Be & gg, slide ppt, zikri nurmansyah, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, gcg pt.bursa efek indonesia, universitas mercu buana, 2017

1. GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
PT. BURSA EFEK INDONESIA
ZIKRI NURMANSYAH (55116120009)
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Universitas Mercu Buana
Juni 2017

2. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk
mengarahkan pengelolaan perusahaan secara professional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kewajaran dan kesetaraan. Tujuan utama dilaksanakannya
GCG adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan
(stakeholders) lainnya dalam jangka panjang.
PT Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia memiliki komitmen
untuk menjadi Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing global. Wujud dari komitmen ini adalah dengan
memasukkan penerapan GCG menjadi bagian dari misi BEI dalam rangka meningkatkan daya saing untuk
menarik investor dan emiten. Di samping itu implementasi GCG pada BEI dapat berdampak positif pada
terciptanya akuntabilitas Perseroan, transaksi yang wajar dan independen, serta kehandalan dan kualitas
informasi keuangan untuk publik

3. PENDAHULUAN
Tujuan Pedoman Tata Kelola (Corporate Governance)
1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan
pemberian saran-saran atas pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan Perusahaan dilandasi dengan
nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku, Anggaran Dasar dan etika bisnis.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan BEI dalam melaksanakan
kegiatan / tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

4. PENDAHULUAN
Strategi Implementasi Tata Kelola (Corporate Governance)
1. Memelihara Pedoman, Piagam, dan Prosedur Tata Kelola secara konsisten
2. Sosialisasi yang berkesinambungan mengenai prinsip-prinsip CG
3. Penilaian pihak ketiga atas pelaksanaan CG di BEI

5. ORGANISASI REGULATOR MANDIRI
Salah satu karakteristik dari BEI yang membedakannya dengan perseroan yang lainnya
adalah bahwa BEI merupakan bagian dari Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal
Indonesia. Dengan demikian dalam menjalankan peran SRO ini, proses-proses good
corporate governance harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Peran SRO BEI
terdiri dari:
1. Penyusunan dan perubahan peraturan.
2. Persetujuan peraturan.
3. Penyelenggara dan pengawasan bursa.

6. KERANGKA KERJA
IMPLEMENTASI GCG

7. PRINSIP GCG
1. Transparansi(transparency) Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
material dan relevan termasuk pelaksanaan pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas(accountability) Kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ
Perseroan sehingga Perseroan dapat berjalan dengan efektif.
3. Pertanggungjawaban(responsibility) Kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan
Perseroan yang sehat.
4. Independensi(independency) Pengelolaan Perseroan secara professional tanpa
pengaruh/tekanan, intervensi dan benturan kepentingan (conflict of interest) dalam
pengambilan keputusan penting Perseroan.
5. Kewajaran dan kesetaraan (fairness) Kewajaran dan kesetaraan hak dan kewajiban
pemegang saham dan stakeholders.

8. PENERAPAN GCG
Penerapan GCG di Perseroan harus dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu :
1. Pendekatan struktur merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menciptakan atau
memperbaiki struktur yang dapat mendukung penerapan GCG di Perseroan, baik di
tingkatan organ utama maupun organ pendukung GCG.
2. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pengaturan
proses-proses governance yang lebih baik. Bentuk pendekatan ini antara lain, namun
tidak terbatas pada pemberdayaan atau optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
pengawasan operasional Perseroan.
3. Pendekatan prinsip merupakan pendekatan yang mengutamakan pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG secara optimal.

9. PENILAIAN IMPLEMENTASI GCG
1. Perseroan melakukan penilaian atas pelaksanaan GCG, bisa dalam bentuk self
assessment maupun dibantu oleh konsultan minimal satu kali dalam setahun.
2. Kesimpulan umum hasil assessment pelaksanaan GCG harus disampaikan kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama.
3. Perseroan menyampaikan hasil assessment pelaksanaan GCG pada laporan tahunan
Perseroan.

10. BENTURAN KEPENTINGAN
Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan
kepentingan ekonomis individu Direksi, Dewan Komisaris, atau jajaran manajemen
perseroan sehingga individu tersebut tidak dapat bertindak independen dan dapat
merugikan Perseroan. Benturan kepentingan antara lain disebabkan sebagai berikut:
1. Menerima barang atau manfaat yang dapat mempengaruhi atau dipandang
mempengaruhi independensi dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan.
2. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pemasok
atau calon pemasok.
3. Mempunyai hubungan keluarga hingga tingkat kedua dan hubungan keuangan dengan
anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris.
4. Melakukan transaksi perdagangan saham.

11. PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
• Anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib segera mengungkapkan potensi benturan
kepentingan.
• Jika terdapat potensi benturan kepentingan di jajaran manajemen, maka potensi
benturan kepentingan ini harus segera dilaporkan kepada atasannya.
• Individu yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide
dan pendapat dalam suatu rapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan
keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak. Hal ini dicatat
dalam risalah rapat.

12. PENGUNGKAPAN INFORMASI
• Perseroan mengungkapkan informasi kepada Bapepam-LK sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• Perseroan mengungkapkan informasi kepada stakeholders melalui media Laporan
Tahunan, website Perseroan, dan media lainnya serta menyediakan jalur komunikasi dari
stakeholders ke Perseroan.
• Pengungkapan informasi kepada stakeholders terkait tidak mengurangi atau
menghilangkan kewajiban bagi Perseroan untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau atas dasar pertimbangan
bisnis.

13. RENCANA JANGKA PANJANG
PERSEROAN
• RJPP merupakan Rencana Strategis yang dijelaskan oleh Direksi terpilih di depan RUPS.
• Dalam rangka penyusunan RJPP Perseroan sekurang-kurangnya harus tercakup:
1. Identifikasi visi dan misi serta tujuan yang hendak dicapai Perseroan dalam 3 (tiga)
tahun kedepan.
2. Hasil analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats).
3. Hasil analisis perkembangan ekonomi nasional dan internasional.
4. Analisis profil risiko Perseroan secara keseluruhan.
• Perseroan harus menyusun Rencana Kerja Perseroan yang realistis dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka mengarahkan kegiatan Perseroan agar senantiasa
beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip
kehati-hatian dan pengelolaan perusahaan yang sehat.

14. RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN TAHUNAN
• Direksi dibantu Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi menyusun RKAT untuk
kemudian ditelaah Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS LB.
• Proses penyusunan RKAT, perubahan serta pelaporan realisasi anggaran berpedoman
pada Peraturan Bapepam-LK yang berlaku.
• Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Efek disusun secara sistematis, akurat dan
tepat waktu
• Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menetapkan sasaran maupun perhitungan
anggaran harus dijabarkan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.
• Perseroan menetapkan mekanisme pengkajian asumsi yang dipakai dalam perhitungan
anggaran serta memiliki mekanisme pengawasan untuk mengkaji validitas asumsi dan
perhitungan yang digunakan dalam menyusun anggaran tahunan.

15. PENGADAAN BARANG & JASA
• Permohonan pengadaan barang dan jasa pada prinsipnya dilaksanakan bila sudah masuk dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui oleh RUPS.
• Perseroan memiliki mekanisme pengendalian untuk memastikan pengadaan barang dan / atau jasa telah
sesuai dengan RKAT dan telah disetujui pejabat sesuai otorisasi.
• Apabila terdapat kebutuhan pengadaan barang dan jasa di luar yang tercantum dalam RKAT, maka
mekanisme pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan Perseroan.
• Perseroan memiliki mekanisme pemilihan pemasok yang berlandaskan asas transparansi, independen,
kewajaran dan kesetaraan.
• Perseroan menyediakan sarana database yang berfungsi sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan
permohonan pengadaan dan pemilihan pemasok.
• Pemilihan pemasok mengacu pada daftar pemasok (Vendor Master Data) dan disesuaikan dengan
kebutuhan pengadaan barang / jasa, berkompetensi serta mampu menyediakan kebutuhan tersebut secara
berkesinambungan.

16. PENGADAAN BARANG & JASA
• Pemilihan pemasok harus dilakukan dengan memastikan bahwa Perseroan mendapatkan barang / jasa
yang sesuai dengan permohonan: berkualitas, harga yang wajar dan kompetitif, serta pada waktu yang
tepat.
• Metode pembelian yang dapat dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi permintaan barang / jasa
adalah perbandingan harga, pembelian langsung, penunjukan langsung, tender.
• Perjanjian / kontrak harus melalui penelaahan unit yang membawahi bidang legal sebelum ditandatangani
oleh pejabat sesuai otorisasi.
• Perseroan memiliki mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa barang yang dipesan telah sesuai
dengan permohonan, proses pemilihan pemasok telah berjalan dengan transparan, independen, wajar dan
setara.
• Perseroan memiliki mekanisme evaluasi kinerja pemasok yang dilakukan secara periodik.

17. SUMBER DAYA MANUSIA
• Perseroan memiliki perencanaan kebutuhan pegawai dengan mengacu pada kebutuhan
Perseroan berdasarkan RJPP dan RKAT.
• Unit yang menangani Sumber Daya Manusia (SDM) menyediakan SDM yang
berkualitas dan sesuai kebutuhan untuk mengisi posisi-posisi pada struktur organisasi
sehingga Perseroan dapat beroperasi dengan optimal.
• Perseroan memiliki kebijakan terkait kepegawaian
• Perseroan memilki program suksesi yang di-review secara periodik.
• Fungsi yang menangani Sumber Daya Manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi
kebijakan dan prosedur yang menyangkut kepegawaian

18. SUMBER DAYA MANUSIA
• Perseroan memiliki mekanisme pengendalian untuk memberikan kecukupan keyakinan
bahwa setiap penilaian kinerja, pengembangan karir, penghargaan serta pemberian
sanksi telah berjalan sesuai dengan Pedoman Kepegawaian, dapat
dipertanggungjawabkan, wajar dan setara.
• Perseroan menetapkan KPI (Key Performance Indicators) yang relevan dan seimbang
sebagai media penilaian kinerja, pengembangan karir, penghargaan serta pemberian
sanksi.
• KPI harus memiliki karakteristik dapat dimengerti, dapat dilaksanakan, dapat diukur,
memperhitungkan efisiensi biaya serta sejalan dengan strategi Perseroan.
• Kinerja pegawai dinilai oleh atasan langsung dan / atau atasan tidak langsung, dalam
Satuan Kerja Pegawai yang bersangkutan.

19. KEUANGAN, AKUNTANSI &
PERPAJAKAN
Keuangan
Perseroan memiliki sistem pengelolaan kas dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan kas
Perseroan dapat memenuhi tuntutan kegiatan operasional serta mencegah kelebihan jumlah kas yang tidak
produktif.
Akuntansi
• Perseroan melakukan pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan dengan mengacu pada Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
• Perseroan memiliki kebijakan dan pedoman akuntansi yang sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi
yang diterima secara umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
• Perseroan memiliki catatan keuangan Perseroan yang dibuat secara akurat, tepat waktu dan lengkap, serta
dipelihara dan disimpan untuk suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
• Perubahan atas prinsip akuntansi yang diterapkan harus mendapat persetujuan dari Direksi, diketahui
oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam laporan keuangan Perseroan.

20. KEUANGAN, AKUNTANSI &
PERPAJAKAN
Perpajakan
• Perseroan wajib memenuhi dan melaksanakan semua peraturan perpajakan yang telah ditetapkan
Pemerintah sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
• Perseroan memiliki kebijakan mengenai perpajakan yang mengacu pada peraturan perpajakan yang
berlaku di Indonesia, dan diperbaharui secara rutin.
• Dalam hal terjadi restitusi dan reimbursement atas pajak-pajak yang telah dibayar, Perseroan memiliki
mekanisme untuk meyakinkan bahwa jumlah restitusi atau reimbursement tersebut telah sesuai dengan
jumlah yang seharusnya dan masuk ke akun Perseroan serta diselesaikan secara tepat waktu. Restitusi dan
reimbursement harus didukung oleh kelengkapan bukti setor dan bukti pungut atau faktur pajak.

21. TEKNOLOGI INFORMASI
Dalam menyelenggarakan teknologi informasi, Direksi harus:
• Menerapkan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) yang meliputi penyusunan rencana strategik
pengembangan teknologi informasi, proses-proses penyelenggaraan TI dan sumber daya manusia TI
guna mendukung tercapainya sasaran strategis Perseroan.
• Membentuk komite pengarah teknologi informasi (IT Steering Committee)
• Melaksanakan fungsi audit internal TI dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang
berlaku.
• Menyiapkan kebijakan dan prosedur terkait serta memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dalam
hal TI.
• Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Perseroan mengenai keamanan sistem, serta risiko terkait
TI.
• Menguji segi-segi keamanan TI Perseroan, business continuity plan dan disaster & recovery plan (DRP)
Perseroan secara periodik.

22. KOMUNIKASI
• Dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan pihak eksternal, Perseroan
mengungkapkan informasi secara wajar, setara dan transparan serta menggunakan
kebijakan, hanya Direktur yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang
akan disampaikan yang dapat menyampaikan informasi ini.
• Setiap informasi mengenai Perseroan yang disampaikan kepada masyarakat melalui
media cetak maupun media elektronik harus akurat, informatif, jelas dan memberikan
nilai tambah bagi Perseroan.
• Perseroan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan institusi
pemerintahan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta standar etika.
• Perseroan melaksanakan sosialisasi rancangan peraturan baru yang berkaitan dengan
kegiatan bursa efek untuk memperoleh tanggapan dari semua pelaku bursa.

23. HUBUNGAN DENGAN
STAKEHOLDERS
• Dalam berhubungan dengan stakeholders, Perseroan menerapkan kebijakan saling
menghargai (mutual respect), wajar, setara dan transparan.
• Perseroan memiliki mekanisme komunikasi dalam berhubungan dengan stakeholders.
• Perseroan membuka diri dan menampung rekomendasi maupun pendapat yang
diberikan stakeholders untuk kepentingan Perseroan serta memberi tanggapan atas
rekomendasi maupun pendapat tersebut bila diperlukan.

24. CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
• Perseroan mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam rangka terciptanya
sinergi yang baik, maju, dan tumbuh bersama.
• Perseroan menyusun program kepedulian sosial perusahaan (corporate social responsibility /CSR) dengan
tujuan mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan
stakeholders sehingga mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perseroan, menumbuhkan
citra positif dan kepercayaan masyarakat serta investor.
• Perseroan menunjuk satu unit kerja sebagai penanggung jawab program CSR.
• Perseroan mengungkapkan program CSR yang telah disusun dan dilaksanakan kepada stakeholders minimal
satu tahun sekali.
• Perseroan memiliki mekanisme untuk melaksanakan evaluasi yang dilakukan minimal satu tahun sekali
dengan mempertimbangkan efektivitas program yang dilaksanakan Perseroan dan membandingkannya
dengan tujuan yang hendak dicapai pada pelaksanaan program tersebut.

25. PENUTUP
Perubahan Pedoman
• Pedoman Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimuktahirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan
kebutuhan Perseroan serta perubahan lingkungan usaha.
• Permintaan perubahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau
Direksi.
• Setiap perubahan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
Direksi dan Dewan Komisaris.
Penutup
• Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini digunakan sebagai acuan utama dalam implementasi GCG oleh
RUPS, Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai.
• Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Tata Kelola ini tetap mengacu pada ketentuan / peraturan
internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.