Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful Bahri)

1. HUKUM PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DAN
NARKOTIKA
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Legal Standing
o UU No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika
o UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (mencabut UU No. 22 Tahun
1997)

3. Pertanyaan Mendasar
o Apakah UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika hanya menggantikan UU No.
22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau
beserta UU No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika?

4. Jawaban
o Kita dapat merujuk pada
ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 yang
menyebutkan bahwa:
o Dengan berlakunya Undang-Undang ini:
o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3698); dan

5. Jawaban
o Lampiran mengenai jenis Psikotropika
Golongan I dan Golongan II
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3671) yang telah dipindahkan
menjadi Narkotika Golongan I menurut
Undang-Undang ini, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

6. Jawaban
o Berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU
35/2009 tersebut, dapat diketahui
bahwa UU 35/2009 mencabut UU
22/1997, dan tidak mencabut UU 5/1997.
Akan tetapi, Lampiran UU 5/1997
mengenai jenis Psikotropika Golongan I
dan Golongan II telah dicabut, karena
telah ditetapkan sebagai Narkotika
Golongan I dalam UU 35/2009.

7. Jawaban
o Di dalam penjelasan umum UU 5/1997
disebutkan bahwa psikotropika terbagi
menjadi 4 golongan. Dengan
berlakunya UU 35/2009, UU 5/1997
beserta Lampirannya masih berlaku,
kecuali Lampiran mengenai jenis
Psikotropika Golongan I dan Golongan
II.

8. Narkotika Golongan I
o Golongan narkotika ini hanya dapat
digunakan untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
dalam terapi, serta mempunyai potensi
sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan.
o Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain,
Opium, Ganja, Jicing, Katinon,
MDMDA/Ekstasi, dan lebih dari 65
macam jenis lainnya.

9. Narkotika Golongan II
o Golongan narkotika ini berkhasiat
untuk pengobatan, namun digunakan
sebagai pilihan terakhir. Selain itu,
dapat digunakan untuk terapi dan/atau
untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan. Mempunyai potensi
tinggi mengakibatkan ketergantungan.
o Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil,
Metadon.
o

10. Narkotika Golongan III
o Golongan narkotika ini berkhasiat
untuk pengobatan dan banyak
digunakan dalam terapi dan/atau tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan,
serta mempunyai potensi ringan
mengakibatkan ketergantungan.
o Contoh: Kodein, Buprenorfin,
Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina,
Propiram, dan ada tiga belas macam
termasuk beberapa campuran lainnya.

11. Definisi Psikotropika
o Psikotropika adalah zat atau obat, baik
alamiah maupun sintetis bukan
narkotika, yang berkhasiat
psikoaktif melalui pengaruh selektif
pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada
aktivitas mental dan perilaku.

12. Tujuan UU Psikotropika
o Tujuan pengaturan di bidang
psikotropika adalah :
a. menjamin ketersediaan psikotropika
guna kepentingan pelayanan kesehatan
dan ilmu pengetahuan;
b. mencegah terjadinya
penyalahgunaan psikotropika;
c. memberantas peredaran gelap
psikotropika.

13. Kebolehan Psikotropika
o Psikotropika hanya dapat digunakan
untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau ilmu
pengetahuan.

14. Peredaran Psikotropika
o Peredaran psikotropika terdiri dari
penyaluran dan penyerahan.
o Psikotropika yang berupa obat hanya
dapat diedarkan setelah terdaftar pada
departemen yang
bertanggung jawab di bidang
kesehatan.

15. Psikotropika untuk Rehab
o Pengguna psikotropika hanya dapat
memiliki, menyimpan, dan/ atau
membawa psikotropika untuk
digunakan dalam rangka pengobatan
dan/atau perawatan.
o Rehabilitasi bagi pengguna
psikotropika yang menderita sindroma
ketergantungan dilaksanakan pada
fasilitas rehabilitasi yang di-
selenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau masyarakat.

16. Kewenangan Penyidikan
o a. melakukan teknik penyidikan
penyerahan yang diawasi dan teknik
pemb elian terselubung;
o b. membuka atau memeriksa setiap
barang kiriman melalui pos atau alat-
alat perhubungan lainnya yang
diduga mempunyai hubungan dengan
perkara yang menyangkut psikotropika
yang sedang dalam
penyidikan;

17. Kewenangan Penyidikan
o c. menyadap pembicaraan melalui
telepon dan/atau alat telekomunikasi
elektronika lainnya yang dilakukan
oleh orang yang dicurigai atau diduga
keras membicarakan masalah yang
berhubungan dengan tindak
pidana psikotropika. Jangka waktu
penyadapan berlangsung untuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari.

18. Kewenangan Penyidikan
o d. melakukan pemeriksaan atas
kebenaran laporan serta kete-rangan
tentang tindak pidana di bidang
psikotropika;
o e. melakukan pemeriksaan terhadap
orang yang diduga melaku-kan tindak
pidana di bidang
psikotropika;
o f. meminta keterangan dan bahan bukti
dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan tindak
pidana di bidang psikotro-pika;

19. Kewenangan Penyidikan
o g. melakukan pemeriksaan atau
penyitaan bahan atau barang bukti
dalam perkara tindak pidana di
bidang psikotropika;
o h. melakukan penyimpanan dan
pengamanan terhadap barang bukti
yang disita dalam perkara tindak
pidana di bidang psikotropika;
o i. melakukan pemeriksaan atas surat
dan/atau dokumen lain tentang tindak
pidana di bidang
psikotropika;

20. Kewenangan Penyidikan
o j. membuka atau memeriksa setiap barang
kiriman melalui pos atau alat-alat
perhubungan lainnya yang diduga mempunyai
hubungan dengan perkara yang menyangkut
psikotropika yang sedang
dalam penyidikan;
o k. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang psikotropika;
o l. menetapkan saat dimulainya dan
dihentikannya penyidikan.

21. Ketentuan Pidana
o Menggunakan, memproduksi dan/atau
menggunakan, mengedarkan, mengimpor,
secara tanpa hak memiliki, menyimpan
dan/atau membawa psikotropika golongan I,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

22. Ketentuan Pidana
o Jika tindak pidana dilakukan secara
terorganisasi dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara
selama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda sebesar Rp.
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah).

23. Ketentuan Pidana
o Jika tindak pidana dalam pasal ini
dilakukan oleh korporasi, maka di
samping dipidananya pelaku tindak
pidana, kepada korporasi dikenakan
pidana denda sebesar Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

24. o PERTEMUAN 12

25. Definisi Narkotika
o Narkotika adalah zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun
semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam
Undang-Undang Narkotika.

26. Prekursor Narkotika
o Prekursor Narkotika adalah zat atau
bahan pemula atau bahan kimia yang
dapat digunakan dalam pembuatan
Narkotika yang dibedakan dalam tabel
sebagaimana terlampir dalam Undang-
Undang Narkotika.

27. Tujuan UU Narkotika
o Undang-Undang tentang Narkotika
bertujuan:
o a. menjamin ketersediaan Narkotika
untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi;
o b. mencegah, melindungi, dan
menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan Narkotika;

28. Tujuan UU Narkotika
o c. memberantas peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
o d. menjamin pengaturan upaya
rehabilitasi medis dan sosial bagi
Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

29. Kebolehan Narkotika
o Narkotika hanya dapat digunakan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

30. Rehabilitasi
o Pecandu Narkotika dan korban
penyalahgunaan Narkotika wajib
menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial.

31. Ketentuan Pidana
o Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).

32. Ketentuan Pidana
o Dalam hal perbuatan menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam
bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,
pelaku dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana di slide sebelumnya ditambah
1/3 (sepertiga).

33. Ketentuan Pidana
o Setiap orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

34. Ketentuan Pidana
o Orang tua atau wali dari pecandu yang
belum cukup umur, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang
sengaja tidak melapor, dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

35. Pasal 55 (1)
o Orang tua atau wali dari Pecandu
Narkotika yang belum cukup umur
wajib melaporkan kepada pusat
kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk
oleh Pemerintah untuk mendapatkan
pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial.

36. Rehabilitasi Tidak Dipidana
o Pecandu Narkotika yang belum cukup
umur dan telah dilaporkan oleh orang
tua atau walinya tidak dituntut pidana.

37. Rehabilitas Tidak Dipidana
o Pecandu Narkotika yang telah cukup
umur yang sedang menjalani
rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa
perawatan dokter di rumah sakit
dan/atau lembaga rehabilitasi medis
yang ditunjuk oleh pemerintah tidak
dituntut pidana.

38. Dilakukan Korporasi
o Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh
korporasi, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana
yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi berupa pidana denda dengan
pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal-Pasal yang dimaksud.

39. Dilakukan Korporasi
o Selain pidana denda, korporasi dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:
o a. pencabutan izin usaha; dan/atau
o b. pencabutan status badan hukum.