(New) Program Legislasi Daerah - 2011

5,472 views

Published on

Published in: Education

(New) Program Legislasi Daerah - 2011

  1. 1. PROGRAM LEGISLASI DAERAH Kendari, 11 Nopember 2011
  2. 2. Dasar Hukum <ul><li>UU No. 12 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. </li></ul><ul><li>UU No. 27 Tahun 2009 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD. </li></ul><ul><li>PP No. 16 Tahun 2010 ttg Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD </li></ul>
  3. 3. Apa Itu Prolegda? <ul><li>Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 angka 10 UU No.12/2011) </li></ul><ul><li>Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah. </li></ul>
  4. 4. Apa itu Prolegda? <ul><li>Kehadiran Prolegda merupakan bagian yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah, sebagaimana kehendak Pasal 1 angka 1 jo Pasal 32 UU No. 12/2012 </li></ul><ul><li>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan , penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 UU No. 12/2011) </li></ul><ul><li>Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda (Pasal 32 UU No. 12/2011). </li></ul>
  5. 5. Penyusunan Prolegda Mekanisme Substansi Penyusunan Prolegda
  6. 6. Mekanisme Penyusunan Prolegda <ul><li>Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. </li></ul><ul><li>Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. </li></ul><ul><li>Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. </li></ul>Pasal 34 UU No. 12/2011
  7. 7. Mekanisme Penyusunan Prolegda PEMERINTAH DAERAH Prolegda disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Balegda. (Pasal 36 ayat (1) UU No. 12/2011 dan Pasal 53 huruf b PP No. 16/2010) DPRD PROLEGDA Dikoordinir BALEGDA
  8. 8. Mekanisme Penyusunan Prolegda <ul><li>BALEGDA menyusun rancangan P ro legda di lingkungan DPRD (Pasal 36 ayat (2) UU No. 12/2011 jo Pasal 53 huruf a PP No. 16/2010) </li></ul><ul><li>Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD. (Pasal 36 ayat (4) UU No. 12/2011) </li></ul>BALEGDA Rancangan PROLEGDA DPRD Peraturan DPRD
  9. 9. Mekanisme Penyusunan Prolegda <ul><li>Biro Hukum mengkoordinasikan penyusunan rancangan prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait (Pasal 36 ayat (3) UU No. 12/2011) </li></ul><ul><li>Tata Cara Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. (Pasal 36 ayat (5) UU No. 12/2011) </li></ul>Biro Hukum Rancangan PROLEGDA Pemerintah Daerah Peraturan Kepala Daerah
  10. 10. Mekanisme Penyusunan Prolegda Keputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah (Prov/Kab/Kota…….) R-Prolegda DPRD RAPAT PARIPURNA DPRD Hasil koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda (Provinsi/Kab/Kota) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. (Pasal 36 UU No. 12/2011) R-Prolegda Pemda
  11. 11. Substansi Penyusunan Prolegda <ul><li>Prolegda yang memuat daftar rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan alasan atau dasar pembuatan Perda yaitu: </li></ul><ul><li>perintah PUU yang lebih tinggi; </li></ul><ul><li>rencana pembangunan daerah; </li></ul><ul><li>penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan </li></ul><ul><li>aspirasi masyarakat daerah. </li></ul>Pasal 136 UU No. 32/2004 dan Pasal 14 jo Pasal 35 UU No. 12/2011
  12. 12. Substansi Penyusunan Prolegda No. Judul Rancangan Perda Materi yang Diatur Ket. Latar Belakang Pokok Pikiran Jangkauan & Arah Pengaturan 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
  13. 13. Substansi Penyusunan Prolegda <ul><li>Prolegda memuat : Judul Rancangan Peraturan Daerah; Materi yang diatur berupa : Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan, Sasaran, Pokok Pikiran (lingkup dan objek yang akan diatur), serta jangkauan dan arah pengaturan; dan keterkaitannya dengan PUU lain </li></ul><ul><li>Materi yang diatur adalah materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. </li></ul>Pasal 33 UU No. 12/2011
  14. 14. Substansi Penyusunan Prolegda <ul><li>Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: </li></ul><ul><li>a. akibat putusan MA; dan </li></ul><ul><li>b. APBD </li></ul>
  15. 15. Substansi Penyusunan Prolegda <ul><li>Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda : </li></ul><ul><li>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; </li></ul><ul><li>b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan </li></ul><ul><li>c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. </li></ul>

×