Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Good Corporate Governance mulai dikenal di Indonesia setelah krisis ekonomi 1997 untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. 2. Pemerintah mendorong implementasi GCG melalui peraturan dan organisasi pendukung. 3. Komitmen GCG diberlakukan pada sektor swasta non-BUMN melalui peraturan bursa efek.

1. Forum
Good Corporate Governance di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi
menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut, salah satunya ialah
banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak mampu bertahan, Corporate governance yang
buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai
tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini.. Menyadari situasi dan kondisi demikian,
pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep Good Corporate
Governance ini di lingkungan BUMN, Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-
MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada
Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan Good Corporate
Governance secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan
peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
Pemerintah memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap implementasi GCG di Indonesia.
Bukti dari kepedulian pemerintah dapat dilihat dari dibuatnya berbagai regulasi yang mengatur
tentang GCG. Berawal dari Dibentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate
Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang
pembentukan KNKCG . Menerbitkan Pedoman GCG Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan
dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKCG melalui
Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Terdiri dari Sub-
Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Kemudian juga dikeluarkan SE Ketua Bapepam Nomor
Se-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh
setiap Emiten, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang GCG yang dirubah
dengan PBI No. 8/14/GCG/2006.
Komitmen GCG juga diberlakukan pada sector swasta non-BUMN. Pada tahun 2000, Bursa Efek
Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memberlakukan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain
mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran
aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan
perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan. Selain itu juga
dibentuknya berbagai organisasi dan perkumpulan yang mendukung pelaksanaan dari GCG itu
sendiri seperti.
Pelaksanaan GCG di Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Tapi memerlukan Integrasi dari
seluruh komponen bisnis. Agar dapat dicapai suatu perusahaan bersih yang dapat disebut Good
Corporate Governance
Maka Konsep yang tepat menurut saya yaitu Budaya Organisasi (Budaya Perusahaan), bahwa
Indonesia sebagai organisasi Negara bangsa memerlukan budaya organisasi. Budaya perusahaan
merupakan konsep baru yang berkembang dari ilmu manajemen dan ilmu psikologi industri dan
organisasi (Moeljono,2005). Bidang-bidang ilmu tersebut mencoba lebih dalam mengupas
penggunaan konsep-konsep budaya dalam ilmu manajemen dan organisasi dengan tujuan
meningkatkan kinerja organisasi. Konsep budaya perusahaan merupakan perkembangan lebih
lanjut dari ilmu manajemen dan organisasi. Dengan masuknya konsep budaya organisasi,
manajemen inovasi, dan organisasi belajar, organisasi dipandang sebagai makhluk hidup atau
komunitas. Organisasi sebagai mesin melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan oleh
perancangnya, sedangkan organisasi sebagai makhluk hidup atau komunitas menetapkan dan
memiliki tujuan sendiri. Cara pandang organisasi sebagai kumunitas membawa perubahan besar
dalam cara pandang mengenai peran dan posisi manusia dalam organisasi. Dalam kaitan dengan
peran dan fungsi tersebut, BAPEPAM dapat memastikan bahwa berbagai peraturan dan ketentuan

2. yang ada, terus menerus disempurnakan, serta berbagai pelanggaran yang terjadi akan
mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut J.Scherriton & J.L.Stern, budaya
perusahaan terkait dengan lingkungan atau personalitas organisasi dengan segala dimensi masalah
yang dihadapi. Disini budaya perusahaan dibagi empat aspek yaitu pola ritual, gaya manajemen dan
filosofinya, system dan prosedur manajemen, serta norma-norma dan prosedur tertulis dan tidak
tertulis.
Dewan Komisaris
Pengangkatan dan pemberhentian
Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari anggota Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM
untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan komisaris. Dalam
pengangkatan dewan komisaris diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk
mengusulkan dewan komisaris.
Tugas dan kewenangan
melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur
 dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan
maksud dan tujuan PT.
 kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam
anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan
atau dalam keadaan tertentu
Kewajiban
membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat
 melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham PT dan
saham di PT lainnya
 memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
 mengawasi direktur
Tugas & Tanggung Jawab Direktur Utama, Direktur & Komisaris
Tugas dan Wewenang Direktur Utama
 Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan
kesekretariatan.
 Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan.
 Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan
perusahaan.
 Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan.
 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama.
 Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
 Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif
 Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan MD atau CEO)

3.  Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib; keadilan dan kesempatan bagi
semua untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan
agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus; menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan
 Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
 Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya
keselarasan dan efektivitas
 Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu,
yang diputuskan, dalam meeting-meeting BOD.
 Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum, sebagai
referensi dalam … (apapun standar dokumen kebijakan direktur yang mungkin Anda gunakan).
Apa sih Tanggung jawab Direktur Utama
Direktur bertanggung jawab atas kerugian PT yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan PT
sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU
No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Atas kerugian PT, direktur akan dimintakan
pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana.
Apabila kerugian PT disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan PT sesuai
dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian PT.
Kode Etik Direktur Utama?
Penerima Kode Etik dan khususnya para Direktur:
 saat menyiapkan laporan keuangan, komunikasi apa pun ke pasar atau dokumen serupa, harus
menggambarkan situasi ekonomi dan keuangan Perusahaan secara jujur, jelas, dan lengkap;
 harus segera memenuhi setiap permintaan informasi yang diminta oleh Dewan Auditor Statuta, dan dengan
segala cara memfasilitasi performa kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham, badan korporat lainnya atau
firma audit eksternal lainnya yang sah secara hukum;
 menyediakan informasi yang benar dan lengkap bagi Dewan Pengawas mengenai situasi ekonomi dan
keuangan Perusahaan
Direktur
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Perusahaan - Secara singkat, Tugas, Wewenang dan
Tanggung Jawab Direktur Perusahaan adalah sebagai berikut :
a. Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan.
b. Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan.
c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
d. Memelihara dan mengawasi kekayaan peseroaan terbatas.
e. Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efesien.

4. f. Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas
personalia yang bekerja pada perusahaan.
g. Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pabrik sesuai dengan kebijakan RUPS (Rapat Umum
Pemegang Saham).
h. Menetapkan besarnya deviden perusahaan.
KOMISARIS
Pengertian Komisaris
Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Pengangkatan Komisaris
Pengangkatan Komisaris dapat dilakukan dengan cara:
1. Komisaris diangkat oleh RUPS
2. Komisaris Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Tata cara
pengangkatan diatur dalam Anggaran Dasar.
4. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena merugikan negara dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatan.
C. Pemberhentian Komisaris
Komisaris dapat diberhentikan apabila:
1. Masa tugas Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Akte Pendirian
2. Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh RUPS
D. Tugas Komisaris
Tugas Utama Komisaris adalah Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam
menjalankan perseroan serta memberi nasihat keapada Direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh
masing-masing Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara
Kolektif (sebagai Board). Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisaris
wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara
bertanggungjawab. Pelaksanaan tugas tersebut diantaranya adalah :
· Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali
· Pemberian nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan berdasarkan pertimbangan
yang memadai
· Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. Contohnya Komite Audit, Komite Nominasi dll.
· Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance.
E. Wewenang Komisaris
Komisaris memiliki 2 (dua) wewenang, yaitu :
1. Wewenang Preventif

5. · Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang Dewan komisaris untuk memberikan
persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1 UU
PT).
· Jika direksi berhalangan dapat bertindak sebagai pengurus
· Meminta keterangan kepada Direksi
· Berwenang memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik Perseroan untuk pengawasan.
2. Wewenang Represif
· Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan
alasannya (Pasal 106 UU PT).
F. Kewajiban Komisaris
Kewajiban Komisaris, yaitu :
1. Komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan
nasihat kepada Direksi
2. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan
usaha Perseroan
3. Komisaris wajib melapor kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya beserta keluarganya.
G. Pertanggungjawaban Pribadi Dewan Komisaris
1. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup
untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan
Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban
yang belum dilunasi.
2. Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima)
tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan apabila
dapat membuktikan
Implementasi dari semua posisi Board of Director, Board Committes, Board Power dan Board
Composition yaitu menciptakan iklim perusahaan menjadi lebih baik dengan mensinergikan tugas-
tugas dan tanggung jawab posisi masing-masing, dengan mengaplikasiskan prinsip-prinsip GCG
makan akan terciptanya GCG dalam sebuah perusahaan