Dokumen tersebut membahas tentang penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). PGN berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. PGN juga berkomitmen untuk memisahkan fungsi, peran, dan tanggung jawab organ per

1. TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER
BUSSINESS ETHICS & GOOD GOVERNANCE
DOSEN PENGAMPU :
PROF. DR. Ir. HAPZI ALI, MM, CMA
PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA
PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO Tbk.
OLEH :
EKA YULIANTO
NIM : 55116120133

2. LATAR BELAKANG
 Salah satu penyebab terjadinya krisis perekonomian
pada tahun 1998 adalah karena banyak perusahaan
di Indonesia tidak menjalankan prinsip-prinsip
Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance). Hal ini tampak dari maraknya praktek-
praktek pengelolaan keuangan perusahaan secara
tidak sehat.
 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, disingkat
PGN sebagai salah satu BUMN terkemuka
menganggap perlu untuk berpartisipasi dalam proses
pemulihan kondisi perekonomian nasional tersebut
dengan berupaya merumuskan dan menerapkan
prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

3. TUJUAN PENERAPAN GCG
 Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara
Shareholders ( RUPS ), Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja,
Pemasok, Rekanan, Kreditor, Pemerintah, serta Masyarakat
dan Lingkungan;
 Mendorong dan mendukung pengembangan PGN,
Pengelolan Sumberdaya dan Pengelolaan Resiko secara
lebih terencana;
 Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan PGN
kepada Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya;
 Sebagai titik tolak perbaikan budaya kerja PGN ke arah
yang lebih baik;
 Meningkatkan kontribusi PGN dalam perekonomian
nasional;
 Mencapai Visi dan Misi di PGN;
 Menciptakan keamanan dan kesehatan lingkungan kerja;
 Profesionalisme sumberdaya manusia dan budaya
perusahaan melalui penerapan manajemen mutu.

4. DASAR HUKUM PELAKSANAAN GCG
 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perusahaan terbatas,
 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Bumi;
 Kepmen No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek
GCG pada BUMN,
 Kepmen No. Kep-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat
kesehatan BUMN,
 Kepmen No. Kep-101/MBU/2002 tentang penyusunan RKAP,
 Kepmen No. Kep-102/MBU/2002 tentang penyusunan RJP,
 Kepmen No. Kep-103/MBU/2002 tentang pembentukan Komite
Audit bagi BUMN;
 Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2003 tentang
pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit,
 Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-
2004 tentang peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham
dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh
perusahaan tercatat;
 Anggaran Dasar Perusahaan;
 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tercantum dalam
risalah RUPS.

5. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN GCG
 Pemegang Saham PGN;
 Dewan Komisaris PGN;
 Direksi PGN;
 Direktur Utama Perusahaan selaku Kuasa
Pemegang Saham Anak Perusahaan.
 Direksi atau pekerja atau orang yang
ditunjuk Direksi PGN yang ditugaskan
untuk melaksanakan kegiatan pembinaan,
pengawasan dan pengelolaan PGN.

6. PT. PGN PERSERO Tbk
Visi kami
“Menjadi perusahaan publik
terkemuka di bidang
penyedia energi gas bumi”

7. PT. PGN PERSERO Tbk
Misi kami
“Meningkatkan pemanfaatan gas bumi bagi
kepentingan industri, komersial dan rumah
tangga melalui jaringan pipa transmisi, moda
transportasi lain, jaringan pipa distribusi dan
kegiatan niaga serta usaha lain yang
mendukung pemanfaatan gas bumi”

8. NILAI BUDAYA
PT. PGN PERSERO Tbk
SATISFACTION
MORALE
INTEGRITY
LEADERSHIP
ENTERPRENEURSHIP

9. NILAI BUDAYA
PT. PGN PERSERO Tbk
S = Satisfaction (Memuaskan)
Seluruh jajaran PGN berupaya memuaskan Stakeholders yang terdiri dari:
Pelanggan, Pemasok, Mitra Usaha, Media Massa, Pekerja, Pemerintah,
Masyarakat dan Pemegang Saham.
M = Morale (Semangat Juang)
Nilai-nilai yang harus dimiliki setiap pekerja yang dilakukan atas
kesadaran sendiri terdiri dari: disiplin, loyalitas korporat, kerjasama, serta
saling percaya dan saling menghargai.
I = Integrity (Integritas)
Sikap kerja yang harus diterapkan di Perusahaan, yakni: memiliki
komitmen yang tinggi untuk bekerja dengan dasar integritas, kejujuran
dan etika; mampu mengendalikan diri, menolak komisi, suap,
menghindari manipulasi, korupsi dan menolak pemberian apapun yang
dapat merusak moral, mengganggu pekerjaan serta merugikan
perusahaan; dan memelihara dan mengembangkan penerapan sistem
manajemen mutu secara efektif.

10. NILAI BUDAYA
PT. PGN PERSERO Tbk
L = Leadership (Kepemimpinan)
Menetapkan kepemimpinan yang berkualitas dengan mengutamakan
keteladanan dan keadilan; senantiasa memberikan kesempatan kepada
setiap pekerja yang berkualitas secara efektif untuk mengembangkan diri
secara optimal dalam mempersiapkan pemimpin masa depan yang
mampu melaksanakan kepemimpinan sehari-hari; mengantisipasi
perubahan; dan menjadi kunci keberhasilan bagi tumbuh kembangnya
Budaya Perusahaan dan sikap kerja karena pimpinan adalah panutan
dalam cara berfikir dan bertindak bagi seluruh bawahannya.
E = Enterpreneurship (Kewirausahaan)
Kewirausahaan merupakan jiwa wirausaha yang sudah melekat dalam
setiap pribadi pekerja yang memiliki motivasi yang tinggi, yakni mampu
bekerja secara mandiri, bekerja keras, tekun dan ulet, disiplin, berdaya
guna, menepati janji dan mempunyai jiwa untuk selalu bersemangat
untuk maju dan terus mengembangkan potensinya; dan percaya diri,
peka, teliti, dan taktis memanfaatkan peluang di tengah-tengah makin
ketatnya persaingan usaha.

11. PRINSIP PENERAPAN GCG
PT. PGN PERSERO Tbk
• Partisipasi (Participation)
• Penegakan hukum (rule of law)
• Transparansi (transparency)
• Responsif (responsive)
• Oreintasi kesepakatan (consensus
orientation)
• Kesetaraan (equity)
• Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi
(efficiency)
• Akuntabilitas (accountability)
• Visi strategis (strategic vision)

12. PENERAPAN GCG
PT. PGN PERSERO Tbk
Hubungan Antar Organ Perseroan
PGN meyakini bahwa hubungan antar Organ Perseroan yang terdiri
atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan
Direksi sangat berpengaruh pada penerapan GCG. Oleh karena itu PGN
dengan tegas memisahkan fungsi, peranan serta tanggung jawab
masing-masing sesuai peraturan perundangan yang berlaku. PGN
senantiasa mengusahakan hubungan kerja yang harmonis antara
Organ-organ Perseroan.
PGN akan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai etika bisnis dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan
terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

13. PENERAPAN GCG
PT. PGN PERSERO Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan
Organ Perseroan yang tertinggi yang memiliki segala
wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan
Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan
yang terkait. RUPS berhak untuk memperoleh
seluruh keterangan dan meminta
pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris dan
Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan
Perusahaan.

14. PENERAPAN GCG
PT. PGN PERSERO Tbk
Komite Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan dengan
tetap mempertimbangkan efektivitas komite tersebut
dalam mendukung kinerja Perusahaan. Komite-
komite yang dapat dibentuk Dewan Komisaris
adalah: Komite Audit, Komite Nominasi, Komite
Remunerasi, Komite GCG, Komite Asuransi dan
Resiko Usaha dan komite lainnya.

15. PENERAPAN GCG
PT. PGN PERSERO Tbk
Direksi
Direksi merupakan Organ Perseroan yang
bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan
Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab yang ditujukan semata-mata untuk
kepentingan Perusahaan. Direksi PGN akan
memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan
Stakeholders lainnya dengan mematuhi peraturan
perundangan yang berlaku dan praktek terbaik Good
Corporate Governance.

16. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Hubungan Dengan Pemegang Saham
PGN dalam hubungannya dengan Pemegang Saham wajib menjamin hak-hak Pemegang
Saham untuk:
Mengadakan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
• Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang
diadakan oleh Perusahaan tanpa terkecuali baik hadir secara langsung ataupun dengan
surat kuasa untuk menghadiri rapat,
• Mengeluarkan suara dengan ketentuan satu saham satu suara atas setiap informasi
ataupun keputusan yang dihasilkan dalam rapat RUPS,
• Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui permintaan
tertulis yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham yang dikeluarkan,
• Mengadakan RUPS setelah mendapatkan ijin dari ketua pengadilan negeri bilamana
Direksi dan atau Dewan Komisaris Perusahaan lalai mengadakan RUPS dimaksud;
Memperoleh data Perusahaan secara tepat waktu dan akurat tentang informasi yang
bersifat insidentil maupun berkala, sehingga Pemegang Saham dapat ikut serta
memberikan pendapat dan menentukan tindakan-tindakan, serta keputusan-keputusan
mengenai perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi pada Perusahaan;
Mendapatkan perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap semua Pemegang Saham
baik Pemegang Saham minoritas, asing maupun Pemegang Saham Mayoritas;
Menerima pembagian dari keuntungan dalam bentuk dividen ataupun bentuk keuntungan
lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.

17. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Standar Akuntansi
PGN memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan
sistem akuntansi yang secara akurat merefleksikan
setiap transaksi keuangan dan perubahan aset yang
terjadi. PGN menjamin bahwa hanya transaksi
keuangan yang riil saja yang dicatat. PGN selalu
memastikan semua kebijakan dan peraturan yang
terkait dengan akuntansi merujuk pada Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan.

18. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Sistem Pengendalian Internal
Dalam rangka membantu Direktur Utama, Satuan Pengawas Intern
melaksanakan pemeriksaan intern dan pemeriksaan operasional.Tugas dan
tanggung jawab Satuan Pengawas Intern adalah sebagai berikut :
• Mengamankan harta / asset Perusahaan dari indikasi penyimpangan dalam
arti fungsi audit intern yang efektif dapat menghalangi perbuatan yang tidak
semestinya oleh manajemen;
• Merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai dengan maksud
dan tujuan serta waktu yang telah ditetapkan;
• Menjaga kerahasiaan dan mengamankan semua berkas setiap materi
pemeriksaan yang telah dilakukan;
• Mengevaluasi, menganalisa dan membuktikan kebenaran informasi guna
mendukung hasil pemeriksaaan;
• Melakukan kajian terhadap investasi Perusahaan khususnya sejauh mana
aspek pengelolaan resiko telah dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan;
• Menilai sistem pengendalian manajemen, apakah Prosedur Operasional
Standar masih efektif di semua bidang yaitu : Keuangan, Pengusahaan,
Pengembangan, Umum dan Sekretaris Perusahaan;
• Melakukan penilaian tentang sistem pengendalian informasi untuk
membuktikan apakah informasi perusahaan yang penting terjamin
keamanannya.

19. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Auditor Eksternal
Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk memberikan
pendapat secara independen dan objektif mengenai kewajaran,
ketaat-azasan, kesesuaian laporan keuangan perusahaan
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Auditor Eksternal
bertanggung jawab kepada RUPS dan harus bebas dari
pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang
berkepentingan di Perusahaan. Auditor Eksternal melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan semua catatan
akuntansi serta data penunjang lainnya untuk memastikan
ketaat-azasan, kewajaran dan kesesuaian dengan Standar
Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Auditor Eksternal
menginformasikan kepada Perusahaan melalui Komite Audit bila
menemukan kejadian yang tidak sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

20. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Manajemen Resiko
PGN menyadari bahwa penanganan Manajemen
Resiko penting dilakukan. Untuk meminimumkan
resiko, baik yang bersifat internal maupun eksternal
yang mungkin timbul dilingkungan PGN, dilakukan
tujuh tahap antara lain :
a. Menetapkan konteks;
b. Identifikasi resiko;
c. Analisa resiko;
d. Evaluasi resiko;
e. Perlakuan resiko;
f. Komunikasi dan konsultasi;
g. Pemantauan dan peninjauan.

21. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Manajemen Mutu
PGN menyadari bahwa Pengembangan Manajemen Mutu sangat
diperlukan guna memastikan efektivitas standar mutu yang dijalankan
Perusahaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh
Perusahaan. Standar mutu akan senantiasa dijaga melalui audit mutu
serta adanya evaluasi pencapaian sasaran mutu pada setiap unit
Perusahaan.
Hubungan Dengan Pelanggan Dan Mitra Usaha
PGN dalam hal pelayanan kepada pelanggan akan tetap memenuhi
komitmen dari segi perhatian, harga yang dapat
dipertanggungjawabkan, kualitas, waktu dan keamanan yang setara
sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Perusahaan akan
memberikan informasi dan melakukan berbagai aktivitas sosialisasi
kepada pelanggan mengenai berbagai hak pelayanan yang diperoleh
pelanggan secara konsisten dan merata dengan media yang dapat
diakses oleh pelanggan.

22. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Sistem Pemasaran
PGN menyadari bahwa dengan dibukanya pasar akan
menimbulkan persaingan yang semakin ketat di dalam bisnis
transmisi dan distribusi gas. Oleh sebab itu berbagai
penyesuaian diperlukan Perusahaan. Penyesuaian dilakukan
terhadap struktur organisasi Perusahaan yang menjadi semakin
mandiri dengan dibentuknya SBU dan Distrik, serta didukung
pekerja yang memiliki kompetensi tinggi.
Hubungan Dengan Pemasok Gas
Sebagai perusahaan distribusi dan transmisi gas, PGN
menyadari bisnis perusahaan sangat terkait dengan
ketersediaan pasokan gas dari para pemasok gas. Oleh karena
itu, Perusahaan senantiasa melakukan upaya untuk menjalin
kerja sama dengan pemasok gas bumi demi ketersediaan gas
baik untuk sektor industri, komersial maupun masyarakat pada
umumnya.

23. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa
PGN menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya
perusahaan harus menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kegiatan
operasional, perusahaan perlu mengadakan kerjasama dengan pihak
luar seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dalam
prakteknya harus memenuhi beberapa hal, yakni:
1. Dalam pengadaan barang dan jasa melalui tender harus diadakan
secara terbuka, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
dengan melibatkan calon pemasok yang memiliki reputasi baik;
2. Tidak diperbolehkan mengadakan kerjasama dengan pemasok yang
masih mempunyai hubungan keluarga dengan pengambil keputusan
untuk menghindari benturan kepentingan;
3. Setiap kesepakatan yang diadakan antara pemasok dengan
perusahaan harus dibuat secara tertulis sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

24. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Hubungan Dengan Pekerja
PGN dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pekerja akan selalu
menghormati hak azasi manusia secara universal serta hak dan kewajiban
pekerja berdasarkan kesepakatan kerja bersama dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. PGN menyadari dalam hal mempekerjakan,
menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir
serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tidak boleh bersikap diskriminatif
terhadap latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat
tubuh yang dipunyai seseorang dalam pekerjaan yang tidak memerlukan
perlakuan khusus, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan.
Etika Pekerja
PGN menyadari bahwa pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam
mencapai tujuan perusahaan. Setiap pekerja wajib untuk selalu melaksanakan
pekerjaan dengan penuh kejujuran, konsepsional, kreatif, tangguh serta
bertanggung jawab sesuai kebijakan dan peraturan perusahaan. Setiap pekerja
akan selalu melaksanakan aktivitas bisnis perusahaan yang menjadi tanggung
jawabnya dengan strandar etika yang telah ditetapkan. Penerapan budaya kerja
sebagai sistem nilai yang dianut oleh seluruh jajaran dilingkungan PGN dilandasi
oleh 5 (lima) azas “SMILE”, yaitu: Satisfaction, Morale, Integrity, Leadership dan
Enterpreneurship.

25. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
PGN wajib memastikan bahwa seluruh asset yang dikelola berupa fasilitas
utama maupun penunjang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan
kerja sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.
Perusahaan akan memastikan bahwa perusahaan akan:
• Senantiasa menyediakan lingkungan yang sehat;
• Senantiasa meningkatkan prosedur Standard Keselamatan dan Kesehatan
Kerja dan Lingkungan (SK3L);
• Mendorong semua unit melakukan SK3L dengan konsisten;
• Menjamin tersedianya peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan yang memadai.
Lingkungan
Seluruh jajaran PGN memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap
upaya pelestarian lingkungan di sekitar wilayah usahanya dan bertekad
membangun kemitraan dan lingkungan masyarakat sebagai wujud tanggung
jawab sosial perusahaan.
Hubungan Dengan Masyarakat
Seluruh jajaran PGN dalam berinteraksi dengan masyarakat akan turut serta
memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sebagai wujud dari
tanggung jawab sosial, perusahaan akan senantiasa membangun dan membina
hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar tempat kegiatan
perusahaan.

26. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Keterlibatan Dalam Politik
PGN mengakui hak setiap Pekerja untuk menyalurkan aspirasi politik. Oleh
karena itu Perusahaan tidak akan memaksakan atau membatasi hak individu
untuk menyalurkan aspirasi politik. Keputusan yang diambil oleh seorang
pekerja PGN untuk mengkontribusikan waktu, uang atau sumber daya
pribadinya bagi aktivitas politik merupakan pilihan dan resiko pekerja PGN
secara pribadi. PGN melarang pemberian sumbangan dalam bentuk apapun
kepada partai politik diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Benturan Kepentingan
Seluruh jajaran PGN harus menghindari segala situasi yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan. Seluruh jajaran PGN
dalam melakukan transaksi dengan pelanggan, pemasok, kontraktor, atau
pesaing yang sudah ada atau yang potensial, akan senantiasa melakukan yang
terbaik bagi perusahaan tanpa memperhatikan keuntungan pribadi. PGN wajib
memberitahukan dengan segera dan sejelas-jelasnya kepada seluruh jajaran
mengenai situasi apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Pernyataan Palsu Dan Klaim Palsu
Seluruh jajaran PGN akan senantiasa membuat pernyataan yang akurat dan
klaim yang benar kepada pihak internal atau eksternal. Hal ini mencakup setiap
pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pihak eksternal, atau
yang digunakan oleh perusahaan.

27. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Pemberian Dan Penerimaan Hadiah
PGN akan menetapkan kebijakan bagi seluruh jajarannya untuk tidak menerima
hadiah dalam bentuk apapun dari pihak manapun apabila nilai hadiah tersebut
melampaui batas yang akan ditetapkan perusahaan. Pemberian hadiah kepada
pihak lain dalam hubungannya dengan upaya bisnis harus senantiasa
berlandaskan tata cara yang etis dan dalam jumlah yang wajar. PGN dalam
memberikan bantuan (donasi) untuk kepentingan amal dapat dibenarkan
sepanjang sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungan Dengan Pejabat Negara
PGN dalam berinteraksi dengan regulator dan lembaga-lembaga lain yang
berkaitan dengan usaha Perusahaan akan senantiasa menjalin hubungan yang
harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan
mengutamakan kepentingan umum.
Informasi Orang Dalam
PGN menyadari bahwa segala bentuk informasi yang sensitif bagi pasar modal
yang belum diperbolehkan seperti rencana pengambilalihan / penggabungan
usaha dan pembelian saham atau informasi lainnya, tidak boleh digunakan /
diungkapkan secara terselubung untuk melakukan transaksi atas aktivitas
tersebut.

28. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Keterbukaan Dan Kerahasiaan Informasi
PGN dalam melakukan penentuan klasifikasi informasi akan senantiasa
berdasarkan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi BUMN.
Informasi yang bersifat non rahasia dimungkinkan untuk dipublikasikan dan
dapat diakses oleh masyarakat melalui sarana dan fasilitas yang cukup dan
memadai yang memungkinkan masyarakat sebagai Stakeholder dapat
mengakses informasi tersebut dengan mudah tanpa dikenakan biaya apapun.
Informasi yang bersifat non rahasia harus segera diberitahukan kepada
Stakeholders jika berkenaan dengan proses pengambilan keputusan yang cepat
yang dilakukan oleh perusahaan. PGN tidak akan mempublikasikan informasi
yang bersifat rahasia dan informasi yang belum dapat diakses oleh masyarakat.
Sosialisasi, Implementasi Dan Evaluasi
PGN akan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi panduan GCG yang
akan dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut. Tim
tersebut diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.

29. KESIMPULAN
Hal-hal berikut ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak
agar tujuan penerapan GCG dapat tercapai, yaitu :
1. Menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan
GCG sebagai landasan operasional;
2. Menjadikan setiap individu sebagai motor penggerak
penerapan GCG;
3. Mensosialisasikan GCG secara berkesinambungan di seluruh
tingkatan satuan kerja;
4. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menjunjung
tinggi prinsip-prinsip GCG;
5. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional,
transparan dan efisien dengan memberdayakan fungsi dan
kemandirian Organ Perseroan.

30. KEBERHASILAN PENERAPAN
GCG DI PT. PGN PERSERO Tbk
1. Best of CEO Commitment on Human Capital Development
untuk Dirut PGN Hendi Prio Santoso.
2. Indonesia Good Corporate Governance (GCG) Awards
Economic Review dengan predikat Sangat Baik (A)
3. Sustainable Finance Award Kategori Pasar Modal dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Best Overall Sustainability Report Award
5. Best Sustainability Report kategori Energi
6. ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-
OSHNET) tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (zero
accident)
7. Top CSR 2017 dalam “Nawacita 7” (5 April 2017)
8. Top Leader dalam “CSR Commitment” (5 April 2017)
Dan masih banyak penghargaan lainnya

31. POKOK POKOK KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG
Pelaporan Pelanggaran Terhadap Panduan Good
Corporate Governance
PGN memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk dapat
menyampaikan laporan mengenai dugaan mengenai pelanggaran terhadap
Panduan GCG ini kepada Perusahaan secara pribadi, melalui surat, telepon, e-
mail serta media lain. PGN mengharuskan setiap pelapor mengungkapkan
identitas dengan jelas. PGN akan memberikan penghargaan yang sesuai kepada
pelapor, apabila pelanggaran yang dilaporkan memang benar terjadi.
PGN akan menjaga kerahasiaan pelapor kecuali apabila :
a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh
Pemerintah;
b. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan GCG
Code ini;
c. Diperlukan oleh Bidang Hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan
didepan hukum.

32. KESIMPULAN
Hal-hal berikut ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak
agar tujuan penerapan GCG dapat tercapai, yaitu :
1. Menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan
GCG sebagai landasan operasional;
2. Menjadikan setiap individu sebagai motor penggerak
penerapan GCG;
3. Mensosialisasikan GCG secara berkesinambungan di seluruh
tingkatan satuan kerja;
4. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menjunjung
tinggi prinsip-prinsip GCG;
5. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional,
transparan dan efisien dengan memberdayakan fungsi dan
kemandirian Organ Perseroan.
Dengan demikian penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara
optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja
Perusahaan yang ada, dan pada gilirannya memberikan value
creation semua pihak yang terkait dengan bisnis PGN.

33. PENGHARGAAN YANG TELAH
DIRAIH PT PGN PERSERO Tbk.
Penerapan pelaksanaan prinsip GCG di PT. PGN Persero Tbk.
telah berjalan dengan baik terbukti berbagai macam
penghargaan yang telah berhasil diraih oleh PT. PGN Persero
Tbk. Pada tahun 2016 dan 2017 diantaranya adalah :
1. Best of CEO Commitment on Human Capital Development
untuk Dirut PGN Hendi Prio Santoso.
2. Indonesia Good Corporate Governance (GCG) Awards
Economic Review dengan predikat Sangat Baik (A)
3. Sustainable Finance Award Kategori Pasar Modal dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Best Overall Sustainability Report Award
5. Best Sustainability Report kategori Energi
6. ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-
OSHNET) tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (zero
accident)
7. Top CSR 2017 dalam “Nawacita 7” (5 April 2017)
8. Top Leader dalam “CSR Commitment” (5 April 2017)

34. TERIMA KASIH