penerapan GCG pada pos indonesia

1. KONSEP GOOD CORPORATE GOVARNANCE POS INDONESIA
TEMA
GOOD CORPORATE COVERNANCE : CONCEPT AND THEORY
DOSEN PENGAMPU:
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
DISUSUN OLEH:
FARIZ ADLAN
55116120101
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI JURUSAN PASCASARJANA MAGISTER
MANAGEMENT UNIVERSITAS MERCU BUANA
2017

2. PENDAHULUAN
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan
cara menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Penerapan Good Corporate
Governance (GCG) merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab
sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara konsisten.Maksud
dan tujuan penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup
berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
udangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap
stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan nilai investasi Perusahaan.
Adapun penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini dimaksudkan
untuk :
1. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan Pos Indonesia
dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku Insan Pos Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perusahaan.
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar Insan Pos Indonesia dapat menilai bentuk
kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-
raguan dalam bertindak.

3. IMPLEMENTASI GCG DI POS INDONESIA
Implementasi Good Corporate Governance Perusahaan telah menghasilkan hal-hal penting
sebagai berikut :
1. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD. 52/DIRUT/0909 Tanggal
9 September 2009 tentang Tata Cara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).
2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor: 288/Dekom/0714 dan Nomor: KD. 44 /DIRUT/0714 tanggal 01 Juli 2014
tentang Panduan Penerapan Good Corporate Governance di PT Pos Indonesia
(Persero).
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor: 357/Dekom/0914 dan Nomor: KD. 63 /DIRUT/0914 tanggal 02 September
2014 tentang Board Manual PT Pos Indonesia (Persero).
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor: 439/Dekom/1014 dan Nomor: KD. 85 /DIRUT/1014 tanggal 29 Oktober 2014
tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (code of conduct) Insan Pos
Indonesia.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor: 451/Dekom/1114 dan Nomor: KD. 87 /DIRUT/1114 tanggal 06 November
2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT Pos Indonesia (Persero).
6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor: 125/Dekom/0415 dan Nomor: KD. 35 /DIRUT/0415 tanggal 24 April 2015
tentang Whistle Blowing System di PT Pos Indonesia (Persero).
7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor: 326/Dekom/1015 dan Nomor: KD. 86 /DIRUT/1015 tanggal 30 Oktober 2015
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di PT Pos Indonesia (Persero).

4. VISI DAN MISI PERUSAHAAN
1. Visi PT Pos Indonesia (Persero) adalah :
menjadi raksasa logistik pos dari Timur
atau
To be the postal logistics giant from East
2. Misi PT Pos Indonesia (Persero) adalah :
 Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara.
 Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan.
 Menjadi pilihan yang terbaik bagi para pelanggan.
 Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa,negara, pelanggan,
karyawan, masyarakat serta pemegang saham.
Atau
 To be a valuable asset for the nation and people.
 To be joyful place of work.
 To be the best choice for the customers.
 Constanly striving to provide a better service for the nation, its people,our customer,
employees, the society and shareholder.
TATA NILAI DASAR PERUSAHAAN
1. Dalam melaksanakan misi Perusahaan, Insan Pos Indonesia menjunjung nilai-nilai CINTA
POS yang menjadi koridor dalam menjalankan bisnis untuk melakukan sesuatu yang
bermartabat, menyumbangkan tenaga dan pikiran demi mewujudkan tujuan Perusahaan;
2. Dalam melaksanakan pekerjaan, seluruh Insan Pos Indonesia melaksanakannya atas dasar
“cinta”, baik kepada pelanggan dan mitra kerja, rekan kerja, atasan, bawahan, serta
masyarakat umum;
3. CINTA POS merupakan akronim yang mempunyai makna sebagai berikut :
Customer Orientation
Kami memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati;
Integrity
Kami bekerja dengan jujur, sesuai aturan, dan dapat dipercaya;

5. Networking
Kami membangun hubungan yang berkesinambungan dengan pemangku kepentingan untuk
kemajuan bersama ;
Teamwork
Kami bekerjasama dan saling mendukung untuk memberikan pelayanan prima;
Accountable
Kami bekerja dengan penuh tanggung jawab, bersih, dan transparan;
Professional
Kami bekerja dengan menjunjung tinggi keahlian dan etika profesi;
Optimistic
Kami bertindak dengan penuh keyakinan untuk memberikan hasil maksimal dalam
membangun masa depan;
Spiritual
Kami bekerja dengan tulus dan ikhlas demi kehidupan yang lebih baik.
ORGAN PERUSAHAAN
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris berfungsi mengawasi tindakan Direksi serta berwenang dalam memberikan
nasehat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Selain itu Dewan Komisaris harus pula memantau efektifitas praktek good
corporate governance yang diterapkan Perusahaan. Dalam menunjang pelaksanakan tugasnya
Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite-Komite. Adapun
anggota Komisaris terdiri dari 6 orang, yaitu :
 Hasnul Suhaimi, Komisaris Utama
 Karyono Supomo, Anggota Komisaris
 Bobby Hamzar Rafinus, Anggota Komisaris
 Deddy Syarif Usman, Anggota Komisaris
 Mudhofir Khamid, Anggota Komisaris
 Heri Purnomo, Anggota Komisaris

6. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI)
Dewan Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas
pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor menugaskan Komite Audit untuk
melakukan pemantauan berkala dengan memanfaatkan laporan hasil pengujian oleh Satuan
Pengawasan Internal (SPI). Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha
dan Investasi (KPMRUI), anggotanya terdiri dari :
Komite Audit :
• Karyono Supomo, Komisaris independen/Ketua Komite Audit
• Achmad M M Jogasara, Anggota Komite Audit
• Maria Ulpah, Anggota Komite Audit
Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) :
• Bobby Hamzar Rafinus, Anggota Dewan Komisaris / Ketua KPMRUI
• Mahfud Sholihin, Anggota KPMRUI
• Syaiful, Anggota KPMRUI
DIREKSI
Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada Pemegang Saham. Direksi terdiri atas enam Direktur, termasuk Direktur
Utama dan tiga anggota Direksi berasal dari kalangan di luar Perusahaan. Adapun anggota
Direksi tersebut terdiri dari :
 Gilarsi W Setijono, Direktur Utama
 Eddi Santosa, Direktur Keuangan
 Agus F Handoyo, Direktur Surat dan Paket
 Ira Puspadewi, Direktur Ritel dan Sumber Daya
 Charles Sitorus, Direktur Teknologi
 Noer Fajrieansyah, Direktur Hubungan Stratejik dan Kelembagaan
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi yang bertugas sebagai pejabat

7. penghubung (liaison officer) dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan,
termasuk risalah Rapat Direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sekretaris
Perusahaan juga harus memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang
persyaratan keterbukaan yang berlaku.
Bagian Good Corporate Governance dan Manajemen Resiko merupakan salah satu bagian di
bawah Sekretaris Perusahaan yang berfungsi mengendalikan implementasi Good Corporate
Governance, termasuk Internal Control System dan Risk Management, dan sebagai liaison
officer dalam penerapan Good Corporate Governance untuk menjamin praktek-praktek
pengelolaan Perusahaan secara baik, benar, transparan dan profesional.
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
Satuan Pengawasan Internal membantu Direksi untuk melakukan pengujian secara periodik
atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan efektifitas kegiatan melalui
penilaian yang independen.
PEDOMAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Ada lima prinsip utama Good Corporate Governance, yaitu :
1. Transparansi (Transparancy), adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi
materil dan relevan mengenai Perusahaan.
2. Akuntabilitas (Accountability), adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban masing-masing Organ dan seluruh jajaran Perusahaan sehingga
pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efisien dan efektif.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility), adalah kesesuaian di dalam pengelolaan
Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (Independency), adalah suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness), adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji dan
fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris yang telah ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota
Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dengan
ketentuan sebagai berikut :
 Tidak menjabat Direksi di Perusahaan terafiliasi.
 Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga dan kemiliteran
dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
 Tidak bekerja di Perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
 Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan
Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan.
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau
mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan
untuk bertindak atau berpikir secara bebas di Perusahaan.
Para anggota Direksi dan Karyawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan yang dikelolanya
selain gaji dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) atau peraturan dinas yang ada. Paling sedikit 20 % (Dua puluh persen) dari jumlah
anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dari pengaruh
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham.
Sistem Pengendalian Internal yang efektif harus ditetapkan oleh Direksi untuk mengamankan
investasi dan aset Perusahaan. Tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :
1. Sistem Pengendalian Internal diberlakukan untuk memberikan jaminan kebenaran
informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perusahaan serta
kepatuhan kepada peraturan perundang¬-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan meyakini bahwa penetapan mekanisme atau sistem pengendalian internal
yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;

9. 3. Sistem pengendalian internal yang dimaksud mencakup hal¬-hal antara lain sebagai
berikut :
 Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur,
yang terdiri dari : ¬integritas, nilai etika dan kompetensi Karyawan, filosofi dan gaya
manajemen, ¬cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan
¬perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi;
 Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha (risk assessment) yaitu suatu proses untuk
mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan;
 Aktivitas pengendalian yaitu tindakan¬-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses
pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit
dalam organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi,
rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap
aset Perusahaan
 Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai
kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan;
 Kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap tingkat dan unit
struktur organisasi Perusahaan harus dimonitor oleh Perusahaan agar dilaksanakan
secara optimal.
Eksternal auditor ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon yang
diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit dengan disertai alasan
pencalonan dan besarnya honor/imbal jasa yang diusulkan. Eksternal Auditor tersebut harus
bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan.
ETIKA PERUSAHAAN TENTANG INTEGRITAS DALAM AKTIVITAS BISNIS
SETIAP PEKERJA.
a. Perusahaan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis
berdasarkan prinsip¬-prinsip Good Corporate Governance yang termaktub dalam kebijakan
Perusahaan. Perusahaan menjalankan operasional bisnis dengan lingkup kegiatan bisnis utama
di bidang pelayanan jasa pos dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki antara

10. lain meliputi : (1) Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik; (2) Layanan
Paket; (3) Layanan Logistik; (4) Layanan Transaksi Keuangan; (5) Layanan Keagenan Pos;
(6) Usaha Jasa Titipan; (7) Layanan Giropos; (8) Layanan lain Penunjang Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Utama.
b. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional, Kantor Unit Pelaksana Teknis
diwajibkan untuk melakukan sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku ini untuk
mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di
lingkungan kerja masing¬-masing;
c. Perusahaan melarang seluruh jajaran Perusahaan yang terdiri Dewan Komisaris, Direksi,
Regional, seluruh Unit Pelaksana Teknis serta pihak terkait melakukan transaksi yang
bertentangan dengan hukum dan prinsip¬-prinsip Good Corporate Governance;
d. Perusahaan menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan norma dan
peraturan yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran
atas norma-¬norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik
administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti
setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan internal/eksternal;
e. Kebijakan Perusahaan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerja antara
lain :
a) Seluruh individu dan atau organ Perusahaan senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku di mana pun operasional Perusahaan dijalankan;
b) Perusahaan senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara¬-cara yang sah
dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang
berlaku;
c) Perusahaan menghindari tindakan ilegal, penggunaan praktik yang tidak fair dan perilaku
curang dalam meraih laba;
d) Segenap jajaran Perusahaan harus mengutamakan kepentingan Perusahaan dan
menghindari benturan kepentingan.
2) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
a. Perusahaan menolak Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional
Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

11. Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam
campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung maupun tidak langsung
memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perusahaan atau terhadap pengambilan
keputusan yang menjadi wewenang Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat
mempertegas kemandirian Perusahaan sebagai badan hukum yang profesional sehingga dapat
berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya;
b. Perusahaan akan berusaha keras agar mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan
sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang sahamnya.
3) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN ( HUBUNGAN
INDUSTRIAL)
a. Status Pekerja di Perusahaan terdiri atas Karyawan dan calon Karyawan. Di samping
kategori tersebut, Perusahaan juga memperkerjakan tenaga kerja kontrak dalam jangka waktu
atau proyek tertentu. Terhadap kedua klasifikasi karyawan tersebut, Perusahaan mempunyai
komitmen untuk memperlakukan seluruh pekerja sesuai dengan hak dan kewajibannya yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perusahaan menerapkan sistem manajemen human assets berdasarkan prinsip-prinsip
keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal¬-usul, jenis
kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perusahaan
juga mengakui hak karyawan untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang¬-undangan
yang berlaku;
c. Perusahaan selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas aset karyawan yang
merupakan aset utama pada Perusahaan. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia dalam Perusahaan merupakan hal yang penting.
d. Perusahaan selalu melakukan pembinaan dan pengembangan karyawan yang berpedoman
pada Budaya Perusahaan, Kebijakan Perusahaan di bidang kepegawaian, Peraturan
Kepegawaian dan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan. Perusahaan juga
menjamin bahwa peraturan¬-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar Good Corporate
Governance;
e. Perusahaan mempunyai Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor Unit Pelaksana
Teknis, yang beroperasi di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat,
kondisi pekerja serta peraturan setempat yang berbeda¬-beda. Meskipun peka terhadap
perbedaan-¬perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan praktik¬-praktik yang
didasarkan pada prinsip¬-prinsip Good Corporate Governance;

12. f. Perusahaan menetapkan beberapa kebijakan mengenai karyawan dan hubungan industrial
antara lain :
a) Melakukan penataan karyawan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan
karyawan;
b) Memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;
c) Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima karyawan, secara umum mengikuti
peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;
d) Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang
sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan;
e) Meningkatkan disiplin karyawan agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah
ditetapkan;
f) Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan
karyawan;
g) Memberikan hak kepada karyawan untuk berserikat sesuai peraturan perundangan yang
berlaku, serta melindungi hak karyawan untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota
Serikat Pekerja;
h) Menempatkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai komitmen Perusahaan dengan
Serikat Pekerja;
i) Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi karyawan;
j) Memberikan hak¬-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku;
k) Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan karyawan,
kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja;
l) Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten;
m) Menyediakan penasehat hukum kepada karyawan dalam setiap tahapan proses hukum
yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan
pengaduan Perusahaan;
n) Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat
Pekerja untuk menghadiri dan memberikan masukan dalam pembahasan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) menurut tingkatan organisasi masing-masing;
g. Perusahaan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.
Untuk itu segenap jajaran Perusahaan baik Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan
Pekerja akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam
mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan mutu

13. manajemen dan kualitas pekerja sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif;
h. Pekerja juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan.
Kewajiban karyawan terhadap Perusahaan antara lain :
a) Setiap pekerja wajib mentaati semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan;
b) Setiap pekerja wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung
atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya;.
c) Setiap pekerja wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas
yang diserahkan kepadanya.
d) Setiap pekerja wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan;
e) Setiap Karyawan yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada
pekerja di lingkungannya.
4) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KONSUMEN
a. Perusahaan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada
pelanggan/konsumen. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya,
dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan juga akan selalu berusaha melakukan
pemeliharaan, perbaikan dan penataan berbagai fasilitas secara bertahap sesuai skala prioritas,
agar ketersediaan fasilitas maupun peralatan tetap terjamin dengan kualitas memadai;
b. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, Perusahaan mengutamakan kepuasan dan
kepercayaan konsumen dengan cara:
a) Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
b) Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa melakukan
diskriminasi terhadap konsumen;
c) Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan
serta diterima oleh norma-norma masyarakat;
d) Melakukan sertifikasi mutu melalui sistem manajemen mutu;
e) Melakukan perbaikan dibidang operasi, sarana dan prasarana produk sesuai dengan
kemampuan Perusahaan;
f) Memberikan layanan purna jual yang sesuai.
c. Insan Pos Indonesia bertindak sebagai konsumen dan marketer dengan memakai dan
memasarkan produk Perusahaan.

14. 5) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING
Perusahaan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan
cara :
a. Melakukan market research dan market intelligent untuk mengetahui posisi pesaing;
b. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan
layanan yang bermutu.
6) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN JASA/REKANAN
a. Perusahaan bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh
rekanan yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian
pekerjaan didasarkan atas kriteria yang antara lain meliputi :
a) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha
yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan;
b) Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
c) Memiliki track record yang baik, tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar
tentang kualifikasi yang dimilikinya;
d) Kerja sama yang saling menguntungkan.
b. Perusahaan menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam pengadaan
barang dan jasa dengan cara :
a) Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi;
b) Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan
tepat jumlah;
c) Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan
pelanggaran;
d) Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk
menindaklanjuti keluhan dan keberatan;
e) Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai market
intelligent dan competitor intelligent;
f) Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya e-procurement).
7) ETIKA PERUSAHAAN DALAM SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK
PEKERJAAN

15. a. Perusahaan menerapkan proses pengadaan sesuai standar Good Corporate Governance
dengan menjunjung prinsip-¬prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, fairness sesuai
dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
b. Perusahaan mematuhi etika proses pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa antara
lain :
a) Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan disertai tanggung
jawab;
b) Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan
dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
c) Tidak mencampuri tugas dan kewenangan yang diberikan kepada petugas pengadaan baik
langsung maupun tidak langsung.
c. Kontrak pekerjaan antara Perusahaan dengan rekanan memuat kesanggupan rekanan
untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan hak
rekanan mendapatkan seluruh haknya berdasar kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai
yang disepakati dalam kontrak serta sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban masing¬-masing.
8) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA KERJA
Perusahaan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan
dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :
a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja
dan tidak melanggar aturan dan prosedur;
b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik;
c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang
terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
9) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR
Perusahaan menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis
dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara :
a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor;
b. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat
dipertanggungjawabkan;
c. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan

16. klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness);
d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan
kepercayaan kreditur/investor;
e. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.
10) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH
Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan cara :
a. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan memperhatikan peraturan yang
berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.
11) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT
a. Perusahaan sangat menyadari bahwa di mana pun Perusahaan beroperasi selalu
berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh
karena itu Perusahaan mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan
masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan;
b. Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, Perusahaan akan senantiasa
menerapkan berbagai prinsip antara lain :
a) Beradaptasi dengan perkembangan nilai¬-nilai budaya luhur masyarakat sekitar;
b) Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat dan
pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perusahaan.
c. Perusahaan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan
potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan
program-program Pemerintah terkait, dengan cara :
a) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta
kebijakan-kebijakan yang relevan;
b) Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan
Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-
acara Perusahaan;
c) Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat;
d) Melarang karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya;

17. e) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat
berdasar suku, agama, ras, dan antar golongan.
12) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA
Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra
yang baik dengan :
a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa;
b. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui
media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya;
c. Mengundang media massa untuk mengekspos berita tentang Perusahaan.
13) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
a. Perusahaan menjalankan operasional dengan mematuhi hukum maupun praktek standar
industri yang berlaku serta kebijakan dan standar sistem manajemen lingkungan dalam rangka
perhatiannya terhadap perlindungan kelestarian lingkungan;
b. Perusahaan selalu mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan. Dalam menjalankan
pekerjaan setiap karyawan melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau
meminimalkan penggunaan bahan¬-bahan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan
serta mengurangi limbah. Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan peningkatan secara
berkelanjutan.
14) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ORGANISASI PROFESI
Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk
memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan
permasalahan yang terjadi dengan :
a. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi;
b. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.
HASIL PENILAIAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Pemerintah sebagai pemilik BUMN sangat berkepentingan untuk mengetahui kondisi
penerapan Good Corporate Governance pada BUMN selama ini. PT Pos Indonesia (Persero)
bekerja sama dengan BPKP melakukan penilaian (Assessment) Penerapan Good Corporate
Governance untuk tahun 2015 dengan hasil sebesar 83,617 %, Kategori Predikat “Baik”.

18. Kesimpulan
Dari penerapan praktik GCG di perusahaan Pos Indonesia telah berjalan dengan baik menurut
dengan prinsip-prinsip GCG yang ada serta dalam prinsip GCG kita lebih mengarah kepada
transparasi dan akuntabilitas. karena hak pemegang saham berhak memperoleh transparasi
akan informasi tentang perusahaan serta bisa dipertanggungjawabkan serta dedikasi
perusahaan yang diberikan guna memenuhi kepentingan banyak khalayak
Rekomendasi
Untuk kedepanya Penerapan GCG di perusahaan di Indonesia terutama Pos Indonesia bisa
lebih ditingkatkan lagi agar pelanggaran terhadap praktik GCG semakin minim dan semakin
berintegrasi dalam menerapkan kinerja dan disiplin dalam perusahaan.

19. DAFTAR PUSTAKA
 http://www.posindonesia.co.id/index.php/good-corporate-governance/ diakses 10 Juni
2017 pukul 12:00
 http://klikfinanceutama.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-konsep-good-
corporate.html diakses 10 Juni 2017 Pukul 12:00