Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

19,735 views

Published on

Published in: News & Politics
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
  • bagus,,,
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
19,735
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
247
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

  1. 1. ” UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK ” Disampaikan Oleh : A. TANRIBALI L. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Disampaikan Pada :PERTEMUAN KESBANGPOL PROVINSI SELURUH INDONESIA DAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT NASIONAL Jakarta, 16 Februari 2011
  2. 2. LATAR BELAKANGBerdasarkan Pasal 28 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa”kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.Kebebasan membentuk partai sesuai denganUndang-Undang.Penyempurnaan Undang-Undang Partai Politikyaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
  3. 3. TUJUANPenguatan demokrasi dan sisten kepartaianyang efektif;Penguatan kelembagaan, fungsi dan peranpartai politik;Pergeseran sistem politik mendorong sistempolitik Multi partai sederhana.Untuk menjamin efektifitas pemerintahan,Menghindari belenggu elit partai kecil ataugurem.
  4. 4. PENELITIAN/VERIFIKASI PARPOL Psl 27 huruf d UUPsl 51 No.32/2004UU No.2/2011 KDH bertugas mengembangkan demokrasi Kesbangpol Prov, Kab/Kota dan Kecamatan
  5. 5. PERAN KESBANGPOL PROVINSI DAN KAB/KOTA1. Sosialisasi mengenai kegiatan penelitian /verifikasi.2. membentuk Tim melibatkan Instansi terkait.3. validasi data kantor sekretariat Partai Politik dengan meminta kepada Partai Politik surat keterangan domisili atau bukti sah status kantor sampai akhir April 2014.
  6. 6. Lanjutan4. validasi data terhadap surat pernyataan pengurus tidak merangkap sebagai anggota Partai Politik.5. validasi data tentang tingkat kepengurusan dan SK kepengurusan. Menerbitkan Surat Keterangan Bagi Partai Politik Yang Telah Melaporkan Kepengurusannya SE MDN No 210/139/D.IV tgl 4 Feb 2011
  7. 7. PERAN CAMAT1. membentuk Tim melibatkan Instansi terkait.2. validasi data kantor sekretariat Partai Politik dengan meminta kepada Partai Politik surat keterangan domisili atau bukti sah status kantor sampai akhir April 2014.
  8. 8. Lanjutan4. validasi data terhadap surat pernyataan pengurus tidak merangkap sebagai anggota Partai Politik. Menerbitkan Surat Keterangan Bagi Partai Politik Yang Telah Melaporkan Kepengurusannya SE MDN No 210/139/D.IV tgl 4 Feb 2011
  9. 9. POKOK-POKOK SUBSTANSI PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 THN 2008 TTG PARPOL1. Pendirian Partai Pasal 2 ayat (1)2. Sebaran Kepengurusan Pasal 3 huruf c dan d3. Pendidikan Politik Pasal 34 ayat (3a dan 3b)4. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol Pasal 34A5. Perselisihan Pasal 326. Verifikasi Pasal 51
  10. 10. PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK UU No.2 /2011Pasal 34 ayat (3a dan 3b) PENDIDIKAN POLITIK a. Pendalaman mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ); b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. REVISI PP NO 5 THN 2009 MENGATUR PENGGUNAAN DIKPOL 60 % DAN SEKRETARIAT 40 %
  11. 11. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK UU NO.2/2011 Pasal 34 A Parpol BPK Menyampaikan mengaudit 3 Laporan paling bln stlh TA lambat 1 bln stlh berakhir TA berakhir 1 bulan stlh audit 1 blnstlh audit Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota
  12. 12. 12B A G I M U N E G E R I, 12 J I W A R A G A K A M I 12

×