Perda Kedudukan
•Download as PPTX, PDF•
1 like•1,992 views
Presentasi berisi tentang pengertian Perda, bentuk-bentuk, mekanisme pembuatan Perda, dan Pembatalan Perda.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Perda Kedudukan
Similar to Perda Kedudukan (20)
More from Izzatul Ulya
More from Izzatul Ulya (9)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Perda Kedudukan
- 1. Peraturan Daerah (Perda) Izzatul Ulya 15230082
- 2. Kedudukan Peraturan Daerah UUD 1945 Ketetapan MPR UU/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Perda Provinsi Perda Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011
- 3. Materi Muatan Peraturan Daerah Penyusunan daftar Raperda didasarkan atas: • Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi • Sesuai rencana pembangunan daerah • Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan • Sesuai dengan asprirasi masyarakat Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, Paham Peraturan Daerah (Perda) berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia), (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014) h. 37
- 4. Materi Muatan Peraturan Daerah Dikelompokkan menjadi 5 ketentuan umum materi pokok ketentuan pidana* ketentuan peralihan* Ketentuan penutup *Jika diperlukan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- 5. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Raperda dari Pemerintah Daerah Dinas terkait Dibahas di biro hukum diusulkan ke sekretariat daerah Pembentukan tim asistansi Konsultasi dengan staf ahli dan diskusi dengan beberapa pihak Sekda mengajukan ke Bupati/walikota u. diajukan ke DPRD Pemda melakukan sidang bersama DPRD Rapat Paripurna DPRD u. menyetujui hasil pembahasan Raperda yang disetujui ditetapkan oleh Keputusan DPRD Ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan tanda tangan dan cap jabatan Sekretaris daerah mengandangkannya dalam lembaran daerah dan mengirim ke Depdagri Sirajuddin dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016) h. 191
- 6. Raperda dari Pemerintah DPRD Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Usul dari anggota Penyampaian usul ke Pimpinan Dewan Pimpinan Dewan menyampaikan kepada seluruh anggota dewan Rapat paripurna Sirajuddin dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, h. 193
- 7. Pembahasan Perda oleh DPRD Bersama Pemda Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah • penjelasan KDH dalam rapat paripurna tentang penyampaian Raperda Tahap Pertama (Sidang Paripurna) • pemandangan umum anggota fraksi • Jawaban KHD Tahap Kedua (Sidang Paripurna) Tahap Ketiga • pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi atau panitia khusus dengan KDH/pejabat yang ditunjuk Tahap Keempat •pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dan penyampaian sambutan KDH terhadap pengambilan keputusan Sirajuddin dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, h. 195
- 8. Pembatalan Perda Judicial Review Executive Review Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Mahkamah Agung, sesuai Pasal 24 A UUD 1945, memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang- undang. pasal 251 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal ini disebutkan bahwa: "Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri".