Kesetaraan DPRD dan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4,242 views

Published on

Capacity Building DPRD Kota Tangerang di Carrcadin Hotel-Bandung, 5 Juni 2011

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
199
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kesetaraan DPRD dan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

  1. 1. www.dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah g Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta J k t 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.comwww.dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi M t i• Hubungan antara Pemda dan DPRD• Pola Kerja antara Penyelenggara Pemerintahan Daerah• Perencanaan Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah• Tupoksi DPRD• Orientasi Dasar Politik DPRD• Best Practices www.dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Hubungan antara Pemda dan DPRD• Kedudukannya SETARA dan bersifat KEMITRAAN.• Setara: – Kedudukan sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. – Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.• Kemitraan: – Hubungan kerja yang saling mendukung. – Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing. www.dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Pola Kerja antara Penyelenggara Pemerintahan DaerahPerlindungan hak-hak Peningkatan Individu dan Kesejahteraan Individu masyarakat dan Masyarakat Pencapaian Visi dan Misi Daerah Pemkab/ DPRD Pemkot SetwanSumber: LGSP 2009 www.dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. www.dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 ) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. (Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. (Ps 13 Ayat 2) (RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D J k M h Daerah h (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) www.dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Persyaratan Dokumen Perencanaan: Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured g gets managed”) g ) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:H iliki t h i d hit k1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Fungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian p• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya• Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. www.dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. 1 Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pangan sandang papan pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g p g yang terencana. t memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 www.dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. How? Ho ?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (p g y (pemerataan dan keadilan). )2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Tantangan dalam Pembangunan Daerah g g • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang P ketimpangan memadai dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitas SDM www.dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu S hi t i t t kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan p profesional dalam: masyarakat untuk: y Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, yang lebih baik, maju, dan tenteram,, M Mengelola sumber d l l b daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. www.dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya Keseimbangan Peran Tiga Pilar K i b P Ti Pil Pemerintahan P i t h Dunia U h D i Usaha Masyarakat M k t Menjalankan danmenciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksipolitik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. www.dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance M b ik h k ekslusif b i Memberikan hak k l if bagi  P Persoalan-persoalan publik l l blik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, pemerintah, civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. mengijinkannya www.dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah y Masyarakat Swasta S t Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good www.dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Model Go ernance Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSMSupranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan P h Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) www.dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Pelaku Pembangunan: Stakeholders g STATE CITIZENS Executive i organized into: i di t Judiciary Community-based organizations g Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Fi i l i tit ti Stock exchange www.dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Troikawww.dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat VISI PemerintahGood Governance Dunia Usaha www.dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. Sinergitas Stakeholders www.dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Sinergitas Stakeholders www.dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. www.dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Wadah PW d h Perwakilan Rakyat kil R k tPemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekatoleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secarasecara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkaitNegara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkanuntuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi manaseharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya i b dsipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secaraLSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi t d t hiyang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?perjuangan kepentingan tertentu  Organisasi mana yangBerbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuatyang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungandusun sampai tingkat nasional rakyat? www.dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda DPRD Parpol LSM Ormas Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan Program g Fungsi DPRD g dan janji j j p g program khusus tekanan politik p Pembangunan kampanye LSM Arena Pembangunan Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif Lembaga Intermediary Pemda DPRD Parpol LSM Ormas KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas Kaukus Partai Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi Laki Kaya y Tetap p Mapan p Kelompok p www.dadang-solihin.blogspot.com 28 Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  28. 28. Fungsi DPRDmenurut UU 27/20091.1 Legislasi2.2 Anggaran A3. Pengawasan www.dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Fungsi Legislasi F ngsi• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.• Perda k P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d j keberlanjutan b h kebijakan daerah. h• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah daerah.• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan. www.dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Fungsi Anggaran• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah. p• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada daerah kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. www.dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Fungsi Penga asan F ngsi Pengawasan• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah daerah.• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah y g p g y j yang progresif memihak masyarakat. y• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. www.dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)P d F i (1966-• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif.• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas k i it konstituen. tit• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim rezim. www.dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini) P d F i (S t I i)• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi d masyarakat di d k i dan k t daerahnya. h• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat lalu, memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. 1/2 1/2 Tantangan bagi DPRD yang Efektif T t b i Ef ktif• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari di Indonesia. sehari hari Indonesia• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. www.dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. 2/2 Tantangan bagi DPRD yang Efektif T t b i Ef ktif• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik.• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam 1 000 penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. www.dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Mengapa Hal Ini Terjadi? M H l I i T j di?• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota berikut, DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai.• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan k b li ilih kembali.• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan dipilih seringkali melibatkan uang. www.dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Kemauan untuk M K t k Mereformasi f i• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari- hari.• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi.• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi. t i www.dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. www.dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Agenda Politik NyataA d P litik N t Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.  Penanggulangan kemiskinan;  Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;  Pemberantasan k P b t korupsi d reformasi i dan f i birokrasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Argumentasi Politik Mendasar Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.  Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan d t k dapat memperkuat t k t pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD. g g g g  Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD Daerah, dan pengawasan politik. www.dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Positif dan KonstruktifPemikiran yang selalu mencari upaya y g p yperbaikan.  Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. fungsinya  Sering tanpa disadari kebiasaan ini j justru meningkatkan kapasitas g p modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya. t kt litik d k www.dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. Membangun Sistem Umpan Balik Membangun dan memperkokoh sistem g p umpanbalik yang cepat dan efektif.  Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan up- date terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya  Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus j g menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat k ti k t akar rumput atau justru t t j t berkembang menjadi partai politik yang mengambang. g g www.dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. Siklus R Sikl Representasi Wakil Rakyat t i W kil R k t Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan keputusan. Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat memilihnya, dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan) Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi Pemilih Hubungan dengan MEMBUAT media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran u gs gga a kepentingan POLITIK Sumber daya (anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan dan informasi) Perlindungan Peningkatan hak-hak Individu Kesejahteraan Individu dan masyarakat dan MasyarakatSumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. 1/2 1/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara. www.dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. 2/2 Indikator P l k I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik M d t B ik Secara substansial  p perlindungan hak g  peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek Secara prosedural p  mengikuti prosedur hukum yang benar  melibatkan masyarakat di dalam prosesnya y p y Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi. www.dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. www.dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. 1/4 1/4 Best Practices B tP tiPeraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan.Penggunaan Masa Reses yang Bermakna• Setiap tahun DPRD memiliki dua kali masa reses untuk tahun, reses, melakukan konsultasi dengan para konsituennya.• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing. www.dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. 2/4 Best Practices B tP tiKeterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal t k k bij k l k l untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil d l lib tk i i k t i il dalam proses penyusunan peraturan daerah.• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan. www.dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. 3/4 Best Practices B tP tiDengar Pendapat Publik• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik.• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih i t ktif dibandingkan dengan komunikasi k lt tif l bih interaktif dib di k d k ik i satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih. www.dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. 4/4 Best Practices B tP tiTransparansi Anggaran• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster.• B b Beberapa DPRD t l h melakukan di l i t ktif melalui program telah l k k dialog interaktif l l i radio untuk membicarakan anggaran daerah.Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD. www.dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. www.dadang-solihin.blogspot.com 53

×