COCONUT
Konstitusi Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis)  yang berarti membentuk. Dimaksudkan untuk  pembentukan...
Negara Konsitusional  Adalah negara yang berdasar atas suatu   konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya   bernega...
Konstitusi NKRI Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD  1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18  Agustus 1945, diberlaku...
Isi Konstitusi                 6
Tujuan Konstitusi1. Memberikan pembatasan sekaligus   pengawasan terhadap kekuasaan   politik2. Melepaskan kontrol kekuasa...
Nilai Konstitusi (Karl Loewenstein) Nilai normatif: apabila suatu konstitusi telah  resmi diterima oleh suatu bangsa dan ...
Sifat Konstitusi Fleksibel atau rigid. Untuk menentukan  fleksibel atau rigid suatu konstitusi diukur dari:  cara menguba...
UUD 1945 adalah Konstitusi Negara/    Hukum Dasar yang Tertulis Bersifat mengikat: ”pemerintah, lembaga negara,  lembaga ...
Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia                    ?  NAMA KONSTITUSI              MASA BERLAKUNYA  UUD 1945 (...
Isi UUD 1945  Terdiri atas dua bagian: Pembukaan dan Pasal-   pasal (Pasal II AT)  Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebag...
Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok  kaidah negara yang fundamental  (Staatsfundamental Norm)Sesuai dengan ilmu HTN memiliki ...
Apa yang perlu dilakukan WNI Memahami secara utuh dan lengkap mengenai  konstitusi negara, bukan memperdebatkan  eksisten...
BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN                                                     4                            Negara Indon...
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN                                                                     5menurut U...
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD        6     DPR              Presiden            MA          M...
BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT                                                                     7          ANGG...
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARASyarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden                          ...
Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil Presiden    Antara lain tentang:1.  memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD...
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA                                                                   9Pemilihan Presid...
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA                                                                 10Pengusulan Pember...
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA                                        11Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi...
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA                                       12Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam...
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA                                              13  DPR                               ...
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA                                           14Kementerian Negara dan Dewan Pertimbang...
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH                                                             15                       Negara Ke...
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH                                                   16Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan...
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                                                                     17   ...
Fungsi, Wewenang, dan Hak DPRAntara lain tentang:                 pemberian pertimbangan kepada memiliki fungsi legislas...
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                                      18Pembentukan Undang-Undang         ...
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                                         19Pembentukan UU yang terkait den...
BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH                                                   20Kewenangan DPD                      ...
BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT                                                 21Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti ...
BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH                                   22     Anggota DPD dipilih dari  setiap provinsi melal...
BAB VIIB. PEMILIHAN UMUM                                                23   Parpol/  Gabungan              Partai Politik...
BAB VIII. HAL KEUANGAN                                                           24Penyusunan APBN       mengajukan      [...
BAB VIII. HAL KEUANGAN                                                        25Pajak, Pungutan Lain, Macam dan Harga Mata...
BAB VIII. HAL KEUANGAN                                                 26bank sentral                         bank sentral...
BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN                                         27Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang     Anggota...
BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN                                 28Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]           ...
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN                                                     29Mahkamah Agung                          ...
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN                                       30Rekruitmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***]    KY       ...
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN                                                     31Komisi Yudisial         Anggota Komisi  ...
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN                                                          32Mahkamah Konstitusi         Hakim k...
BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN                                                 33Rekruitmen anggota hakim konstitusi [Pasal 2...
BAB IXA. WILAYAH NEGARA                                                     34                                            ...
BAB X. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK                                                35      warga negara    ialah orang-orang ...
BAB XA. HAK ASASI MANUSIA                                                                         36  berkewajiban menghar...
BAB XI. AGAMA                                        37                    AGAMA      Negara berdasar atas Ketuhanan Yang ...
BAB XII. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA                                                   38                              ...
BAB XIII. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                  39                 Pemerintah mengusa...
BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL                                                40                 ...
BAB XV. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN   41                      ATRIBUT KENEGARAAN          ...
BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR                            42Perubahan Pasal-Pasal         Usul perubahan diajukan ...
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA                                                       43       NEGARA KESATUAN REPUBLIK...
ATURAN PERALIHAN                                              44                     ATURAN PERALIHAN      Pasal I      Se...
ATURAN TAMBAHAN                                         45                  ATURAN TAMBAHAN     Pasal I     Majelis Permus...
PerhatikanVdeo Berikut    ini!
21 bahan tayangan uud 1945
21 bahan tayangan uud 1945
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

21 bahan tayangan uud 1945

3,724 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
195
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

21 bahan tayangan uud 1945

  1. 1. COCONUT
  2. 2. Konstitusi Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis) yang berarti membentuk. Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara Berarti hukum dasar- nya negara, hukum tertinggi negara. Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis (pengertian luas) Sebagai undang-undang dasar – nya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian sempit) Konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan atas konstitusi negara
  3. 3. Negara Konsitusional  Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara  Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat gagasan mengenai konstitusionalisme  Dengan demikian tidak setiap negara yang berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara konstitusional  Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat konstitusionalisme  Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme
  4. 4. Konstitusi NKRI Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan (amandemen) menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959) Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)
  5. 5. Isi Konstitusi 6
  6. 6. Tujuan Konstitusi1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya
  7. 7. Nilai Konstitusi (Karl Loewenstein) Nilai normatif: apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality). Nilai nominal: bahwa konstitusi secara hukum berlaku, namun berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataan tidak berlaku. Nilai semantik: konstitusi secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.
  8. 8. Sifat Konstitusi Fleksibel atau rigid. Untuk menentukan fleksibel atau rigid suatu konstitusi diukur dari: cara mengubah konstitusi dan apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan jaman. Tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi atau UU biasa
  9. 9. UUD 1945 adalah Konstitusi Negara/ Hukum Dasar yang Tertulis Bersifat mengikat: ”pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara”. Berisi norma–norma, kaidah, aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terikat dalam negara. Berfungsi sebagai sumber hukum setiap produk hukum. Menjadi dasar setiap tindakan pemerintah dengan berbagai kebijakannya. Berfungsi sebagai alat kontrol dan alat untuk menguji atau mengecek kesesuaian norma hukum di bawahnya.
  10. 10. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia ? NAMA KONSTITUSI MASA BERLAKUNYA UUD 1945 (Periode i) 18 – 8 – 1945 s/D 27 – 12 - 1949 Konstitusi RIS 27 – 12 - 1949 s/d 17 – 8 - 1950 UUDS 1950 17 – 8 – 1950 s/d 5 – 7 - 1959 UUD 1945 (Orde lama) 5 – 7 – 1959 s/d 12 – 3 - 1966 UUD 1945 (orde baru) 12 – 3 – 1966 s/d 19 – 10 - 1999UUD 1945 hasil amandemen 19 – 10 – 1999 s/d sekarang (reformasi)
  11. 11. Isi UUD 1945  Terdiri atas dua bagian: Pembukaan dan Pasal- pasal (Pasal II AT)  Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai perwujudan pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Pembukaan mrp pokok kaidah yang fundamental bagi NKRI  Nomor pasal mulai dari pasal 1 – pasal 37. Jumlah keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan  Bagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas negara, lembaga negara, sistem pemerintahan negara, hubungan warga negara dengan negara, konsepsi negara , perubahan konstitusi, aturan peralihan dan aturan tambahan
  12. 12. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (Staatsfundamental Norm)Sesuai dengan ilmu HTN memiliki unsur mutlak sbb:a. Dari segi terjadinya: Ditentukan oleh Pembentuk Negara (Founding Fathers)b. Dari segi isinya: (1) memuat dasar tujuan negara (umum dan khusus) (2) ketentuan diadakannya UUD Negara (3) bentuk negara (4) dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)
  13. 13. Apa yang perlu dilakukan WNI Memahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi negara, bukan memperdebatkan eksistensi konstitusi (perlu tidaknya konstitusi) Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup bernegara Menghindari perilaku in- konstitusional dalam hidup bernegara. Perilaku in- konstitusional bisa dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat negara. Perilaku in- konstitusional membahayakan kehidupan kontitusional dan praktek bernegara pada umumnya Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan bangsa dan negara Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi benar-benar berjalan dan ditaati
  14. 14. BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN 4 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Kedaulatan berada di tangan rakyat dan Negara Indonesia dilaksanakan adalah negara hukum menurut Undang- [Pasal 1 (3)***] Undang Dasar [Pasal 1 (2)***]
  15. 15. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN 5menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUSAT UUD 1945 BPK Presiden DPR MPR DPD MA MKkpu bank sentral kementerian badan-badan lain KY negara yang fungsinya dewan berkaitan dengan pertimbangan kekuasaan TNI/POLRI kehakiman Perwakilan Pemerintahan Daerah Lingkungan BPK Provinsi Provinsi Peradilan Umum Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Bupati/ Peradilan TUN DPRD Walikota DAERAH
  16. 16. Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 6 DPR Presiden MA MK Pasal 24 (1)*** Pasal 4 (1) Kekuasaan kehakiman Pasal 20 (1)* Memegang merupakan kekuasaan Memegang kekuasaan yang merdeka untuk kekuasaan pemerintahan menyelenggarakan membentuk UU peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
  17. 17. BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 7 ANGGOTA ANGGOTA DPR dipilih MPR DPD dipilih melalui Pasal 2 (1)**** melalui pemilu pemilu Wewenang  Mengubah dan menetapkan Undang-Undang  Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi  Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; [Pasal 3 ayat (2)***/**** ];  Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua  Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang Presiden dalam masa jabatannya menurut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai Undang-Undang Dasar politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil [Pasal 3 ayat (3)***/****]; Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
  18. 18. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARASyarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden 8 Calon Presiden dan calon Presiden dan Wakil Presiden Wakil Presiden harus seorang dipilih dalam satu pasangan warga negara Indonesia sejak secara langsung oleh rakyat kelahirannya dan tidak pernah [Pasal 6A (1)***] menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya Presiden/ Presiden dan Wakil Presiden sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya mampu secara rohani dan dapat dipilih kembali dalam jasmani untuk melaksanakan jabatan yang sama, hanya tugas dan kewajiban sebagai untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 7 *) [Pasal 6 (1)***] Wewenang, Kewajiban, dan Hak Antara lain tentang: memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)]; berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*]; menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*]; memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*]; memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****]; membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***]; menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*; membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****; pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
  19. 19. Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil Presiden Antara lain tentang:1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];2. berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];3. menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];4. memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];5. memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);6. dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 (1)****];7. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];8. menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);9. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];10. menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];11. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];12. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];13. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;14. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;15. pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];16. pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];17. hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];18. pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];19. peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];20. penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];21. pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];22. pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
  20. 20. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 9Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu [Pasal 6A (2) ***] mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu Presiden dengan sedikitnya 20% di Pemilu setiap provinsi yang dan tersebar di lebih dari 1/2 Wapres jumlah provinsi [Pasal 6A (3)***] Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu pasangan yang Pemilu memperoleh pasangan calon yang suara terbanyak memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu [Pasal 6A (4)****]
  21. 21. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 10Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR MPR Presiden dan/atau Wakil Presiden terus Pendapat DPR bahwa Presiden DPR menjabat wajib menyelenggarakan dan/atau Wakil Presiden telah menyelenggarakan sidang untuk memutuskan melakukan pelanggaran hukum sidang paripurna usul DPR paling lambat 30 ataupun telah tidak lagi untuk meneruskan usul DPR hari sejak usul diterima memenuhi syarat usul pemberhentian tidak diterima [Pasal 7B (6)***] [Pasal 7B (2)***] kepada MPR [Pasal 7B (5)***] Keputusan diambil dalam Pengajuan permintaan DPR sidang paripurna, dihadiri kepada MK hanya dapat sekurang-kurangnya 3/4 dilakukan dengan dukungan jumlah anggota, disetujui usul DPR sekurang-kurangnya 2/3 dari sekurang-kurangnya 2/3 diterima jumlah anggota yang hadir jumlah yang hadir, setelah dalam sidang paripurna yang Presiden dan/atau wakil Presiden dihadiri oleh sekurang- presiden diberi kesempatan dan/atau Wakil kurangnya 2/3 dari jumlah menyampaikan penjelasan anggota Presiden [Pasal 7B (7)***] [Pasal 7B (3)***] diberhentikan MK terbukti wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 tidak terbukti hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***]
  22. 22. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 11Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden[Pasal 8 (2)***] MPR selambat-lambatnya mengajukan dalam waktu 60 hari Wapres Presiden dua calon menyelenggarakan terpilih Wapres sidang MPR untuk memilih Wapres
  23. 23. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 12Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya Berhalangan TetapSecara Bersamaan [Pasal 8 (3)****] Presiden dan Wapres parpol atau gabungan parpol yang pasangan mengusulkan calon Presiden dan pasangan Wapresnya meraih calon Presiden MPR suara terbanyak dan Wapres selambat-lambatnya pertama dalam pemilu sebelumnya dalam waktu 30 hari menyelenggarakan parpol atau gabungan sidang MPR untuk parpol yang pasangan memilih mengusulkan calon Presiden dan pasangan Wapresnya meraih calon Presiden suara terbanyak dan Wapres kedua dalam pemilu sebelumnya
  24. 24. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 13 DPR Presiden MA dengan menyatakan perang, membuat perdamaian persetujuan dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya [Pasal 11 (1)**** dan (2)***] menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dengan pertimbangan mengangkat dan menerima Duta [Pasal 13 (2)* dan (3)*] dengan memberi grasi dan rehabilitasi pertimbangan [Pasal 14 (1)*] dengan pertimbangan memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *)
  25. 25. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 14Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden dibantu menteri-menteri negara Pembentukan, membentuk suatu [Pasal 17 (1)] dewan pertimbangan pengubahan, dan yang bertugas yang diangkat dan pembubaran diberhentikan oleh Presiden kementerian negara memberikan nasihat [Pasal 17 (2)*] dan pertimbangan diatur dalam undang- kepada Presiden membidangi urusan tertentu undang (Pasal 16) **** dalam pemerintahan [Pasal 17 (4) ***] [Pasal 17 (3)*]
  26. 26. BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH 15 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Gubernur, Bupati, PEMERINTAHAN DAERAH anggota DPRD dipilih Walikota KEPALA PEMERINTAH DPRD melalui dipilih secara DAERAH pemilu demokratis mengatur dan mengurus sendiri urusan [Pasal 18 (3) **] [Pasal 18 (4)**] pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
  27. 27. BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH 16Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18 B (2)**]
  28. 28. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 17 anggota DPR dapat anggota DPR dipilih melalui DPR diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- memegang pemilihan umum kekuasaan syarat dan tata [Pasal 19 (1)**] membentuk UU caranya [Pasal 20 (1)*] diatur dalam undang-undang (Pasal 22B**) Fungsi, Wewenang, dan HakAntara lain tentang: memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan  pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ; pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ; mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak  persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;  pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ; Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; persetujuan dalam menyatakan perang, membuat  pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan perdamaian dan perjanjian pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ; [Pasal 11 (1) dan (2)****] ;  persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam [Pasal 24A (3)***] ; pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;  persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam KY [Pasal 24B (3)***] ; menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;  pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
  29. 29. Fungsi, Wewenang, dan Hak DPRAntara lain tentang:  pemberian pertimbangan kepada memiliki fungsi legislasi, fungsi Presiden dalam pemberian amnesti anggaran, dan fungsi pengawasan dan abolisi [Pasal 14 (2)*]; [Pasal 20A (1)**];  persetujuan atas perppu mempunyai hak interpelasi, hak [Pasal 22 (2)]; angket, dan hak menyatakan  pembahasan dan persetujuan atas pendapat [Pasal 20A (2)**]; RAPBN yang diajukan oleh Presiden pengajuan usul pemberhentian [Pasal 23 (2) dan (3)***]; Presiden dan/atau Wakil Presiden  pemilihan anggota BPK dengan [Pasal 7B (1)***]; memperhatikan pertimbangan DPD persetujuan dalam menyatakan [Pasal 23F (1)***]; perang, membuat perdamaian dan  persetujuan calon hakim agung perjanjian yang diusulkan oleh KY [Pasal 11 (1) dan (2)****]; [Pasal 24A (3)***]; pemberian pertimbangan kepada  persetujuan pengangkatan dan Presiden dalam pengangkatan duta pemberhentian anggota KY [Pasal 13 (2)*]; [Pasal 24B (3)***]; pemberian pertimbangan kepada  pengajuan tiga orang calon anggota Presiden dalam menerima hakim konstitusi penempatan duta negara lain [Pasal 24C (3)***]; [Pasal 13 (3)*];
  30. 30. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 18Pembentukan Undang-Undang Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib mendapat diundangkan persetujuan bersama [Pasal 20 (5)**] DPR RUU dibahas memegang oleh DPR dan Presiden kekuasaan mengesahkan UU membentuk UU Presiden untuk berhak [Pasal 20 (4)*] [Pasal 20 (1)*] mendapat mengajukan persetujuan RUU Anggota berhak bersama [Pasal 5 (1)*] mengajukan usul [Pasal 20 (2)*] RUU tidak boleh (Pasal 21*) tidak mendapat diajukan lagi persetujuan bersama dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*]
  31. 31. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU mendapat dan wajib DPD DPR persetujuan bersama diundangkan [Pasal 20 (5)**] dapat memegangmengajukan RUU kekuasaan RUU dibahas yang sesuai membentuk oleh DPR dan Presiden dengan mengesahkan UU Presiden untuk UUkewenangannya berhak [Pasal 20 (1)*] mendapat [Pasal 20 (4)*][Pasal 22D (1)***] mengajukan persetujuan RUU ikut membahas Anggota bersama [Pasal 5 (1)*]dan memberikan berhak [Pasal 20 (2)*] pertimbangan mengajukan tidak boleh atas RUU yang usul RUU sesuai dengan tidak mendapat diajukan lagi (Pasal 21*) persetujuan bersama dalamkewenangannya[Pasal 22D (2)***] persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*]
  32. 32. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 20Kewenangan DPD KEWENANGAN DPD dapat I. RUU yang berkaitan dapat ikut memberi melakukan mengajukan membahas pertimbangan dengan: pengawasan • Otonomi daerah ● ● ● • Hubungan pusat dan daerah ● ● ● • Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah ● ● ● • Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ● ● ● ekonomi lainnya • Perimbangan keuangan pusat dan daerah ● ● ● • RAPBN ● ● • Pajak ● ● • Pendidikan ● ● • Agama ● ● II. Pemilihan anggota BPK ●
  33. 33. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 21Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) setuju menjadi UU Presiden Perpu itu Dalam hal ihwal harus kegentingan yang DPR mendapat memaksa, berhak persetujuan menetapkan DPR Perpu [Pasal 22 (2)] [Pasal 22 (1)] tidak harus dicabut setuju [Pasal 22 (3)]
  34. 34. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 22 Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu Anggota DPD dapat [Pasal 22C (1)***] diberhentikan dari DPD jabatannya, yang syarat- Anggota DPD dari setiap syarat dan tata caranya provinsi jumlahnya sama dan diatur dalam jumlah seluruh anggota DPD itu undang-undang tidak lebih 1/3 jumlah [Pasal 22D (4)***] anggota DPR [Pasal 22C (2)***]
  35. 35. BAB VIIB. PEMILIHAN UMUM 23 Parpol/ Gabungan Partai Politik Perseorangan Parpol PEMILIHAN UMUM kpu “luber jurdil” setiap lima tahun Presiden dan anggota anggota anggota Wapres DPR DPRD DPD
  36. 36. BAB VIII. HAL KEUANGAN 24Penyusunan APBN mengajukan [Pasal 23 (2)***] RAPBN memberi Presiden DPR pertimbangan [Pasal 23 (2)***] DPD TIDAK membahas Pemerintah Pemerintah bersama menjalankan menjalankan [Pasal 23 (2)***] persetujuan YA APBN APBN RAPBN tahun lalu [Pasal 23 (3)***]
  37. 37. BAB VIII. HAL KEUANGAN 25Pajak, Pungutan Lain, Macam dan Harga Mata Uang, dan Hal-Hal LainMengenai Keuangan Negara Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara (Pasal 23A***) diatur dengan Undang- Undang diatur dengan ditetapkan dengan Hal-hal lain Macam dan harga mengenai keuangan mata uang negara (Pasal 23B****) (Pasal 23C***)
  38. 38. BAB VIII. HAL KEUANGAN 26bank sentral bank sentral Pasal 23D **** Susunan Kedudukan Kewenangan Tanggungjawab Independensi diatur dengan undang-undang
  39. 39. BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 27Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang Anggota BPK dipilih Hasil pemeriksaan oleh DPR dengan keuangan negara memperhatikan diserahkan kepada pertimbangan DPD dan diresmikan BPK DPR, DPD, dan DPRD, sesuai oleh Presiden dengan [Pasal 23F (1)***] kewenangannya [Pasal 23E (2)***] Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Hasil pemeriksaan tersebut Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh lembaga bebas dan mandiri perwakilan dan/atau badan [Pasal 23E (1)***] sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)***]
  40. 40. BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 28Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] Presiden calon anggot memilih Anggota DPR calon a BPK diresmikan BPK terpilih pertimbangan DPD
  41. 41. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 29Mahkamah Agung Calon hakim agung Hakim agung harus diusulkan oleh Komisi memiliki integritas Yudisial kepada DPR dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan MA untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai berpengalaman di Pasal 24A *** hakim agung oleh bidang hukum Umum Presiden [Pasal 24A (2)***] Agama [Pasal 24A (3)***] Militer TUN Kewajiban dan Wewenang1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
  42. 42. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 30Rekruitmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***] KY calon yang diusulkan DPR calon yang disetujui Presiden hakim agung
  43. 43. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 31Komisi Yudisial Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai Anggota Komisi pengetahuan dan Yudisial diangkat dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki KY diberhentikan oleh Presiden dengan integritas dan Pasal 24B *** persetujuan DPR kepribadian yang [Pasal 24B (3)***] tidak tercela [Pasal 24B (2)***] Wewenang 1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***]; 2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
  44. 44. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 32Mahkamah Konstitusi Hakim konstitusi mempunyai harus memiliki integritas sembilan orang anggota dan kepribadian yang hakim konstitusi yang tidak tercela, adil, ditetapkan oleh Presiden, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak MK yang diajukan masing- masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga merangkap sebagai pejabat orang oleh Presiden negara [Pasal 24C (3)***] [Pasal 24C (5)***] Wewenang dan Kewajiban  berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];  wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].
  45. 45. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN 33Rekruitmen anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] MA DPR Presiden menetapkan mengajukan mengajukan mengajukan 9 (sembilan) 3 (tiga) orang 3 (tiga) orang 3 (tiga) orang orang anggota hakim hakim hakim hakim konstitusi konstitusi konstitusi konstitusi
  46. 46. BAB IXA. WILAYAH NEGARA 34 BATAS WILAYAH BATAS ZEE Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas- batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **
  47. 47. BAB X. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 35 warga negara ialah orang-orang Penduduk ialah bangsa Indonesia warga negara asli dan orang- WARGA Indonesia dan orang bangsa lain yang disahkan NEGARA DAN orang asing yang bertempat tinggal dengan undang- PENDUDUK di Indonesia undang sebagai warga negara [Pasal 26 (2)**] [Pasal 26 (1)] Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)] Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**] Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)
  48. 48. BAB XA. HAK ASASI MANUSIA 36 berkewajiban menghargai hak untuk hidup serta membentuk keluarga danorang dan pihak lain serta tunduk mempertahankan hidup melanjutkan keturunan, hak anak atas kepada pembatasan yang dan kehidupan kelangsungan hidup, tumbuh, dan ditetapkan UU (Pasal 28A) ** berkembang serta perlindungan dari (Pasal 28J) ** kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** perlindungan, pemajuan, mengembangkan diri, mendapat penegakan, dan pemenuhan pendidikan, memperoleh manfaat HAM adalah tanggung jawab dari IPTEK, seni dan budaya, negara, terutama pemerintah memajukan diri secara kolektif (Pasal 28I) ** HAK (Pasal 28C) ** ASASIhidup sejahtera lahir dan batin, pengakuan yang sama dimemperoleh pelayanan kesehatan, MANUSIA hadapan hukum, hak untuk mendapat kemudahan dan bekerja dan kesempatan yg sama perlakuan khusus untuk dalam pemerintahan, berhak atas memperoleh kesempatan dan status kewarganegaraanmanfaat guna mencapai persamaan (Pasal 28D) ** dan keadilan (Pasal 28H) ** kebebasan memeluk agama, berkomunikasi, meyakini kepercayaan, memilih perlindungan diri pribadi, memperoleh, mencari, kewarganegaraan, memilih tempat keluarga, kehormatan, martabat, memiliki, menyimpan, tinggal, kebebasan berserikat, harta benda, dan rasa aman serta mengolah dan menyampaikan berkumpul dan berpendapat untuk bebas dari penyiksaan informasi, (Pasal 28E) ** (Pasal 28G) ** (Pasal 28F) **
  49. 49. BAB XI. AGAMA 37 AGAMA Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)] Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]
  50. 50. BAB XII. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA 38 Pertahanan dan Usaha pertahanan danTiap-tiap warga negara Keamanan Negara keamanan negara dilaksanakan melalui berhak dan wajib ikut sishankamrata oleh TNI serta dalam usaha TNI (AD, AL, AU) POLRI dan POLRI sebagai pertahanan dan kekuatan utama, dan keamanan negara sebagai alat negara sebagai alat negara rakyat sebagai kekuatan [Pasal 30 (1)**] yang menjaga bertugas pendukung mempertahankan, keamanan dan [Pasal 30 (2)**] ketertiban melindungi, dan masyarakat bertugas memelihara keutuhan melindungi, dan kedaulatan mengayomi, melayani negara masyarakat, serta [Pasal 30 (3)**] menegakkan hukum [Pasal 30 (4)**] Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang [Pasal 30 (5)**]
  51. 51. BAB XIII. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 39 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****] Setiap warga negara Negara memprioritaskan anggaran wajib mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar dan 20% dari APBN dan APBD untuk pemerintah wajib memenuhi kebutuhan membiayainya penyelenggaraan pendidikan [Pasal 31 (2)****] nasional [Pasal 31 (4)****] PENDIDIKAN DAN Pemerintah memajukan ilmu KEBUDAYAAN pengetahuan dan teknologi dengan Setiap warga menjunjung tinggi nilai-nilai agama negara berhak dan persatuan bangsa untuk mendapatkan pendidikan kemajuan peradaban serta [Pasal 31 (1)****] kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****] Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin Negara menghormati dan memelihara kebebasan masyarakat dalam bahasa daerah sebagai kekayaan memelihara dan mengembangkan budaya nasional nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (2)****] [Pasal 32 (1)****]
  52. 52. BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 40 Bumi dan air dan kekayaan alam Cabang-cabang produksi yang yang terkandung di dalamnya penting bagi negara dan dikuasai oleh negara dan menguasai hajat hidup orang dipergunakan untuk sebesar-besar banyak dikuasai oleh negara kemakmuran rakyat [Pasal 33 (2)] [Pasal 33 (3)] diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,disusun sebagai usaha bersama PEREKONOMIAN berkelanjutan, berwawasanberdasar atas asas kekeluargaan NASIONAL lingkungan, kemandirian, serta [Pasal 33 (1)] DAN dengan menjaga keseimbangan KESEJAHTERAAN kemajuan dan kesatuan ekonomi SOSIAL nasional [Pasal 33 (4)****] Negara bertanggung jawab Fakir miskin dan anak-anak atas penyediaan fasilitas yang terlantar dipelihara Negara mengembangkan sistem jaminan pelayanan kesehatan dan oleh negara sosial bagi seluruh rakyat dan fasilitas pelayanan umum [Pasal 34 (1)****] memberdayakan masyarakat yang lemah yang layak dan tidak mampu sesuai dengan martabat [Pasal 34 (3)****] kemanusiaan [Pasal 34 (2)****]
  53. 53. BAB XV. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN 41 ATRIBUT KENEGARAAN  Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)  Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)  Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) **  Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) **
  54. 54. BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 42Perubahan Pasal-Pasal Usul perubahan diajukan diajukan secara tertulis dan oleh sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan jelas 1/3 dari jumlah bagian yang diusulkan untuk anggota MPR diubah beserta alasannya [Pasal 37 (1)****] [Pasal 37 (2)****] MPR sidang MPR dihadiri oleh sekurang- Khusus mengenai kurangnya 2/3 dari bentuk Negara Kesatuan jumlah anggota MPR Republik Indonesia tidak [Pasal 37 (3)****] dapat dilakukan Putusan dilakukan perubahan dengan persetujuan [Pasal 37 (5)****] sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)****]
  55. 55. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 43 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. [ Pasal 18 (1)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18B (2)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 25A**) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. [Pasal 37 (5)****]
  56. 56. ATURAN PERALIHAN 44 ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****) Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****) Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****)
  57. 57. ATURAN TAMBAHAN 45 ATURAN TAMBAHAN Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****) Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)
  58. 58. PerhatikanVdeo Berikut ini!

×