Disampaikan Sharing Session “Pengaturan dan Praktek Delegasi Wewenang” Bank Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 2015

1. Disampaikan Sharing Session “Pengaturan dan Praktek Delegasi Wewenag”
Bank Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 2015
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

2. Contents
Penutup
Praktek Pelimpahan Kewenangan
Diskresi
Sumber Kewenangan
Overview HAN tentang Kewenangan

3. Overview HAN tentang Kewenangan
Kewenangan Pemerintahan: kekuasaan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah
hukum publik (UU-AP psl. 1).
Tindakan (Administrasi Pemerintahan): perbuatan Pejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan
perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (UU-AP psl.
1).
Perbuatan (Hukum) Pemerintah: perbuatan yg menimbulkan hubungan hukum
dan/atau akibat hukum tertentu, berupa pembuatan peraturan (regeling),
keputusan (beschikking), atau perbuatan nyata (feitelijke rechts-handelingen).
Perbuatan Pemerintahan yang menyimpang: perbuatan melawan hukum
(onrechtsmatige overheidsdaad), perbuatan menyalahgunakan wewenang
(detournement de pouvoir), serta perbuatan yg sewenang-wenang (abus de
droit).

4. Peta Perbuatan Pemerintah
(Sumber: M. Guntur Hamzah)

5. Overview HAN tentang Kewenangan
Setiap Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan
dan/atau Pejabat yang berwenang.
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang
wajib berdasarkan (konsiderasi):
a) Peraturan perundang-undangan; dan
b) AUPB (algemeene beginselen van behoorlijk bestuur).
Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam
menetapkan dan/atau melakukan Tindakan.
AUPB terdiri dari: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan;
kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan;
kepentingan umum; dan pelayanan yg baik.
(UU AP Psl 8, 10)

6. Sumber Kewenangan
ATRIBUSI: pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan oleh UUD 1945 atau UU.
DELEGASI: pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yg lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yg
lebih rendah dengan tanggungjawab beralih sepenuhnya kepada
penerima delegasi.
MANDAT: pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yg lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yg
lebih rendah dengan tanggungjawab tetap berada pada pemberi
mandat.
(UU AP Psl 1 dan 11)

7. Pelimpahan Kewenangan: Delegasi vs Mandat
DELEGASI MANDAT
Terjadi antara organ pemerintah satu dengan organ
pemerintah lain; pihak pemberi wewenang memiliki
kedudukan lebih tinggi dari pihak yg diberikan
wewenang.
Terjadi dalam hubungan kerja internal antara
atasan dan bawahan.
Terjadi pengakuan kewenangan atau
pengalihtanganan kewenangan.
Tidak terjadi pengakuan/pengalihtanganan
kewenangan (yg diberi mandat hanya bertindak
untuk & atas nama pemberi mandat)
Pemberi delegasi tidak wajib memberi instruksi
kepada yg diserahi wewenang mengenai penggunaan
wewenang tsb namun berhak untuk meminta
penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tsb.
Pemberi mandat wajib memberikan penjelasan
kepada yg diserahi wewenang & berhak
meminta penjelasan mengenai pelaksanaan
wewenang tsb.
Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang berada
pada pihak yg menerima wewenang tsb.
Tanggungjawab pelaksanaan wewenang tidak
beralih dan tetap berada pada pemberi mandat.
Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya
telah ada. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.
(UU AP Psl 13-14)

8. Tentang Delegasi
Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali
ditentukan lain dalam per-UU-an;
Wewenang delegasi dapat di subdelegasikan, dengan catatan:
o dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
o dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri.
o paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat 1 tingkat di
bawahnya.
Jika pelaksanaan wewenang delegasi menimbulkan ketidakefektifan
penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yg memberikan pendelegasian kewenangan dapat
menarik kembali wewenang yg telah didelegasikan.
(UU AP Psl 13)

9. Tentang Mandat
Pejabat yang menerima mandat (melaksanakan tugas rutin) terdiri atas:
a. Pelaksana Harian (Plh): melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang
berhalangan sementara; dan
b. Pelaksana Tugas (Plt): melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang
berhalangan tetap.
Badan dan/atau Pejabat yg menerima mandat harus menyebutkan atas nama
Badan dan/atau Pejabat yg memberikan mandat.
Jika pelaksanaan wewenang mandat menimbulkan ketidakefektifan
penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat yg memberikan
mandat dapat menarik kembali wewenang yg telah dimandatkan.
Badan dan/atau Pejabat yg memperoleh Mandat tidak berwenang mengambil
Tindakan yg bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum
pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
(UU AP Psl 14)

10. PK terkait Pendatanganan Surat - 1
Pelimpahan wewenang “Atas nama” (a.n.)
Pengertian Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat dalam
hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat
dibawahnya. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani
surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya.
Ketentuan 1) Pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis;
2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi
tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
3) Tanggung jawab akhir akibat pelimpahan wewenang tersebut
berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang;
4) Pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus
memberikan pertanggungjawaban kepada pejabat yang
melimpahkan wewenang

11. PK terkait Pendatanganan Surat - 2
Pelimpahan wewenang “Untuk Beliau” (u.b.)
Pengertian Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, dalam
hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di
bawahnya. Digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi
kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b)
digunakan setelah ada atas nama (a.n.)
Ketentuan 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat
struktural dibawahnya.
2) Materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya.
3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat
pengganti (Plt. atau Plh.)
4) Tanggung jawab akhir akibat pelimpahan wewenang tersebut
berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang.

12. PK terkait Kekosongan Jabatan - 1
Pelaksana tugas (Plt.)
Pengertian Merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang
mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah
dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
Ketentuan 1) Bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.
2) Digunakan apabila pejabat yang berwenang
menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena
menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut.
3) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan
pejabat yang definitif ditetapkan

13. PK terkait Kekosongan Jabatan - 2
Pelaksana tugas harian (Plh.)
Pengertian Merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang
mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas,
karena pejabat definitif berhalangan sementara.
Ketentuan 1) Dipergunakan apabila pejabat yg berwenang menandatangani
naskah dinas tidak berada di tempat.
2) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan
pejabat yang definitif kembali di tempat.
3) Tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan
keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan
surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin.
4) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh tidak membawa dampak
terhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan jabatan
dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Harian.

14. PK terkait Kekosongan Jabatan - 3
Penjabat (Pj.)
Pengertian Merupakan pejabat sementara untuk jabatan
tertentu.
Tanggung
jawab
Melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah
tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

15. Diskresi
Hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yg berwenang.
Tujuan: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi
kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi
stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan
kepentingan umum.
Lingkup: pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang …
o memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
o karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur.
o karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap/tidak jelas.
o karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Syarat: tidak bertentangan dengan ketentuan per-UU-an; sesuai dengan
AUPB; berdasarkan alasan2 yg objektif; tidak menimbulkan konflik
kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.
(UU AP Psl 22-24)

16. Praktek Pelimpahan Kewenangan - 1
Semua instansi pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS) pada dasarnya
menjalankan kewenangan yang dilimpahkan melalui delegasi dari Presiden
selaku pemegang kewenangan pemerintahan (eksekutif).
o Presiden mengemban kewenangan atributif (diberikan oleh UUD 1945);
o K/L menjalankan kewenangan delegatif.
Itulah sebabnya, sebagian besar K/L dibentuk dengan Perpres, dan
sebagian dengan PP (hanya sedikit yang dibentuk dengan UU, misalnya
KPK, KPU, KPPU, KPI, KPAI, LPS, LPSK, dsb.
K/L dapat melimpahkan kewenangan kepada Gubernur (selaku wakil
pemerintah) melalui asas dekonsentrasi.
Dalam menyelenggarakan PTSP oleh provinsi, Gubernur memberikan
pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi
urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi (psl. 10
Perpres No. 97/2014 tentang Penyelenggaraan PTSP).

17. Beberapa Contoh Pelimpahan Kewenangan
PP No. 83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan
Kawasan Sabang.
Peraturan Kepala BKPM No. 9/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian
Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala BP Batam, BP Bintan,
dan BP Karimun.
Peraturan Kepala BPN No. 2/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian
Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Keputusan Menteri Kesehatan No. 473/2014 Tentang Pelimpahan Wewenang
Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama
Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam
Pengelolaan APBN Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat
Kabupaten/Kota T.A. 2014.
Keputusan Menteri ESDM No. 2339/2014 tentang Pelimpahan Sebagian
Wewenang Menteri ESDM Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam
Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan.

18. Praktek Pelimpahan Kewenangan - 2
Di tingkat daerah, Provinsi dan Kab/Kota dibentuk melalui UU yg memberi
kewenangan atributif melalui asas desentralisasi.
o Provinsi dan Kab/Kota mengemban kewenangan atributif berdasarkan UU
Pembentukan.
o Gubernur menjalankan kewenangan delegatif melalui asas dekonsentrasi.
o Bupati/Walikota menjalankan kewenangan delegatif melalui asas Tugas Pembantuan
(medebewind).
Selanjutnya, bupati/walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya
kepada camat/lurah. Beberapa kriteria yg dapat dipakai a.l.:
o Dilihat dari lokus dan kepentingannya, lebih banyak dioperasikan di Kecamatan.
Contoh: penanganan penyakit masyarakat seperti perjudian, PSK, dll.
o Dilihat dari fungsi administratifnya, lebih bersifat pelaksanaan dari pada pengaturan.
Contoh: pemberian ijin IMB (untuk luas tertentu), dll.
o Dilihat dari kebutuhan dasar masyarakat, kewenangan tadi benar-benar dibutuhkan
secara mendesak oleh masyarakat setempat. Contoh: pelayanan sampah, sanitasi, dll.

19. Contoh PK Bupati/Walikota ke Camat/Lurah
NO LOKASI DASAR HUKUM
BIDANG
KEWENANGAN
1 Kota Bandung Kep. Walikota No.
1342/2001
19 Bid Kewenangan,
96 rincian kewenangan
2 Kota Surabaya Kep. Walikota No.
55/2001
15 Bid Kewenangan,
68 rincian kewenangan
3 Kabupaten
Bandung
Kep. Bupati
No. 21/2001
27 Bid Kewenangan,
109 rincian kewenangan
4 Kabupaten
Sumedang
Kep. Bupati
No. 44/2001
9 Bid Kewenangan,
18 rincian kewenangan
5 Kab. Lampung
Utara
Kep. Bupati
No. 299/2001
23 Bid Kewenangan,
317 rincian kewenangan

20. Penutup
PK diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan tugas/fungsi pemerintahan, sekaligus
meningkatkan kualitas pelayanan umum. Beban instansi yang
memberi PK berkurang, sekaligus memeratakan alokasi & distribusi
anggaran ke unit-unit yang ada dibawahnya.
Pelimpahan wewenang diharapkan dapat memberdayakan pihak
yang menerima PK, sekaligus tidak perlu membentuk lembaga baru
untuk menjalankan tugas tertentu shg menghemat anggaran.
PK membutuhkan kelegawaan dan trust dari pejabat yang
berwenang untuk berbagi dengan bawahannya.
Agar efektif, PK juga membutuhkan koordinasi yang baik antara
pihak pemberi dan penerima PK.

21. Disampaikan Sharing Session “Pengaturan dan Praktek Delegasi Wewenag”
Bank Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 2015
Semoga Bermanfaat … !!