis, dan dan yuridis
sepanjang hal tersebut ada
4.Sasaran yang ingin diwujudkan
5.Pokok-pokok pikiran, lingkup, objek yang akan
diatur
6.Jangkauan dan arah pengaturan

43. Bahasa Dalam Perundang-Undangan
Bahasa yang digunakan dalam perundang-
undangan haruslah menggunakan ragam
bahasa baku atau standar.
 Bahasa baku atau standar ialah bahasa yang
dapat dijadikan acuan atau tolok ukur, baik
dalam hal kegramatikalan kalimat, yang
mencakup struktur kalimat serta bentuk dan
pilihan kata-kata maupun dalam hal
penulisannya.

44. HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
 Pengharmonisasian rancangan undang-
undang yang dilaksanakan secara cermat dan
profesional akan menghasilakan rancangan
undang-undang yang memenuhi syarat
sebagai rancangan undang-undang yang baik.
 Harmonisasi peraturan perundang-undangan
bertujuan untuk menyamakan persepsi dan
penafsiran dalam pelaksanaanya

45. Contoh disharmonisasi undang-undang yaitu :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, yaitu menyangkut bentuk lembaga
BPJSnya Menurut UU SJSN bentuk badan hukum BPJS
ditentukan badan hukum nirlaba, pengelola dana amanat
yang dibentuk dengan undang-undang sedangkan
Undang-Undang Usaha Perasuransian dan Undang-
Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menentukan BPJS
berbentuk BUMN. Akibatnya sampai berakhirnya tenggat
waktu yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) UU SJSN
yaitu tanggal 19 Oktober 2009, Undang-Undang BPJS
gagal dibentuk.

46. • Ada 6 faktor yang menyebabkan disharmoni:
1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang
berbeda
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk
peraturan perundang-undangan berganti-ganti
3. Pendekatan sektoral
4. Lemahnya koordinasi.
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi masih
terbatas
6. Belum adanya cara dan metode yang pasti, baku
dan standar yang mengikat semua lembaga yang
berwenang membuat peraturan per UU

47. Akibat disharmoni peraturan perundang-undangan
1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam
pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana
secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat
berfungsi memberikan pedoman berperilaku
kepada masyarakat, pengendalian sosial,
penyelesaian sengketa dan sebagai sarana
perubahan sosial secara tertib dan teratur.

48. Cara mengatasi disharmoni peraturan
perundang-undangan yaitu:
1.Mengubah/ mencabut pasal yang mengalami
disharmoni oleh lembaga/instansi yang berwenang
membentuknya.
2.Mengajukan permohonan uji materil kepada
lembaga yudikatif sebagai berikut :
a. Untuk pengujian undang-undang terhadap UUD
kepada Mahkamah Konsitusi;
b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-
undang kepada Mahkamah Agung.
3.Menerapkan asas hukum/doktrin hukum

49. PENGUNDANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
 Pengundangan adalah pemberitahuan secara
formal suatu peraturan negara dengan
penempatanya dalam suatu penerbitan resmi
yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
 Tujuan pengundangan adalah agar secara
formal setiap orang dapat mengenali peraturan
negara karena setiap orang dianggap
mengetahui undang-undang, ketidaktahuan
seseorang terhadap undang-undang tidak
memaafkannya.

50.  Yang berwenang melakukan pengundangan
adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Fungsi pengundangan adalah :
1.Agar secara material suatu peraturan negara
diumumkan kepada khalayak ramai dengan
seluas-luasnya
2.Agar secara material sebanyak mungkin khalayak
ramai mengetahui dan memahami isi serta
maksud dalam peraturan negara tersebut
3.Agar peraturan perundang-undangan tersebut
mempunyai daya ikat dan daya laku bagi setiap
orang

51. Tempat pengundangan Peraturan
Perundang-undangan adalah :
1.Lembaran Negara Republik Indonesia
2.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3.Berita Negara Republik Indonesia
4.Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
5.Lembaran Daerah
6.Tambahan lembaran Daerah
7.Berita Daerah

52. • Peraturan Perundang-undangan yang
diundangkan dalam Lembaran negara
Republik Indonesia adalah :
1.Undang-undang /Peraturan Pemerintah
pengganti undang-undang
2.Peraturan Pemerintah
3.Peraturan Presiden
4.Peraturan Perundang-undangan lain yang
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku harus diundangkan dalam lembaran
negara atau berita negara

53.  Peraturan Perundang-undangan yang
diundangkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia meliputi peraturan yang
dikeluarkan oleh:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Mahkamah Agung
4. Mahkamah Konstitusi
5. Menteri, Kepala Badan, lembaga atau
komisi yang setingkat yang dibentuk oleh
undang-undang atau pemerintah atas
perintah undang-undang.

54.  Tambahan Lembaran negara berfungsi untuk
memuat penjelasan peraturan perundang-
undangan yang dimuat dalam lembaran negara
 Tambahan berita negara berfungsi memuat
penjelasan peraturan perundang-undangan
yang dimuat dalam berita negara
 Fungsi Lembaran Daerah adalah sebagai
tempat pengundangan Peraturan daerah
propinsi dan Peraturan daerah kabupaten/kota.
 Fungsi Berita daerah adalah sebagai tempat
pengundangan peraturan gubernur dan
peraturan bupati /walikota

55. PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Penyebarluasan Undang-undang yang telah diundangkan
dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah
 Penyebarluas undang-undang dapat dilakukan oleh DPD
sepanjang berkaitan dengan :
1. otonomi daerah
2. hubungan pusat dan daerah
3. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
4. Pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya
5. Berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

56. • Penyebarluasan peraturan perundang-undangan
dilakukan melalui :
1.Media cetak dengan cara menyampaikan
salinan otentik naskah peraturan perundang-
undangan
2.Media elektronik dengan menyelenggarakan
sistem informasi peraturan perundang-
undangan yang berbasis internet.
3.Sosialisasi yang dapat dilakukan dengan cara
tatap muka atau dialog langsung, berupa
ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah,
konferensi pers dan cara lainnya